Keharmonisan Beragama Dijaga

Keharmonisan Beragama Dijaga


Oleh *Simon Saragih*

Singapura, Kompas - Pemerintahan Singapura yang sekuler menjaga secara
ketat keharmonisan beragama dan kehidupan antaretnis. Pemerintah juga
menjaga ketat hak warga dalam menunaikan ibadah agama. Jika ada warga
yang melanggar, pemerintah tidak akan segan-segan menindak.

Demikian dikatakan Menteri Pengembangan Komunitas, Pemuda, dan Olahraga
Singapura Dr Vivian Balakrisnan kepada wartawan ASEAN, Singapura, Rabu
(5/8).

Singapura punya sejumlah undang-undang untuk menjamin semua itu, seperti
Dewan Kepresidenan untuk Hak-hak Minoritas Tahun 1973, yang menjamin
sepenuhnya hak-hak minoritas. Juga Undang-Undang Pemeliharaan
Keharmonisan Beragama (1990).

Pemerintah juga menjadikan para pemimpin agama dan sesepuh suku sebagai
instrumen penjaga keharmonisan beragama dan kehidupan antaretnis.

”Singapura bukanlah tempat yang aman bagi mereka yang mau hidup
eksentrik, apalagi mengganggu ketenangan,” kata Balakrisnan.

Ia juga menambahkan, ”Pemerintah tidak toleran terhadap aksi-aksi apa
saja yang berpotensi mengancam keharmonisan.”

Secara umum, kehidupan beragama dan keharmonisan warga antaretnis
berlangsung baik. Hal ini terbukti dari jajak pendapat yang
terus-menerus dilakukan pemerintah, yang hasilnya memperlihatkan tingkat
kepuasan warga soal keharmonisan kehidupan beragama dan antaretnis.
Sembilan dari sepuluh warga Singapura menyatakan rasa puas soal
kehidupan beragama dan kerukunan antaretnis

Namun, kata Balakrisnan, rasa puas dan sikap lengah tidak jadi pegangan
pemerintah. Hal ini disebabkan Singapura pernah mengalami kerusuhan
rasial pada dekade 1950-an dan 1960-an. Tambahan pula, ada semacam
ancaman yang terus muncul dan hal terbaru adalah gerakan Jemaah Islamiah
yang juga punya jaringan di Singapura.

Selain itu, perbaikan masih terus perlu dilakukan di Singapura, termasuk
peran warga Melayu di berbagai bidang, yang masih lebih rendah jika
dibandingkan dengan etnis India Singapura. Pada tingkat tertentu,
pemerintah memberi dorongan kepada warga Melayu agar bisa lebih maju.

”Akan tetapi, inti dari semua kerukunan yang relatif tercapai itu adalah
tindakan dan kebijakan pemerintah, yang memberikan harapan, serta
kepuasan dan kesempatan merata bagi semua warga. Jika ini tidak
dilakukan, jelas potensi masalah akan bermunculan,” kata Balakrisnan.

http://koran.kompas.com/read/xml/2009/08/06/04001216/keharmonisan.beragama.dijaga.