Era Politik Garing

Era Politik Garing
Dimas Oky Nugroho
MAHASISWA PROGRAM DOKTORAL UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA

Salah seorang kemenakan saya yang baru masuk kuliah tahun lalu menjawab pertanyaan yang saya ajukan, apakah ia akan memilih pada pemilu mendatang. Jawabannya mengalir gaul, tapi tegas dan bermakna dalam. "Enggak, Om. Golput aja. Politik kita garing ah, males." Menjelang Pemilu 2009 ini ancaman tingginya angka golput telah menjadi hantu paling menakutkan bagi segenap masyarakat politik Indonesia. Di sejumlah pemilihan gubernur yang berlangsung sepanjang tahun lalu, seperti di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur, terbukti hasil sesungguhnya hanya menunjukkan golput sebagai pemenang.

Ketika hampir semua elite politik sibuk mencalonkan diri dan bernegosiasi membangun koalisi, sebuah lembaga survei terkemuka baru-baru ini mengeluarkan hasil penelitiannya yang menunjukkan tingginya angka pemilih yang belum memutuskan atau mengasosiasikan pilihannya pada pemilu mendatang. Sulit memberi kepastian apakah para pemilih bimbang ini baru akan memutuskan saat hari H pemilu berlangsung. Atau malah sebaliknya, kebimbangan berubah menjadi keengganan untuk datang ke kotak suara. Golput menjadi hantu karena sesungguhnya dia telah menjadi cermin kegagalan politik mendapatkan dukungan dari rakyatnya sendiri. Namun, tak sedikit yang mengambil sikap “buruk rupa, cermin dibelah”.

Sejarah
Per teori, sebuah rezim politik apa pun bentuk dan cita-citanya mutlak membutuhkan dukungan dan legitimasi dari rakyatnya. Agar politik dapat berkelanjutan, ketersediaan segenap masyarakat politik harus linier dengan kontribusi positif mereka untuk memenuhi harapan kesejahteraan dan keadilan rakyatnya. Berkaca dari masa lalu, negara-bangsa ini mustahil terbangun jika saat itu sosok-sosok kepemimpinan politik transformatif tak hadir dalam masyarakat. Para aktivis politik, kaum terpelajar ini, meski heterogen dan memiliki banyak kendala historis, merujuk Latif (2005), telah berhasil menemukan kode “Indonesia”, mempersatukan sekat-sekat perbedaan melampaui kelas, status, suku, ideologi, dan politik yang beragam. Hanya melalui kerja-kerja politiklah “orang-orang yang di persimpangan kiri dan kanan jalan” ini berhasil membangun passion cita-cita bersama, merekatkan solidaritas dan dukungan rakyat, atau--meminjam Mouffe--membangun sebuah social imaginary baru, yakni kemerdekaan. Kerja-kerja politik ini “menyejarah” karena dibangun di atas basis perjuangan yang konsensual dan inspiratif, tercipta dan terpelihara melalui proses dialektika politik yang dijalankan oleh para agensinya yang kreatif, penuh virtue, dalam meresapi dan membingkai “suasana kebatinan”, kondisi historis, kebutuhan dan cita-cita rakyatnya.

Pelajaran yang bisa diambil dari periode ini tak lain adalah bahwa politik dan diskursus yang menopangnya tidak berada dalam ruang hampa. Ia bukan konsepsi statis yang menjadi mantra sakti yang anti-kontestasi dan anti-politik. Pluralisme politik yang dipilih para pemimpin kita pada masa itu tidak hendak mengeksklusi kepelbagaian yang mutlak menjadi karakter dasar republik ini. Politik yang dipraktekkan saat itu tentu saja bukan politik pencitraan ataupun dagang sapi, melainkan--meminjam Mouffe (1993)--politik yang disandarkan pada tiga pilar utamanya, yakni citizenships, community, dan pluralism. Ini berbeda ketika era Demokrasi Terpimpin yang melalui diskursus revolusinya telah membungkam politik. Saat rezim Orde Baru berkuasa, politik malah semakin terdestruksi, mengalami “efisiensi” demi tampilnya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Perdebatan politik adalah barang haram, oposisi dan kritisisme dinihilkan, ideologi dimusnahkan. Emansipasi politik terkekang, masyarakat sipil rapuh dan mengambang, serta pluralisme ditabukan.

