Rekonstruksi Aceh dan Kejahatan Global

Rekonstruksi Aceh dan Kejahatan Global
Oleh Teuku Kemal Fasya Ketua Komunitas Peradaban Aceh


P ADA 16 April tahun ini Badan Reha bilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh Nias mengakhiri tugasnya. Walaupun telah pergi, lembaga ini masih mening galkan problem pascapembangunan. Luka rekonstruksi kita tinggal sebagai pesan yang perlu dibaca. Pada 3 April lalu, LSM Greenomics mengadukan BRR ke Komnas HAM karena telah mengabaikan hak-hak korban tsunami. Pengangkangan hak-hak korban yang paling banyak dijumpai pada program perumahan; seperti pembangunan asal jadi, korban sejati tidak mendapatkan rumah, malah nonkorban mendapatkan bantuan atau lebih dari satu rumah.
Pelbagai masalah itu muncul karena sejak awal BRR tidak mampu menjadi lembaga yang mendampingi korban dengan pendekatan partisipatif. BRR lebih terlihat sebagai organisasi bisnis yang mengordinasikan ratusan megaproyek.
Meski telah menghabiskan anggaran US$6,7 miliar termasuk Rp23,83 triliun dari APBN, kinerja lembaga itu jauh dari memuaskan. Bersama 500 lembaga lain, lokal dan internasional, lembaga-lembaga bantuan di Aceh telah membelanjakan lebih Rp100 triliun dalam empat tahun terakhir. Bank Dunia termasuk pendukung dana terbesar.
Korporatokrasi Apa yang terjadi di Aceh selama ini adalah epidemi politik bantuan yang hadir ketika bencana dan pembangunan menimpa dunia (ketiga). Fenomena itu disebut John Perkins dengan istilah korporatokrasi: kerajaan korporasi multinasional, sebagian besar digerakkan dari Amerika Serikat, bertujuan pada keuntungan secepatnya, dan meninggalkan polusi kerusakan akibat bisnisnya (The Secret History of the American Empire, 2007).
Secara khusus Perkins merujuk proyek pascabencana tsunami di Aceh. Menurutnya, proses korporatokrasi di Aceh telah berjalan sebelum bencana, ketika pemerintah Indonesia diam-diam berunding dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Bencana tsunami seperti berkah tersembunyi. Mesin-mesin kekuasaan uang global memacu lembaga inisiator perdamaian untuk secepatnya menghasilkan kesepakatan. GAM sendiri tidak memiliki opsi lain, apalagi ketika Washington mengubah kebijakan embargo militer di masa pemerintahan Clinton terhadap Indonesia. Bencana telah mengubah seluruh peta perang dan mundur ke masa ketika eksploitasi gas dilakukan Exxon Mobil pada 1970-an: modus utama mengapa Aceh memberontak. Kali ini dengan label bantuan kemanusiaan.
Pembentukan BRR juga bagian dari skenario itu. Bank Dunia dan multidonor yang mendukung kelahiran BRR membutuhkan postur lembaga yang bisa menjamin misi mereka berjalan tanpa terganggu gerakan sosial. Karena itu, pembentukan BRR yang dijamin UU No 10/2005 cukup resisten dengan gelombang demonstrasi, meskipun tidak berkurang dari tahun ke tahun jumlahnya.
Korporatokrasi ini bekerja dalam skala luas untuk proyek-proyek vital seperti pembangunan jalan, bandara, pelabuhan, dan perkantoran. Per 1 Januari 2009 BRR menyatakan telah menyelesaikan 3.500 km jalan, 273 jembatan, 12 bandara, dan 20 unit pelabuhan di samping 133 ribu rumah. Lebih 80% anggaran terserap untuk proyek itu dengan keterlibatan korporasi asosiasi negara secara langsung (bukan hanya penyedia dana, tetapi juga konsultan dan kontraktor induk). Pembangunan jalan Banda Aceh-Calang dikave ling USAID (Amerika), jalan Calang-Meulaboh oleh JICS (Jepang), Pelabuhan Meulaboh oleh Singapura, Pelabuhan Malahayati oleh Belanda, Pelabuhan Ulee Lheu oleh AusAID (Australia), rumah sakit Banda Aceh oleh Jerman, rumah sakit Calang oleh Spanyol, dan lain-lain. Program sertifikasi agraria yang didanai Bank Dunia dengan nama RALAS (Reconstruction of Aceh Land Administration System) menjadi jalan bisnis paling komplet karena setiap inci tanah Aceh telah terukur nilainya.
