Momentum Mendesain Ulang Kebijakan Subsidi

Momentum Mendesain Ulang Kebijakan Subsidi

Oleh: Agus Suman

Penurunan Lanjutan Harga BBM

Sejak dini hari tadi (15/1/2009), harga BBM turun lagi. Ini adalah penurunan lanjutan harga BBM setelah akhir 2008 pemerintah meralat dua kali harga BBM hingga turun sebesar seribu rupiah. Pada awal tahun ini, pemerintah kembali menurunkan harga komoditas masal tersebut.

Kebijakan harga BBM merupakan salah satu kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas. Karena itu, tidak mengherankan jika perubahan harganya selalu menjadi polemik. Kebijakan menaikkan harga seperti yang terjadi pada paro pertama tahun lalu menimbulkan gejolak. Meski pemerintah memiliki tameng sebagai alibi dari kebijakan tersebut, tetap saja sulit dihindari efek pahit yang dirasakan rakyat dengan melambungnya harga kebutuhan pokok sebagai imbas melonjaknya harga BBM.

Tentu, saat ini, ketika kebijakan menurunkan harga diterbitkan pemerintah, tidak akan ada resistansi dari masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan antik yang belum pernah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya tersebut berpotensi bersemi menjadi kebijakan populis. Hal inilah yang perlu menjadi catatan bagi pemerintah.

Ketika penurunan harga minyak dunia yang tentunya memiliki efek domino terhadap turunnya harga BBM dalam negeri dapat menjadi menjadi kartu as yang dapat diboyong dalam berbagai permainan. Misalnya, ketika gema pemilihan umum (pemilu) mulai terpantul.

Bagi pemerintahan yang berkuasa (incumbent), kebijakan itu dapat menjadi password untuk berkuasa lagi. Kebijakan tersebut akan diusung sebagai panji dalam arena pemilu tahun ini. Padahal, lahirnya kebijakan itu lebih disebabkan harga minyak dunia yang melandai ketimbang sebagai keberhasilan pemerintah. Dengan kata lain, sesungguhnya pasarlah yang sebenarnya menjadi pemicu lahirnya kebijakan tersebut.

Tetapi, kebijakan yang seharusnya cukup wajar ini saat ini dikemas dengan sangat indah dan menjadi bahan kampanye partai pendukung pemerintah. Maka, apabila momen penurunan harga BBM itu hanya dimanfaatkan sebagai kosmetik bagi partai pendukung pemerintah saat ini untuk merebut kembali singgasana kekuasaan tentu sulit tidak memberi label bahwa kebijakan tersebut hanyalah kebijakan setengah hati.

Semestinya, momentum itu menjadi saat yang tepat bagi pemerintah untuk menghapus subsidi energi, khususnya BBM. Negara lain memanfaatkan kondisi merosotnya harga minyak dunia ini dengan menghapus subsidi bahan bakar minyak tersebut, seperti yang dilakukan Malaysia, India, bahkan Iran sekalipun yang merupakan salah satu negara yang menggelontorkan cukup besar subsidi untuk bahan bakar minyak.

Tingginya subsidi BBM yang ditanggung APBN sudah saatnya dialihkan untuk subsidi lain yang langsung mempunyai efek terhadap pengentasan kemiskinan. Subsidi yang begitu royal dari pemerintah selama ini yang jumlahnya terus meroket, di mana pada 2008 saja dana alokasi untuk subsidi BBM mencapai sekitar Rp 126 triliun, ironisnya ternyata tidak berdampak banyak terhadap pengentasan kemiskinan di negeri ini.

Tujuan mulia agar rakyat mendapat bahan bakar yang lebih murah sehingga laju ekonomi akan lebih kencang ternyata realitasnya jauh panggang dari api. Dengan kata lain, tanpa disadari kenyataan yang ada tidak jarang berlawanan dari hakikat diberlakukannya subsidi itu sendiri. Padahal, hakikat subsidi bertujuan melajukan aktivitas ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.

Asas pemerataan telah terinjak. Terjadi ketimpangan dari para penikmat subsidi untuk BBM ini. Mereka yang lebih mampu ternyata lebih banyak melahap kebutuhan BBM. Fakta ini berdasar data bahwa 40 persen golongan masyarakat berpenghasilan tinggi menikmati 70 persen subsidi. Sedangkan 40 persen golongan masyarakat termiskin hanya menerima 15 persen.

Dari titik inilah, kiranya kebijakan subsidi harus didesain ulang agar kemanfaatannya lebih tepat. Penurunan atau bahkan pemangkasan subsidi energi, khususnya BBM, memang dapat menimbulkan instabilitas politik, bahkan mengerus modal politik rezim pemerintah yang berkuasa. Tetapi, dengan pengalihan dana subsidi yang kolosal ini untuk menstimulus aktivitas ekonomi kelas bawah, hal itu akan memberi kontribusi besar bagi perekonomian nasional di masa mendatang.

Tentu, kita berharap agar pemerintah bisa benar-benar memanfaatkan momentum penurunan BBM saat ini tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek semata, yakni sebagai rangsum dalam panggung-panggung kampanye, tetapi juga mempunyai cakrawala yang jauh ke depan guna merancang kembali kebijakan subsidi agar lebih berdaya guna, terutama bagi masyarakat miskin.

Agus Suman, guru besar Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya Malang

http://jawapos.com/