Suramadu dan Konflik Kekerasan

Suramadu dan Konflik Kekerasan


*A Latief Wiyata
*

Ide pembangunan Jembatan Surabaya-Madura dicetuskan Prof Dr Ir Sedyatmo
tahun 1960 sebagai bagian dari proyek ”menyatukan” Jawa, Bali, dan
Sumatera (Kompas, 20/8/2003).

Namun, gagasan awal dari RP Mohammad Noer, sesepuh orang Madura
sekaligus mantan Gubernur Jawa Timur. Jembatan Surabaya-Madura
(Suramadu) mungkin merupakan satu-satunya proyek yang paling lama
dibicarakan dalam diskusi dan seminar.

Diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (10/6), jembatan
sepanjang 5.438 meter di atas Selat Madura itu menyatukan Pulau Jawa dan
Madura, pembangunannya menelan biaya Rp 4,5 triliun. Kaki jembatannya
dari pantai Kenjeran-Surabaya hingga Kecamatan Labang, Kamal, Kabupaten
Bangkalan (Madura).

*Perubahan sosial*

Dalam konteks pembangunan nasional, keberadaan Jembatan Suramadu
merupakan bagian dari infrastruktur vital yang akan menunjang ”proyek”
besar di baliknya. Namun, hingga kini banyak orang Madura belum tahu
proyek apa saja yang hendak dibangun. Meski demikian, janji- janji
pemerintah selalu melambungkan harapan orang Madura. Jargon-jargon
ekonomis sering terdengar, seperti Madura akan menjadi zona industri
(modern) dengan investasi amat besar dan kelak akan menyejahterakan
masyarakatnya. Mereka yang selama ini cenderung dimarjinalkan secara
ekonomi berharap nasibnya berubah menjadi orang yang mungkin (paling)
sejahtera—setidaknya—di Jawa Timur.

Berbagai harapan ini tidak bisa ditolak karena kita paham, begitulah
hukum ekonomi. Perlu diingat, berbagai perhitungan ekonomis tidak
berdiri sendiri. Beragam kondisi nonekonomis juga patut dipertimbangkan.

Berfungsinya Jembatan Suramadu, cepat atau lambat, akan menimbulkan
perubahan sosial warga Madura yang selama ini agraris. Pola kehidupan
mereka akan diwarnai masyarakat industri. Para investor seyogianya
merespons positif karakteristik sosial budaya warga Madura yang terbuka
dan adaptif terhadap suasana dan lingkungan baru.

Karakteristik sosial budaya ini amat kondusif bagi bertumbuh kembangnya
aneka industri besar. Bagaimanapun, masuknya pemilik modal besar yang
disertai beroperasinya mesin-mesin industri merupakan kondisi-kondisi
terbentuknya suasana dan lingkungan baru kehidupan masyarakat Madura kelak.

Meski demikian, beroperasinya mesin-mesin industri besar di Madura tidak
akan mengubah karakteristik sosial budaya masyarakat Madura yang
menonjol yakni spontan, responsif, terus terang, apa adanya, dan tidak
suka basa-basi. Karakteristik sosial budaya ini patut diperhitungkan
para pemilik modal yang akan masuk Madura.

Pengoperasian mesin-mesin industri besar secara ekonomi tentu lebih
bersifat padat modal (capital intensive) daripada padat karya (labor
intensive). Dengan kata lain, keberadaan Jembatan Suramadu akan lebih
berorientasi pada kepentingan pemilik modal besar daripada kepentingan
orang Madura sendiri.

Bila demikian, proporsi terbesar orang Madura yang kemungkinan dapat
menikmati berbagai keuntungan ekonomis dari beroperasinya mesin-mesin
industri besar tentu hanya berkisar pada tataran pekerja menengah dan
pekerja kasar. Kecemburuan sosial amat mudah tersulut bila
pengelolaannya tidak memerhatikan prinsip-prinsip profesionalisme dan
sarat aroma KKN.

*Konflik kekerasan*

Meski demikian, orang Madura akan menerima semua itu selama
pengelolaannya diyakini profesional dan transparan—dalam arti tidak
menipu—dan memegang prinsip-prinsip keadilan. Lebih penting lagi, jangan
sampai karakteristik sosial budaya orang Madura yang dikenal sebagai
pekerja ulet, tangguh, dan pantang menyerah dimanfaatkan dan
dimanipulasi sebagai tenaga kerja murah demi keuntungan investor. Segala
bentuk ketidaktransparanan, ketidakadilan, dan manipulasi mudah mereka cium.

Hal itu mudah dipahami karena faktor geografis dan antropologis. Berbeda
dengan pulau- pulau lain yang lebih dulu mengalami industrialisasi dalam
skala besar, dari segi geografis, luas Pulau Madura sekitar 5.250 km,
lebih kecil dari Pulau Bali.

Adapun faktor antropologis menyangkut penduduk Pulau Madura yang amat
homogen, baik dari segi etnisitas, bahasa, maupun nilai-nilai sosial
budaya. Faktor-faktor ini merupakan media kohesif yang amat erat
mengikat mereka sehingga berpengaruh kuat terhadap kepekaan sosial
terhadap berbagai perlakuan tidak adil dan semacamnya.

Itu sebabnya secara dini harus disadari sekaligus diantisipasi oleh para
pemilik modal besar untuk bersikap dan berperilaku sportif dan
profesional dengan penuh kearifan dan bijaksana dalam mengoperasikan
mesin-mesin industrinya di Pulau Madura. Bila tidak, terkait sikap dan
perilaku sosial budaya orang Madura yang amat spontan, responsif, terus
terang, apa adanya, dan tidak suka basa-basi, segala bentuk
ketidaktransparanan dan ketidakadilan akhirnya mudah akan menjelma
menjadi sikap dan tindakan resisten. Bila ini terjadi, tidak mustahil
akan amat mudah tersulut menjadi benih-benih konflik kekerasan. Beberapa
contoh yang sudah dikenal luas antara lain peristiwa Waduk Nipah di
Sampang (1993) dan masalah agraria di Pasuruan (2007).

Andaikan beberapa dari banyak karakteristik sosial budaya Madura itu
diperhatikan oleh semua pihak yang berkepentingan, niscaya ke depan
segalanya akan berlangsung dengan baik tanpa harus diwarnai munculnya
aneka resistensi dan konflik (kekerasan) sebagai wujud dari rasa tidak
puas orang Madura.

/*A Latief Wiyata* Antropolog Budaya Madura FISIP Universitas Jember

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/06/13/05134689/suramadu.dan.konflik.kekerasan
/