Pembangunan infrastruktur skala luas menjadi bukti bahwa korporatokrasi tidak mengindahkan keselamatan lingkungan dan martabat masyarakat lokal. Keperluan terhadap kayu dalam jumlah besar telah mengakibatkan terbukanya hutanhutan Aceh. Jika sebelum 2003 penebangan hutan 'hanya' 33 ribu ha per tahun, sejak 2005 Aceh mengalami deforestasi 220 ribu ha per tahun. Hingga saat ini hampir 1 juta hektare hutan Aceh telah dirambah atau rusak parah. Pertahanan ekosistem Leuseur sejak Kesepakatan Tapaktuan tujuh dekade lalu, antara masyarakat adat hutan dan pemerintah Hindia Belanda yang menolak eksplorasi minyak dan mineral di hutan adat Gunung Leuseur-–cikal bakal Taman Nasional Gunung Leuseur--bobol sudah.
Pembawa acara Radio Expedition, Michael Sullivan membuat laporan setelah melihat langsung nasib hutan tropis terkaya se-Asia ini, "Perdamaian akhirnya membuat tekanan pada hutan meningkat. Ancaman terbesarnya melebihi penebangan kayu tropis dan perkebunan sawit, yaitu jalan raya. Pascatsunami diketahui bahwa sejumlah perusahaan permesinan dan konstruksi AS melobi Bank Dunia dan lembaga donor lain untuk membangun jalan raya yang akan menguntungkan industri minyak dan kayu ke depan" (M Sullivan, The Green Heart of Sumatera, 14/7/2006). Sebagian misteri terbuka, mengapa jalan Banda Aceh–Meulaboh yang sebelumnya 8 meter harus dibangun selebar 25 meter.
Perangkap baru Berakhirnya peran BRR di Aceh bukan berarti skenario korporatokrasi juga akan berhenti. Pembentukan lembaga baru yang melanjutkan sisa rekonstruksi dengan anggaran Rp2,9 triliun harus mampu menyembuhkan paradigma pembangunan.
Level penderitaan yang dirasakan masyarakat terbawah dari program korporatokrasi akan berlanjut jika masih berjalan dengan rel pembangunan infrastruktur dan bukan kepada manusia. Aset terbaik adalah manusia dan lingkungan lestari, bukan bangunan.
Tiga hal yang perlu dilakukan adalah kesejahteraan bagi komunitas penopang ekonomi riil dan lingkungan (petani, nelayan, komunitas hutan, pedagang kecil), rekonservasi dan penyelamatan hutan, serta akses pendidikan dan informasi bagi penduduk lokal. Ketiga hal itu terutama yang terakhir akan memberikan harapan dan kesadaran politik-intelektual masyarakat lokal untuk menentang kekuasaan korporasi bantuan yang sebenarnya lebih banyak menyebar racun berbisa jika dibandingkan dengan madu surga. Kesejahteraan ekonomi dan kualitas pendidikan adalah hal yang paling tertinggal dari proses rekonstruksi Aceh.
Tanpa harus menunggu politik bantuan semakin menjorokkan masyarakat ke arah keserakahan dan materialisme, sudah seharusnya skema Bank Dunia-isasi ditinggalkan dan percaya pada kekuatan komunitarianisme lokal. Perlu tumbuh kesadaran untuk mereproduksi bantuan dan bukan mengonsumsinya mentahmentah. Meninggalkan pola westernisasi, gaya hidup, dan gaji berlimpah yang menyebabkan kesenjangan sosial dan kembali ke local wisdom.
http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/MI/MI/2009/04/17/ArticleHtmls/17_04_2009_024_004.shtml?Mode=1