Koalisi Oh Koalisi...

Koalisi Oh Koalisi...


MESKI koalisi antarpartai sudah menunjukkan titik-titik terang, semua itu masih mungkin berubah. Politik memang seni ketidakpastian.


Suatu yang hampir pasti ialah Partai Golkar sampai saat ini masih limbung, antara maju terus pantang mundur mendukung Jusuf Kalla sebagai capres atau kembali ke pelukan Partai Demokrat. Nasib Golkar memang menyedihkan, terabaikan di tengah hiruk-pikuk pembentukan koalisi besar yang bersaing, Blok M (Megawati) dan Blok S (SBY).

Mungkin itu karma politik bagi Golkar yang bersifat plin-plan dan tidak sedari awal menentukan arah politik. Berbagai pertemuan internal partai memang sudah memutuskan, PKS akan berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKB. PDIP akan berkoalisi dengan Partai Gerindra dan Partai Hanura. PPP dan PAN, sampai artikel ini ditulis, belum pasti ke arah mana mereka akan berkoalisi walau PAN santer disebut akan merapat ke kubu Demokrat.

Sementara PPP akan ke kubu PDIP. Namun semua itu bisa saja berubah. Di internal Partai Golkar sendiri yang kini sulit mendapatkan kawan sekoalisi,masih ada keinginan agar “perceraian yang sudah talak satu” itu rujuk kembali dengan Partai Demokrat. Partai Golkar tidak mungkin meloloskan calon presidennya jika tidak mendapatkan tambahan dukungan minimal dari Partai Gerindra, Hanura, dan PPP, sebab, Golkar yang hanya akan mendapatkan sekitar 15% suara, masih membutuhkan dukungan tambahan dari partai-partai lain.

Persoalan cawapres sampai saat ini juga masih ramai. Cawapres dari Partai Demokrat, SBY, menyatakan bahwa ia mengantongi 19 nama cawapres usulan masyarakat, baik melalui layanan pesan singkat (SMS) ke nomornya maupun ke nomor istrinya.Capres PDIP, Megawati Soekarnoputri, meski disebut-sebut akan memilih Prabowo Subianto sebagai cawapres, juga masih mendapatkan tentangan dari kelompok di dalam PDIP yang menamakan dirinya Kelompok Penyelamat/Pendukung Megawati (KPM).

Kelompok ini menentang dipilihnya cawapres dari mantan militer yang dulu tersangkut pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjurus pada nama Prabowo dan Wiranto. Prabowo dianggap bertanggung jawab terhadap penculikan para aktivis prodemokrasi masa 1997– 1998, sedangkan Wiranto disebutsebut melakukan crime by omission atas peristiwa yang terjadi di Timor Timur pascajajak pendapat Agustus 1999.

Kita tidak tahu apakah kelompok ini benar-benar “die-hard” pendukung Megawati ataukah justru dipengaruhi oleh kekuatan luar partai untuk mengadu domba PDIP. Di masa Orde Lama,ada pula kelompok yang menamakan dirinya Barisan Pendukung Soekarno (BPS) yang sebenarnya justru bukan “pendukung mati”Soekarno.

Warisan Era Demokrasi Liberal

Meski kita menganut sistem presidensiel, adalah nyata bahwa praktik-praktik politik demokrasi parlementer masih berlangsung. Koalisi bukan disusun atas dasar ideologi, melainkan atas dasar hitung-hitungan angka kemenangan dalam Pilpres 2009 dan bagaimana bangunan kekuatan politik di parlemen nantinya.

Apakah ini warisan era demokrasi liberal 1955–1959 ataukah gaya berpolitik yang baru, sulit untuk dikatakan. Yang pasti, koalisi yang akan terbangun menjelang dan pasca- Pilpres 2009 adalah “koalisi pelangi” dengan beragam ideologi. Ini tentu menyulitkan terbentuknya satu pandangan politik dan platform yang sama dalam menyikapi persoalan yang dihadapi bangsa ini,baik sosial,politik,ekonomi, pertahanan dan keamanan ataupun budaya.

