MK Hapus Sistem Nomor Urut

MK Hapus Sistem Nomor Urut

JAKARTA (SINDO) – Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan aturan tentang penentuan anggota legislatif terpilih berdasarkan 30% bilangan pembagi pemilih (BPP) dan nomor urut.
Dengan demikian,partai politik harus menggunakan suara terbanyak untuk menentukan anggota legislatif. Ketua Mahkamah Konstitusi Mohammad Mahfud MD mengatakan, Pasal 214 huruf a,b,c,d dan, e Undang-Undang (UU) No 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. ”Maka penentuan calon terpilih harus didasarkan pada calon legislatif yang mendapat suara terbanyak secara berurutan dan bukan atas dasar nomor urut terkecil yang telah ditetapkan,” kata Mahfud MD dalam amar putusan yang dibacakan di Gedung MK,Jakarta,kemarin. Dalam pertimbangan mahkamah disebutkan, setiap calon anggota legislatif mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama di hadapan hukum. Artinya, ketentuan pasal tentang BPP dan nomor urut mengandung standar ganda dan dapat dinilai memberlakukan hukum yang berbeda. Hakim konstitusi Muhammad Alim menambahkan, pemberlakuan ketentuan yang memberikan hak kepada calon terpilih berdasarkan nomor urut berarti memasung suara rakyat untuk menentukan pilihan. Pertimbangan mahkamah selanjutnya, pemilihan anggota legislatif dilakukan dengan sistem proporsional terbuka. Sistem ini membuat rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif. Dengan begitu, akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak.
”Keinginan rakyat memilih wakil-wakil yang diajukan oleh partai politik dalam pemilu sesuai dengan kehendak dan keinginan mereka dapat terwujud,” kata Alim. Sesuai konstitusi negara ini, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam berbagai kegiatan pemilu, rakyat juga langsung berhak memilih siapa yang mereka kehendaki. ”Rakyat sebagai subjek utama dalam prinsip kedaulatan rakyat tidak hanya ditempatkan sebagai objek oleh peserta pemilu demi mencapai kemenangan semata,”sebut Alim. Mahkamah menilai aturan tentang 30% BPP dan nomor urut telah menusuk rasa keadilan dan melanggar kedaulatan rakyat. Pelanggaran tersebut karena pilihan masyarakat tidak diindahkan dalam penetapan anggota legislatif. Misalnya, jika ada dua orang calon yang mendapatkan suara yang berbeda secara ekstrem, calon yang mendapat suara banyak terpaksa dikalahkan oleh calon yang mendapat suara sedikit dengan nomor urut lebih kecil.”Tidak ada rasa dan logika yang dapat membenarkan bahwa keadilan dan kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat dapat dilanggar dengan cara seperti itu,”lanjut Alim. Meski Mahkamah menyatakan pasal tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat, hal itu tidak akan menimbulkan kekosongan hukum,walaupun tanpa revisi undang-undang maupun pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). ”Putusan Mahkamah demikian bersifat self executing,” kata Alim. Artinya, KPU, berdasarkan kewenangan Pasal 213 UU 10/2008, dapat menetapkan calon terpilih sesuai putusan MK dalam perkara ini. Hakim konstitusi Maria Farida berbeda pendapat. Maria tidak setuju Pasal 214 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. ”Penetapan calon terpilih seperti diatur dalam Pasal 214 UU No 10/2008 merupakan tindakan afirmatif dalam rangka memberikan peluang bagi keterpilihan calon perempuan. Karena itu, penetapan penggantian dengan suara terbanyak akan menimbulkan inkonsistensi terhadap tindakan afirmatif tersebut,”ujar Maria.
