Mengubah Paradigma Berpolitik

Mengubah Paradigma Berpolitik


PEMILU legislatif tinggal beberapa hari lagi.Di masa kampanye terbuka seperti yang berlangsung saat ini, partai politik (parpol) berlomba-lomba berkampanye untuk memperoleh suara sebanyak- banyaknya dalam pemilu legislatif yang berlangsung 9 April mendatang.


Pemilu legislatif ini sangat penting, sebab hasil pemilu ini sedikitnya banyak memengaruhi pemilu presiden yang berlangsung tiga bulan setelah pemilu legislatif usai.Tak aneh bila kampanye digelar sebesar mungkin agar bisa memperoleh simpati dan suara rakyat di pemilihan nanti. Berpolitik memang terkait erat dengan kampanye. Melalui kampanye,parpol bisa menyosialisasikan visi dan misi atau janji-janjinya kepada rakyat.Tentu,hal tersebut wajar dalam berpolitik.

Namun bisa lain ceritanya bila kampanye parpol berisi janji-janji yang sebetulnya tidak realistis tercapai atau sekadar menggombali rakyat. Berdasarkan pengamatan penulis terhadap berbagai kampanye yang digelar parpol, terlihat jelas isi kampanye yang mengobral janji-janji manis kepada rakyat. Menurut penulis,perihal demikian tidak lepas dari paradigma berpikir para politikus yang menganggap kekuasaan sebagai tujuan,bukan alat mencapai tujuan.

Karena itu,tak aneh bila politisi tersebut mendesain janji-janji seindah mungkin agar rakyat bisa tergombal dengan janji tersebut. Memang dalam kampanye tersebut para politikus tidak secara eksplisit menyatakan bahwa tujuannya adalah meraih kekuasaan, tapi sangat kentara dari kualitas janji-janji yang diobral. Kalau realitas seperti ini terus terjadi, nantinya rakyat Indonesialah yang menjadi korban.

Berbeda halnya bila paradigma berpikir yang menempatkan kekuasaan sebagai alat mencapai tujuan sebagaimana tujuan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1994, yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum,(3) mencerdaskan kehidupan bangsa, (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kalau menggunakan paradigma demikian,tentunya politisi akan berhati-hati dalam berjanji.

Pasalnya,bagi politisi yang memiliki paradigma demikian,berjanji merupakan utang,sementara bila utang tidak dibayar konsekuensinya negatifnya bukan hanya di dunia,tapi juga di akhirat kelak. Karena itu,ciri khas politisi seperti ini adalah mendesain janji-janjinya sedemikian rupa agar janji tersebut tampak realistis di mata rakyat. Janji-janjinya tidak perlu yang muluk-muluk atau menjanjikan sesuatu yang indah kepada rakyat.

Politisi semacam ini akan mengukur dan menimbang kemampuan dirinya sebelum berjanji serta bertanya apakah mampu memenuhi janji tersebut.Selain itu,politisi seperti ini sadar betul bahwa kekuasaan merupakan amanah dari rakyat yang harus dipertanggung jawabkan,bukan merupakan tujuan yang nantinya malah mengakibatkan rakyat makin menderita. Semoga saja karakter politisi seperti ini dapat segera terlahir di kancah perpolitikan Indonesia.(*)

Randi Kurniawan
Mahasiswa Ilmu Ekonomi dan Aktivis HMI UGM


http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/223243/