Incumbent Harus Mundur

Pemilu kada langsung lebih banyak menimbulkan kekisruhan. Karena melihat eksesnya, kita harus mengevaluasinya.'' Ade Komaruddin Sekretaris Fraksi Partai Golkar
PEMILIHAN umum kepala daerah (pemilu kada) secara langsung yang sudah berlangsung sekitar lima tahun menuai banyak soal. Selain memunculkan perseteruan panjang antara calon yang kalah dan yang menang, pemilihan bupati dan gubernur menelan banyak dana. Bukan fakta baru banyak bupati dan gubernur diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena mengorupsi uang negara untuk mengembalikan utang saat pencalonan.

Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Priyatmoko menilai pemilu kada langsung memang mahal. Karena itu, pemilu kada tidak langsung untuk gubernur perlu dipikirkan. Apalagi gubernur merupakan wakil pemerintah pusat.

“Tapi, pemilihan tidak langsung itu tetap harus melewati mekanisme penjaringan parpol dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten/kota, sehingga DPRD tidak memilih orang yang tidak dikehendaki rakyat,” katanya, kemarin.

Karena itu, Priyatmoko juga mengusulkan agar calon incumbent (petahana/pejabat kini) perlu mundur untuk mewujudkan netralitas birokrasi dalam pemilu kada pilkada. “Pemilu kada memang mahal dan ratarata incumbent ingin menang atau bahkan mengusung istri atau anaknya bila sudah tidak memungkinkan lagi,” katanya.

Pemilu kada langsung sejak 2005 memang banyak menimbulkan ekses. Puluhan kepala daerah masuk bui karena terjerat kasus korupsi, konflik
antarpendukung calon kepala daerah, dan perkara sengketa pemilu kada di Mahkamah Konstitusi (MK). Dari 244 pemilu kada pada 2010, sampai Agustus ini MK sudah memutus 89 perkara pemilu kada.

Tetapi, yang dikabulkan hanya delapan dan tiga pemilu kada dibatalkan. Sejumlah pemilu kada dibatalkan MK seperti Kotawaringin Barat menuai kontroversi dan membuat kekosongan kepemimpinan di wilayah tersebut.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPR Ade Komaruddin mengatakan dalam mensikapi berbagai ekses tersebut, Partai Golkar akan mengevaluasi pemilihan langsung untuk bupati dan gubernur.

Selain itu, biaya pemilu kada langsung yang harus dikeluarkan calon bupati ataupun gubernur sangat besar hingga mencapai puluhan miliar.

‘‘Di luar negeri keberhasilan seorang calon juga ditunjukkan dengan dukungan fi nansial dari rakyat kepada sang calon, ‘‘ kata Ade saat buka puasa bersama dengan jajaran Partai Golkar Purwakarta, kemarin.

Tetapi, di Indonesia berbeda.

Urusan fi nansial dicari sendiri oleh calon bersangkutan. Akibatnya, jika kelak terpilih, bupati atau gubernur bersangkutan akan kreatif mengolah APBD. Kreativitas itu sering membuat bupati atau gubernur tergelincir dan diperiksa KPK karena melakukan korupsi dan kolusi. “UUD 1945 tidak mengamanatkan pemilihan bupati dan gubernur secara langsung. Karena melihat ekses nya, kita harus mengeva–
luasinya," kata Ade.
Masih dikaji Di Padang, Sumatra Barat, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan diskursus gubernur dipilih DPRD masih berlangsung dan masih dibutuhkan kajian lebih mendalam. "Sekarang berbagai pandangan masih bermunculan, maka aspirasi yang berkembang diserap dulu sehingga bisa menjadi kajian saat perubahan UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah," katanya seusai melantik pasangan Gubernur-Wakil Gubernur terpilih Sumbar periode 2010-2015 Irwan PrayitnoMuslim Kasim, kemarin..
Gamawan menjelaskan sebaiknya gubernur dipilih DPRD supaya terlihat adanya penghematan biaya. Selain itu, peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah semakin lebih efektif.

http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/MI/MI/2010/08/16/ArticleHtmls/16_08_2010_002_017.shtml?Mode=0