Dengan membatalkan Pasal 214 huruf a sampai e, kata Maria, penetapan calon terpilih dilakukan berdasarkan siapa yang meraih suara terbanyak.Akibatnya,sistem zipper, yakni sistem yang mengharuskan partai menempatkan minimal satu perempuan di antara tiga calon, menjadi tidak berguna. Tindakan afirmatif mendorong perempuan lebih banyak di DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, menjadi hilang. Suara terbanyak adalah identik dengan menafikan tindakan afirmatif tersebut. Pada kesempatan yang sama, Mahkamah juga memutuskan tetap mempertahankan DPR, DPD, dan DPRD, serta memutuskan untuk mempertahankan ketentuan kuota perempuan sebesar 30% dan terdapat sekurang-kurangnya satu perempuan bakal calon pada setiap tiga orang di daftar bakal calon, seperti yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) UU Pemilu. Menurut mahkamah, pasal itu tidak melanggar konstitusi. ”Ketentuan Pasal 55 ayat (2) merupakan peletakan dasar-dasar yang adil dan secara sama bagi laki-laki dan perempuan,”lanjut Alim. Mendengar putusan tersebut pemohon langsung terlihat gembira. Muhammad Sholeh, pemohon yang juga calon anggota DPRD Jawa Timur Periode 2009–2014 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) nomor urut 7, mengatakan, dengan putusan ini semua calon harus berjuang untuk mendapatkan posisinya. ”Ini bukan hanya untuk kepentingan saya, tapi juga kepentingan bersama,”katanya. Hal senada disampaikan pemohon lain,Sutjipto,calon anggota legislatif dari Partai Demokrat. ”Buat saya yang berada pada nomor urut 1, sebenarnya putusan ini tidak berpengaruh. Tapi ini untuk demokrasi dan rasa keadilan bagi calon legislatif lain,” katanya. Putusan ini memberikan perlakuan yang sama di depan hukum antara nomor urut besar dengan calon legislatif yang berada di nomor urut kecil. Tidak Ada Hambatan Mantan Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang- Undang Pemilu Ferry Mursyidan Baldan meminta semua pihak menghormati putusan MK. Dia mengusulkan segera digelar pertemuan konsultasi antara pemerintah, DPR dan KPU untuk menindaklanjuti putusan tersebut.
”Atau KPU menelaah secara yuridis untuk kemudian dikonsultasikan dengan pemerintah dan DPR. Hal ini harus segera dilakukan,”ujar Ferry. Menanggapi kekhawatiran beberapa pihak, Mahfud MD menambahkan, dengan putusan tersebut dia menjamin tidak akan terjadi hambatan yang pelik. Alasannya, pihak terkait, dalam hal ini KPU, pada sidang pleno di MK pada 12 Desember lalu, sudah menyatakan siap. ”KPU akan melaksanakan putusan mahkamah jika harus menetapkan anggota legislatif dengan suara terbanyak,” tambahnya. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati menyatakan akan membuat peraturan untuk melaksanakan putusan tersebut. ”KPU dan tentu saja seluruh peserta pemilu, terutama parpol, calon anggota DPR dan DPRD,harus mengikuti putusan itu karena sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945,” katanya. Mengembalikan Hak Rakyat Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro) Hadar Navis Gumay mengatakan,putusan MK adalah bonus akhir tahun bagi pemilih. Dengan putusan tersebut, kedaulatan di tangan pemilih. ”Pilihan masyarakat tidak lagi dipelintir oleh parpol,” urainya pada SINDO kemarin. Dia menambahkan, putusan MK tersebut merupakan putusan yang progresif. ”Ini peringatan telak bagi DPR untuk tidak membuat peraturan yang manipulatif dan untuk kepentingan parpol dalam jangka pendek,”gugatnya. Menurut Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, putusan MK ini memperlihatkan kemenangan untuk mengembalikan hak rakyat. ”Negara ini milik rakyat. Mahkamah telah menghormati hak rakyat,”ujarnya. Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum menyatakan sejak awal partainya konsisten mendukung penetapan calon terpilih dengan model suara terbanyak. Bagi Anas, suara terbanyak lebih adil, baik dalam konteks sesama calon maupun adil terhadap suara rakyat. (m purwadi/kholil/ ahmad baidowi)


