Trio Makelar di Markas Besar

*
Trio Makelar di Markas Besar

APA pun motifnya, "bom nuklir" yang kembali diledakkan Susno Duadji-kalau ternyata benar-sungguh mencoreng wajah kepolisian. Setelah membongkar "kasus Gayus", mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian itu dengan terang-benderang menyebut sejumlah nama "makelar kasus" yang beraksi bak mafioso. Yang mencengangkan, mereka sehari-hari mangkal di markas besar polisi dan punya koneksi erat dengan para pentolan di sana.

Belum ada yang membantah Susno. Apalagi, dengan keyakinan sangat tinggi, jenderal polisi bintang tiga itu mengungkapnya dalam rapat tertutup dengan para wakil rakyat di Senayan. Jenderal Susno pastilah paham betul seluk-beluk "permainan busuk" di kantornya ini. Kalau info Susno akurat, benarlah rahasia umum yang selama ini cuma jadi gunjingan: kepolisian ternyata tidak steril dari "makelar kasus" atau "calo perkara".

Sjahril Djohan, Haposan Hutagalung, Andi Kosasih, dan entah siapa lagi, baik yang berpakaian preman maupun berbaju dinas, tak boleh lagi dibiarkan berkuasa di kantor penegak hukum itu. Aksi mereka harus dihentikan. Yang mereka kerjakan sangat mencederai hukum. Aturan bisa mereka "mainkan" sekehendak hati. Perkara perdata, contohnya, berkat lobi dan sogok, bisa mereka sulap menjadi perkara pidana.

Begitu pula sebaliknya. Perkara pidana bisa mereka "mainkan" menjadi perkara perdata. Kawanan ini bisa mengatur penghentian penyidikan. Jalannya perkara bisa mereka kendalikan agar sesuai dengan arah yang mereka tentukan-tentu asal membayar. Mau segera naik pangkat? Tersedia fasilitas "jalan tol" yang mereka tawarkan dengan imbalan sejumlah uang. Bahkan mafia itu begitu digdaya memindahkan perwira polisi yang menolak "bekerja sama".

Kepolisian mesti diselamatkan. Tingkah polah mafia harus segera dihentikan. Celah yang membuat mereka beraksi harus ditutup rapat. Institusi kepolisian kudu memulainya saat ini. Pimpinan kepolisian harus tegas mengumumkan bahwa mereka sama sekali tak punya kaitan dengan siapa pun yang menjanjikan pengaturan perkara. Mantan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Makbul Padmanagara harus berani berbicara terus terang tentang tindakan Sjahril atau calo lain yang ia ketahui. Sikap Makbul yang menutup diri dan hanya merespons pertanyaan wartawan dengan pesan pendek semogalah bukan pertanda ia terlibat urusan percaloan ini.

Mata rantai makelar perkara harus diputus sedini mungkin. Kepala Polri, misalnya, perlu segera membikin surat perintah yang intinya menghapus peluang para jenderal dan petinggi polisi lainnya menjalin kontak dengan para penjual jasa itu. Kantor polisi, termasuk Markas Besar Kepolisian RI, perlu dijaga agar tak justru menjadi tempat kongko atau "ruang rapat" para makelar.

Tak ada salahnya cara Komisi Pemberantasan Korupsi ditiru. Komisi tegas mengumumkan bahwa mereka melarang pimpinan dan anggotanya main golf-permainan yang rawan main mata, sogok, dan pemberian fasilitas gratis.

Aturan tutup pintu bagi makelar kasus ini harus terpampang sejak pintu masuk kantor polisi-dari pusat sampai tingkat sektor. Pasang saja stiker besar-besar: jika membutuhkan pengayoman dan perlindungan hukum, masyarakat harus menempuh jalan semestinya. Haramkan calo, makelar, dan para "markus" atau "maksus" alias makelar kasus. Tegakkan sistem dan prosedur sejak pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan perkara secara profesional. Kalaupun ada ketidakpuasan publik ketika beperkara, bukalah pintu lebar-lebar bagi mereka untuk memberikan masukan dan menyatakan keberatan.

Pintu masuk sampai meja sekretaris pimpinan dan pejabat polisi kini sudah saatnya ditata dengan administrasi yang andal. Sediakan log-book atau buku tamu. Para tamu tanpa kecuali harus mengisi buku itu dengan identitas dan maksud kunjungannya. Semua pembicaraan telepon perlu direkam-baik telepon masuk maupun keluar. Dengan cara ini, semua serba tercatat, dan bisa ditelusuri kalau muncul peristiwa yang bersinggungan dengan para pejabat polisi di kemudian hari.

