"Saya Mau Mengabdi"

Sultan Hamengku Buwono X:
"Saya Mau Mengabdi"
Sejak menyatakan diri bersedia dicalonkan sebagai presiden dalam Pisowanan Ageng, 28 Oktober tahun lalu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X sibuk memenuhi undangan masyarakat di berbagai daerah, mulai dari Sabang sampai Merauke.

Keputusan politik Sultan itu mengundang pro dan kontra. Ada yang mendukung pencalonan itu, ada juga yang menghendaki Sultan tetap sebagai raja atau Gubernur DIY. Bahkan ada khawatir pencapresan Sultan akan mengganggu kinerjanya sebagai gubernur dan nasib Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY yang masih dalam proses penggodokan di Komisi II DPR-RI.

Untuk menjawab semua itu dan untuk mengetahui konsep pemikiran Sultan, berikut petikan wawancara wartawan Tempo, L.N. Idayani dan Bernarda Rurit, akhir pekan lalu.

Kesediaan Anda maju sebagai calon presiden membuat sebagian masyarakat khawatir terhadap nasib Keistimewaan DIY. Bagaimana pendapat Anda?


Dari awal saya sudah bilang, saya tetap berdomisili di Yogyakarta. Saya bisa merasakan kekhawatiran tersebut. Pengertian itu terjadi kalau pemilihan. Bagi saya, piagam kedudukan 19 Agustus 1945 dan amanat beliau berdua pada 5 September 1945 itu saya umpamakan ijab kabul. Nah sekarang tergantung pemerintah pusat. Ijab kabul itu tetap diterima atau tidak.
Kalau tidak?


Kalau memang tidak diakui, berarti bercerai. Tapi ini semua masih terjadi tawar menawar, dalam arti perlu keyakinan, perlu rumusan di Komisi II DPR RI. Saya belum tahu persis, Komisi II itu maunya apa. Kalau tidak keliru, pada 5 Februari nanti saya dan Sri Paduka (Paku Alam IX) diundang untuk mengikuti public hearing di Komisi II DPR RI.
Tampaknya perjalanan RUUK memang masih cukup panjang...


Nah itu konsekuensi yang harus terjadi. Tapi kalau saya jadi presiden, undang-undang itu mungkin malah cepat selesai. Lha iyo to? Biarpun legislasi tetap di DPR. Harapan saya, keputusan itu baik, dan tidak menimbulkan gejolak di Yogyakarta.
Anda diundang oleh kelompok masyarakat di berbagai daerah. Sebenarnya bagaimana sikap mereka terhadap budaya baru yang Anda tumbuhkan itu?


Ini bukan budaya baru. Mereka sebetulnya punya karakter seperti itu, tapi hilang oleh pertimbangan materi. Nyatanya, masyarakatnya tidak seperti itu. Mereka rela membiayai sendiri. Biarpun harus urunan seribu rupiah, bagi mereka tidak masalah.
Untuk membangun negeri ini, apa yang paling penting dilakukan?


Restorasi atas reformasi yang kebablasen. Untuk memperbaikinya, kita harus merestor, tapi tetap dengan dasar UUD 45 dan Pancasila. Undang-undang yang tidak sesuai harus disesuaikan lagi. Strateginya harus diubah karena tantangannya juga berubah. Agar bangsa ini bisa sukses, kita harus bisa masuk ke kompetisi di kawasan Asia Pasifik.
Berarti laut menjadi benteng pertahanannya?


Ya. Selama ini kita hanya bicara continental, mung ngurusi (cuma ngurus) daratan. Untuk pertahanan laut, butuh maritim, agar wilayah Indonesia tetap utuh. Untuk pertahanan wilayah continental, baju hijau di depan. Sedangkan pertahanan laut, yang di depan adalah baju putih. Jadi, sistem transportasi laut harus kuat. Singapura, meski tidak punya laut, impor ekspor kita memakai kapal Singapura. Kita yang negara lautan nggak punya kapal, lha piye? Akhirnya karena kapalnya tidak cukup, isi laut kita dicuri.
Apakah Anda yakin bisa mengubah strategi itu?


Ini persoalan konsepsi. Saya yakin, kondisi itu berubah karena TNI sekarang profesional. Biarpun putih di depan, bukan berarti yang hijau tidak berfungsi. Hijau berfungsi menjaga pertahanan negara di daratan. Putih menjaga di lautan. Pemerintah perlu lebih banyak menyediakan kapal, menyediakan fasilitas teknologi untuk memudahkan akses angkatan laut kalau ada pencurian.
Dalam Pisowanan Ageng, Anda menerima amanat rakyat untuk menjadi calon presiden. Bagaimana kalau ternyata dalam pemilu nanti tidak menang?


Ya nggak papa.
Apakah amanat itu akan dikembalikan ke rakyat?


Itu bisa terjadi. Saya minta maaf juga bisa terjadi karena saya tidak mampu membangun harapan mereka. Bagi saya, itu tidak masalah, berarti rakyat memang tidak menghendaki. Saya tidak mau mengejar kekuasaan. Saya mau mengabdi.
Pisowanan Ageng telah mengubah model kepemimpinan baru. Rakyat yang meminta Anda dicalonkan sebagai presiden. Kenapa begitu?


Saya ini dididik oleh orang tua agar kekuasaan tidak diperebutkan. Tapi bagi orang yang mendapat amanah, wajib dilaksanakan dengan dasar kejujuran dan keikhlasan. Jadi, sejak awal saya tidak membentuk partai politik untuk menjadi sekoci.
Kesibukan Anda belakangan ini membuat Anda sering meninggalkan kantor. Apakah tugas Anda sebagai gubernur tidak terbengkalai?


Saya sudah sepakat, maksimal pergi tiga hari, dua hari di kantor. Kalau terus-terusan pergi, namanya meninggalkan tanggung jawab.
Apa pernah ada yang komplain?


Semua lancar-lancar saja. Ndak ada komplain. Masalahnya, manajemen pemerintahan sepenuhnya di tangan sekda (sekretaris daerah). Gubernur kan hanya figur politik. Sebenarnya beban kerja sekda terlalu berat, harus berkantor 24 jam. Ya mengurus surat, koordinasi semua di tangan satu orang. Memangnya sekda Superman?
Apakah Anda nanti akan mengajukan izin cuti sebagai gubernur?


Ndak. Saya harus mengundurkan diri tiga bulan sebelum pemilihan. Tapi kan petunjuk itu juga belum keluar.
Biodata:

Nama: Sri Sultan Hamengku Buwono X

Nama kecil: Bendoro Raden Mas (BRM) Herjuno Darpito

Jabatan: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Kelahiran: Yogyakarta, 2 April 1946

Istri : Gusti Kanjeng Ratu Hemas

Anak: Gusti Raden Ayu Nurmalitasari, Gusti Raden Ayu Nurmagupita, Gusti Raden Ayu Nurkamnari Dewi, Gusti Raden Ayu Nurabra Juwita, Gusti Raden Ayu Nurwijareni

Pendidikan terakhir: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (1982)

Gelar kehormatan: Warga kehormatan The City of Kauntze, Texas, USA; Certificate of Recognition State Senate of California; Yang Dipatuan Maharajo Alam Sati (Minangkabau); Sri Amanah Dwi Wangsa (Majelis Kerapatan Adat Lembaga Melayu, Provinsi Riau); Raja Latupati (Maluku); Datuk Pangayoman Sri Wanua (Sumatera Selatan).




http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/02/04/Berita_Utama-Jateng/krn.20090204.155702.id.html