Konsekuensi Hak Pilih Masyarakat

Konsekuensi Hak Pilih Masyarakat
Prof Dr Oleh Prof Oleh Iberamsjah MS Dr Iberamsjah MS Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia


P EMILU sudah di depan mata. Ting gal lima hari lagi, tepatnya Kamis, 9 April 2009. Pemilu ini akan me nentukan nasib demokrasi di In donesia. Seiring dengan mendekatnya hari H tersebut, masih menggantung kerisauan yang mengarah pada keraguan akankah pemilu ini dapat berlangsung secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 22 E. Mengapa muncul kerisauan yang mengarah pada keraguan tersebut? Hal itu disebabkan banyaknya masalah di sekitar persiapan penyelenggaraan Pemilu 2009 ini. Dari berbagai masalah yang muncul tersebut, tulisan ini akan mencoba membahas satu bagian terpenting dan mendasar dari penyelenggaraan pemilu yaitu tentang hak pilih masyarakat.
*** Sehubungan dengan hal tersebut, yang akan kita soroti adalah daftar pemilih tetap (DPT) yang menjelang hari pemilihan masih menjadi polemik pemberitaan di berbagai media massa, baik lokal maupun nasional. Timbul kekhawatiran dalam masyarakat apabila isu DPT ini tidak dapat diselesaikan dengan baik, akan berdampak langsung pada kualitas dan legitimasi pemilu legislatif. Pernyataan sikap dan janji Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary yang mewakili KPU dan Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh serta Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nur Hidayat Sarbini bahwa pada 9 April siap diselenggarakan pemilu belum dapat mengatasi atau bahkan meredam keraguan tersebut. Keraguan terutama tentang DPT yang dirasakan masih bermasalah. Karena tergantung pada DPT inilah penentuan hak pilih masyarakat. Dengan kata lain, pada DPT inilah terletak jantung pelaksanaan pemilu.

Dalam hubungannya dengan hak pilih, dapat kita katakan hal itu adalah hak dasar yang dijamin konstitusi dan merupakan hak asasi manusia. Setiap warga negara yang berhak untuk memilih harus mendapatkan hak pilihnya. Sebaliknya, warga negara yang tidak mempunyai hak pilih harus ditiadakan hak memilihnya. Dari terminologi hak pilih, terkandung pengertian hak untuk bebas memilih dan berhak pula untuk tidak memilih. Di sinilah terletak pentingnya keakuratan DPT agar hak rakyat untuk dapat memilih betul-betul dapat terlindungi. Maka seharusnya DPT yang berisi hak pilih masyarakat inilah yang harus direncanakan dan diprioritaskan agar dapat menjamin bahwa hasil pemilu betul-betul berasal dari suara rakyat.

Mengapa suara rakyat menjadi demikian penting? Dalam suatu proses pemilihan, terkandung hakikat bahwa rakyat menyerahkan mandat atau hak demokrasinya kepada wakil yang mereka pilih. Penyerahan itu bermakna pula sebagai suatu kontrak politik antara rakyat dan wakil yang mereka pilih. Pada penyerahan ini, kedaulatan yang pada asalnya berada di tangan rakyat telah berpindah ke tangan ke para wakil untuk melaksanakan aspirasi dan keinginan rakyatnya atau konstituennya. Di sinilah terletak nilai tanggung jawab dari para wakil rakyat untuk selalu bertindak dan berperilaku sebagai mandataris rakyat. Maka itu, pada hak pilih yang dipergunakan rakyat, terdapat nilai perjudian dan nasib agar tidak salah pilih atau di tangan para wakil yang tidak amanah.

*** Sehubungan dengan hak pilih di atas, faktor-faktor apakah yang berpengaruh terhadap hak pilih masyarakat? Dari berbagai kajian empirik, nilai utama yang sangat berpengaruh adalah nilai kepercayaan masyarakat (trust). Nilai kepercayaan masyarakat ini sangat berkaitan dengan kinerja lembagalembaga berikut ini yakni (1) pemerintah, yaitu tentang kinerja dan kemampuannya memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat terutama yang menyangkut kesejahteraan dan keadilan. Semakin baik kinerja pemerintah, akan semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat yang mendorong tingginya tingkat masyarakat yang memilih (inilah konsep partisipasi politik masyarakat. (2) Lembaga legislatif (DPR), ini juga berhubungan de ngan kinerja, kemampuan, dan perilaku anggota DPR. Semakin baik kinerja, kemampuan dan perilaku DPR akan semakin membaik hak pilih, sebaliknya semakin buruk kinerja, kemampuan dan perilaku DPR akan menurunkan minat masyarakat untuk memilih. (3) Partai politik sebagai penyalur aspirasi politik masyarakat dituntut untuk dapat berkinerja baik dan berperilaku politik yang sesuai dengan etika. Kinerja dan perilaku yang baik akan mendorong semangat masyarakat untuk memilih partainya, sebaliknya sebaik buruk kinerja dan perilaku elite partai politik akan sangat berpengaruh terhadap hasrat memilih masyarakat. (4) Kinerja KPU sebagai penyelenggara pemilu yang independen dan profesional sangat berpengaruh terhadap hak pilih masyarakat. Pada KPU sebagai penyelenggara pemilu terletak harapan hasil pemilu yang demokratis.