Kantor polisi harus steril dari lalu-lalang para penjaja jasa perkara itu. Tindakan ini hanya bisa dicegah dengan pengamanan sejak dini. Setiap tamu yang datang ke markas mesti jelas apa urusannya, hendak bertemu dengan siapa, dan jelas identitasnya. Kalau ada gelagat mencurigakan dari tamu-tamu tak diundang ini, petugas harus tegas mempersilakan mereka ke luar kantor.

Apa boleh buat, pengaturan ketat itu membuat polisi seakan menyerahkan sebagian kebebasannya untuk diawasi. Hanya dengan cara inilah polisi terhindar dari jangkauan makelar. Yang terpenting, inisiatif melakukan "bersih-bersih" diri mestilah berasal dari markas besar polisi sendiri.

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/04/12/OPI/mbm.20100412.OPI133260.id.html

Pasal Dua Tesaurus Bahasa Indonesia

*
12 April 2010
Pasal Dua Tesaurus Bahasa Indonesia
Remy Sylado
* Penulis dua jilid Ensiklopedia Musik dan Kamus Bahasa & Budaya Manado

Sewaktu Penerbit Mizan, Bandung, menyelenggarakan diskusi tentang bahasa prokem (slang, argot, lingo, billingsgate) di Perpustakaan Diknas, Senayan, lima tahun silam, Kepala Pusat Bahasa Dendy Sugono berkata bahwa lembaganya itu sedang mempersiapkan sebuah tesaurus bahasa Indonesia yang lengkap disertai dengan antonim, hiponim, dan meronim.

Di akhir 2009, hadirlah tesaurus Pusat Bahasa tersebut, yaitu Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia (TABI), diterbitkan oleh Mizan. Hadirnya TABI ini setelah tiga tahun terpasarnya dengan bagus Tesaurus Bahasa Indonesia (TBI) oleh Eko Endarmoko, diterbitkan oleh Gramedia.

Kebetulan awal bulan ini Mizan meminta saya menjadi pembicara kunci dalam lokakarya singkat untuk staf editornya yang diberi tema "Bahasa Baku Tidak Selalu Benar". Dan, di situ, sebelum membaca TABI, iseng tapi mustahak saya bertanya, apakah tesaurus ini masih juga mengeja lema "anjangsana" seperti yang diacu oleh TBI, sesuai dengan kerancuan yang berpangkal pada pembakuan Pusat Bahasa dalam kamusnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Saya bertanya begitu sebab Mizan berkantor di Bandung dengan editor yang sebagian besar adalah pengguna bahasa ibu Sunda. Tentu pengguna bahasa Sunda mengerti bahwa lema "anjangsana" keliru. Lema ini bukan bahasa Kawi seperti selama ini dikira orang, melainkan bahasa Sunda. Dalam bahasa Sunda, kata yang benar dan memang terpakai sehari-hari dalam percakapan lisan di antero tatar Sunda adalah "anjangsono". Dua kata yang menjadi satu istilah ini, yaitu "anjang" dan "sono", melintas ke bahasa Indonesia sejak 1960-an, masing-masing berarti:

Anjang = mengunjungi seseorang di rumahnya; diterangkan oleh Budi Rahayu Tamsyah dalam Kamus Sunda-Sunda (KSS), "nyemah, nepungan batur di imahna" (bertamu, menemui teman di rumahnya).

Sono = rindu, dalam pengertian ingin jumpa karena rasa cinta; diterangkan dalam KSS, "hayang papanggih jeung nu dipikanyaah atawa nu dipikacinta" (ingin jumpa dengan orang yang membangkitkan rasa asih atau yang membangkitkan rasa cinta).

Kekeliruan mengeja "sono" menjadi "sana" agaknya berkaitan dengan kemauan Bung Karno ketika datang ke Surakarta, dua tahun setelah pidato- Manifesto Politik yang oleh DPA diterima sebagai GBHN. Kata Bung Karno waktu itu, adalah keliru mengeja- kota ini "Solo" dan karenanya harus diubah menjadi "Sala" yang benar secara Kawi. Memang, dalam bahasa Jawa atau Kawi, ejaan "a" dilafal "o". Misalnya- "tata kra-ma" dilafal "toto kromo", "jawa" dila-fal "jowo", "kumbakarna" dilafal "kumbokarno", "harta" dilafal "harto", dan "susila" dilafal "susilo". Demikian ru-mangsanya "sono" dieja "sana".

