Kejadian itu mencerminkan persaingan tidak sehat antara DPR dan DPD.

Kejadian itu mencerminkan persaingan tidak sehat antara DPR dan DPD.

I NSIDEN perebutan mikrofon antara Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Abdillah Toha dengan anggota DPD RI Mochtar Naim dalam sidang pleno Forum Parlemen Asia Pasifik (APPF) di Laos, Senin (12/1), merupakan kejadian yang memalukan parlemen Indonesia di mata dunia.
“Kejadian itu sangat memalukan. Mestinya persaingan tidak sehat kedua lembaga tidak perlu ditunjukkan di forum internasional seperti itu,” tegas pakar politik dari Universitas Indonesia Maswadi Rauf di Jakarta, kemarin.

Mochtar menjelaskan, kejadian tersebut berawal ketika pemimpin sidang mempersilakannya sebagai salah satu delegasi parlemen Indonesia untuk berbicara dalam forum tersebut.

Ia sempat mengambil mikrofon dan siap menyampaikan pendapatnya, namun tidak sempat berbicara karena mikrofon yang dipegangnya diambil delegasi parlemen Indonesia lainnya, Ketua BKSAP DPR RI Abdillah Toha dari F-PAN.

“Saya sudah dipersilakan pimpinan sidang, tapi tibatiba dilarang Pak Abdillah. Saya juga kaget mengapa bisa seperti itu,” ujar Mochtar kepada Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

Maswadi menilai kejadian itu sebagai wujud persaingan tidak sehat dan terselubung antara DPR dan DPD. Harusnya, kata dia, DPR tidak berhak bersikap seperti itu karena parlemen Indonesia terdiri dari DPR dan DPD.

“Bagaimanapun juga DPD adalah mitra kerja yang mempunyai hak sama dengan DPR. Mereka juga dipilih rakyat, malahan DPD dipilih langsung, tidak melalui suara parpol.” Penilaian senada dilontarkan Sekjen Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang.

“Jika memang DPD belum mendaftar sebagai pembicara, tidak mungkin nama Mochtar Naim dipanggil dan diberi kesempatan pimpinan sidang,” tandasnya.

Selain itu, sambungnya, harusnya bukan DPR yang mempermasalahkan, tapi panitia APPF. “Itu sangat memalukan Indonesia dimata Internasional,” imbuhnya.

Ia menilai peristiwa itu merupakan rangkaian dari sikap DPR yang tidak menganggap DPD sebagai bagian dari parlemen Indonesia.

“Ketidaktuntasan persoalan internal terkait eksistensi DPD yang memicu kejadian memalukan itu,” ucapnya.

DPD mengalah Sementara itu, Wakil Ketua DPD La Ode Ida mengungkapkan bahwa sikap yang ditunjukkan Abdillah itu kekanakkanakan, tidak bijaksana, saling mematikan, dan meniadakan kebersamaan.

“Ya, kami mengalah saja, tidak mau terbawa dalam situasi seperti itu,” pungkasnya.

Ketua DPR Agung Laksono mengaku sudah mendapat laporan dari Abdillah Toha tentang kejadian yang sebenarnya.

“Kemarin saya sudah mendapat laporan dari ketua delegasi Abdillah Toha. Menurut beliau, tidak ada kejadian perebutan mikrofon seperti yang diberitakan sejumlah media masa,” jelas Agung.

Dalam rapat pleno APPF, ungkap Agung, ada ketentuan bahwa peserta yang ingin berbicara atau menyampaikan pendapat, harus terlebih dahulu mendaftarkan diri ke sekretaris delegasi.

“Saya kira untuk menjaga citra negara kita dalam hal ketertiban harus ada aturan kapan giliran masing-masing dan sebaiknya itu ditaati,” kata Agung. (P-6) mustain@mediaindonesia.



http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/MI/MI/2009/01/14/ArticleHtmls/14_01_2009_004_001.shtml?Mode=1