Naik Tersandung Krisis

KREDIT USAHA RAKYAT
Naik Tersandung Krisis
Klaim penjaminan atas kredit usaha rakyat untuk sektor usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi meningkat. Menggerus modal Askrindo dan Jamkrindo.
USAHA Maman menanam cabai tergolong lancar. Naik-turunnya harga komoditas pertanian jenis ini tak membikin warga Purworejo, Jawa Tengah, itu menunggak pembayaran utang. Cicilannya, sekitar Rp 900 ribu per bulan untuk pinjaman Rp 5 juta dengan tempo enam bulan, lancar jaya.
Sudah tiga kali ini Maman menerima kredit yang sama. Awalnya, Januari 2008, bapak dua anak ini memperoleh Rp 3 juta. Setiap Rp 1 juta, ia diwajibkan mengembalikan Rp 1.119.000. Setelah pinjaman itu lunas, enam bulan kemudian pinjaman kedua cair, Rp 5 juta. Lantas berlanjut dengan kredit ketiga, juga Rp 5 juta, enam bulan berikutnya. ”Pinjaman ketiga jatuh tempo Juni nanti,” kata dia kepada Tempo akhir pekan lalu.
Maman adalah penerima kredit usaha rakyat yang disalurkan BRI. Program kredit untuk sektor usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi ini diberikan dengan pola penjaminan pemerintah. Dua lembaga penjaminan pelat merah—PT Asuransi Kredit Indonesia alias Askrindo dan Perum Jaminan Kredit Indonesia atawa Jamkrindo—ditugasi menjamin kredit yang disalurkan melalui perbankan.
Pengusaha cabai itu termasuk yang beruntung bisa menyetor cicilan tepat waktu. Tak sedikit pengusaha mikro dan kecil lain yang menunggak pokok dan bunga pinjaman karena usahanya mengendur. Permintaan barang dari luar negeri yang berhenti karena krisis keuangan global menyebabkan produksi mereka merosot. Akibatnya, penghasilan anjlok.
Kredit yang nyangkut di sektor usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi cenderung naik sejak akhir tahun lalu. Ini ditunjukkan dengan permintaan klaim yang membanjiri lembaga penjaminan. Askrindo, misalnya, selama triwulan pertama 2009 ini telah mencairkan Rp 6,7 miliar, meningkat tiga kali lebih dibanding akhir tahun lalu (Rp 2,2 miliar).
Klaim yang dicairkan Askrindo itu baru sekitar separuh. Sebenarnya, total klaim yang diajukan perbankan mencapai Rp 12,8 miliar untuk triwulan pertama 2009. Bandingkan dengan permintaan klaim triwulan keempat 2008, yang baru Rp 3,6 miliar. Sedangkan Jamkrindo, menurut Direktur Utama Nahid Hudaya, telah mencairkan Rp 2,56 miliar per triwulan pertama tahun ini, dari total permintaan klaim sekitar Rp 3 miliar. Sedangkan pencairan akhir tahun 2008 Rp 1,92 miliar.
Sebagian klaim belum dibayarkan karena beberapa dokumen yang menjadi persyaratan mutlak pencairan klaim, seperti BI checking, belum dilampirkan pihak bank. BI checking adalah proses pengecekan oleh lembaga keuangan—baik bank maupun nonbank—ke sistem informasi debitor yang dikelola Bank Indonesia. Dari sini bisa diketahui kualitas kredit debitor, apakah berstatus lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet.
Jumlah kredit yang telah disalurkan tahun lalu Rp 11,03 triliun, dan kredit baru per triwulan pertama tahun ini Rp 1,9 triliun. Sekitar 80 persen dijamin Askrindo dan sisanya oleh Jamkrindo. Artinya, kata Direktur Pertanggungan dan Pemasaran Askrindo Hartono, tingkat non-performance loan termasuk kecil untuk 2008. Tapi, sampai Maret 2009, terjadi peningkatan non-performance loan dan klaim. ”Angka NPL persisnya belum dikeluarkan pemerintah,” kata Hartono kepada Tempo pekan lalu.
Peningkatan kredit seret usaha kecil membikin pemerintah gelisah. Sebab, kenaikan kredit macet berbanding lurus dengan klaim yang harus dibayarkan Askrindo dan Jamkrindo. Bila hal ini tak diurus, ujung-ujungnya BUMN penjaminan kredit ini yang bakal tekor. Kantong mereka terancam ludes hanya untuk membiayai klaim.
Dua pekan lalu, masalah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi tingkat menteri perekonomian. Intinya: bagaimana upaya untuk memperbaiki performa kredit jenis ini. Misalnya dengan merestrukturisasi utang, juga melakukan pembinaan terhadap kelompok usaha. Rencananya, pembahasan akan dilanjutkan pekan ini.
Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil seusai rapat dua pekan lalu mengatakan perkembangan kredit seret atas pinjaman yang dijamin pemerintah ini harus diawasi. Langkah pemetaan ini, kata dia, dilakukan sebelum pemerintah memutuskan untuk menggelontorkan dana segar kepada dua BUMN penjamin kredit sebagai penyertaan modal negara.
lll
KREDIT usaha rakyat diluncurkan pada November 2007. Tujuannya untuk menggerakkan perekonomian rakyat dan mengurangi angka pengangguran. Ada lima sektor usaha yang menjadi sasaran, yakni pertanian, perikanan dan kelautan, koperasi, kehutanan, serta perindustrian dan perdagangan.
