NU dan Muhammadiyah Kompak Minta Pemilihan Kepala Daerah Dihapus

NU dan Muhammadiyah Kompak Minta Pemilihan Kepala Daerah Dihapus



*TEMPO /Interaktif/*, *Jakarta* - Ketua Umum Pengurus Besar Nadlatul
Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi mengusulkan pemilihan langsung dalam
pemilihan kepala daerah dihapuskan. Alasannya, pilkada telah menumbuhkan
pragmatisme yang kuat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. "Pilkada
langsung dihapus saja. Sistem demokratisasi ini akan membangun
pragmatisme yang akan menghancurkan tata nilai sosial," kata Hasyim
dalam Seminar Nasional "Masyarakat Sipil dan Demokratisasi di Indonesia
: Belajar dari Pengalaman Pemilu dan Pilkada" di Hotel Gran Mahakam,
Rabu (5/8).

Hasyim menuturkan, masyarakat lebih memilih /cash and carry/ dalam
kehidupan berdemokrasi. Hal itu, kata dia, akibat kuatnya para politisi
menggunakan pragmatisme dalam berpolitik. Dia melanjutkan, pragmatisme
yang mulai marak ini akan berakibat sistem kontrol hilang. "Politisi pun
berpikir kewajibannya kepada masyarakat sudah dibayar /cash and carry/,"
ujarnya.

Kondisi ini, kata Hasyim, akan mempersulit pembangunan nilai agama dan
kearifan lokal. Pragmatisme telah memotong garis tata nilai. "Ketokohan
seorang kiai tidak akan diikuti masyarakat, akibat pragmatisme yang
berkembang di masyarakat," ujarnya, "Kepercayaan itu akan semakin pupus."

Hal senada disampaikan Ketua Lembaga Hikmah Pimpinan Pusat Muhammadiyah,
Bachtiar Effendy. Menurut Bachtiar, pemilihan secara langsung bisa
dihapuskan untuk tingkat provinsi. "Kalau (pemilihan langsung) provinsi
kami dukung (dihapuskan). Pemilihan di kabupaten/kota tetap perlu sesuai
dengan semangat otonomi daerah," ujarnya.

Walikota Yogyakarta, Herry Zudianto mengatakan gubernur sebagai
kepanjangan tangan dari pemerintah pusat tidak perlu dengan pemilihan
langsung. Dia mengingatkan efektifitas dari gubernur itu masih kurang.
"Konsolidasi ke pemerintah tingkat II masih kurang," katanya. Herry
mengusulkan, posisi gubernur itu diganti dengan menteri tingkat wilayah
yang setingkat gubernur. "Otda yang diperkuat. Dengan opsi itu birokrasi
pemerintah akan sangat ramping," katanya. Sehingga pemilihan langsung,
kata dia, cukup di tingkat pemerintahan kabupaten/kota.

http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2009/08/05/brk,20090805-190947,id.html