Cerita itu sekadar ilustrasi untuk menyimak TABI dengan apresiasi semadyanya dalam perbandingannya atau mukabalahnya dengan TBI. Dasarnya, sebagaimana diarahkan oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional yang punya kerja atas TABI, tesaurus yang redaksi-nya dipimpin oleh Dendy Sugono ini konon lebih lengkap sebab disertai dengan antonim, hiponim, dan meronim tersebut. Seharusnya memang begitu, tesaurus yang baru galibnya lebih baik sebab lebih lengkap dibandingkan dengan tesaurus yang telah lebih dulu ada. Setidaknya itu harapan pada TABI.

Harapan ini bertolak dari rasa percaya pada Mizan se-bagai penerbit yang berpengalaman menerbitkan kamus paling bagus di antara kamus-kamus Indonesia-Inggris yang pernah ada: Kamus Lengkap Indonesia-Inggris karya Alan M. Stevens dan A.Ed. Schmidgall-Tellings.

Tapi bagaimana sebenarnya harapan yang dimaksud ini terhadap TABI? Naga-naganya saya bimbang harus berkata, harapan ini bagai jauh api dari panggang. Tulisan ini merupakan kritik evaluasi yang kudu terhadap TABI. Kita mulai dengan catatan kata-kata muradif dalam kumpulan huruf a.

TBI: abah-abah n (1) alat, gawai (kl) ), instrumen, perabot, perangkat, peranti, perkakas, perlengkapan, radas; (2) tali-temali (di perahu), tani (ark), temberang.

TABI: abah-abah n (1) alat, gawai (kl), instrumen, perabot, perangkat, peranti, perkakas, perlengkapan, radas; (2) tali-temali, tani, temberang.

Jelas, TABI hanya menyontek. Susunan derivasi, literal, verbal kata-kata muradif dalam lema ini tidak berubah dari TBI yang sudah lebih dulu ada. Di samping itu, cara TABI memindahkan urutan sinonim dari TBI ditandai dengan pemiskinan parafrasa. Misalnya, dalam TBI, "gawai" di-sertai anotasi ragam "kl", 'tali-temali' disertai anotasi "di perahu", dan "tani" disertai pula dengan anotasi "ark", sementara TABI yang mengambil oper karya Eko Endarmoko itu tidak mau repot menaruh anotasi-anotasi yang pen-ting tersebut.

Sekarang coba perhatikan susunan kata muradif yang ada dalam kumpulan huruf z.

TBI: zona n alam, area, daerah, kawasan, lingkungan, mandala (kl), mintakat, rayon, sektor, tempat, wilayah.

TABI: zona n alam, area, daerah, ka-wasan, lingkungan, mandala (kl), mintakat, rayon, sektor, tempat, wilayah.

Lagi terlihat betapa TABI tidak rajin mencari dan me-nemukan padan kata yang lebih banyak, supaya dengannya menjadi lebih pepak, tapi sebaliknya gandrung meniru. Bayangkan dari kumpulan huruf a sampai z masih ada hu-ruf Latin lain dengan sejumlah lema yang diambil alih TABI dari TBI.

Walau begitu, memang lema-lema dengan huruf q dan x tidak tersua dalam TBI, tapi justru dalam TABI. Dengan demikian boleh disimpulkan bahwa tidak seluruh bagian TABI dianggap celaka. Paling tidak, khusus lema yang berkosokbali dengan "bodoh", TABI kelihatan mandiri, lebih- banyak menderetkan sinonimnya dibandingkan dengan TBI. Lema yang dimaksud ini adalah "cerdas".

Di pengantar redaksi yang dipajang di jaket buku TABI ini tertera keterangan: "Jika pengguna ingin mencari kata yang bertalian dengan kata 'cerdas', carilah pada lema 'cerdas', dan pengguna akan mendapatkan sederetan satuan leksikal yang maknanya bertalian dengan kata 'cerdas', yakni arif, berbudi, berpendidikan, berpekerti, berpengetahuan, bestari, bijaksana, brilian, budiman, cekatan, cemerlang (ki), cendekia, cerdas, cerdik, cergas, encer (ki), genial, genius, gesit, giat, intelek, inteligen, lantip, pintar, ringan kepala, sempurna akal, tajam (ki), tangkas, terang akal."

