Anggaran Kendaraan Dinas Rp 14 Miliar

Anggaran Kendaraan Dinas Rp 14 Miliar
Kendaraan lama akan dihapus.
TANGERANG - Pemerintah Kabupaten Tangerang menganggarkan dana sebesar Rp 14 miliar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2009 untuk kendaraan operasional para pejabat wilayah itu. Setiap pejabat, mulai dari bupati, wakil bupati, hingga pejabat eselon II dan III, akan mendapatkan satu unit kendaraan baru.

Menurut Kepala Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Tangerang Agus Suryanam, kendaraan yang akan dibeli berupa 34 unit kendaraan dinas roda empat dan 115 unit kendaraan roda dua. "Akan digunakan sebagai kendaraan operasional di tingkat kelurahan dan desa," ujar Agus kepada Tempo kemarin.

Agus mengatakan, dua unit kendaraan dinas untuk Penjabat Wali Kota dan Sekretaris Kota Tangerang Selatan juga disiapkan dari dana itu. Anggaran untuk pembelian kendaraan dinas bagi pejabat di Kabupaten Tangerang adalah Rp 12 miliar dan bagi penjabat di Kota Tangerang Selatan sebesar Rp 2 miliar.

Menurut dia, pengadaan kendaraan dinas direalisasikan pada tahun ini karena kendaraan dinas sebelumnya sudah berusia lebih dari lima tahun. "Kendaraan lama akan dihapus. Untuk efisiensi," katanya.

Agus menambahkan, dana pembelian kendaraan operasional bagi Penjabat Wali Kota Tangerang Selatan yang digabungkan dengan pos biaya kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Tangerang sudah dianggarkan sebelumnya. Pengadaan kendaraan itu akan disusun setelah susunan organisasi dan tenaga kerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan sudah terbentuk.

Menurut Ketua Komisi C bidang anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Burhanudin Saleh, anggaran kendaraan dinas itu disetujui agar kinerja dinas dan badan-badan baru meningkat. Burhanudin mengatakan, usulan kendaraan operasional untuk sejumlah badan dan dinas yang baru terbentuk itu datang dari eksekutif. "Kasihan juga kan kalau tidak ada kendaraan dinas," tuturnya.

Panitia anggaran, kata Burhanudin, telah melakukan pengkajian sebelum Dewan menyetujuinya. "Beberapa dinas dan badan baru seperti Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Dinas Pendapatan Daerah itu kan menghasilkan uang. Jadi memang harus diprioritaskan," tuturnya.

Burhanudin menambahkan, pengajuan kendaraan dinas di Kabupaten Tangerang sudah berdasarkan kebutuhan. Tahun lalu saja, Pemerintah Kabupaten Tangerang dan DPRD setempat menyetujui anggaran Rp 2 miliar untuk kendaraan dinas serta baju dinas Bupati Ismet Iskandar dan Wakil Bupati Rano Karno yang baru terpilih.

Tapi, kebijakan menaikkan anggaran kendaraan dinas itu dinilai boros dan tidak peka dengan kondisi perekonomian yang sulit seperti sekarang. "Kenapa bukan menaikkan anggaran pendidikan atau untuk program-program pengentasan masyarakat dari kemiskinan?" kata Herianto, Koordinator Lembaga Independen Pemantau Pelaku Korupsi, kepada Tempo kemarin.

Koordinator Banten Environment Watch Kholid Mansur menyarankan pemerintah sebaiknya mencontoh daerah-daerah lain yang banyak memangkas anggaran tidak penting. Antara lain Provinsi Sumatera Selatan yang memilih mengandangkan kendaraan dinas di luar kepentingan pemerintah. "Semestinya mengurangi, bukannya menambah beban anggaran," katanya. ISTI | JONIANSYAH

Distribusi Rp 14 Miliar

Sebanyak Rp 12 miliar untuk pejabat di Kabupaten Tangerang.
Rp 2 miliar untuk pembelian kendaraan bagi pejabat dan Sekretaris Kota Tangerang Selatan yang akan terbentuk.
Pembelian 34 unit kendaraan roda empat dan 115 unit kendaraan roda dua untuk dijadikan sebagai kendaraan operasional bagi bupati serta pejabat di tingkat kelurahan dan desa. JONIANSYAH
http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/01/19/Metro/krn.20090119.154171.id.html