http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/198694/38/

Benarkah Ada Konspirasi UU MA?

Benarkah Ada Konspirasi UU MA?
R Ferdian Andi R


INILAH.COM, Jakarta – Revisi UU No 14/1985 tentang Mahkamah Agung menuai masalah. Ketua DPR RI, HR Agung Laksono dipojokkan. Inikah konspirasi tingkat elite yang berkepentingan dalam perkara hukum di tingkat mahkamah?
Akhir pekan lalu, tepatnya pada 18 Desember, revisi UU MA disahkan DPR. Revisi ini diharapkan lebih menyempurnakan aturan main tentang lembaga peradilan tertinggi itu. Tentu, muaranya adalah hukum dan sistemnya bisa diperbaiki.
Tuntas? Tidak! Lembaga Pemantau Korupsi Indonesia (ICW) melaporkan Ketua DPR Agung Laksono ke Badan Kehormatan (BK) DPR. Alasannya, pengesahan UU MA tersebut banyak mengandung cacat formil.
Saat pengesahan UU MA, hanya Fraksi PDI Perjuangan yang melakukan penolakan. Karena itu, wajar jika Fraksi Moncong Putih ini menyambut positif laporan ICW tersebut. Ini, tentu berbanding terbalik dengan dinginnya sambutan FPDIP menyangkut laporan dugaan korupsi sejumlah anggota DPR, termasuk anggota FPDIP.
Anggota Komisi III dari FPDIP, Eva K Sundari, menyebutkan pembahasan revisi UU MA memang layak dipersoalkan, mulai dari tahap panitia kerja hingga paripurna. “Saya setuju ICW melaporkan Ketua DPR ke BK agar ada preseden penegakan tatib DPR,” tegasnya, Rabu (24/12) di Jakarta.
Kisruh pembahasan revisi UU MA memang terasa sejak awal pembahasan. Mulai dari upaya percepatan pengesahan hingga isu bau amis atas pembahasan UU yang membuat polemik usia pensiun hakim agung MA tersebut. Lihat saja rekam jejak panitia kerja revisi UU MA pimpinan Aziz Syamsudin tersebut.
Pada saat rapat konsultasi KPU dengan pimpinan DPR pada 24 September lalu, Ketua Panja revisi UU MA, Aziz Syamsudin ‘mencuri’ waktu untuk menemui pimpinan DPR yang sekaligus sebagai pengganti rapat badan musyawarah DPR. Di waktu yang bersamaan, panja juga menggelar pembahasan. Kala itu santer tersiar kabar, ada upaya untuk mempercepat paripurna pada keesokan harinya, 25 September 2008.

Namun, ketika dikonfirmasi ke Ketua DPR, ternyata rencana paripurna pengesahan tersebut urung dilakukan. Alasannya, materi revisi UU MA belum usai diselesaiakan. Urusan selesai? Ternyata tidak. Pada 25 September rapat bamus ‘dadakan’ digelar di ruang Agung Laksono. Agendanya menjadwalkan pengesahan revisi UU MA. Pasalnya, Bamus digelar karena ada permintaan dari beberapa fraksi.
“Tadi jam 10 pagi informasinya lewat telepon. Ini aneh dan tidak jelas," kata Lukman Hakim Saefudin, anggota Komisi III DPR, kala itu.
Rapat Bamus ‘dadakan’ tersebut membuat keputusan beberapa opsi. Jika pembahasan revisi UU MA selesai, maka pasca lebaran dapat dilakukan paripurna, persisnya 6 Oktober 2008. Namun, jika pembahasan belum selesai, paripurna dapat dilakukan setelah lebaran.
Tudingan miring ditujukan pada sosok Aziz Syamsudin. Pasalnya, aktor yang mengesankan ‘kebelet’ untuk segera mengesahkan revisi UU MA adalah dirinya.
Merasa dipojokkan, politisi dari Daerah Pemilihan Lampung tersebut angkat bicara. Ia mengecam balik pihak-pihak yang menuding dirinya terlibat konspirasi pembahasan revisi UU MA. "Yang ngomong itu motifnya apa? Ya, mereka itu yang tidak mau bekerja. Kalau nggak mau bekerja, sebaiknya jangan bikin jadwal. Kalau begini jadwal sama saja seperti hiasan. Ini juga sama dengan membohongi," katanya.
Praktis, pasca gonjang-ganjing upaya percepatan pengesahan tersebut, pemberitaan tentang revisi UU MA tak sesanter sebelumnya. Revis pada akhirnya diputuskan pada pertengahan Desember lalu.
Peneliti hukum dari ICW, Febri Diansyah menilai, pelaporan pihaknya atas diri Agung Laksono ke BK atas landasan terjadi pelanggaran persidangan pengesahan UU MA. “Pembahasan UU itu sejak awal tertutup, tidak partisipatif, dan memiliki banyak cacat formil. Hal ini juga terjadi pada pengesahan,” katanya.
Sementara Eva menduga, antara Ketua Panja Aziz Syamsudin dan Agung Laksono terjadi main mata dalam pembahasan dan pengesahan revisi UU MA ini. “Lihat saja Aziz saat di Panja dan Agung saat paripurna, keduanya keliatan klop
banget,” katanya. [I4]
http://inilah.com/berita/politik/2008/12/24/71123/benarkah-ada-konspirasi-uu-ma/

