TB Silalahi: Ada Motif Politik Terkait Berita 'Yudhoyono Abused Power'

M. Rizal - detikNews



Jakarta - Headline The Age 11 Maret lalu yang berjudul 'Yudhoyono Abused Power' menggegerkan. Berita itu antara lain menyebutkan, Presiden SBY melalui TB Silalahi mengintervensi petinggi Kejagung Hendarman Supandji untuk menghentikan kasus korupsi Taufiq Kiemas. Ditengarai ada motif politik di balik pemberitaan ini.

"Saya kira semua ada motif politik dan berhubungan dengan situasi politik di dalam negeri dan luar negeri terkait berita itu. Apalagi dari Australia," ujar mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang Hankam, TB Silalahi.

Berikut ini wawancara detikcom dengan pria yang pernah menjadi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Kabinet Pembangunan VI ini, Senin (14/3/2011):

Bagaimana tanggapan berita 'Yudhoyono Abused Power' di surat kabar The Age?

Saya kira semua ada motif politik dan berhubungan dengan situasi politik di dalam negeri dan luar negeri terkait berita itu. Apalagi dari Australia. Begini, Duta Besar AS untuk Indonesia sudah menyampaikan bahwa semua yang disebut bocoran Wikileaks itu adalah berita-berita yang diperoleh, barangkali di pinggir jalan, dari mana-mana yang tidak bisa dikonfirmasi.

Nah, berita seperti ini tidak pernah dipakai pegangan oleh AS, karena sama sekali tidak bisa dipetanggungjawabkan. Apalagi Wikilieaks ini kan suatu lembaga yang kita tidak tahu siapa yang bertanggung jawab, tidak bisa dituntut, tidak bisa dipertanggungjawaban.

Duta Besar mengatakan itu karena dituduh bahwa sumber dari sana, dia minta maaf
kepada semua orang-orang yang disebutkan dalam dokumen itu.

Benarkah tudingan The Age atau Wikileaks soal Presiden SBY melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang meminta penghentian kasus dugaan korupsi terhadap Taufiq Kiemas di Kejagung?

Berita ini juga dianggap sampah, saya sendiri menganggap ini sampah. Saya tidak sekadar membantah, tapi saya sampaikan data-datanya saja. Menurut media Wikilieaks saja, kita tidak pernah tahu seperti apa, kita hanya lihat dari The Sydney Morning Herald dan The Age menyebut bulan Desember 2004.

Nah, ini perlu dianalisa, tahun 2004 disebutkan perkaranya Taufiq Kiemas, tapi perkara tidak disebutkan, sudah begitu lengkap, sehingga tinggal surat perintah penangkapan, itu penjelasan dari Asisten Jaksa Agung Hendarman.

Nah, mari kita analisa. Hendarman pada 2004 belum menjabat sebagai yang disebut Ketua Tipikor atau Jampidsus. Jampidsus saat itu adalah Marwan Effendy. Hendarman baru dilantik sebagai Jampidsus pada 21 April 2005. Dan ketua Tipikor 2 Mei 2005. Dari situ saja tidak benar data tentang Hendarman. Nah, Marwan Effendi dua hari lalu menjelaskan sebagai Jampidsus tidak pernah terdaftar perkaranya Taufiq Kiemas. Perkara apa pun tidak ada.

Bayangkan saja, Desember 2004 itu SBY baru dua bulan menjabat sebagai presiden,
sesudah Ibu Mega lengser. Kan tidak mungkin ada perkara di zaman Presiden Megawati, tapi seakan-akan perkara ini ada di zaman Presiden SBY. Mana ada perkara yang disebut-sebut perkara besar dan siap ditangkap dalam waktu dua bulan, apalagi Taufiq Kiemas tidak pernah dipanggil.

Jadi tidak ada perkaranya di Kejagung?

Wong kita lihat saja, ada gubernur yang kena perkara itu butuh dua tahun untuk ditetapkan sebagai tersangka, dipanggil dahulu, baru setelah dua tahun ditangkap. Kok ini tiba-tiba ada persoalan TK yang tidak tahu apa perkaranya, sudah siap ditangkap. Jadi saya kira ini betul-betul berita sampah.

Lalu disebutkan di situ bahwa Presiden SBY baik langsung atau melalui saya
meminta Hendarman untuk menyetop perkara itu pada bulan Desember 2004. Lah kita
nggak tahu siapa itu Hendarman dan apa perkaranya. Yang penting kita tidak hanya
menyanggah, tapi sampaikan bukti-bukti yang ada. Dari situ, buktinya di koran itu
ngawur. Saya kira, mari menafsirkan itu adalah motif politis saja.

Tapi bagaimana kalau memang ada penyelidikan di internal Kejagung saat itu?

Kita berpegang pada penyataan Marwan Effendi yang sekarang menjadi Jamwas bahwa
disebutkan tidak ada sama sekali catatan, aktivitas di Kejaksaan Agung yang berhubungan dengan Taufiq Kiemas atau penyelewengan apa pun. Kita berpegang pada
itu saja. Jangan sampai tersesat dengan berita itu.

Motif politik yang dimaksud Bapak, khususnya bagi Australia?

Kita bisa saja, yang namanya koran-koran ini kan bukan dari pemerintah, tapi LSM-LSM dari Australia yang sering negatif kepada pemerintah RI, ya masalah kasus Timor Timur dan peristiwa lainnya. LSM ini banyak yang simpati kepada pemerintahan sekarang. Walau hubungan antara negara dan pemerintah kita dan Australia bagus.

Tapi itu di antara LSM ada yang ekstrem, sedangkan koran itu koran LSM. Kalau mengangkat kasus itu sudah lama. Masalahnya kenapa kita lebih percaya kepada media luar negeri, apakah media asing lebih hebat dari media kita?

Wikileaks tiga bulan lalu soal tudingan kepada negara-negara Timur Tengah, tapi tidak pernah ditanggapi. Tapi kenapa di kita heboh. Padahal masih banyak persoalan besar yang dihadapi bangsa, masalah kemiskinan, masalah pangan, bencana dan sebagainya. Kita jangan terkuras pikiran menghadapi isu-isu dari koran luar negeri yang menyesatkan.

(vit/nrl)

http://us.detiknews.com/read/2011/03/15/125246/1591977/158/tb-silalahi-ada-motif-politik-terkait-berita-yudhoyono-abused-power?nd991107158