Begitulah, di samping banyaknya kesamaan dengan TBI yang menimbulkan prasangka penyontekan, arkian ada juga bagian lema-lema yang dikerjakan dengan serius oleh staf redaksi TABI. Maka syabaslah itu.

Mulanya saya berharap-begitu kata saya kepada orang Mizan-bahwa TABI bisa hadir cantik seperti umpama-nya tesaurus Reader's Digest, Family Word Finder (FWF). Di situ, pada lema yang amat populer saat ini, sampai-sampai harus diurus oleh sebuah komisi khusus karena pelakunya tiada tepermanai jumlahnya, yaitu "korupsi", sinonimnya langsung dibawa ke kaidah akhlak. Sedangkan TBI dan TABI sama-sama memadan "korupsi" hanya dengan kata-kata yang berkonotasi penyakit sosial.

TBI: korupsi n kecurangan, manipulasi, (ki), penggela-p-an, penyelewengan.

TABI: korupsi n kecurangan, mani-pulasi, (ki), penggelap-an, penyeleweng-an.

Kedua-duanya, dengan ingatan sic erat in fatis TABI meniru TBI, memang tidak secara tegas menunjukkan "korup-si" itu kejahatan dan dosa, seperti yang tersua dalam FWF pada "corruption".

FWF: corruption n (1) dishonest practices, dishonesty, graft, bribery, fraud, shady dealings. (2) wickedness, depra-vity, evil ways, immorality, iniquity, sinfulness, debauchery, turpitude, vice, wrongdoing, degeneracy, decadence, looseness.

Juga, lengkapnya FWF ini, selain disertai dengan etimologi, masih diingatkan dengan contoh kata dari kalimat elok yang dikutip dari pernyataan para pesastra dan filsuf. Misalnya pada lema "corruption" ini dipilih ujaran Edmund Burke: "He that accuses all mankind of corruption ought to remember that he is sure to convict only one."

Diharapkan, pada tesaurus Pusat Bahasa yang lain bisa dicapai nilai yang sejajar dengan FWF. Syaratnya, penyusunnya haruslah orang-orang sepandai Eko Endarmoko, yang bekerja karena cinta pada ladang keilmuan bahasa, dan bukan bekerja menurut model borongan proyek kejar tayang.

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/04/12/KL/mbm.20100412.KL133226.id.html

AMPUN, POLRI!

AMPUN, POLRI!
Katamsi Ginano PENGGEMAR BUKU

Komisaris Jenderal Susno Duadji ditangkap di Bandar Udara Soe karno-Hatta menjelang terbang ke Singapura untuk general checkup, Senin, 12 April 2010. Kabar ini menyebar cepat, terutama di acara breaking news di televisi, dan menjadi isu panas baru yang menyorot institusi kepolisian.

Dari lalu lintas berita di televisi, radio, dan situs berita, tersebutlah penangkapan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI itu karena dugaan melanggar kode etik. Dia tak meminta izin saat bepergian ke luar negeri. Dengan mudah alasan ini dipatahkan para pengacara Susno: pelanggaran yang disangkakan tidak pernah terjadi karena yang bersangkutan tidak meninggalkan Indonesia. Namun tokoh kontroversial ini sudah telanjur dicokok Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) dan digelandang ke Mabes Polri, walaupun kemudian dibebaskan.

Argumen itu sungguh cerdas. Landasannya kukuh. Hukum positif di Indonesia, sebagaimana disampaikan salah seorang pengacaranya, Henry Yosodiningrat, di siaran langsung televisi berita yang saya tonton, tidak bisa menjerat "percobaan pelanggaran"--apalagi etika--sebagaimana yang disangkakan. Menurut Henry, lain soal bila Susno sudah pergi ke luar negeri tanpa izin, kemudian sekembalinya ke Indonesia ditangkap Divisi Propam.

Saya membaca dan menonton tayangan update penangkapan Susno Duadji dengan perasaan mendua. Menyesali "ketidakcerdasan dan kepanikan"Mabes Polri (sebagai institusi) yang seharusnya terlatih dan tertradisi bertindak cermat sebagai penegak hukum sekaligus kagum pada kegenialan Susno Duadji bila rencana ke luar negeri yang dia buat adalah bagian dari strategi perangnya terhadap institusi kepolisian. Melihat langkah-langkahnya, saya tak heran bila Susno khatam memahami The 33 Strategies of War dari Robert Greene (2007).

