Strategi Permainan Obama dalam Konflik Israel-Palestina

AMERIKA SERIKAT
Strategi Permainan Obama dalam Konflik Israel-Palestina
Menteri Luar Negeri Hillary Clinton menyatakan negerinya tak bisa memainkan peranan yang "jujur dan netral" dalam konteks Israel-Palestina.
Sehari menjelang inaugurasi Barack Hussein Obama II sebagai Presiden Amerika Serikat ke-44, salah satu topik penting yang paling ditunggu masyarakat internasional adalah bagaimana sikap pemerintahannya terhadap perang Israel-Hamas, yang kini masih berkobar.

Selasa pekan lalu, di depan Komisi Hubungan Luar Negeri, Hillary Clinton, yang akan segera memanggul tugas sebagai Menteri Luar Negeri, menegaskan tiga elemen yang menjadi pijakannya sebagai pembantu Obama di kabinet.

Pertama, Amerika Serikat akan tetap pada komitmennya untuk mendukung Israel, sehingga tak bisa memainkan peranan sebagai pihak yang "jujur, dan penghubung netral perdamaian".

Kedua, Amerika Serikat tak akan berunding dengan Hamas sampai kelompok itu mengakui keberadaan negara Israel. Musykil jika berharap Hamas mengakui keberadaan Israel, kendati mereka menyatakan siap membahas ihwal gencatan senjata dengan Israel dan mengumumkan siap untuk menegosiasikan perjanjian baru yang bisa berlaku 20-30 tahun ke depan.

Ketiga, pemerintahan Obama akan bekerja untuk membawa kedua belah pihak melakukan negosiasi damai.

Saat Obama sedang berjuang memenangi tiket sebagai calon presiden dari Partai Demokrat, dia menyatakan, "Israel seharusnya melakukan negosiasi dengan Iran dan Suriah, karena keduanya merupakan ancaman yang lebih serius terhadap kepentingan Amerika dibanding Hamas."

Perbedaannya adalah pada gaya lobi Israel, yang menyebabkan Obama dan Clinton berulang kali menunjukkan kepatuhan. Lobi yang mewakili kepentingan kelompok paling keras di kubu Yahudi, sekaligus juga menunjukkan sikap puluhan ribu warga Kristen Zionis yang melihat dari perspektif militer untuk hubungan Arab-Palestina, ini tak lain bahwa politikus Amerika Serikat berjanji tak akan melakukan kesepakatan apa pun dengan Hamas. Ini mengingatkan pada kondisi 1980-an dan 1990-an ketika lobi-lobi Israel menekan Amerika Serikat untuk tak melakukan negosiasi dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di bawah pimpinan Yasser Arafat.

Karena itu, "strategi permainan" yang akan dilakukan pemerintahan Obama, menurut Rabi Michael Lerner, editor Tikkun--jurnal dua bulanan Yahudi tentang politik, budaya, dan masyarakat--yang menulis di harian San Francisco Chronicle pada Kamis lalu, adalah seperti ini: Obama akan mengimbau sebuah gencatan senjata yang akan membuat posisi militer Israel tetap berada di Tepi Barat dan Jalur Gaza, setelah membiarkan Israel menggunakan waktunya untuk menyelesaikan operasi pembersihan Hamas.

Sukses operasi militer Israel itu diharapkan akan memperkuat posisi Ehud Barak (Ketua Partai Buruh Israel) dan Tzipi Livni (Ketua Partai Kadima, yang menaungi pemerintahan Israel di bawah Ehud Olmert sekarang) pada pemilu Februari mendatang. Pada saat itu, keduanya akan membentuk sebuah pemerintahan yang akan melakukan negosiasi perdamaian dengan Otoritas Palestina, yang pamornya kembali akan mengkilap setelah warga Palestina menyaksikan kekalahan strategi militer Hamas yang selama ini dibanggakan.