Bangunan ekonomi apa yang akan diperjuangkan oleh koalisi-koalisi partai juga belum jelas, apakah menggunakan pendekatan ideologi liberalisme, nasionalisme dan sosialisme atau atas dasar campuran antara liberalisme dan Islamisme? Bangunan masyarakat Indonesia macam apa yang akan diperjuangkan para politisi yang berkoalisi juga tidak jelas walaupun mereka memiliki kesamaan platform di bidang penegakan hukum, pembangunan ekonomi, politik luar negeri ataupun kesejahteraan rakyat.

Sebagai contoh,apakah cara pandang Partai Demokrat mengenai ekonomi, sosial, dan budaya akan sama dengan pandangan PKS mengenai hal itu? Tentunya tidak.Apakah PKS, misalnya, dapat menerima sistem kapitalisme, sedangkan sendi ekonomi yang akan dibangunnya adalah ekonomi yang bernapaskan Islam?

PKS juga mengulangi gebrakan tuntutannya dengan mengajukan beberapa butir prasyarat yang diajukan kepada Partai Golkar sebagai bagian platform yang akan diperjuangkan koalisi itu nantinya.Pertanyaannya, apakah tuntutan PKS untuk koalisi yang masih sedang berjalan ini (2004–2009) yang dulu diajukan PKS menjelang pembentukan koalisi pada 2004 sudah dilaksanakan?

Hanya PKS yang dapat menjawabnya. Ini patut dikemukakan karena selama 2004– 2008 PKS tidak jarang berseberangan dengan pemerintahan SBYKalla di parlemen.Apakah pendekatan islami antara PKS dan PKB sama dan sebangun? Koalisi yang dibangun PDIP, Partai Hanura, dan Gerindra juga setali tiga uang. PDIP pada era 2001–2004 pernah terperosok ke jurang sistem kapitalisme dan liberalisme ekonomi.

Ini terjadi karena saat itu kondisi politik dan ekonomi internasional memang sangat menekan Indonesia untuk menerima sistem ekonomi tersebut. Kini Indonesia juga sedang mengalami tekanan internasional di tengah kondisi resesi ekonomi yang sedang melanda dunia.Mampukah PDIP,Gerindra,dan Hanura mengeluarkan konsep ekonomi berdikari dan tidak terlalu tergantung pada kekuatan ekonomi asing?

Apakah slogan-slogan kampanye PDIP,Hanura,dan Gerindra akan dengan mudah diterapkan ketika koalisi ini berada di panggung kekuasaan? Ideologi, seperti diutarakan SBY, bukan menjadi yang utama dalam membangun koalisi.Yang terpenting adalah kesamaan platform.

Namun, sekali lagi terpaksa penulis tekankan, ideologi yang berbeda tentunya juga akan memiliki cara pandang dan solusi yang berbeda pula dalam mengatasi persoalan bangsa. Bagaimana mungkin perbedaan ideologi dapat menyatukan platform koalisi? Penulis jadi ingat ketika melakukan penelitian lapangan di negara tetangga,Papua Nugini,yang saat itu sedang mengadakan Pemilu 1987.

Pascapemilu, partaipartai sibuk membangun koalisi. Bedanya, koalisi di dalam sistem parlementer, politik dagang sapinya terjadi menjelang sidang parlemen yang menentukan siapa menjadi perdana menteri, menteri, ketua parlemen, dan jabatanjabatan lainnya. Di Indonesia, dengan sistem presidensiel, koalisi dibangun menjelang pilpres.

Namun, intinya sama, mereka bergabung tanpa memedulikan ideologi yang dianut.Yang penting adalah “perang urat syaraf” dengan kalimat we got the number (kita sudah mendapatkan jumlah yang cukup) untuk memenangi pertarungan di parlemen.

Politisi di Indonesia pun, terlepas dari ideologi yang mereka anut, tingkah lakunya sama dengan politisi di Papua Nugini dua puluh tahun lalu, sangat “freelancing beliefs and a free-wheeling style” alias tanpa ideologi yang jelas dan bagaikan roda-roda liar dapat bergerak tanpa arah.Sayang memang, rakyat yang sudah dewasa dalam berpolitik masih dipermainkan oleh politisi macam itu.(*)

IKRAR NUSA BHAKTI
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI


http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/233662/38/