Bukan dokter, DPRD gugat pengangkatan Sri Hartati jadi Direktur RSUD

Bukan dokter, DPRD gugat pengangkatan Sri Hartati jadi Direktur RSUD



WASPADA ONLINEBINJAI - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Binjai melapor ke Menteri Kesehatan RI terkait pergantian Direktur RSUD Dr.Djoelham karena calon Direktur hanya seorang apoteker, bukan dokter praktek.Hal itu menurut FPKS DPRD Kota Binjai, tidak sesuai Keputusan Menkes RI Nomor 157/Menkes/SK/III/ 1999 tentang perubahan kedua atas peraturan Menkes RI No. 159/b/Menkes/Per/II/1988.Laporan Fraksi PKS itu melalui surat No.012/FPKS-BJ/K/XII/2008 tertanggal 26 Desember 2008 ditandatangani ketuanya Dodik Marwanto dan sekretaris Titing Armayani agar Direktur RSUD dr.Djoelham Binjai disesuaikan dengan aturan Menkes RI.Laporan FPKS secara tertulis itu menyebutkan pergantian Direktur RSU Dr.Djoelham Binjai dari dr.HT Murat El Fuad, Spa kepada Sri Hartati, Apt, MM tidak sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI. Peraturan Menkes RI pada Pasal 10 Ayat (3) disebutkan Direktur dan Wakil Direktur sebagaimana dimaksudkan pada Ayat (2) dapat dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis atau dalam perumahsakitan.
Direktur RSU Dr.Djoelham Binjai dilantik Walikota Binjai pada 2 Desember 2008 Sri Hartati bukan dokter atau tenaga medis tetapi apoteker. Hal itu menurut Fraksi PKS DPRD Binjai melanggar Keputusan Menteri Kesehatan RI.Keputusan Menkes RI No.157/MENKES/SK/III/1999 ditetapkan 5 Maret 1999 ditandatangani Menkes prof.Dr. FA Moeloek merupakan acuan pengisian direktur rumah sakit di Indonesia.Ternyata Baperjakat Pemko Binjai tidak teliti menetapkan pejabat agar sesuai peraturan Menteri Kesehatan RI. Fraksi PKS DPRD Binjai minta pimpinan RSU Dr.Djoelham Binjai ditinjau kembali dan ditempatkan tenaga dokter sesuai SK Menkes RI.(nov/a03)

http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=60799&Itemid=28