Sayangnya, negara Palestina tak akan melihat bahwa negosiasi seperti itu akan cukup menjanjikan, baik secara politik maupun ekonomi. Barak dan Livni tak akan cukup punya kekuasaan untuk memberikan konsesi serius kepada Palestina, sehingga pemerintahan yang akan mereka bentuk (dengan dukungan dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton dan sumbangsih pemerintahan Obama secara keseluruhan) akan menjadi satu-satunya pihak yang membuat tentara Israel boleh ulang-alik memasuki Palestina dengan satu alasan sederhana: menjamin kondisi 400 ribu warga Israel yang masih ada di wilayah itu. Kondisi ini akan membuat seolah-olah adanya negara-kota Israel di Palestina, yang tidak akan terlihat seperti sebuah real estate di Palestina.

Posisi politik dan daya tawar Otoritas Palestina yang lebih membuat mereka akan menerima model kesepakatan seperti itu, sedangkan sebagian besar warga Palestina akan menyadari bahwa pola negosiasi yang ditawarkan Amerika Serikat itu sedikit lebih bagus ketimbang membiarkan diri mereka berada di bawah pengawasan Israel, yang tetap tak mengendurkan cengkeraman dan dominasi militer mereka di Gaza dan Tepi Barat. AKMAL NASERY BASRAL | BERBAGAI SUMBER

Prioritaskan Diplomasi daripada Operasi Militer

Di luar kebijakan luar negeri yang akan diambil pemerintahan Obama dalam konflik Israel-Hamas, sejumlah isu internasional lain yang tak kalah penting adalah menyangkut Irak, Afganistan, dan pengembangan nuklir di Iran maupun Korea Utara, dua negara yang mendapat pantauan ketat di masa pemerintahan George W. Bush.

Menyangkut Irak sudah luas diketahui bahwa sejak hari pertama Bush dan Kongres menyetujui resolusi bersama, yang mengesahkan Perang Irak, Obama langsung menanggapi dengan menggelar pidato antiperang di Federal Plaza, Chicago. Pada 16 Maret 2003, ketika Bush mengeluarkan ultimatum 2 x 24 jam kepada Saddam Hussein agar meninggalkan Irak sebelum pasukan Amerika Serikat masuk ke Negeri 1001 Malam itu, Obama kembali menjadi salah satu pembicara terpenting dalam demonstrasi antiperang Irak terbesar yang pernah terjadi di Chicago. Esensi pidatonya saat itu adalah "sama sekali tak terlambat" untuk menghentikan perang.

Sebelum terpilih sebagai presiden, salah satu "paket jualan" Obama adalah penarikan mundur pasukan Amerika Serikat dari Irak dalam waktu 16 bulan--sebuah jangka waktu yang kemudian dia sebut "perlu didefinisikan" ulang begitu terpilih sebagai presiden.

Janji kampanyenya yang lain adalah memangkas bujet puluhan miliar dolar AS untuk sistem persenjataan, menghentikan "investigasi" bodong tentang senjata pemusnah massal yang dituduhkan Bush kepada Saddam Hussein, mengurangi hulu ledak nuklir milik Amerika, dan menganjurkan larangan global atas pengembangan senjata nuklir.

Sementara itu, dalam hubungannya dengan Iran (dan Suriah) serta Korea Utara, Obama dalam pidatonya di depan AIPAC, lobi Israel paling berpengaruh di Amerika Serikat, menyatakan jalan terpenting menghambat Iran mengembangkan persenjataan nuklir adalah sebuah "pembicaraan dan diplomasi langsung", kendati tak mengesampingkan operasi militer jika memang diperlukan. Sikap ini juga tecermin dalam memandang pengembangan nuklir Korea Utara yang, kendati sudah ditangani oleh pakta enam negara--Amerika terlibat di dalamnya--tetap tidak dirasakan optimal oleh sang presiden. ANB



http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/01/19/Internasional/krn.20090119.154180.id.html