Tjipta Lesmana : Saling Sindir: Komunikasi yang Tidak Sehat

Saling Sindir: Komunikasi yang Tidak Sehat

Seorang pakar komunikasi politik Amerika mengemukakan empat syarat
penting yang harus dipenuhi seorang politisi untuk bisa memenangi
pemilihan presiden.


Pertama,integritas calon yang tinggi. Kedua, program kerja yang
ditawarkan calon memikat rakyat.Ketiga, organisasi politik yang efisien
sehingga mampu menggerakkan mobilisasi massa.Keempat, dukungan
“logistik“ (baca: dana) yang kuat. Untuk merealisasikan syarat pertama
hingga ketiga, komunikasi politik sangat dibutuhkan.Bagaimana calon
dapat “menjual“ dirinya sedemikian rupa sehingga rakyat bersimpati dan
memberikan dukungan menggebu-gebu, jika ia tidak pandai berkomunikasi
langsung dengan mereka?

Bagaimana rakyat tahu dan tertarik dengan program kerja calon jika tidak
ada public exposure secara masif oleh calon dan partainya? Bagaimana
mesin partai bisa digerakkan optimal jika para kader partai tidak
berkampanye kepada konstituennya, termasuk konstituen lawan? Aristoteles
memberikan ilmu kepada mereka—khususnya politisi— yang ingin
mempengaruhi orang banyak lewat komunikasi.

Sekitar 2.500 tahun yang lalu filsuf ini memperkenalkan dan mengajarkan
teori retorika di sekolahnya yang bernama Leceum. Menurut Aristoteles,
supaya retorika seseorang bisa efektif, ada 3 persyaratan yang harus
dipenuhinya, yaitu etos (integritas, harga diri, kemampuan intelektual),
logos (kemampuan menyodorkan argumentasi, nalar) dan pathos(kemampuan
membangkitkan emosi orang banyak, sehingga mereka menjadi
marah,gembira,atau sedih).

Menurut hemat saya, para politisi kita,termasuk calon presiden dan calon
wakil presiden,kerap lebih menonjolkan aspek pathos ketika mereka
melancarkan komunikasi politik (baca: kampanye).Kecenderungan ini
sah-sah saja.Yang perlu diingat,Aristoteles tidak pernah mengatakan
bahwa pathos itu dibangkitkan sembarang.Ketika komunikator mencoba
membangkitkan emosi pendengarnya, mereka tetap dituntut untuk memakai
argumentasi yang kuat. Ingat, kita berbicara dalam konteks proses
pemilihan presiden, sehingga unsur argumentasi bertambah penting.

Fenomena “saling sindir“ menunjukkan penggunaan pathos yang tidak tepat,
bahkan ngawur, karena sangat tidak substantif. Contoh: Kalla berkata,
“Lebih cepat,lebih baik.“ Pihak SBY menjawab: “Cepat tidak selalu aman.“
Tudingan Mega bahwa ”BLT membodohkan rakyat,” dibalas, “Daripada Mega
yang tidak membantu rakyat.”Prabowo berkilah ”Kenapa puas dengan 7%?
Kenapa takut menetapkan 12%?”sebagai reaksi atas pernyataan SBY bahwa
pertumbuhan ekonomi pada akhir 2010 bisa mencapai 7%.

Kwik Kian Gie menuding Boediono pengikut ekonomi Neoliberal, lalu Chatib
Basri membalas,“Kwik tidak bisa bedakan neoliberalisme dan Neozep.”
Rakyat, saya kira, tidak suka dengan sindir-menyindir yang
kekanak-kanakan ini. Politisi kita kerap lupa bahwa komunikasi politik
yang diperlukan haruslah yang berkualitas, bukan asal-asalan.Dalam
proses komunikasi politik,pesan diibaratkan peluru.Karena pemilu identik
dengan peperangan (election is war), maka peluru-peluru itu tidak boleh
dimuntahkan seenaknya, melainkan harus tepat sasaran dan tepat waktu.

