Republik Kulkas

Oleh Max Regus Alumnus Pascasarjana Sosiologi UI Direktur Parrhesia
Institute

MEDIA INDONESIA (19/2) menurunkan berita utama dan editorial yang amat
menghentak. Dengan judul berita tanpa sembunyi-sembunyi `Tifatul Kena
Batunya' sekaligus Editorial yang menggigit `Menteri Urusan Sensor'
Media Indonesia mengungkapkan kemunduran negara pada salah satu inti
alasan keberadaannya.
Negara sebagai institusi politik yang memberi- kan garansi ekspresi
hak-hak sosial politik publik sedang mendapatkan gugatan serius. Dua
RPP, Penyadapan dan Internet, yang diluncurkan sebagai program
unggulan Menkominfo Tifatul Sembiring, menjadi pemicu sinisme publik
ter- hadap negara.

Tidak dapat dimungkiri, langkah semacam ini, sejak awal terbentuknya
rezim SBY-Boediono su- dah mendapatkan sorotan luas masyarakat. Banyak
soal substantif yang dapat ditarik dari tragedi ini.
Bukan hanya sebatas pelanggaran protokoler se- orang pejabat negara
sehingga yang bersangkutan mendapatkan teguran dari pimpinan.
Melainkan ada semacam `serangan balik' memalukan ter- hadap demokrasi
justru dari penguasa yang mendapatkan dukungan politik rakyat.

Lebih krusial justru pada titik implikasi setiap kebijakan politik
institusi negara terhadap keber- langsungan aspek-aspek penting
kehidupan in- dividu maupun publik politik. Awasan bahwa saat
kebijakan publik justru berpeluang mence- derai esensi
kewarganegaraan, maka setiap ke- bijakan publik dan para pejabat yang
menyusun- nya harus terlebih dahulu melewati mekanisme sensor
internal. Dengan sebuah pertanyaan fundamental, apakah hak-hak politik
publik menda- patkan apresiasi signifikan dalam setiap detail kalimat
paraturan yang ada.
Otoriter Benar apa yang diulas melalui Editorial Media Indonesia bahwa
bau amis otoritarianisme politik dalam RPP Penyadapan dan Internet
begitu menusuk napas reformasi demokratik. Ini ber- hubungan dengan
persoalan mendasar dalam konteks keadaban politik publik. Ada intensi
membangun batasan yuridis tentang bagaimana publik mendapatkan
informasi yang dibutuhkan sebagai warga negara. Negara hadir sebagai
kekuatan yang berseberangan dengan suasana batin publik. Seperti
gergaji tajam yang memo- tong saluran informasi untuk publik.

Usaha mempersempit ruang diskusi publik merefleksikan kemerosotan
kesadaran negara berhubungan dengan keterjaminan hak-hak so- sial
politik warga. Ada semacam pola komu- nikasi politik para pejabat
publik dengan pem- besaran posisi negara sebagai pokok utama pe-
nuturan mereka. Secara akumulatif, gerakan kekuasaan semacam ini akan
merugikan masa depan demokrasi. Pembatasan medium ekspresi sosial
politik warga negara merupakan penyakit jamak yang mencuat di arena
negara otoritarian.
Hasrat yang tersembunyi di dalam selimut tran- sisi menuju demokrasi.

Intensi negara otoriter serentak berseberangan dengan arus kuat
demokratisasi. Pengendalian dan penguasaan informasi dan saluran komu-
nikasi antarwarga politik memiliki efek menge- rikan berkaitan dengan
pembisuan publik ter- hadap segenap problem politik kekuasaan.
Kontrol langsung publik pada ranah kekuasaan akan semakin berkurang.
Kekuasaan tanpa kon- trol tidak saja akan muncul dalam bentuk bangunan
kekuasaan otoriter, tapi dengan lekas menimbulkan kematian demokrasi.
Sampai se- jauh ini, belum ada metode politik yang cukup representatif
untuk memperjuangkan kepenting- an rakyat selain demokrasi.
Virus Idealnya, aturan maupun kebijakan politik publik memiliki fungsi
mengatur pemenuhan hak-hak warga negara. Namun, dengan naluri
absolutisme kekuasaan maka setiap kata dalam rancangan peraturan
negara bisa dijadikan semacam justifikasi untuk mengadili dan mendak-
wa setiap gerakan sosial warga politik yang me- nentang perilaku
destruktif penguasa. Aturan bisa menjadi `stempel' politik yang biasa
diletakkan pada kelompok kritis. Penguasa mendefinisikan setiap
tindakan yang masuk dalam kategori melawan aturan negara. Ini
bertujuan memudah- kan penguasa meringkus dan mendakwa gerakan sosial
sebagai tindakan anarkistis.

Colin Ward (2004) menyebutkan bahwa ketidakberdayaan negara
menyelesaikan urusan kejahatan politik yang membekapnya memun- culkan
perlawanan konstan publik. Negara dengan kualitas demokrasi yang
mencukupi akan mengambil perlawanan publik sebagai bagian dari
ketersediaan energi politik penting.
Namun, negara dengan para maniak kekuasaan yang berkumpul di dalamnya
akan memperlaku- kan perlawanan publik sebagai virus yang harus
dibasmi. Inilah ranah `psikologi politik' negara otoriter yang
menebarkan ancaman kepada publik dengan senjata aturan dan hukum.

Otoritarianisme negara merupakan factum kekerasan politik terhadap
warga negara. Seba- liknya, sikap kritis publik adalah gejala normal
sebagai jawaban politik sah warga negara yang merasa tidak puas
terhadap segenap tata kelola politik kekuasaan. Protes politik publik
mengung- kapkan penolakan total atas kegagalan mendasar negara
mengurus kehidupan publik dengan baik.
Yang benar adalah bahwa pembenahan tanggung jawab politik negara
kepada rakyat merupakan langkah paling awal menghindari perlawanan
politik publik. Mempersempit ruang diskusi dan dialog publik justru
menyuburkan benih-benih kekuasaan otoriter di negeri ini. Virus yang
me- rusak kesadaran politik bangsa ini.
Merosot David Miller (2003) mengajukan sebuah per- tanyaan penting
ini. Apakah mungkin terjadi semacam kooperasi sosial terhadap negara
manakala kewibawaan politik negara untuk mengurus kebutuhan rakyat
amat merosot? Ini bersentuhan langsung dengan kewibawaan pe- merintah
dalam konteks mengurus kebutuhan mendasar rakyat. Dengan kecenderungan
bahwa aturan dan hukum di negara transisi demokrasi dapat berubah
menjadi senjata pemukul gerakan sosial rakyat, perlawanan publik
terhadap setiap kecenderungan terbentuknya politik otoriter menjadi
kebutuhan mendesak saat ini.

Mengulang rencana yang mirip dalam rangka mengatur lalu lintas
komunikasi publik menjelas- kan bahwa penguasa di mana pun kurang
sekali mengoreksi secara kritis kinerja yang seharusnya sepadan dengan
kepercayaan politik yang telah diterima dari rakyat. Ada kemerosotan
yang se- makin menguat. Membiarkan terjadinya pem- batasan ruang
diskusi, dialog, dan penuturan warga politik akan mendorong negara ini
men- jadi semacam `Republik Kulkas'. Sekian meluas, menyentuh area
fundamental, dengan bias `pem- bekuan' sikap dan pikiran kritis yang
lahir dari kegalauan sosial, di hadapan kekuasaan yang semakin jauh
dari nasib rakyat kebanyakan.

http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/MI/MI/2010/02/25/ArticleHtmls/25_02_2010_007_003.shtml?Mode=0