Caleg Suara Terbanyak

Caleg Suara Terbanyak Lukman Hakim : Indonesia Menuju Demokrasi LiberalElvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - PPP tidak setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan sistem suara terbanyak sebagai penentuan anggota legislatif. Sistem itu bakal membawa Indonesia pada demokrasi liberal ala Barat. "Keputusan suara terbanyak membawa Indonesia menuju demokrasi liberal yang menuntut pasar bebas, semua persaingan bebas, parpol dan calon legislatif (caleg) bersaing bebas," ujar Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saefudin.Lukman menyampaikan hal itu usai dialog kenegaraan "Melanjutkan Penataan Konstitusi" di gedung Nusantara V DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (24/12/2008).Menurut Lukman, Indonesia belum siap menganut sistem demokrasi Liberal. Paham "serba bebas" ini hanya dapat dilakukan apabila antar caleg memiliki kemampuan finansial yang seimbang. "Bagaimana bisa demokrasi liberal, apabila salah satu caleg memiliki modal yang sangat besar, kita bisa berdemokrasi liberal bila startnya sama-sama," terang Lukman.Lukman memprediksi, caleg-caleg yang berduit bakal sering kampanye di media. Menurutnya, ini merupakan tindakan yang tidak adil. "Kalau misalnya saya punya Rp 1 trilliun saya bisa masuk TV setiap hari," tandasnyaMelihat hal ini, Lukman menyarankan, agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa membuat peraturan lebih lanjut. Hal ini agar caleg yang mempunyai uang banyak tidak mendominasi media.
"KPU perlu membatasi misalnya dalam satu hari hanya beberapa menit saja durasinya saya pikir KPU punya kewenangan untuk mengatur kampanye tersebut," pungkasnya.(ape/iy)

http://www.detiknews.com/read/2008/12/24/173504/1059205/10/lukman-hakim-indonesia-menuju-demokrasi-liberal

Putusan MK Dikhawatirkan Munculkan Jual Beli Suara

Putusan MK Dikhawatirkan Munculkan Jual Beli SuaraJakarta, (ANTARA News) - Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengkhawatirkan terjadinya praktik-praktik jual beli suara pada Pemilu 2009 sebagai dampak putusan Mahkamah Konstitusi tentang penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak."Kemungkinan praktik jual beli suara akan semakin besar, khususnya oleh para calon anggota legislatif (caleg) yang merasa tidak populer," katanya menjawab wartawan di sela-sela diskusi Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan di Jakarta, Rabu.Karena itu, katanya, Bawaslu dan jajarannya hingga ke bawah serta masyarakat luas perlu mewaspadai dan mengawsi kemungkinan terjadi praktik-praktik jual beli suara tersebut."Tempat yang rawan terjadinya jual beli suara adalah di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)," katanya tanpa menyebut alasannya.Sebelumnya, Selasa (23/12), MK memutuskan membatalkan pasal 214 UU 10/2008, dengan demikian calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak dan bukannya berdasarkan nomor urut.Pasal 214 dinilai inkonstitusional karena bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Pasal 214 tersebut mengatur tentang penetapan calon terpilih anggota DPR dan DPRD berdasarkan perolehan bilangan pembagi pemilih (BPP) sekurang-kurangnya 30 persen dan sesuai nomor urut.Penetapan caleg berdasarkan nomor urut ini dinilai melanggar hak rakyat dalam menentukan pilihannya.Ray Rangkuti mengatakan, putusan MK itu positif untuk mencegah keributan yang mungkin terjadi di partai politik akibat persoalan nomor urut. "Kalau sudah ada ketetapan ini (putusan MK), maka semua harus diakhiri. Meskipun persoalan mana yang lebih baik, apakah nomor urut atau suara terbanyak, secara teori masih bisa diperdebatkan," katanya.Tetapi, ia juga menduga bahwa putusan MK itu belum bisa serta merta dilaksanakan begitu saja, karena masih terkait dengan aturan-aturan lain yang belum tersentuh.
Ia mencontohkan, suara pemilih yang mencentang atau mencoblos tanda gambar partai nantinya akan dimasukkan ke mana. "Jadi, masih perlu aturan-aturan lain sebagai tindak lanjut putusan MK itu.(*)
COPYRIGHT © 2008