Selain keempat lembaga yang berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, ada beberapa faktor lain misalnya perasaan-perasaan primordialisme yaitu ikatan-ikatan kedaerahan, kesukuan, agama, dan ideologi yang juga berpengaruh dalam menentukan hak pilih masyarakat. Ikatan-ikatan primordial itu bersifat ikatan emosional yang dapat menimbulkan sikap fanatisme dan cenderung menjadi pemilih yang loyal (loyal voters).

*** Bahasan selanjutnya akan kita arahkan kepada pentingnya hak pilih yang terdapat dalam DPT sebagai barometer tingkat keabsahan hasil pemilu. Dalam masalah ini keakuratan isi DPT yaitu memuat seluruh warga negara yang memiliki hak pilih serta terbebas dari orang yang tidak berhak memilih akan dapat diharapkan menampung hak pilih sesuai dengan mereka yang berhak. Tinggi rendahnya tingkat penggunaan hak pilih masyarakat dalam pemilu legislatif nanti menunjukkan kualitas partisipasi politik warga negara. Tinggi dan rendahnya kualitas partisipasi politik masyarakat berhubungan dengan masalah keabsahan hasil pemilu yang dilaksanakan dan legitimasi politik yang dimiliki para wakil rakyat untuk masa lima tahun ke depan. Keabsahan adalah suatu fondasi atau dasar bagi pemerintah dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari karena keabsahan adalah manifestasi sejauh mana pemerintah yang menjalankan pemerintahan mendapat dukungan dari masyarakatnya. Semakin tinggi keabsahan politik suatu pemerintahan akan semakin tinggi pula dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang berkuasa Sebaliknya, semakin rendah tingkat keabsahan, akan semakin sulit pemerintah mendapatkan dukungan dari rakyatnya. Dalam suatu negara demokrasi, dukungan berupa keabsahan adalah prasyarat mutlak terselenggaranya pemerintah yang baik.

*** Kembali kepada kerisauan kita tentang masalah di sekitar Pemilu 2009, khususnya tentang keakuratan DPT, apabila kita hubungkan dengan masalah hak pilih, partisipasi politik dan konsep keabsahan suatu pemerintahan terdapat hubungan sebab dan akibat (kausalitas). Dengan kata lain, adanya hak demokrasi yaitu hak pilih bermula dari tersusunnya dengan cermat setiap warga negara yang berhak memilih dalam DPT yang ditetapkan KPU. Jadi, sumber utama hak demokrasi dalam pengertian hak pilih masyarakat harus benar-benar dapat dijamin dalam DPT yang akurat. Satu orang pun warga negara yang mempunyai hak yang tidak tercantum di dalam DPT merupakan suatu pengurangan terhadap nilai demokrasi. Di lain pihak, ketidakcermatan dengan masuknya orang-orang yang tidak mempunyai hak pilih akan sangat mencederai nilai demokrasi itu sendiri. Maka tidak berlebihan apabila masalah DPT ini menjadi sorotan dan perhatian masyarakat secara tajam dan luas.

Karena masalah DPT dapat dikatakan akan menentukan hasil akhir pemilu itu sendiri, pihak KPU seyogianya dapat memfokuskan dan memprioritaskan kinerjanya untuk memastikan bahwa DPT dapat diselesaikan secara akurat dan tepat waktu. Karena keakuratan DPT bukan hanya akan berdampak kepada citra KPU sebagai lembaga yang paling berwenang mengadakan pemilu di Indonesia, melainkan juga akan sangat memengaruhi masa depan bangsa dan negara, utamanya legitimasi wakil rakyat dalam menjalankan amanah rakyat Indonesia untuk periode lima tahun ke depan.

http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/MI/MI/2009/04/06/ArticleHtmls/06_04_2009_011_001.shtml?Mode=1