Begitu juga dengan pemilihan presiden: pesanpesan yang disampaikan
kepada rakyat haruslah tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga dapat
menimbulkan efek yang optimal sesuai yang dikehendaki. Ekonomi
neoliberal yang bagaimana? Ekonomi kerakyatan yang bagaimana? Rakyat
kita seolah sedang menyaksikan tontonan berjudul “Neoliberal lawan
Kerakyatan”.

SBY-Boediono digambarkan sebagai representasi kubu neoliberal, sedangkan
Mega-Prabowo kerakyatan. JK-Win? Sepertinya berdiri di
tengah-tengah,mengambang. Tapi apa itu ekonomi kerakyatan dan bagaimana
implementasinya? Mega-Prabowo sampai sekarang tidak pernah
menjabarkannya secara eksplisit.Mereka hanya berteriak dan
menyerang.Namun, pada akhirnya serangan menampar diri sendiri.

*** Sistem ekonomi neoliberal bukan isapan jempol, tapi riil.
Penggagasnya adalah John Williamson. Konsepnya disebut juga “Washington
Consensus”. Sistem ekonomi ini mengandung dua prinsip dasar, yakni free
tradedan free market.Ada sekitar 10 karakteristik ekonomi neolibiral
ini, yang utama adalah (a) kebijakan fiskal yang ketat, (b) pencabutan
subsidi, (d) privatisasi BUMN, (e) reformasi sistem perpajakan, dan (f)
kebebasan investasi modal asing. Tentu, “Washington Consensus” juga
mengandaikan “cengkeraman” asing kepada bangsa sedang berkembang.

Mereka seperti sinterklas memberikan banyak utang kepada kita.Namun,di
balik sikap yang simpatik itu, mereka berusaha mendikte kebijakan
perekonomian kita. Neoliberal di negara kita tampaknya mulai berkibar
setelah Orde Baru runtuh.Maka,pemerintahan Megawati—juga Habibie dan Gus
Dur—sesungguhnya juga berwatak neolib.Penjualan(bahasakerennya:
privatisasi) BUMN digenjot habishabisan pada era Megawati.Campur asing
dalam perekonomian terasa sekali, misalnya dalam menyusun sebuah
undang-undang, atau pengurangan subsidi BBM.

Para menteri yang duduk dalam pemerintahan Megawati selalu mengklaim
mereka tidak salah. Penjualan BUMN semata-mata implementasi dari amanat
rakyat yang dituangkan dalam Ketetapan MPR ketika itu. Memang Bab IV
GBHN 1999–2004 dengan jelas memerintahkan pemerintah untuk
“mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan
terjadinya struktur pasar modal monopolistik dan berbagai struktur pasar
yang distortif yang merugikan masyarakat.

”Bukankah amanat MPR ini berwatak neoliberal? Tentang BUMN,GBHN
1999–2004 juga menegaskan, “Bagi badan usaha milik negara yang usahanya
tidak berkaitan dengan kepentingan umum didorong untuk privatisasi
melalui pasar modal.” Dengan “senjata” TAP MPR tentang GBHN ini
pemerintahan Gus Dur dan Megawati pun melego banyak BUMN. Nah, dalam
komunikasi politik para calon presiden dan calon wakil presiden, kenapa
substansi tidak dijabarkan secara rinci agar rakyat mengetahui duduk
persoalan yang sebenarnya?

Kenapa yang ditonjolkan hanyalah sindir-menyindir yang hanya
membangkitkan rasa kebencian satu sama lain? Jika fenomena
sindir-menyindir ini berlangsung terus, kita khawatir massa akar rumput
lamakelamaan akan terpancing, kemudian melakukan tindakan-tindakan
destruktif yang hanya merugikan rakyat kita.(*)

Tjipta Lesmana
Pengamat Politik dan Pakar Komunikasi Politik


http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/241973/