http://www.antara.co.id/arc/2008/12/24/putusan-mk-dikhawatirkan-munculkan-jual-beli-suara/

Natal

Natal
Yesus mungkin tidak benar-benar lahir pada 25 desember, tetapi hari natal, pohon terang dan lagu malam suci memberikan makna kepada mereka yang percaya.
SIAPA sebenarnya yang lahir di Betlehem 25 Desember hampir 2.000 tahun yang lalu itu? Kita tidak tahu. Barangkali tak seorang bayi pun, suci atau tak suci, lahir di hari itu. Sebagian orang yang meneliti perkara ini pernah menyimpulkan bahwa hari kelahiran Yesus ditentukan kemudian dan tidak ada hubungannya dengan catatan dan akurasi sejarah: bahkan tanggal yang sekarang menjadi Hari Natal itu pada mulanya ada kaitannya dengan ritual pra-Kristen di Eropa, demikian juga halnya pohon Natal, dan entah apa lagi.Tapi pentingkah itu semua, barangkali juga tidak. Cerita tentang Tuhan, para nabi, cerita tentang mukjizat, tentang pengorbanan jiwa, cerita tentang pengalaman religius dan hidup sebelum dan sesudah dunia, semua itu terlampau dahsyat untuk para penelaah fakta historis yang ketil dan cerewet. Dengan kata lain, iman adalah satu hal, pengetahuan tentang yang benar dan tidak benar adalah hal lain. Pada mula dan pada akhirnya ini adalah perkara makna, bukan kebenaran. Yesus mungkin tidak benar-benar lahir di tanggal 25 Desember di tahun nol atau satu, tetapi Hari Natal dan pohon terang dan lagu Malam Suci memberikan makna kepada mereka yang percaya, dan, seperti dalam pelbagai cerita yang didengar dan diulang-ulang untuk anak- anak, dengan makna itu keajaiban bisa terjadi.Makna, bukan kebenaran. Soren Kierkegaard, pemikir Kristen dari Denmark yang disebut sebagai salah satu pemula filsafat eksistensialisme itu, pernah mengatakan bahwa agama pada esensinya bukanlah bujukan kebenaran sebuah ajaran, melainkan komitmen kepada suatu pendirian yang pada hakikatnya absurd, bahkan yang melecehkan akal kita. Untuk ada dan berarti, untuk exists, kita harus percaya, kata Kierkegaard, kita harus meloncat dari keraguan kepada iman, dan harus percaya kepada sesuatu yang sebenarnya sungguh repot untuk dipercayai.Bagi sebagian orang, pendirian Kierkegaard teramat keras dan wungkul seperti alam Skandinavia, dan heroik seperti para pelaut Vikings, tetapi pada dasarnya juga posisi seperti itu bisa disebut juga sebagai posisi yang gampangan sama halnya dengan tekad mengenakan kacamata kuda sepanjang perjalanan hidup. Sebab