Pemerintah Siapkan Stimulus Rp50 T

JAKARTA (SINDO) – Pemerintah menyiapkan stimulus fiskal senilai Rp50 triliun demi mengatasi dampak krisis keuangan global pada 2009.
Stimulus ini diharapkan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuturkan, anggaran stimulus fiskal ini berasal dari sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) APBN 2008 Rp38 triliun dan dana yang telah dicadangkan dalam APBN 2009 sebesar Rp12 triliun. ”Stimulus packageuntuk Indonesia insya Allah sekitar Rp50 triliun yang akan kita gunakan untuk mengatasi krisis dunia sekarang ini,” ujar Presiden SBY saat memberikan keterangan pers di Taman Margasatwa Ragunan Jakarta kemarin. Presiden mengungkapkan, pada 1 Januari lalu, dirinya mendapatkan laporan tentang realisasi APBN 2008 dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dari laporan itu diketahui bahwa anggaran yang dibelanjakan pada APBN 2008 mencapai 99,6% atau senilai Rp985 triliun.Sementara penerimaan negara di luar dugaan 10% lebih tinggi dibandingkan target sehingga mencapai Rp981 triliun. Dengan demikian, realisasi defisit APBN 2008 hanya sebesar Rp4 triliun atau setara 0,1% produk domestik bruto (PDB). Padahal, dalam APBN Perubahan 2008, asumsi defisit ditetapkan Rp94,5 triliun atau 2,1% PDB. ”Dengan berita baik ini, saya senang karena pajak meningkat tajam 13% kurang lebih. Ini menunjukkan kesadaran membayar pajak makin tinggi oleh rakyat kita,”tambahnya. Di tempat terpisah,Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri Perdagangan Edy Putra Irawady mengatakan, pemerintah masih akan berkonsentrasi pada enam sektor industri terkait pemberian stimulus fiskal meski ada sinyal penambahan nilai insentif dari silpa 2008. Program stimulus tersebut antara lain berupa fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP),bea masuk ditanggung pemerintah (BM DTP), dan ekspansi pengembangan sektor untuk pembangunan infrastruktur. ”Kita belum mendapat usulan baru terkait sektor industri lain yang dianggap perlu mendapat stimulus di tengah dampak krisis ekonomi global. Baru enam sektor industri itu yang disepakati,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta kemarin. Edy menjelaskan, seleksi penetapan sektor yang bisa mendapat PPN DTP dan BM DTP cukup ketat dengan mempertimbangkan potensi penyerapan tenaga kerja, aktivitas ekspor, kontribusi pajak, posisi daya saing, utilisasi kapasitas produksi, serta dampak terhadap penggunaan barang dan inflasi. Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan insentif fiskal senilai Rp12,5 triliun dalam APBN 2009. Adapun sektor industri yang diusulkan mendapat PPN DTP dan BM DTP adalah kehutanan (rotan), pertanian dan pangan (seperti karet, minyak goreng, bahan bakar nabati), serta perikanan (pakan ikan/ udang, mesin pendingin).Kemudian energi dan sumber daya mineral (panas bumi, pembangkit listrik tenaga uap), kesehatan (kosmetika dan infus),manufaktur (baja, elektronik, alat angkut,tekstil,alas kaki, kerajinan perak), serta kebudayaan dan pariwisata (industri perfilman).Dari perhitungan akhir tahun kemarin, Departemen Keuangan (Depkeu) mendapati dana silpa sebesar Rp51,3 triliun akibat lebih rendahnya realisasi defisit APBN Perubahan 2008. Menkeu Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan, silpa antara lain akan dipakai untuk meningkatkan besaran insentif fiskal. Namun, dia tidak menyebutkan porsi yang akan diambil untuk menambah insentif fiskal. ”Pokoknya akan digunakan untuk meningkatkan sektor riil,” kata Menkeu. Adapun sektor industri yang mendapat insentif fiskal dari pemerintah rencananya di- umumkan hari ini. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi melihat banyak ketidakjelasan dalam rencana pengucuran insentif kepada sektor industri nasional. ”Sejauh ini kita belum pernah diajak bicara, padahal yang paling tahu kan kita (pengusaha),”ujarnya. Sofjan meminta pemerintah untuk duduk bersama dengan para pengusaha sebelum menetapkan berbagai persyaratan terkait insentif dan sektor mana yang akan mendapat stimulus. Soal rencana pemerintah membebaskan bea masuk dan PPN sebagai bagian dari stimulus fiskal, dia menilai insentif tersebut bukan lagi hal baru karena kebijakan itu sudah berjalan untuk industri kapas dan minyak sawit mentah. Sofjan mengatakan,pengusaha saat ini menanti langkah pemerintah untuk menurunkan berbagai biaya agar dapat bersaing di dalam negeri. Selain itu, dia juga meminta agar pemerintah mengendalikan aktivitas impor barang.”Supaya pengusaha dalam negeri bisa berjualan di sini (dalam negeri),”kata Sofyan. Dorong Ekonomi Di bagian lain,Bank Indonesia (BI) menyatakan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) pada tahun ini mampu mendorong ekonomi sehingga membantu pencapaian pertumbuhan kredit sebesar 15–20%. ”Pesta demokrasi akan menstimulus ekonomi meskipun tidak segencar tahun 2004,”kata Deputi Gubernur BI Muliaman D Hadad. Dia menilai, pesta demokrasi bisa menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan. Pada masa itu, kegiatan ekonomi rakyat berputar dan memberi kesempatan bagi perbankan untuk mengucurkan kredit.Muliaman menuturkan, permintaan kredit pada 2009 lebih banyak dipengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Untuk itu, BI meminta kepada tiap bank untuk menyampaikan rencana maupun antisipasi dampak global, terutama target pertumbuhan kredit selama dua tahun berturut-turut. ”Paling tidak kita meminta penilaian sehingga faktor krisis global diantisipasi. Tahun 2009, masih ada kesempatan dan ada tantangan,” imbuhnya. Muliaman menambahkan, tantangan bisa datang dari internal seperti masalah likuiditas dan sumber daya manusia (SDM). Namun, menurutnya, ada kesempatan kredit 2009 masih bisa tumbuh meskipun tidak secepat 2008. ”Kita ingin menjelaskan bahwa dalam konteks menengah dan panjang masih melihat momentum pertumbuhan. Saya meyakini tahun 2009 tetap optimistis meskipun lambat,”katanya. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Erwin Aksa menilai kegiatan Pemilu 2009 akan memberi manfaat bagi pengusaha kecil dan menengah, terutama yang bergerak di industri kreatif seperti percetakan. ”Order untuk kegiatan kampanye pemilu legislatif maupun pemilihan presiden seperti kaus atau spanduk akan meningkat tajam. Ini peluang bagi sektor UMKM,” katanya. Dia menuturkan, kondisi politik menjelang dan selama Pemilu 2009 tidak perlu dikhawatirkan mengingat masyarakat sudah semakin dewasa dalam berpolitik. Menurutnya, yang perlu dikhawatirkan adalah kemungkinan pecahnya konsentrasi pemerintah menjelang dan pada saat pemilu. (rarasati syarief/meutia rahmi/tomi sujatmiko)

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/201915/38/