Stimulus Fiskal dan Profesionalitas Aparatus
GUNCANGAN krisis keuangan global mengancam pencapaian target kinerja ekonomi nasional. Bayang-bayang perlambatan ekonomi akibat menurunnya permintaan pasar ekspor, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), penurunan daya beli masyarakat, dan meningkatnya kredit bermasalah (NPL) membuat pemerintah melakukan kebijakan stimulus fiskal.
Rapat Panitia Anggaran DPR pada akhir Februari 2009 menyetujui paket kebijakan stimulus fiskal sebesar Rp71,3 triliun atau sekitar 1,4% produk domestik bruto (PDB) yang diajukan pemerintah demi menanggulangi krisis keuangan global.Jumlah ini lebih besar dari yang dinyatakan semula, Rp27,5 triliun, dan lebih besar dari yang disebutkan Presiden Susilo BambangYudhoyono,Rp50 triliun.
Secara teoretis, kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk memengaruhi pencapaian makroekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi dengan menggunakan instrumen fiskal seperti pajak (tax), transfer, atau belanja pemerintah (government expenditure).
Kebijakan ini difokuskan pada produksi dan konsumsi barangbarang di dalam negeri, rumah tangga, ataupun perusahaan/ swasta/pengusaha. Realisasi kebijakan ini sudah dilakukan melalui dikeluarkannya peraturan menteri keuangan (PMK) pada awal Januari 2009 senilai Rp12,5 triliun. Namun muncul pertanyaan, bagaimana efektivitas, bagaimana juga dengan dana sisanya?
Pertanyaan ini beralasan karena adanya kekhawatiran publik terhadap ketatnya persaingan dan jadwal pemilu legislatif dan pemilu presiden. Terlebih perkembangan terakhir mengindikasikan perceraian politik antara Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-Kalla).
Hal ini tentu akan memengaruhi koordinasi antara Presiden,Wakil Presiden,dan para menteri, terkait tugas-tugas penyelamatan ekonomi nasional. Selain itu, intensitas persaingan pemilu legislatif dengan 38 partai membuat para wakil rakyat di DPR harus turun ke masing-masing daerah pemilihan untuk memastikan perolehan kursi. Proses kontrol politik menyertai realisasi paket stimulus ini dikhawatirkan terganggu.
Tentu dibutuhkan pemisahan yang tegas antara tugas-tugas politik dan administrasi pemerintah. Meski sejumlah menteri yang menjabat merupakan tokoh partai, namun pemulihan ekonomi nasional dari dampak negatif krisis keuangan dunia perlu segera direalisasikan agar paket stimulus tidak hanya komoditas politik, melainkan bisa dirasakan langsung sektor riil. Ketika dunia usaha dilanda krisis, belanja pemerintah menjadi tumpuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan konsumsi nasional.
Politico-Administratif
Dana stimulus fiskal tidaklah sedikit, sehingga wajar saja apabila efektivitas penyalurannya menjadi sorotan banyak pihak.Terlebih prestasi pemerintah terhadap hal ini tidaklah cemerlang. Pada 2008 pemerintah tidak dapat menghabiskan seluruh anggaran dan tersisa sekitar 6% atau Rp50 triliun.
Kali ini publik juga menunggu realisasi stimulus fiskal yang sudah dijanjikan oleh Presiden. Terlebih dunia usaha Indonesia sangat menderita akibat menurunnya pertumbuhan ekonomi negara-negara tujuan ekspor nasional. Sebagai kebijakan countercyclical, stimulus fiskal akan dapat menahan dampak krisis keuangan global di sektor riil.
Dengan bergeraknya sektor riil diharapkan pertumbuhan ekonomi 2009 dapat mencapai 4–5%.Penyerapan dana stimulus fiskal membutuhkan komunikasi dan koordinasi nasional, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal, agar tepat sasaran. Realisasi dan perhitungan multiplier- effect stimulus fiskal ini perlu dikawal oleh Departemen Keuangan, Departemen Perindustrian,dan Departemen perdagangan.
Koordinasi dan komunikasi lintas departemen perlu segera dilakukan. Selain itu, dinamika politik antara SBY-Kalla diharapkan tidak mengganggu jalannya pemerintahan kabinet ekonomi sekarang ini. Untungnya, kabinet ekonomi relatif tidak terlalu terkait dengan kepentingan partai politik.
Tercatat hanya Menteri Perindustrian Fahmi Idris yang duduk sebagai fungsionaris Partai Golkar.Dengan komposisi ini rasanya kita dapat optimistis, ingar-bingar dinamika politik tidak memengaruhi realisasi stimulus fiskal pada dataran menteri dan para eselon di bawahnya. Komunikasi dan koordinasi antara Departemen Keuangan,Departemen Perindustrian, dan Departemen Perdagangan, tidak ada alasan untuk tidak baik.
Profesionalitas Manajemen Pemerintahan
Kebijakan stimulus fiskal perlu mendapat pengawalan baik secara politik maupun administratif. Hal tersulit yang menjadi tantangan terbesar adalah efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintah untuk mewujudkan paket kebijakan ini.Pengalaman tidak terserapnya anggaran 2008 menunjukkan indikasi lemahnya koordinasi pemerintah, baik di tingkat pusat ataupun antara pusat dan daerah.
Melihat komposisi paket stimulus fiskal, terdapat anggaran untuk penciptaan stabilitas yang berupa pendanaan proyek infrastruktur dan padat karya.Diharapkan megaproyek infrastruktur akan berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja nasional. Proyek padat karya juga diperuntukkan sebagai antisipasi kembalinya para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dipulangkan dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
Bagaimanapun efektivitas implementasi program ini sangat ditentukan faktor-faktor pendukung investasi, yang selama ini menjadi persoalan yang belum terselesaikan di tingkat teknisoperasional. Dikhawatirkan realisasi anggaran akan terbentur pada birokrasi yang berbelit-belit dan mekanisme pembebasan tanah yang menjadi keresahan para kontraktor.
Lancarnya penentuan kebijakan- kebijakan, baik yang bersifat politik dan teknis, perlu didukung manajemen pemerintahan yang efektif. Efektivitas pemerintahan hanya akan terjadi apabila profesionalisme birokrasi pemerintahan terjadi.Aparatus pemerintah harus ”immune”dari dinamika dan persaingan politik.
Siapa pun yang akan memerintah negara ini, aparatus pemerintah harus setia pada tugas dan pekerjaan untuk menggerakkan roda birokrasi pemerintah yang efisien dan efektif. Penyederhanaan prosedur dan debirokratisasi untuk menjamin kecepatan dan kelancaran kebijakan pemerintah diperlukan untuk dapat merealisasikan paket kebijakan stimulus fiskal.(*)
FIRMANZAH, PHD
Dekan Fakultas Ekonomi UI
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/234002/38/
Stimulus Fiskal dan Profesionalitas Aparatus
Written By gusdurian on Rabu, 29 April 2009 | 12.04
Related Games
If you enjoyed this article just click here, or subscribe to receive more great content just like it.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar