Kekalahan Diplomasi Kita

SUNGGUH pahit dan beracun ketika Malaysia memberikan "kado" hari kemerdekaan kita. Kita kalah, ya kalah, dalam konflik penangkapan tujuh terduga pencuri ikan dari Malaysia dan penyanderaan tiga pegawai negara kita oleh Malaysia. Sangat sedih karena penyelesaiannya sangat mengentak perasaan: mereka dibarter.

Boleh saja pemerintahan Jenderal TNI (pur) Susilo Bambang Yudhoyono membungkusnya dengan berbagai basa-basi diplomatik. Bukan barterlah. Kami sudah tegaslah. Orang kita tidak dideportasilah. Nelayan Malaysia yang dideportasilah. Tak ada kompromi wilayah NKRI-lah. Tapi, akal sehat awam mengatakan bahwa terlalu gampang "penyelesaian" kasus ini oleh pemerintah kita tercinta. Kalau gampang sih oke, tapi jelas tidak adil.

Sesaat setelah kasus ini meletus, pihak kita tegas-tegas mengatakan nelayan Malaysia itu mencuri ikan di teritorial RI, bukan di wilayah simpang siur. Tak ada grey area, kata Menlu Marty Natalegawa. Lalu, mengapa begitu gampang model penyelesaian barter ini ditempuh? mengapa tidak kita menegakkan hukum di teritorial kita?

Padahal, barter ini jelas tidak setara. Orang Indonesia yang ditawan Malaysia adalah petugas resmi negara. Sedangkan orang Malaysia yang ditahan polisi kita adalah tersangka pencuri ikan. Lebih nelangsa lagi, pembarteran ini tanpa disertai syarat apa pun. Memang, Menteri Fadel Muhammad menuntut Malaysia minta maaf. Tapi, apa artinya setelah tujuh nelayan Malaysia itu dilepas?

Bukan sekali ini pemerintah kita menunjukkan ketidakgagahan diplomas. Di tenggara wilayah kita, NTT, sudah setahun terjadi kebocoran minyak dari Australia. Ladang minyak Montara (milik konsorsium Thailand-Malaysia) itu meletup pada 21 Agustus 2009. Warga pesisir kita di sana sangat menderita. Tetapi, SBY lagi-lagi belum menunjukkan hasil dalam melindungi segenap rakyat kita di sana.

Memang, kita tak bisa mengharap akan segagah Presiden Obama dalam menyelesaikan pencemaran serupa di Teluk Meksiko. Tapi, setidaknya Indonesia sangat perlu menunjukkan ketegasan. Ya, ketegasan. Rakyat kita perlu merasa berarti menjadi bagian dari republik. Namun, hingga hari ini, pencemar di Celah Timor masih "sukses" menganggap kita angin lalu.

Bisa jadi pemerintah menyadari bahwa berhadapan dengan Malaysia dan Australia tak bisa gagah (kalau dengan Filipina atau Papua Nugini, mungkin bisa lebih gagah). Inilah konsekuensi bangsa yang tak jua kuat berpijak di kemandiriannya.

Dengan Malaysia, yang terpokok, kita belum bisa menyetop orang-orang miskin kita mencari makan di sana (konon jumlahnya sampai dua juta orang). Mereka berpeluh-peluh di kebun-kebun sawit dan sektor konstruksi. Heran juga, mengapa kita tak bisa membangun kebun sawit sehebat Malaysia, padahal tanah kita tak kalah bagusnya.

Dengan Australia kita masih memerlukan dalam berdekat-dekat dengan Barat (Amerika Serikat). Karena itu, tak baik rasanya bertanya terlalu keras kepada mereka, termasuk dalam kasus pencemaran minyak di Celah Timor yang memorakporandakan hidup rakyat kita itu. Sehingga, mohon dimaklumi bila pendekatan kita terhadap malapetaka lingkungan itu "halus" dan "sopan" agar tak menyinggung perasaan si Kanguru.

Bagaimanapun mustahilnya, kita tetap berharap pemerintah mengingat tujuan pertama kemerdekaan RI: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Seperti yang baru saja kita upacarakan, ini amanah pembukaan konstitusi kita. Bukankah kita harus tetap bisa gagah dalam memekik: Merdeka!(*)

http://jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=151177