Banyak Proyek Stimulus Pesanan Anggota Dewan

Banyak Proyek Stimulus Pesanan Anggota Dewan
Gara-gara banyak proyek yang diduga pesanan, penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran molor.
JAKARTA — Pengalokasian dana stimulus untuk belanja infrastruktur 2009 ditengarai bakal terlambat gara-gara maraknya proyek yang diduga pesanan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Seorang pejabat pemerintah yang enggan disebutkan namanya mengatakan saat ini penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) telah terlambat dari jadwal yang disepakati semula. Dia menerangkan, Departemen Keuangan sebagai wakil pemerintah berada dalam posisi dilematis.

Di satu sisi mereka harus menjalankan hasil keputusan dana stimulus fiskal yang diteken bersama Panitia Anggaran pada 24 Februari 2009. Namun, di sisi lain, kata pejabat itu, sebagian program yang diteken untuk memperoleh kucuran dana adalah proyek yang diajukan anggota Panitia Anggaran DPR.

“Itulah yang menyebabkan DIPA molor. Proyek-proyek itu sulit direalisasi karena tak sesuai dengan rencana kerja 2009,” ujarnya kepada Tempo akhir pekan lalu. Bahkan, dia menambahkan, ada proyek yang benar-benar baru dan belum pernah direncanakan kementerian/ lembaga yang akan mengelola penggunaan dana.

Pejabat ini enggan memerinci program proyek mana saja yang dipesan anggota Dewan itu. “Yang jelas sebagian besar program itu berada di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Perhubungan,” katanya.

Sejumlah kalangan khawatir terhadap adanya kebocoran dana stimulus sebesar Rp 12,2 triliun. Kekhawatiran ini semakin membesar setelah anggota Panitia Anggaran DPR, Abdul Hadi Djamal, tertangkap tangan menerima dana Rp 1 miliar dari Hontjo Kurniawan, Komisaris PT Kurnia Jaya Bakti. Suap ini diduga terkait dengan rencana pembangunan proyek pelabuhan di kawasan timur Indonesia senilai Rp 100 miliar, yang direncanakan menggunakan dana stimulus.

Wakil Ketua Panitia Anggaran Harry Azhar Azis menepis tudingan pembahasan dana stimulus molor akibat proyek- proyek pesanan anggota. “Itu sembarang pendapat, tidak ada buktinya,” ujarnya kemarin.

Ia juga menyesalkan Direktorat Jenderal Anggaran yang bertele-tele dalam menyelesaikan DIPA. “Lamban sekali kerja pemerintah ini,” katanya. “Sekarang saling lempar dan bikin kambing hitam di DPR.”

Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mengaku tak tahu-menahu ihwal proyek pesanan Dewan yang masuk daftar program penerima dana stimulus. “Semua urusan dan datanya Departemen Keuangan yang mengurus,” katanya kepada Tempo kemarin.

Jusman enggan berkomentar soal alokasi dana stimulus. Hingga saat ini, kata dia, Departemen Keuangan belum mengeluarkan keputusan soal proyek penerima dana.

Adapun Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Herry Purnomo mengaku belum menerima DIPA, termasuk permintaan pencairannya untuk proyek stimulus infrastruktur. “Dua-duanya belum,” katanya lewat pesan pendek, Jumat lalu. AGOENG WIJAYA | VENNIE MELYANI | SETRI



http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/03/23/headline/krn.20090323.160371.id.html