Enam bank bertindak sebagai penyalur pinjaman, yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, BTN, dan Bank Syariah Mandiri. Berbagai aturan pun dibikin untuk memuluskan program ini. Misalnya mempermudah persyaratan bagi peminjam baru dan memperpanjang skema kredit bagi peminjam lama yang ingin mengembangkan usaha.
Satu tahun berjalan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat evaluasi di Gedung BRI pusat akhir tahun lalu. Diputuskan, pemerintah akan meningkatkan penjaminan kredit dengan cara menyuntikkan modal ke Askrindo dan Jamkrindo sebesar Rp 2 triliun. Asumsinya, bila gearing ratio 10 persen, itu berarti kredit yang bisa dikucurkan akan mencapai Rp 20 triliun. ”Untuk menggerakkan sektor riil di tengah krisis keuangan global,” kata Yudhoyono saat itu.
Perinciannya, menurut Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah Bidang Pengembangan, Restrukturisasi, dan Usaha Chairul Jamhari, Rp 1 triliun akan dikucurkan semester pertama tahun ini. Separuhnya lagi akan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan semester kedua.
Penambahan modal itu, kata Hartono, untuk merespons lonjakan permintaan kredit. Pada akhir 2007, pemerintah menyetor modal Rp 1,45 triliun: Rp 800 miliar untuk Askrindo dan sisanya buat Jamkrindo. Rencananya, dana tersebut dipakai selama tiga tahun (2008, 2009, dan 2010). Asumsinya, kredit yang disalurkan Rp 5 triliun per tahun. Nyatanya, pinjaman yang terealisasi hampir Rp 12 triliun dalam tempo setahun saja.
Namun krisis membalikkan skena-rio. Rencana menyuntikkan Rp 1 triliun semester awal ini menyusut tinggal separuh. Menurut Hartono, ada kemungkinan tambahan modal Rp 500 miliar untuk Askrindo dan Jamkrindo disesuaikan dengan kemampuan anggaran. ”Berapa persen porsi masing-masing belum ditetapkan.”
Hitung-hitungan penambahan modal, seperti dikatakan Menteri Sofyan Djalil, berkaitan dengan tingkat kredit macet. Sumber berbisik, beberapa bank membukukan NPL kredit usaha rakyat di atas 5 persen. Perbankan memang tak terbuka soal ini. BRI, misalnya, yang menyalurkan sekitar 90 persen kredit usaha rakyat, mencatat NPL 3,02 persen. Kepala Divisi Program BRI Eria Desomsoni mengatakan ada macam-macam penyebab pengusaha kecil merugi. ”Ada yang beralih sektor usaha, ada yang kena penggusuran,” katanya.
Direktur Usaha Kecil, Menengah, dan Syariah BNI Achmad Baiquni mengaku, dari total outstanding kredit jenis ini Rp 935,4 miliar, tingkat NPL-nya hanya 2,7 persen. Bank Mandiri, yang ”memborong” kredit sektor komoditas, mengaku kredit macet pada kredit usaha rakyat hanya 0,5 persen. ”Kami tidak banyak bergerak meski harga komoditas turun. Mungkin karena harga sawit sudah membaik,” kata Gunadi Sadikin, Direktur Mikro dan Retail Banking Bank Mandiri.
Askrindo, menurut Hartono, sudah mengambil ancang-ancang. Perseroan memperkirakan kredit seret akan naik ke posisi 5-6 persen. Prediksi ini didasarkan atas rata-rata NPL usaha mikro, kecil, dan menengah selama lima tahun terakhir, yakni 5,48 persen. Malah, berdasarkan informasi yang diterima Hartono, beberapa bank meramal kredit seret sektor ini bisa mencapai 8 persen dalam kondisi krisis. ”Kalau normal saja 5,48 persen, kondisi abnormal begini bisa lebih tinggi.”
Chairul berpendapat peningkatan kredit seret harus dipahami sebagai ongkos dari pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Lihat saja, kata dia, program kredit usaha rakyat diprioritaskan pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah baru, yang belum pernah memperoleh fasilitas kredit perbankan. Maka, bisa dipahami, kemampuan pengelolaan, perencanaan bisnis, dan konsekuensi terhadap kinerja masih merupakan persoalan.
Karena itu, Hartono menambahkan, peningkatan NPL yang membuat biaya klaim membesar jangan sampai membikin lembaga penjamin kredit rakyat kedodoran. Maksudnya, kata dia, suntikan modal diperlukan sebelum kantong kempis, agar lebih banyak lagi debitor lancar yang bisa difasilitasi. Tapi, kata Hartono, konsep kredit usaha rakyat harus lebih ditegaskan, yakni pengusaha kecil yang feasible dan belum tersentuh kredit bank diprioritaskan.
Retno Sulistyowati, Amandra Mustika Megarani, Heru Catur Nugroho (Purworejo)
Realisasi Kredit Usaha Rakyat 2008
Rp 12 triliun, disalurkan melalui:
BRIRp 8,603 triliun
BNI Rp 1,163 triliun
Bank Mandiri Rp 1,13 triliun
Bukopin Rp 628 miliar
Bank Syariah Mandiri Rp 332 miliar
BTN Rp 176 miliar


DIOLAH DARI BERBAGAI SUMBER
Realisasi Kredit Usaha Rakyat Triwulan I 2009
Kredit yang dijamin Askrindo Rp 1,7 triliun, melalui:
BRI Rp 1,64 triliun
BNI Rp 34 miliar
Bank MandiriRp 42 miliar
Bukopin Rp 20 miliar
Bank Syariah Mandiri Rp 2,6 miliar
BTN Rp 35 miliar


Kredit yang dijamin Jamkrindo Rp 500 miliar

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2009/05/04/EB/mbm.20090504.EB130230.id.html