PKS Punya Agenda Tersembunyi?

PKS Punya Agenda Tersembunyi?
Ahluwalia
INILAH.COM, Jakarta - Seolah abai dan cuek jika pemilu tak jurdil dan kredibel, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak menandatangani itikad baik 15 parpol dalam pertemuan mereka di Jakarta, Senin (6/4). Sikap PKS ini diniai ambivalen, naïf, dan patut dicurigai memiliki agenda tersembunyi. Benarkah?


Menanggapi sikap PKS yang tidak memenuhi undangan pertemuan 15 parpol di Rumah Makan Nyonya Suharti Tendean, Jakarta, itu, para politisi Golkar, PDIP, Gerindra, dan Blok Perubahan, mengkhawatirkan PKS tidak peka dan solider pada kecemasan mengenai kemungkinan pemilu tidak kredibel, karena begitu banyak masalah dan ketidakberesan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaannya.


“PKS terlalu percaya diri dan yakin pemilu bersih, sementara berbagai parpol seperti PDIP, Golkar, Gerindra, PAN, PPP, dan PKS sendiri beserta kelompok parpol Blok Perubahan dan parpol lain, sangat mungkin dirugikan karena kelemahan DPT, kertas suara rusak, dan distribusi yang belum beres,’’ ungkap Mulyana W Kusumah, mantan anggota KPU.


Begitu kelewat percaya diri atau sebegitu bodohnyakah, sehingga partai berlambang setangkai padi diapit dua bulan sabit itu tak mau hadir dalam pertemuan 15 parpol tersebut? Ada kesan PKS sudah mempercayai sepenuhnya kepada KPU tentang keamanan dan pelaksanaan pemilu.


PKS bahkan menolak untuk menandatangani kesepakatan tersebut karena tidak setuju dengan pertemuan tersebut. “Karena memang maunya enggak jelas," kata Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah.


Nampaknya Fahri sudah yakin pemilu beres. Sementara hampir semua media massa resah dan cemas atas ketidakberesan DPT, logistik, dan amburadulnya penyelenggaraan pemilu kali ini. Termasuk yang menyangkut hak-hak para TKI di luar negeri, di mana banyak tak terdaftar, juga tidak adanya fasilitas para penyandang cacat dan tunanetra.


Yang lebih konyol lagi adalah pandangan Fahri Hamzah yang meyakini benar bahwa pemilu akan berjalan baik dan bersih. Di era global saat ini, kata Fahri, bila ada kecurangan pasti bisa terlihat dengan jelas. Fahri pasti tidak menyadari kekhawatiran 15 parpol atas berbagai modus operandi distorsi dan kecurangan pemilu yang dilakukan secara sistematis oleh pihak-pihak tertentu, dengan teknologi tinggi dan lika-liku birokrasi.


Forum Rektor Indonesia, Amien Rais, dan Hariman Siregar sudah mengingatkan agar pemilu bersih dilaksanakan, bukan pemilu yang tak jurdil dan sekadar memenangkan kelompok status quo. Bila yang terakhir itu yang terjadi, maka akan merusak kepercayaan rakyat.


Pertemuan 15 parpol dan Blok Perubahan pimpinan Rizal Ramli yang diprakarsai oleh PDIP dan Partai Golkar menghasilkan lima poin kesepakatan. Pertama, keberbedaan parpol tidak melunturkan kebersamaan sebagai sesama komponen bangsa. Kedua, semua kader dan simpatisan parpol wajib ikut mengamankan dan melancarkan pelaksanaan pemungutan suara 9 April 2009.


Ketiga, mendesak pemerintah dan KPU untuk melaksanakan dan menyelenggarakan pemilu secara jurdil dan luber, aman, dan bermartabat. Keempat, seluruh kader dan simpatisan parpol ikut mengawasi pelaksanaan pemungutan suara 9 April 2009. Kelima, demokrasi akan sehat apabila tidak ternodai dan terdistorsi oleh berbagai bentuk kecurangan dalam pemilu.


Jika pemilu tidak kredibel, tentu sangat mahal ongkosnya karena dengan biaya triliunan rupiah dan partisipasi berjuta-juta warga negara, ternyata hasilnya tak sebanding. “Jika pemilu ini tidak jurdil, maka otomatis tidak kredibel. Dan ini yang membuat banyak pihak khawatir akan terjadi kisruh dan keributan politik. Pemerintah SBY dan KPU harus tanggap soal ini,’’ kata Ray Rangkuti, Direktur LIMA dan mantan Sekjen KIPP.


Menurut Ray Rangkuti, alumni Universitas Islam Negeri, Jakarta, sejauh ini dia melihat ada 15 modus kecurangan yang berbahaya bagi pemilu kita. Kelima belas modus itu adalah:

1. Pemungutan suara hingga larut malam.

2. Penghitungan suara dilakukan hingga pagi hari.

3. Banyak pemilih yang tak terdaftar.

4. Surat suara banyak yang rusak, tetapi tetap dipakai lagi.

5. Surat suara tambahan kurang.

6. Surat undangan pemilihan tak sampai tapi nama terdaftar sebagai pemilih.

7. Nama terdaftar sebagai pemilih tapi tak memiliki surat undangan memilih.

8. Jumlah pemilih di TPS lebih dari ketentuan.

9. Logistik pemilu kurang dari yang semestinya (tinta, formulir, bilik suara, alat penanda, berbagai formular, dsb).

10. Perbedaan persepsi tentang penandaan sah surat suara.

11. Perbedaan persepsi tentang sah tidak sahnya surat suara.

12. Penggelembungan hasil suara.

13. Perasaan kecewa pendukung caleg atau parpol.

14. Protes yang diabaikan oleh penyelenggara.

15. Penyelenggara dinilai tidak transparan dan jurdil.


Dengan melihat berbagai kelamahan di atas, wajar jika 15 parpol kemarin bertemu dan menyampaikan deklarasi pernyataan sikap agar pemilu bersih dan damai dilaksanakan KPU dan pemerintah. [P1]



http://pemilu.inilah.com/berita/2009/04/07/96796/pks-punya-agenda-tersembunyi/