Pemerintah Diminta Buka Detail Proyek Stimulus

Pemerintah Diminta Buka Detail Proyek Stimulus
“Marak praktek dagang sapi.”
JAKARTA—Kalangan ekonom mendesak pemerintah membeberkan secara detail alokasi penggunaan dana stimulus fiskal tak hanya kepada Dewan Perwakilan Rakyat, tapi juga kepada masyarakat. Dengan cara ini, potensi kebocoran dana bisa ditekan.

"Cara ini bertujuan agar tidak terjadi permainan di parlemen, karena ada juga kontrol dari masyarakat," kata Direktur Eksekutif The Institute for Development of Economics and Finance M. Ikhsan Modjo ketika dihubungi kemarin.

Dia mengatakan, titik rawan dana stimulus pemerintah ada pada penentuan kriteria dan perusahaan penerima proyek. Ini terjadi karena program stimulus disusun dengan sangat cepat dan cenderung mengorbankan pengawasan. "Jadilah stimulus fiskal rawan korupsi," katanya.

Ekonom yang juga anggota Komisi Keuangan DPR, Dradjad H. Wibowo, sepakat bahwa tertutupnya informasi proyek-proyek stimulus bisa menjadi ajang kolusi. Apalagi, dia melanjutkan, alokasi dan penggunaan dana diputuskan melalui kompromi politik. "Makanya, marak praktek dagang sapi," katanya.

Potensi terjadinya kebocoran anggaran stimulus terkuak saat anggota Panitia Anggaran DPR, Abdul Hadi Djamal, tertangkap menerima dana Rp 1 miliar dari Hontjo Kurniawan, Komisaris PT Kurnia Jaya Bakti. Indikasi suap ini terkait dengan rencana pembangunan proyek pelabuhan di kawasan timur Indonesia senilai Rp 100 miliar, yang direncanakan menggunakan dana stimulus.

Rapat kerja antara Departemen Keuangan dan Panitia Anggaran DPR pada 24 Februari lalu memutuskan menambah alokasi dana stimulus infrastruktur sebesar Rp 2 triliun menjadi Rp 12,2 triliun.

Penambahan ini, menurut pengakuan Hadi Djamal saat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa lalu, merupakan hasil lobi sejumlah anggota Panitia Anggaran dengan pejabat Departemen Keuangan di Hotel Four Seasons pada 19 Februari.

Meski dana stimulus infrastruktur itu kini ramai diributkan, pemerintah tetap mentargetkan pencairan dana paling lambat dilakukan akhir bulan ini.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan perincian masing-masing proyek yang akan mendapat kucuran dana stimulus harus rampung dalam pekan ini.

Saat ini, kata dia, Daftar Isian Penggunaan Anggaran stimulus fiskal sedang disiapkan Departemen Keuangan. Daftar tersebut harus bersinergi dengan Rencana Kerja Pemerintah 2009. "Jadi, tidak membuat desain baru yang akan membuat realisasinya lama," kata Paskah dalam pesan pendeknya kemarin.BUNGGA MANGGIASIH | AGOENG WIJAYA | SETRI

Alokasi Dana Stimulus Infrastruktur

1. Departemen Pekerjaan Umum Rp 6,6 triliun

2. Departemen Perhubungan Rp 2,2 triliun

3. Departemen Pertanian Rp 650 miliar

4. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Rp 500 miliar

5. Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Rp 500 miliar

6. Kementerian Negara Perumahan Rakyat Rp 400 miliar

7. Bandara Umum Negara Rp 360 miliar

8. Departemen Perdagangan Rp 340 miliar

9. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp 300 miliar

10. Departemen Kesehatan Rp 150 miliar

11. Departemen Kelautan dan Perikanan Rp 100 miliar

12. Kementerian Negara Koperasi dan UKM Rp 100 miliar

Sumber : Departemen Keuangan



http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/03/20/headline/krn.20090320.160113.id.html