makna yang diberikan agama kepada seseorang sering tidak membutuhkan tekad dan sikap heroik seperti itu. Berjuta- juta orang mendapatkan makna dari agama karena ia menjadi anggota dari sebuah komunitas: suatu pengambilan sikap yang bersahaja, tetapi berarti. Bagaimanapun juga ada dalam setiap agama kecuali barangkali yang dihayati kaum sufi dasar yang kuat mendorong dirinya untuk menjadi sesuatu yang menyemarakkan komunitas, "a celebration of community", untuk meminjam istilah Ernest Gellner, seorang ahli antropologi terkemuka yang banyak menelaah masyarakat Islam di Timur Tengah.Dalam ikut serta menyemarakkan kebersamaan itu memang yang penting bukanlah pengetahuan yang benar tentang suatu doktrin. Makna semata-mata lahir karena orang, di dalam beragama, merasa tenteram, bahkan gembira, dalam ada bersama orang-orang yang seiman. Mereka merasa bisa lebih memahami tentang hidup, tentang yang benar dan tidak benar, yang adil dan tidak adil, dalam ritual yang dijalankan bersama dan itu berarti menuruti tradisi yang tertulis ataupun tak tertulis, turun-menurun dan bukan karena Sabda yang sudah baku dan sejak mula telah selesai.Dalam keadaan itu, mereka umumnya tak merasa perlu mampu membaca Kitab Suci, mereka tidak repot mempersoalkan mana ajaran yang "murni", mereka tidak bersusah payah menaati doktrin yang berada di atas dan terpisah dari jejak sejarah dan budaya bagaikan rumus ilmu pasti dan bahkan tidak perlu mera- sa punya "doktrin". Barangkali, karena itu, mereka juga tidak punya pretensi untuk menjalankan cara yang "benar secara hukum". Agaknya dari sinilah acara seperti Perayaan Natal lahir dan berkembang, dan orang tidak merasa risau bahwa semakin lama semakin pudar "warna lokal" Palestina karena semakin digantikan "warna lokal" Eropa: salju yang tebal, Sang Bunda dan Sang Bayi yang berkulit putih, lagu Jingle Bells....Makna, bukan kebenaran. Yang mencemaskan ialah bahwa sering orang mencampuradukkan antara keduanya. Ketika yang bermakna bagi saya saya anggap sebagai kebenaran, saya pun akan cenderung hendak menjadikannya sebagai doktrin, yang tetap, baku, konsisten, dan universal seakan-akan apa yang spontan dan sebab itu tak bisa dipastikan harus dibasmi, seakan-akan yang "lain" sebab tak cocok dengan doktrin harus dihabisi. Mungkin tampak akan kuat, tetapi mungkin juga seperti bangunan baja yang tanpa kemeriahan, dingin, mati.Goenawan Mohamad

