Sri Sultan Hamengku Buwono X

Sri Sultan Hamengku Buwono X

SALAH satu calon presiden (capres) dalam Pemilu 2009 adalah Sri Sultan Hamengku Buwono X. Di tengah alam demokrasi, senasib dengan para capres lain,Sri Sultan jelas tak lepas dari pro dan kontra.Salah satu yangdianggapbisamenjadikendala bagi Sri Sultan untuk menjadi Presiden RI adalah kenyataan bahwa dirinya seorangraja.


Seorangraja dianggap tidak layak, bahkan tidak mampu menjadi kepala negara sebuah negara yang menganut paham demokrasi.Anggapan seperti itu keliru. Sama kelirunya dengan prasangka bahwa seorang perempuan, jenderal, ulama, pengusaha, seniman, bekas bintang film atau penyandang cacat ragawi, pasti tidak mampu menjadi kepala negara sebuah negara demokrasi.

Yang menentukan seorang untuk mampu atau tidak mampu menjadi kepala negara bukan jenis kelamin atau profesinya, melainkan kepribadian dan kemampuannya. Di samping itu fakta membuktikan, seorang raja yang sama sekali tidak demokratis, bahkan memiliki kekuasaan absolut, ternyata mampu menjadi kepala negara yang baik, bahkan sangat dicintai rakyatnya seperti di Brunei Darussalam,Arab Saudi, Oman atau Qatar.

Sampai kini terbukti masih cukup banyak negara dengan sistem monarki yang demokratis seperti Inggris,Belanda,Belgia,Luksemburg, Spanyol,Monako, Liechtenstein, Denmark, Swedia, Norwegia, Yordania, Jepang,Thailand, dan tetangga kita: Malaysia. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi istimewa karena suatu kerajaan di dalam sebuah negara demokratis.

Tidak kurang dari tokoh sosiolog Nusantara yang sangat nasionalis, Prof Dr Selo Sumardjan, sempat mengaku kepada saya bahwa dirinya pertama seorang abdi-dalem Keraton Ngayogjokarto Hadiningrat, baru warga negara Republik Indonesia.Angan-angan bentuk negara serikat Prof Dr Amien Rais sedikit-banyak dipengaruhi suasana kenyamanan daerah istimewa Kesultanan Yogyakarta di tengah negara persatuan dan kesatuan Indonesia.

Sri Sultan Hamengku Buwono IX adalah pahlawan nasional pejuang kemerdekaan Republik—bukan kerajaan—Indonesia yang sampai masa sebagai wakil presiden RI senantiasa lebih mengutamakan kepentingan rakyat dan negara Indonesia ketimbang Kesultanan Yogyakarta.

Memang pada hakikatnya tidak ada yang keliru pada paham dan sistem monarki an sich.Yang bisa keliru memang bukan kerajaannya, melainkan rajanya; akibat yang bisa berdosa pun memang cuma manusia, bukan sistem.

Secara hakiki yang menentukan baik-buruknya, keliru-benarnya, bagus-brengseknya suatu kepemerintahan memang bukan sistem, bentuk,paham,atau falsafah; melainkan akhlak, budi-pekerti, karakter,kemampuan dan kemauan para pelaku kepemerintahan. Budaya malu para pelaku kepemerintahan sangat menentukan korup-tidaknya suatu kepemerintahan.

Maka seyogianya di alam demokrasi yang kini sedang kita nikmati bersama ini para pemilih benar-benar arif, bijaksana, cermat, dan saksama dalam menentukan pilihan; bukan berdasar prasangka stereotipe mengenai latar belakang suku, ras, daerah, status sosial, profesi, jenis kelamin, dan segala embel-embel keduniawian.

Kriteria pilihan harus lebih terfokus pada akhlak, budi pekerti, dedikasi, kepemimpinan, kepribadian sang calon pemimpin bangsa dan negara yang akan dipilih. Itu pun belum jaminan tidak keliru pilih, karena bisa saja di masa sebelum terpilih sang kandidat memiliki track record akhlak, budi pekerti, dedikasi, kepemimpinan dan kepribadian yang luhur, sehingga sangat amat terlalu layak untuk dipilih menjadi pemimpin bangsa.

Namun,bisa saja semua itu sekadar catatan masa lalu, karena pada kenyataan setelah terpilih, semuanya bisa berubah akibat bekal-bekal apik itu ditanggalkan, bahkan sama sekali dilupakan. Memang tidak ada manusia yang sempurna!

Apalagi kursi singgasana tahta kekuasaan selalu siap membius siapa yang bertakhta mendadak menjadi lupa daratan alias menderita amnesia.Maka mereka yang akan duduk di singgasana takhta kekuasaan sebenarnya memang perlu diberi vaksin agar imun terhadap virus amnesia penyebab radang lupa-daratanitis.(*)

JAYA SUPRANA


http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/226530/38/