Desentralisasi dan Kemiskinan

Desentralisasi dan Kemiskinan
Dalam sejarah dunia, keputusan untuk memberlakukan kebijakan
desentralisasi, di mana otonomi daerah adalah salah satu bentuk
penjelmaannya, sering merupakan reaksi atas tuntutan dari bawah.


Secara umum,jawaban positif atas tuntutan dari bawah itu jarang yang
sukarela, sering lambat dan tak jarang penuh hambatan. Ada memang
desentralisasi yang diprakarsai dari atas berbarengan dengan perubahan
politik dan runtuhnya rezim lama. Namun, lebih sering negara melakukan
desentralisasi pada situasi post conflict sebagai cara untuk mengamankan
proses rekonsiliasi dan perdamaian.

Desentralisasi mempunyai dimensi politik, dengan demokratisasi dan
penguatan civil society sebagai kata kunci.Selain itu,perlu perhatian
terhadap dimensi geografis dan administratif (deconcentration,
devolution, dan delegation) serta keterkaitan dengan pasar
(privatisasi).Konsep desentralisasi dan otonomi daerah (decentralization
& local governance) diinterpretasikan dan diimplementasikan secara
berbeda-beda, bahkan sering oleh sebuah instansi yang sama.(Richard
Flaman,1999) Sebenarnya, desentralisasi bukanlah sebuah tujuan an
sich,melainkan sebuah instrumen politik.

Ia merupakan sebuah persyaratan mendasar bagi berprestasinya birokrasi
dalam sebuah negara hukum yang demokratis.Desentralisasi bukan sekadar
konsep birokrasi alternatif, melainkan sebuah proses perubahan yang
bersifat sangat politis dan sering merupakan bagian dari reformasi
mendasar menuju demokratisasi. Realisasinya jauh lebih sulit dari
sekadar masalah administratif. Desentralisasi mencakup tugas lintas
sektoral dan berimplikasi pada perubahan mendasar serta masif dalam
semua tataran dan sektor masyarakat.

Semakin besar perubahan yang dipicu, resistensi yang bakal dihadapinya
cenderung semakin besar pula. Sayangnya,kenyataan lapangan dalam
penerapan desentralisasi di negara-negara berkembang selama ini,
termasuk di Indonesia, belum menunjukkan keterkaitan kausal antara
desentralisasi dan keberhasilan pembangunan, misalnya dalam hal
percepatan pertumbuhan, sustainable human development,dan pengurangan
kemiskinan.

Penyebabnya, selain luasnya spektrum interpretasi tentang makna
desentralisasi, juga akibat relatif singkatnya pengalaman uji cobanya
serta tiadanya indikator dan kurang akuratnya data lapangan. Secara
metodologi, juga sangat sulit untuk melakukan identifikasi dan isolasi
berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan kebijakan desentralisasi.
Selain itu, pada tataran proyek, kurang tajamnya rumusan tujuan dan
formulasi hasil yang diinginkan serta lemahnya perencanaan operasional
telah mempersulit evaluasi pencapaian tujuan.

Dampak Desentralisasi

Keputusan melaksanakan kebijakan desentralisasi dapat menumbuhkan
harapan yang tidak realistis bahwa kebutuhan daerah sepenuhnya atau
setidaknya jauh lebih baik bisa terpenuhkan. Begitu pula dengan
penyelesaian berbagai masalah daerah. Selain itu, muncul pula harapan
tentang dampak positifnya terhadap berbagai hal berikut.

Mulai dari proses demokratisasi, pembangunan berkelanjutan, impuls
positif bagi ekonomi dan negara, pengentasan kemiskinan, pengurangan
arus urbanisasi dan mobilisasi,identifikasi sosial-budaya serta
pelestarian lingkungan hingga birokrasi yang efisien dan aspiratif.
Namun kurang disadari bahwa dampak positif yang diharapkan itu hanya
mungkin terjadi dalam proses jangka panjang. Padahal, tujuan yang
dicanangkan jarang yang dirumuskan secara operasional.

Biasanya,hal tersebut lebih berbentuk harapan pencapaian yang diffuse,
imbauan atau menggunakan berbagai elemen yang umum sehingga mempersulit
management of expectation. Elemen pendukung utama seperti partisipasi
civil society dan local ownership dalam proses pembangunan sering
disandarkan pada harapan yang terlalu optimistis meski terkadang
visioner,tetapi cenderung bersifat harmonis dan melupakan (kemungkinan)
terjadinya konflik serta friksi. Cara pandang tersebut jelas jauh dari
kenyataan lapangan.

Tak aneh,dalam literatur ilmiah terdapat kesepakatan luas bahwa dampak
desentralisasi terhadap proses reformasi di negara berkembang selama ini
umumnya mengecewakan atau paling tidak jauh dari yang diharapkan. Sangat
jarang, terdapat perencanaan yang matang berikut strategi pencapaiannya.
Umumnya, rencana yang ada bermuatan harapan yang tinggi meski terlalu
umum dengan tujuan yang kabur dalam tataran konsepsional sehingga
bermasalah dalam implementasinya.

Syarat Keberhasilan

Selain kemauan politik serta dedikasi dari para pengambil keputusan
untuk reformasi, keberhasilan desentralisasi mempersyaratkan negara yang
kuat dan pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan,
misalnya terkait penggunaan dana yang berkaitan langsung dengan
kepentingan mereka.

Proses pendanaan yang melibatkan eksekutif dan legislatif sama sekali
belum melibatkan masyarakat.Apalagi mereka yang miskin. Lebih dari itu,
jumlah dan alokasi anggaran bukanlah satu-satunya kunci percepatan
pengurangan kemiskinan seperti yang dijabarkan dalam Tujuan Pembangunan
Milenium (MDGs).Yang tak kalah penting keterhubungan antara rencana
program dan kegiatan serta alokasi anggaran yang diarahkan ke
lokasi-lokasi di mana masyarakat miskin berada.

Selain itu, perlu transparansi dan akuntabilitas penganggaran berupa
indikator untuk mengukur keberhasilan yang jelas dan dapat diwujudkan
dengan mudah di tingkat lapangan serta pemantauan dan evaluasi terkait
peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan. Perencanaan dan
penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin didefinisikan sebagai
proses yang menjamin agar rencana dan anggaran yang disusun meletakkan
prioritas utama pada pengurangan kemiskinan. Perlu disadari, masalah
kemiskinan sangatlah kompleks.

Guna mencari akar kemiskinan, diperlukan pendekatan khusus seperti
participatory poverty assessment(PPA). Data yang diperoleh melalui
kegiatan tersebut maupun data sekunder dari BPS,misalnya,dapat dipakai
untuk mengukur dan memetakan kemiskinan sekaligus sebagai bahan
monitoring dan evaluasi perkembangan kemiskinan di suatu daerah.

Sosialisasi data, perencanaan, penganggaran dan pemantauan serta
evaluasi terusmenerus adalah sebuah keharusan. Tanpa itu, bisa
dipastikan hal tersebut sekadar menjadi proyek singkat yang tak jarang
mubazir.(*)

Ivan A Hadar
Koordinator Nasional Target MDGs, Bappenas/UNDP


http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/239188/