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1994/01/01/CTP/mbm.19940101.CTP1528.id.html

Hasil Survei tentang Kinerja Para Menteri, Siti Fadilah Terbaik, Paskah Terburuk

Hasil Survei tentang Kinerja Para Menteri, Siti Fadilah Terbaik, Paskah Terburuk
Hasil Survei tentang Kinerja Para Menteri JAKARTA - Hasil survei berbagai lembaga riset menunjukkan kinerja pemerintahan di berbagai bidang dinilai kurang memuaskan. Namun, popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat tetap melambung. Reform Institute melakukan riset kinerja pembantu presiden yang dinilai memengaruhi persepsi publik tentang kinerja pemerintah. Dari hasil survei terhadap 2.500 responden di seluruh Indonesia pada kurun 13-25 November 2008 didapatkan nama-nama menteri yang menurut persepsi publik mempunyai kinerja memuaskan. Ada 36 nama menteri Kabinet Indonesia Baru (KIB) yang disurvei kinerjanya.Hasilnya, kinerja Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dinilai paling memuaskan. Dia dipilih oleh 10,12 persen responden. Posisi kedua ada Menko Polhukam Widodo A.S. dengan 9,52 persen. Disusul Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault yang mendapatkan simpati dari 8,04 persen responden. Di bawahnya ada Menko Kesra Aburizal Bakrie dengan 7,92 persen. Sementara posisi kelima ditempati Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan 6,32 persen.Selain mendapatkan nama menteri yang kinerjanya memuaskan, diperoleh nama menteri yang kinerjanya paling buruk. Di posisi terbawah terdapat Kepala Bappenas Paskah Suzetta yang kinerjanya hanya diapresiasi 0,04 persen responden. Sedikit lebih baik dari dia adalah Menteri Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman 0,12 persen, Menteri Lingkungan Hidup Rahmat Witoelar dan Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Ashari dengan 0,16 serta 0,20 persen. Lalu, Menteri BUMN Sofjan Djalil dengan 0,24 persen.Kemudian muncul pertanyaan terkait indikasi dari prestasi kinerja menteri yang berada di papan atas. Ada nama Adhyaksa Dault yang tak berhasil menyelesaikan masalah PSSI dalam melawan hegemoni Nurdin Halid. Ada juga nama Aburizal Bakrie yang tak henti-hentinya diterpa berita tentang derita korban lumpur Lapindo.Menanggapi argumen tersebut, Direktur Reform Institute Yudhi Latief mengatakan, persepsi publik mudah terbentuk oleh media massa. Menteri-menteri yang dinilai berprestasi adalah mereka yang rajin tampil di media. ''Akhir-akhir ini muncul banyak program kementerian yang ditayangkan di televisi,'' ujar Yudhi saat peluncuran hasil survei Reform Institute di Hotel Gran Melia Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin (22/12).Siti Fadilah Supari mempunyai program mingguan di sebuah televisi swasta. Namanya Bincang-Bincang Bareng Bu Menkes (B4M). Sementara Adhyaksa Dault juga tampil secara berkala dalam acara Ngaji Bersama Menpora yang ditayangkan TVRI. Program-program sosialisasi dan iklan melalui media massa dinilai sangat efektif memengaruhi persepsi publik.Di sisi lain, persepsi terhadap kinerja pemerintah sangat tidak apresiatif. Misalnya dalam bidang ketertiban dan keamanan, hanya 22,56 persen responden yang menilai berhasil. Sisanya, 75,4 persen, menilai pemerintah gagal. Pada bidang kesejahteraan sosial, suara yang menilai pemerintah berhasil hanya 40,36 persen. Bidang ekonomi, 67,04 persen menilai pemerintahan SBY gagal. Sementara bidang politik hanya 51,68 persen yang menyatakan kinerja pemerintah berhasil.Namun, indikasi kegagalan kinerja pemerintah tersebut tidak otomatis menurunkan citra SBY dan Partai Demokrat. Hasil survei tersebut menempatkan posisi Partai Demokrat sebagai partai yang mempunyai tingkat elektibilitas tertinggi dengan 26,36 persen. Ditambah lagi, SBY juga masih menjadi capres terfavorit dengan dukungan tertinggi 42,18 persen. ''Ini memang black box (misteri, Red) dunia politik kita. Pemerintahnya dinilai gagal, tapi presiden dan partainya tetap terfavorit,'' tambahnya.Peneliti Reform Institute Kholied Novianto lalu memaparkan argumennya tentang ketidakkonsistenan sikap pemilih tersebut. Menurut dia, hasil survei itu menunjukkan kegagalan lawan-lawan politik SBY untuk memanfaatkan kelemahan pemerintahan. ''Kegagalan itu tidak mampu dikapitalisasi melalui isu-isu politik untuk menurunkan citra pemerintahan SBY,'' paparnya.Selain itu, Yudhi berpendapat bahwa SBY adalah tokoh yang mampu menjaga citra. Terkait beberapa isu sensitif, seperti pengumuman kenaikan harga BBM, tidak dilakukannya sendiri. Dia melakukannya bersama Menteri Keuangan. Namun, pengumuman penurunan harga BBM langsung dilakukan di Istana Negara dan oleh SBY. Tentang kelangkaan elpiji juga diberikan wewenang mengatasinya kepada Wapres. Sejumlah kementerian juga semakin intens me-launching program-program kesejahteraan masyarakat, seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri, yang mampu dikapitalisasi dengan baik oleh Partai Demokrat sebagai keberhasilan pemerintah. ''Program-program tersebut, operator di lapangannya orang-orang Partai Demokrat,'' tambahnya. (cak/nw)
http://jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=42488

