ADA banyak hal yang bisa dijadikan topik debat di Prancis. Misalnya baru-baru ini, kalangan politikus negeri itu meributkan kasus Menteri Kehakiman Ra

ADA banyak hal yang bisa dijadikan topik debat di Prancis. Misalnya baru-baru ini, kalangan politikus negeri itu meributkan kasus Menteri Kehakiman Rachida Dati. Soalnya, perempuan itu segera kembali masuk kantor meski baru saja melahirkan. Perbincangan mereka terutama soal keseimbangan antara tuntutan sebagai ibu rumah tangga dan karier di dunia politik.
Rachida Dati, 43, melahirkan seorang bayi perempuan bernama Zohra pada 2 Januari lalu. Lima hari seusai persalinan dengan operasi caesar itu, Dati sudah hadir kembali di kantornya.

Peristiwa keluarnya Dati dari sebuah tempat kebidanan di Paris langsung menjadi buruan para fotografer pencari berita. Kilatan lampu kamera pun langsung menerpanya saat Dati tiba di istana kepresidenan Elysee untuk menghadiri pertemuan kabinet. Toh ia hanya tersenyum menyaksikan kehebohan tersebut.

Di satu sisi, kelompok pembela hak perempuan menganggap Dati telah memberikan contoh buruk. Di sisi lain, rekan-rekan perempuannya di dunia politik mengaku akan melakukan hal serupa. Bagi mereka, politik memerlukan komitmen 100%.

"Memang terlalu dini untuk masuk kantor lagi setelah menjalani operasi caesar lima hari lalu. Tapi untuk pekerjaan penting, diperlukan pula perilaku yang berbeda," komentar Segolene Royal, mantan kandidat presiden sekaligus menteri pertama Prancis yang mengandung pada 1992.

Sebagai tokoh sosialis, Royal menentang langkah Presiden Nicolas Sarkozy yang mengumumkan reformasi besar di dunia kehakiman tepat saat Dati keluar dari klinik kebidanan. Bagi Royal, Sarkozy hanya ingin menumpang ketenaran.

Libur 16 minggu Seperti diungkap AFP, salah satu kebanggaan Prancis adalah kebijakan sosialnya yang begitu progresif. Di negara itu, perempuan hamil mendapat cuti 16 minggu untuk persiapan kelahiran. Selama masa libur itu pun mereka tetap digaji. Kebijakan itu dikecualikan bagi para menteri dan pejabat.

Sejumlah perempuan di kabinet mencoba mengubahnya. Valerie Pecresse, menteri pendidikan tinggi sekaligus ibu dari tiga anak, berpendapat cuti 16 minggu itu seharusnya juga diberikan kepada kaum perempuan di politik. Pendapatnya itu mendapat banyak sokongan dari mana-mana.

Namun ada suara berbeda. Menteri Urusan Keluarga Nadine Morano menyatakan tidak perlu ada peraturan baru. Kalau ingin mendapat cuti melahirkan, seorang menteri cukup meminta izin langsung kepada presiden. Sebaliknya pihak lain menyatakan sebaiknya masingmasing mengurus dirinya sendiri dan tidak ikut campur tangan dalam masalah pribadi seperti masa aktifnya Rachida Dati.



http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/MI/MI/2009/01/15/ArticleHtmls/15_01_2009_010_004.shtml?Mode=1