Nasib Koalisi dan Bim Salabim Kasus Century

Nasib Koalisi dan Bim Salabim Kasus Century

Koalisi pemerintahan SBYBoediono retak.Demikianlah kira-kira kesan
yang didapat banyak orang setelah mengikuti persidangan maraton Pansus
Century DPR.

Ada partaipartai yang memandang kebijakan bailoutitu tidak bermasalah
meskipun mereka mempermasalahkan proses terbentuknya Bank Century dan
adanya tata kelola yang buruk di Bank Century. Ada juga partai,
PKS,yang terang-terangan menyalahkan kebijakan bailout dan memandang
Boediono dan Sri Mulyani sebagai bagian dari pihak yang harus
bertanggung jawab atas kesalahan itu. Tidak hanya itu, kasus Bank
Century juga melebar ke kasuskasus lain yang berkaitan dengan aktor-
aktor yang bersinggungan dengan koalisi. Pengemplang pajak besar yang
diduga melibatkan perusahaan milik Aburizal Bakrie dipermasalahkan dan
diusut.

Demikian juga dengan kasus Lapindo yang sebelumnya sudah di-SP3- kan
sekarang dipermasalahkan kembali. LC yang diduga melibatkan Misbakhun,
inisiator Pansus Century dari PKS, juga muncul ke permukaan. Indonesia
saat ini memang bukan penganut sistem parlementer, di mana retaknya
koalisi berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu
pemerintahan.Meskipun demikian, retaknya koalisi itu masih memunculkan
pertanyaan, apakah koalisi Pemerintahan SBYBoediono bisa bertahan
sampai 2014.

Implikasi Politik dan Hukum

Menggunakan kesimpulan dari masing-masing partai memang masih terlalu
pagi kalau dipakai sebagai pijakan untuk menjawab pertanyaan
itu.Tetapi, dari kesimpulan itu memiliki dua implikasi yang bisa kita
jadikan rujukan penting. Pertama, ketika ada partaipartai anggota
koalisi yang secara langsung menyebut nama Boediono bertanggung jawab
terhadap kebijakan bailout Bank Century, partai-partai itu secara
tegas telah berposisi bahwa Boediono sudah tidak layak lagi menjadi
wakil presiden. Kalau konsisten, partaipartai ini berarti akan
mendukung adanya usulan pemakzulan terhadap Boediono. Kedua,
kesimpulan itu berpengaruh terhadap proses hukum dari Bank Century.

Sejauh ini kasus Bank Century sudah diproses secara hukum. Robert
Tantular, salah satu pemilik Bank Century, bahkan sudah diputus
pengadilan masuk penjara. Kesimpulan partai-partai dalam pansus itu
akan mendorong para penegak hukum untuk melakukan perluasan
penyelidikan dan penyidikannya. Dua implikasi itu, kalau terus
berproses,jelas akan berpengaruh terhadap Pemerintahan SBY-Boediono.
Ketika secara politik dan hukum Boediono dipandang bermasalah,
misalnya akan memunculkan perdebatan tentang perlu tidaknya Boediono
dipertahankan di dalam posisinya. Secara prosedural,untuk melakukan
pemakzulan terhadap Boediono tidak mudah. Usulan itu harus disetujui
mayoritas mutlak anggota DPR.

Masalahnya,minus PD saja, suara DPR sudah tidak bisa lagi mayoritas
mutlak.Apalagi ditambah oleh PKB, PAN, dan PPP, DPR akan kesulitan
untuk mencapai suara mayoritas mutlak di dalam upaya memakzulkan.
Meskipun demikian,ketika sudah seperti itu tidak berarti
permasalahannya selesai. Pemerintahan SBY-Boediono akan menghadapi
guncangan-guncangan lanjutan yang tidak bisa dielakkan. Fraksi-fraksi
di DPR yang ingin memakzulkan Boediono tidak akan berhenti begitu
saja.

Lebih-lebih kalau proses hukum terhadap kasus Century itu dipandang
tidak berkesesuaian dengan rekomendasi fraksi-fraksi itu.Fraksi-fraksi
itu bisa saja tambah kencang mengkritisi Pemerintahan SBY. Dalam
situasi semacam itu, konsentrasi SBY-Boediono di dalam menjalankan
pemerintahannya mau tidak mau akan terganggu. Energi SBY-Boediono akan
terbagi untuk menghadapi fraksifraksi yang kritis dan keras kepadanya.

Rekonstruksi Koalisi?

