Semangat Baru Evo Morales

Semangat Baru Evo Morales
LA PAZ — Presiden Bolivia Evo Morales menyatakan menang dalam referendum, yang mengesahkan konstitusi baru yang lebih “sosialis”, pada Ahad lalu. Referendum yang didukung oleh 60 persen pemilih itu menegaskan perlunya warga asli Bolivia mendapatkan kekuasaan yang lebih besar dari sekarang, mengizinkan Morales kembali bertarung dalam pemilu tahun ini, yang dijadwalkan berlangsung pada Desember, sekaligus memberi kewenangan lebih besar kepadanya untuk mengontrol ekonomi.

Morales naik panggung kekuasaan tiga tahun lalu dan sangat populer di kalangan miskin serta penduduk asli Aymara, Quechera, Guarani, serta beberapa kelompok lain yang selama berabad-abad mengalami diskriminasi di negeri termiskin di Amerika Selatan itu. “(Dengan hasil referendum ini) sekarang orang-orang yang terpinggirkan akan memiliki hak yang sama seperti warga lain,” ujar presiden berusia 49 tahun yang mewarisi darah Indian Aymara dan mantan pemimpin para petani daun coca tersebut.

Ia mengikuti sekutu-sekutu sosialisnya, seperti Presiden Hugo Chavez dari Venezuela dan Presiden Rafael Correa dari Ekuador, dalam mempercepat reformasi konstitusional.

Namun, 60 persen “ya” dalam referendum itu lebih rendah ketimbang hasil 67 persen yang diperoleh Morales dalam referendum tahun lalu. Para pengkritiknya menyebutkan hal itu menunjukkan keberhasilan oposisi. “Para pemilih yang memberikan ‘tidak’ untuk referendum itu merupakan rem terhadap keinginan orang-orang bodoh yang ingin menghancurkan negeri ini,” ujar pemimpin oposisi, Ruben Costas.

Protes pihak oposisi yang brutal pada September 2008 menewaskan sekitar 20 orang dan memaksa Morales menahan diri terhadap sejumlah paket reformasi, termasuk reformasi lahan yang radikal. “Kita harus meloloskan lagi sekitar 100 udangundang baru agar bisa melakukan reformasi secara total,” ujar Morales.

Bagaimanapun, banyak warga berdarah campuran yang tinggal di daerah-daerah subur Bolivia sebelah timur yang menolak referendum itu. Pilihan “tidak” muncul secara mutlak di empat dari sembilan provinsi. REUTERS | AKMAL NASERY BASRAL



http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/01/27/Internasional/krn.20090127.154894.id.html