Walhasil, era pasca-Orde Baru hanya bercerita tentang betapa sulitnya merebut kembali makna politik tadi sekaligus merumuskan visi dan kode perjuangan “baru” dalam konteks euforia liberalisme politik-ekonomi setelah puluhan tahun tertindas. Lemahnya visi kepemimpinan politik dan ekonomi membuat bangsa besar ini menjadi liminal di era transisi dan limbung dalam tekanan politik internasional, seiring dengan lemahnya independensi dan ketahanan nasional hampir di semua sendi negara-bangsa. Meski pemerintah SBY-JK banyak dipuji, dianggap mampu membangun stabilitas politik-pemerintahan, hadirnya stabilitas dan institusionalisasi tersebut sesungguhnya merupakan kulminasi dari upaya pemerintah-pemerintah sebelumnya.

Transformasi
Penting untuk dicatat, aspek kesejahteraan rakyat malah semakin jauh terpinggirkan. Demokrasi, yang menurut Eric Aarons dalam bukunya What's Right? (2003) diukur sebagai "sebuah sistem yang mengutamakan penghormatan atas universalitas kemanusiaan (common humanity) dan harkat kemanusiaan (human dignity), pemenuhan standar minimum kesejahteraan sosial, hak-hak dasar, kesempatan, dan keadilan", tak menunjukkan progresnya di bawah pemerintah saat ini. Politik mendangkal menjadi bagi-bagi proyek kekuasaan sekaligus pencitraan dalam kontur demokrasi liberal berorientasi pasar. Ia tidak dikhidmatkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat banyak. Meningkatnya kepemilikan pribadi, misalnya, tak disertai dengan pemenuhan atau keberpihakan negara atas fasilitas publik ataupun public property yang memadai. Meminjam Mouffe dan Laclau, situasi seperti ini menunjukkan masyarakat politik yang gagal memproduksi passion, gairah, harapan, sekaligus keyakinan, sebuah new social imaginary yang seharusnya dapat diciptakan oleh segenap kepemimpinan politik demi kelangsungan politik itu sendiri.

Lantas lawan yang paling membuat cemas bagi demokrasi, bahkan nasionalisme kita, sesungguhnya bukan primordialisme kedaerahan sebagaimana yang dikhawatirkan Presiden SBY beberapa saat yang lalu. Tantangan tak hanya globalisasi dan neo-liberalisme semata. Musuh konkret sesungguhnya adalah apatisme dan frustrasi rakyat sendiri, khususnya kaum muda, terhadap politik. Ketika rakyat jenuh, tak peduli, gejala awal yang muncul adalah bentuk resistansi rakyat, sebuah “weapons of the weak” meminjam Scott, ketidakpedulian terhadap apa pun yang berbau politik.

Mari belajar dari kemenangan Barack Obama, yang kepemimpinan politiknya berhasil membawa harapan dan passion baru terhadap politik, dan mendapatkan kembali dukungan rakyat serta kaum muda Amerika. Krisis politik Indonesia kontemporer diakibatkan oleh miskinnya ide-ide serta agenda transformatif yang seharusnya dapat diproduksi dan direproduksi oleh para agensi-nya. Diskursus dan agenda politik kontemporer gagal menyelami “suasana kebatinan” rakyat, terperangkap dalam retorika dan janji-janji, hadir tanpa virtue dan ideologi, menjauh dari solusi persoalan aktual-depan-mata: kemiskinan, ketidakadilan, buruknya pelayanan publik, serta korupsi yang mewabah. Tampaknya, di atas empat tema kritis inilah sesungguhnya masa depan demokrasi dan nasionalisme kita sedang dipertaruhkan.

http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/03/13/Opini/krn.20090313.159399.id.html