Perhitungan Suara

Perhitungan Suara
Pilih Contreng atau Tulis?

Pidato kampanye para calon wakil rakyat bisa saja membosankan. Pawai kampanye terbuka dapat saja menjengkelkan. Tetapi proses perhitungan suara siapa yang bakal menjadi pemenang tentu tak boleh dilewatkan begitu saja. Itulah salah satu atraksi paling menarik dalam pesta demokrasi pemilu yang banyak menyita perhatian.

Sejak awal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sibuk mempersiapkan sistem perhitungan suara yang diperlukan. Anggota KPU, Abdul Azis, yakin bahwa proses penghitungan suara pada Pemilu 2009 bakal lebih baik ketimbang pemilu lalu. ''Perhitungan suara kali ini akan didukung dengan perangkat teknologi informasi (TI). Jadi, kebutuhan masyarakat untuk melihat hasil perhitungan secara cepat dan valid dapat terpenuhi,'' kata Aziz kepada Gatra.

Menurut Aziz, teknologi perhitungan suara yang akan digunakan KPU adalah apa yang disebut teknologi intelligent character recognition (ICR). Teknologi ini bekerja dengan menangkap gambaran atau citra tulisan tangan sehingga dapat dibaca oleh komputer. ''Itu akan mendukung rekapitulasi hasil suara dengan lebih akurat,'' ujar Aziz. Selanjutnya, ICR dapat diintegrasikan dengan sistem komputer online untuk menyajikan data dan hasil perhitungan suara seketika.

Untuk penyediaan teknologi ini, KPU menggandeng Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan PT Telkom, sebagai penyedia teknologi dan jaringan. Kepala BPPT, Marzan Aziz Iskandar, dan Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary, telah meneken surat kerja sama sistem perhitungan suara pemilu ini, Kamis dua pekan lalu. ''Mereka yang akan menyediakan jalur tol, istilahnya, untuk menyajikan data secara online,'' kata Aziz.

Menurut Aziz, metode ICR digunakan sejak awal di tempat pemungutan suara (TPS). Petugas pemungutan suara (PPS) dibekali dengan tiga lampiran formulir rekapitulasi suara yang harus diisi. Yakni lampiran C1, C2, dan sebuah lampiran rekapitulasi untuk dipindai dengan komputer. ''Jadi, akan ada tambahan bagi petugas PPS untuk menulis angka perhitungan suara dalam kertas rekapitulasi itu,'' tutur Aziz.

Bagaimana kalau ada yang nakal mempermainkan data? Menurut Aziz, peluang itu sangat minim. Soalnya, proses rekap itu, walaupun ditulis dengan tangan, dilakukan di hadapan saksi. ''Kalau angkanya direkayasa, misalnya di tip-ex, pasti kelihatan,'' kata Aziz. Para saksi tadi juga ikut meneken berita acara pada formulir rekap. ''Jadi, dari tingkat bawah, masyarakat sudah terlibat mengawasi perhitungan suara,'' Aziz menambahkan.

Formulir rekap suara kemudian dikirim ke KPU kabupaten atau kota. Di sana, kertas-kertas itu dipindai dan dimasukkan dalam komputer. Hasil pindai rekap suara berwujud softcopy itu, menurut Aziz, menjadi barang bukti otentik pemilu. ''Ia dapat dipakai sebagai barang bukti jika diperlukan,'' ujar Aziz.

Setelah pemindaian selesai, petugas memasukkan data pemungutan suara ke sistem komputer KPU kabupaten/kota. ''Entry data tetap dilakukan secara manual karena sesuai dengan peraturan yang ada,'' kata Aziz. Proses itu pun diawasi para saksi dari partai politik dan panitia pengawas pemilu setempat. Nah, hasil rekap inilah yang kemudian disiarkan dan dapat dilihat masyarakat secara online.

