Koalisi demi Kepentingan Siapa?

Koalisi demi Kepentingan Siapa?
Berbagai manuver yang dilakukan pimpinan parpol untuk berkoalisi begitu cepat mengubah perkembangan politik. Nyaris jam demi jam muncul perubahan. Mereka melakukan penjajakan ke sana sini. Saling mendekat dan saling menjauh mencari posisi yang paling menguntungkan.

Pertanyaannya, sejauh mana manuver demi manuver itu terkait kepentingan politik sebagian besar rakyat Indonesia? Meski mereka selalu mengatasnamakan rakyat, tetap patut dipertanyakan benarkah semua langkah koalisi itu demi rakyat?

Manuver untuk koalisi adalah hal lumrah. Di mana pun kompetisi politik yang sehat senantiasa diwarnai langkah memperkuat diri melalui pengelompokan untuk memenangi kompetisi politik dan merebut kekuasaan.

Hanya, dalam kompetisi politik yang sehat dan fair, kekuasaan yang berhasil direbut senantiasa bermuara untuk diabdikan kepada kepentingan umum atau kepentingan masyarakat.

Di negara yang demokrasinya sudah matang dan dewasa, perebutan kekuasaan tidak memisahkan jauh dari upaya untuk memenangkan kewajiban politik guna menyejahterakan masyarakat.

Karena itu, sekeras apa pun perebutan kekuasaan tetap mencerminkan kehendak publik. Bahwa kelak yang menang adalah kekuatan atau kelompok kekuatan politik yang paling mendapatkan kepercayaan publik untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dalam konteks seperti itu, siapa pun yang berkuasa atau memenangi kekuasaan harus bisa mempertanggungjawabkan di hadapan publik. Masyarakat pun berhak menuntut kewajiban penguasa untuk setiap saat menepati janji politiknya ketika berkampanye.

Di sini harus diakui bahwa perebutan kekuasaan sering masih bersifat elitis. Kurang populis. Kalau melibatkan masyarakat, sebagian besar cenderung dimobilisasi, terutama melalui ''sogok'' dan ''suap politik''.

Celakanya, dalam Pemilu Legislatif 9 April 2009 banyak ditemukan bukti sogok-menyodok untuk mendapatkan dukungan politik. Bahkan, sudah ada calon legislatif yang ditangkap dan diadili.

Karena itu, yang kita khawatirkan adalah jika kekuasaan yang diraih parpol dari pemilu atau kelak presiden terpilih karena ''membeli'' dukungan pemilih, mereka setelah berkusa menjadi tidak bertanggung jawab.

Bukankah mereka dalam hati masing-masing sudah merasa ''membeli'' dukungan. Jadi, buat apa bertanggung jawab kepada masyarakat ''penjual'' dukungan?

Koalisi demi koalisi yang kini ramai justru menyisakan persoalan tentang komitmen politik itu lantaran mereka berhasil memperoleh suara pemilih signifikan dari hasil ''membeli'' dukungan. Yang kita khawatirkan ialah konsep, visi, dan energi yang terkuras untuk koalisi hanya untuk memuaskan nafsu merebut kekuasaan daripada sebagai ikhtiar untuk berkomitmen menyejahterakan masyarakat.

Tentu kita berharap tidak demikian. Semoga Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, Megawati, Prabowo, dan Wiranto masih kuat nuraninya bahwa koalisi yang mereka jajaki saat ini untuk kemaslahatan rakyat dan berkhidmat kepada kepentingan bangsa Indonesia.

http://jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=65812