PKS Tuding Ada Penjegalan Calon Presiden

PKS Tuding Ada Penjegalan Calon Presiden
"Kenapa baru sekarang dimunculkan kasus mereka?"
JAKARTA - Ketua Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq menuding ada upaya menjegal para kandidat yang menyatakan siap menjadi calon presiden dengan memanfaatkan jalur hukum menjelang pemilihan presiden.

"Ada indikasi politik penjegalan," kata Mahfudz dalam diskusi “Persaingan Ketat Menuju Istana” di gedung Dewan Perwakilan Daerah kemarin.

Menurut Mahfudz, kandidat dijegal dengan mengungkapkan kasus hukum yang diduga pernah melibatkan mereka. Penjegalan tak hanya dilakukan terhadap calon potensial pesaing terkuat, tapi juga terhadap calon yang dianggap menggerogoti basis dukungan di daerah.

Mahfudz tak menyebut siapa yang menjegal para kandidat tersebut. Namun, indikasinya dinilai jelas. Ia mencontohkan diusutnya kasus hukum Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring, dan Rizal Ramli.

"Sultan (Hamengku Buwono X) juga nyaris tersandung kasus dana bencana," kata dia. "Kenapa baru sekarang dimunculkan kasus mereka?"

Hal yang sama disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens. Sejumlah kasus hukum yang menimpa calon kandidat presiden merupakan indikasi adanya penjegalan terhadap para calon kandidat. "Rizal Ramli jadi tersangka, dan Tifatul dipidanakan," kata Boni.

Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad dijerat kasus hukum setelah menyatakan ingin maju ke bursa pemilihan presiden dan wakil presiden. Fadel diperiksa kejaksaan terkait dengan kasus dugaan penyalahgunaan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Rizal dituding memotori sejumlah demonstrasi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak yang sebagian berakhir rusuh. Rizal sebelumnya menyatakan diri siap menjadi calon presiden dari independen.

Adapun Tifatul dituding melanggar aturan pemilu saat aksi unjuk rasa Partai Keadilan Sejahtera menentang agresi militer Israel ke Palestina. Tifatul merupakan satu dari delapan calon kandidat presiden dari Partai Keadilan Sejahtera. Dua hari lalu Kepolisian Daerah Metro Jaya telah mengeluarkan surat penghentian penyidikan perkara kasus yang melibatkannya.

Ketua Pengurus Pusat Partai Golkar Priyo Budi Santoso membantah adanya upaya menjegal para kandidat calon presiden. Kasus tersebut murni hukum. "Saya tidak melihat ada pesan dari Istana (Negara)," kata Priyo.

Selain politik penjegalan, Mahfudz menganggap persaingan menuju istana dinodai politik saling klaim keberhasilan dan pembajakan. Klaim keberhasilan ini dilakukan antara dua partai pendukung pemerintah, yakni Partai Golkar dan Partai Demokrat. Partai Demokrat dalam iklannya mengklaim penurunan harga bahan bakar minyak merupakan keberhasilannya. Namun, hal itu ditentang Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Politik pembajakan dilakukan PDI Perjuangan dengan memasukkan sejumlah kader dari partai lain sebagai calon pendamping Megawati. "Kalau Sultan dipinang partai lain, lalu Sultan menerima, Golkar berarti dibajak," kata Mahfudz. DWI RIYANTO AGUSTIAR | PUR



http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/01/29/Nasional/krn.20090129.155172.id.html