Sukses atau gagalnya sistem perhitungan KPU itu tentu akan terbukti di lapangan nanti. Namun, apakah sistem itu menjadi pilihan terbaik? Ternyata tidak semua menganggap ICR menjadi pilihan terbaik. Anggapan itu awalnya bahkan berasal dari tim TI KPU sendiri. Terjadi perdebatan alot tentang sistem perhitungan suara mana yang cocok untuk kondisi Indonesia.

Saking alotnya perdebatan itu, tim teknologi informai KPU terbelah menjadi dua kubu. Aziz lebih memilih menggunakan ICR karena cocok dengan kondisi di lapangan. ICR lebih unggul dalam hal kecepatan perhitungan suara dan mudah dilakukan petugas. Hanya saja, Aziz berterus terang, memang ada yang meragukan kemampuan ICR untuk mendeteksi karakter angka tertentu. Angka seperti 1 dan 7, 3 dan 8, 6 dan 0 dalam tulisan tangan kadang-kadang memang hampir mirip. Tapi Aziz yakin, masalah itu telah teratasi. ''Sampai sejelek apa pun tulisan, karakternya masih bisa diidentifikasi,'' ujar Aziz.

Di sisi berlawanan, ada kelompok lain yang lebih memilih menggunakan teknologi optical mark recognition (OMR). Prinsipnya, OMR juga menjalankan fungsi pemindaian. Hanya saja, tak seperti IMR yang berusaha memindai tulisan tangan, MOR memindai data yang telah diberi tanda pada karakter abjad atau angka tertentu. ''Dengan cara ini, tingkat validitas dan akurasi data jelas lebih terjamin,'' kata Bambang Edi Leksono, pendukung metode OMR.

Awalnya Bambang menjadi Ketua TI KPU, tapi kemudian mengundurkan diri. Menurut Bambang, usulannya menggunakan sistem OMR ditolak mentah-mentah oleh KPU tanpa alasan jelas. Kalau memakai ICR, menurut Bambang, persentase kesalahan peralatan mengidentifikasi karakter tulisan tangan cukup besar. ''Kalau tulisan tangan, ada peluang diubah angkanya atau karakternya tidak dikenal,'' ujar Bambang, yang juga menjadi Ketua Masyarakat Pengindraan Jauh Indonesia, Bandung.

Sistem OMR menggunakan formulir yang menampilkan deretan huruf dan angka. Petugas pemilu tinggal memasukkan data hasil perhitungan suara dengan memberi tanda contreng pada karakter yang tersedia. Memasukkan data dengan metode OMR sedikit banyak mirip mengikuti ujian masuk perguruan tinggi dengan mengisi formulir jawaban komputer.

Hal senada dikemukakan Hemat Dwi Nugroho. Hemat juga mengundurkan diri sebagai anggota tim TI KPU bersama Bambang. Jika menggunakan ICR, ''Peluang untuk memanipulasi data dapat terjadi atau kesalahan sistem identifikasi karakter lebih besar. Validitasnya sangat kurang,'' kata Hemat. ''Asal jangan salah contreng saja,'' Bambang menambahkan.

Apalagi, menurut Hemat, banyak negara telah menjalankan sistem OMR untuk pemilu mereka. ''Bahkan pemilu Amerika Serikat yang dimenangkan Obama menggunakan sistem ini,'' tutur Hemat. Sebaliknya, kata Hemat, belum ada yang menerapkan sistem ICR.

Ketua KPU, Hafiz Anshary, mengakui perihal perdebatan sistem perhitungan suara itu. Namun pilihan telah ditetapkan untuk menjalankan ICR. ''Kami telah mempertimbangkan apakah menitikberatkan pada teknologi yang lebih akurat atau menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan?'' katanya.

Aziz menambahkan, masalah sistem perhitungan suara ini sebenarnya semata-mata karena pilihan teknologi, bukan karena ada kepentingan tertentu. ''Setiap teknologi pasti ada kelemahan dan kelebihannya,'' kata Aziz. Dan semua itu akan terbukti di lapangan nanti.

Nur Hidayat dan Sukmono Fajar Turido
[Suplemen, Gatra Nomor 20 Beredar Kamis, 26 Maret 2009]

http://gatra.com/artikel.php?id=124597