Meskipun demikian, situasi yang akan muncul bisa jadi tidak akan
seserius itu.Hal ini terkait dengan kepentingan masing-masing yang
terlibat di dalam koalisi.SBYBoediono jelas tetap menginginkan
pemerintahannya didukung koalisi yang kuat.Untuk itu,SBYBoediono akan
berusaha melakukan persuasi agar partai-partai yang menjadi bagian
dari koalisi tetap mendukungnya.

Hanya, kepentingan di dalam mengusut kasus Century ini kompleks
sekali.Kepentingannya tidak sebatas untuk membongkar tuntas kasus ini.
Partai-partai itu juga mempertimbangkan perolehan kekuasaan yang ada
saat ini,berikut upaya membangun citra demi Pemilu 2014, berikut
kepentingankepentingan jangka pendek. Dalam situasi semacam
itu,pertimbangan untung rugi (cost and benefit) akan mengemuka bagi
masing-masing partai. Terhadap partai-partai yang kritis,SBY-Boediono
akan melakukan kalkulasi, lebih untung atau rugikah kalau partai-
partai itu tetap menjadi bagian dari koalisi atau di luar koalisi.
Pertimbangan serupa akan dilakukan oleh partai-partai yang kritis itu.

Ketika pertimbangan untung rugi mengemuka, pertimbanganpertimbangan
pragmatis, jangka pendek, tidak bisa dielakkan. Maka, masa depan
koalisi, dalam situasi semacam itu bisa semacam sulapan. Hari-hari ini
koalisi terkesan retak,dalam waktu tak lama lagi akan utuh kembali.
Tetapi, karena pertimbangan untung rugi itu pula arah yang sebaliknya
yang akan terjadi. Bisa saja partai-partai yang kritis itu akan
berbalik arah, bergabung dengan PDIP sebagai kekuatan oposisi. Arah
yang terakhir itu bisa saja didasari oleh pertimbangan yang memiliki
nuansa spekulasi bahwa menjadi bagian dari pemerintahan saat ini
dianggap merugikan karena Pemerintahan SBYBoediono dianggap sudah
terkotori. Sebaliknya,menjadi bagian dari kekuatan oposisi,
dipersepsikan sebagai bagian dari kekuatan bersih.

Harapannya, pada pemilu yang akan datang bisa memperoleh kenaikan
perolehan suara. Meskipun demikian,namanya juga spekulasi,argumentasi
itu bisa saja terjadi,bisa pula tidak.Sebagai contoh, pada dua tahun
pemerintahannya, citra SBY-JK mengalami penurunan. Hal ini terjadi,
khususnya, karena adanya kenaikan harga BBM secara besar-
besaran.Tetapi, dalam satu tahun terakhir pemerintahannya, SBY justru
memperoleh kenaikan dukungan. Konteks waktu dan situasi yang
berkembang, bisa berpengaruh terhadap besar tidaknya dukungan partai-
partai yang ada di dalam pemerintahan dan yang ada di luar
pemerintahan.

Selain itu, karena kita ini menganut sistem multipartai, tingkat
spekulasinya menjadi lebih besar. Sebagai contoh,karena dukungan
terhadap Pemerintahan SBY-JK di akhir-akhir pemerintahannya cukup
besar, seharusnya yang memperoleh kenaikan suara bukan hanya
PD,melainkan juga Golkar dan partai-partai pendukungnya.Realitasnya,
Golkardanpartai-partailain memperoleh penurunan perolehan suara.
Selain PD, hanya PKS yang sedikit memperoleh kenaikan. Terlepas dari
pertimbanganpertimbangan semacam itu, belajar dari kasus ini, kita
perlu berpikir ulang tentang bangunan koalisi. Adanya dukungan koalisi
yang besar tidak serta-merta melahirkan pemerintahan yang solid dan
efektif.

Selain itu,ketika berbicara koalisi, kita seolah-olah sudah melupakan
bahwa sistem pemerintahan kita ini sistem presidensial. Di dalam
sistem pemerintahan demikian, bisa saja presiden hanya didukung oleh
partai kecil. Mengingat sejatinya kita ini tidak murni menganut sistem
presidensial, adanya dukungan minimal dari partai di parlemen itu
perlu.Tetapi, dukungan itu tidak perlu harus di atas 50%. Yang penting
adalah pemerintahan itu didukung kekuatan yang solid dan didasari
prinsip-prinsip tata kelola yang baik di dalam pemerintahan.

Ketika pertimbangan itu yang diambil,bukan tidak mungkin koalisi
pemerintahan SBY-Boediono akan mengalami perubahan-perubahan. Tetapi,
hal itu bisa jadi akan lebih baik bagi semuanya daripada kumpul tetapi
terus menerus dihinggapi perbedaan-perbedaan yang tidak berujung.(*)

Kacung Marijan
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/306789/