Anak Tangga Hambalang

Untuk keseskian kalinya kita ingatkan bahwa Century, Hambalang, dan Wisma Atlet ialah barometer keberhasilan KPK pimpinan Abraham Samad.'' PENANGANAN kasus dugaan korupsi proyek sarana olahraga Hambalang, Bogor, Jawa Barat, belum juga beranjak. Padahal, sejak 20 Juli Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Deddy Kusdinar, sebagai tersangka. Deddy bukanlah pejabat tinggi di Kemenpora. Dia cuma pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemenpora. Artinya, masih ada pejabat di atasnya. Ada kuasa pengguna anggaran (KPA) yang dijabat sekretaris kementerian. Di atasnya lagi ada pengguna anggaran yang dijabat menteri. Saat KPK menetapkan Deddy sebagai tersangka, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyebutkan Deddy ha nyalah anak tangga pertama. KPK berjanji secara bertahap menyusun anak tangga untuk menggapai puncak dalam membongkar kasus Hambalang. Namun, setelah tiga bulan Deddy menjadi tersangka kasus proyek berbiaya Rp2,4 triliun itu, belum ada penambahan anak tangga. Anak tangga masih saja tunggal, Deddy Kusdinar. Belum ada tanda-tanda segera menyusul anak tangga kedua, ketiga, dan selanjutnya. Publik tentu saja menunggu kerja KPK berhasil membuat anak-anak tangga Hambalang. Alasannya inilah salah satu kasus yang bertaburan bintang elite partai penguasa, Partai Demokrat. Nama Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum pun bahkan masuk ke pusaran kasus Hambalang. Siapa pun yang masih memiliki akal sehat tidak akan percaya bahwa Deddy Kusdinar ialah pemain tunggal dalam kasus Hambalang. Begitu berkuasakah Deddy hingga bisa mengubah nilai proyek Hambalang mencapai triliunan rupiah? Dia hanyalah pelaksana yang menjalankan perintah atasannya, sedangkan kebijakan tetap ada di tampuk pimpinan. “Kalau saya yang mengatur penuntasan anggaran dan segala macam, kenapa tidak diusulkan saja saya menjadi menterinya?“ kata Deddy. Dia benar. DPR pun tampak risau melihat perkembangan kasus Hambalang. Melalui Panja Hambalang Komisi X DPR, pada Juli, dewan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi atas proyek sport centre Hambalang. Hasil audit itu bisa menjadi amunisi bagi KPK untuk mengurai kasus Hambalang. Namun, hingga sekarang audit BPK itu pun belum sampai di DPR. Padahal, Ketua BPK Hadi Poernomo pada awal Oktober (2/10) di Gedung MPR/DPR, Senayan, mengatakan dari hasil audit BPK terlihat bahwa sejak dalam kandungan, proyek Hambalang itu sudah sakit. Lamanya BPK menyerahkan audit Hambalang ke DPR sungguh merisaukan kita. Kini berkembang spekulasi miring tentang badan tersebut. BPK dituding `main mata' dan menahan hasil audit itu. Sesungguhnya kita khawatir kasus Hambalang mengalami nasib serupa dengan Century. Untuk kesekian kalinya kita ingatkan bahwa Century, Hambalang, dan Wisma Atlet ialah barometer keberhasilan KPK pimpinan Abraham Samad. Karena itu, tidak ada pilihan lain kecuali KPK harus serius menangani ketiga kasus yang sarat dengan aroma politik itu. Jangan sampai Century, Hambalang, dan kasus Wisma Atlet akhirnya ke laut. http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/10/18/ArticleHtmls/EDITORIAL-Anak-Tangga-Hambalang-18102012001041.shtml?Mode=1