Pizarro

Pizarro
DI abad ke-16 ada cerita tentang Tuhan yang aneh. Mungkin ia bukan yang disebut Yesus, yang digambarkan sebagai bayi dengan ibu yang lembut hati di tiap hari Natal. Tapi apa arti sebuah nama? Seperti nama Tuhan yang mana pun, pada akhirnya manusialah yang memilih bagaimana memanggil-Nya dan bagaimana Ia dihadirkan untuk memenuhi kehendak di dunia.
Itulah riwayat Francisco Pizarro di Peru. Saya akan menceritakannya dengan sedikit imajinasi.
Pada 1532, perwira Spanyol itu masuk ke wilayah Inca di Amerika Selatan itu dengan 102 orang pasukan dan 62 ekor kuda. Dengan kemauan dan keberanian yang luar biasa opsir Spanyol itu mengarungi Atlantik, dan tatkala mendarat ia temukan orang-orang kufur, najis, biadab, sesat. Sebuah alasan yang cukup bagi tiap laskar Tuhan, yang melangkah di atas jalan lurus yang ditunjukkan agama untuk menghabisi nyawa beberapa ribu orang.
Syahdan, di lapangan di pusat kota Cajamarca, telah menunggu Atahualpa, raja bangsa Inca. Ia di sana bersama ribuan hamba sahaya dan pengawal. Ada yang mengatakan, mereka sebenarnya siap berperang.
Orang-orang Spanyol berpura-pura tidak. Pertemuan dibuka oleh Frater Vicente, rohaniwan yang datang bersama para conquistador itu. Ia mengulurkan sebuah salib di tangan kanan dan sebuah buku doa di tangan kiri. Ia memperkenalkan diri sebagai, sebagaimana Pizarro, utusan Raja Spanyol yang dia sebut sebagai ”sahabat Tuhan”. Ia mengimbau orang Inca agar meninggalkan dewa-dewa mereka.
Dalam catatan yang ditemukan kemudian, disebutkanlah Atahualpa menjawab bahwa ia tak dapat mengubah imannya kepada Sang Surya yang abadi. Tapi bagi Vicente itu berarti sesat. Hanya Tuhannya yang benar dan kekal.
Maka Atahualpa pun bertanya: ”Apa gerangan kewenangan Tuan atas agama Tuan?”
”Semuanya tertulis di kitab ini,” sahut sang rohaniwan.
”Berikanlah kitab itu,” kata Atahualpa, ”agar ia bicara padaku.”
Tapi tentu saja buku itu tak bicara, meskipun dicoba didengarkan di dekat kuping. Dan tanpa beranjak dari takhta, dengan gerak yang angkuh, yang dipertuan Inca itu membuang kata-kata suci yang tercetak itu ke tanah.
Vicente berteriak: ”Ia melawan Kristen!”
Maka Pizarro dan seorang letnannya pun menjalankan apa yang sudah direncanakan. Mereka teriakkan perintah menyerang. Prajurit-prajurit Spanyol menembakkan bedil harquebusier dan dua kanon kecil mereka ke arah kerumunan orang kafir itu.
Menurut catatan orang Spanyol, orang-orang Inca yang tak pernah menghadapi senjata itu terkejut, panik, menghambur hendak lari. Tapi pasukan berkuda Pizarro menyerbu. Ribuan manusia itu berdesak-desak, dan tembok plaza itu runtuh, dan 1.500 orang mati terinjak-injak.
Atahualpa ditangkap. Beberapa bulan lamanya ia jadi sandera. Ia akhirnya menawarkan emas untuk memperoleh kebebasannya, dan Pizarro setuju. Orang Spanyol ini menerima 6.000 kilogram emas 22 karat dan 12.000 kilo perak murni. Tapi Atahualpa tetap dikurung. Pada akhirnya ia dituduh mencoba, dari tempat ia ditahan, memerintahkan agar orang Spanyol dibunuhi. Tak ayal, ia dijatuhi hukuman mati. Tapi seraya mengingat Tuhan yang diimaninya, Pizarro memberi raja Inca itu dua pilihan: ia akan dibakar hidup-hidup bila menolak Yesus, atau ia akan hanya mati dicekik bila bersedia berpindah agama.
Raja Inca yang kalah itu akhirnya tak ingin tetap jadi seorang kafir dan memilih cara pembunuhan yang kedua. Ia dicekik. Ia dikebumikan di pekuburan Kristen di Cajamarca.
Pizarro berhasil.
Tapi yang penting dalam tiap cerita penaklukan bukanlah keberhasilan. Seandainya pun Pizarro gagal, ia tetap menunjukkan bahwa Tuhan ada bersama para penakluk—sebab di sini Tuhan hadir sebagai ”Aku” yang menaklukkan.
Siapa pun nama-Nya.
Goenawan Mohamad

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2008/12/22/CTP/mbm.20081222.CTP129037.id.html