Susno tahu persis apa yang dia lakukan.
Bahkan terprediksi karena terlampau textbook sesuai dengan definisi Helmuth von Moltke (1800-1891) yang dinukil Greene bahwa,"Strategi lebih dari sekadar ilmu pengetahuan; strategi adalah penerapan pengetahuan terhadap kehidupan praktis, pengembangan pemikiran yang mampu memodifikasi ide pemandu semula menurut situasi yang berubah-ubah; strategi adalah seni bertindak di bawah tekanan kondisi-kondisi yang paling sulit."

Penangkapan yang dilakukan Divisi Propam di Bandara Soekarno-Hatta alhasil jauh dari bukti kemampuan polisi mengantisipasi potensi pelanggaran yang mungkin terjadi, melainkan keampuhan strategi dan paripurnanya pengetahuan Susno terhadap kelemahan di lingkup internal Polri.
Penyangkalan Lindu yang kini menerpa institusi Polri dengan Susno Duadji sebagai episentrumnya dimulai ketika dia dicopot sebagai Kepala Bareskim dan tiba-tiba muncul bersaksi di persidangan tindak pidana yang melibatkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar. Begitu gonjang-ganjing kehadirannya sebagai saksi mereda, dia meledakkan skandal makelar pajak Gayus Tambunan, dan yang terbaru makelar kasus dengan tokoh utama sosok yang disebutkan sebagai Mister X.

Apa reaksi Polri sebagai institusi? Ketika Susno bersaksi di sidang tindak pidana yang melibatkan Antasari, Mabes Polri menyatakan akan melakukan pemeriksaan karena pelanggaran etika dan prosedur.
Tatkala dia buka mulut tentang makelar pajak, reaksi pertama Mabes Polri adalah membantah adanya rekayasa hingga Gayus Tambunan bebas dari jerat hukum.
Yang terakhir, pernyataannya di hadapan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat tentang makelar kasus yang diduga sosok berinisial SJ direspons dengan penolakan yang tak kurang kerasnya dari Mabes Polri.

Lucunya, belum ada satu pun tindakan Susno Duadji yang memberikan ruang bagi Polri untuk menjatuhkan hukuman.
Yang terlihat, justru ada pola yang konsisten: Mabes Polri sangat defensif dengan serta-merta menolak tanpa terlebih dulu melakukan upaya penelitian dan penyelidikan.Yang menyedihkan, paling tidak dalam dua peristiwa pertama, Mabes Polri harus menjilat ludah sendiri. Untuk kesaksian di sidang tindak pidana Antasari Azhar, sampai sejauh ini tak ada sanksi atau hukuman apa pun. Di kasus Gayus Tambunan, justru terbukti "kicauan"Susno Duadji memiliki kebenaran yang sukar dibantah.

Perilaku Polri sebagai institusi itu mengingatkan saya pada apa yang disebut Michael Specter sebagai "denialism"' atau pe nyangkalan. Sejatinya pandangan Specter yang dipublikasikan dalam Deniaslism (2009) itu tidaklah bicara penyangkalan dalam konteks isu sebagaimana yang dialami Susno Duadji. Karyanya justru mengeksplorasi bagaimana manusia terus-menerus menyangkal bahwa apa yang dicapai dan dihadapi peradaban saat ini, dari aspek pencapaian teknologi (misalnya rekayasa genetika), adalah fakta-fakta yang sadar atau tidak mendapat penolakan keras.
Padahal, di sisi lain, pencapaian itu justru membantu manusia mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih baik.

Namun, sebagai istilah, penyangkalan tepat disematkan ke tubuh institusi Polri.
Fakta bahwa institusi ini karut-marut disangkal dengan segala daya-upaya, yang bukan hanya melanggar hukum, tapi juga tampak bodoh dan konyol. Penangkapan Susno Duadji dengan sangkaan melanggar etika dan prosedur internal, sebelum hal itu terbukti dilakukan, menunjukkan "denialism"yang justru mengundang cibir orang ramai.

Perilaku itu, suka atau tidak, mengabsahkan apa yang ada di benak awam bahwa sejak dulu Polri memang bukan lagi institusi yang melindungi dan mengayomi masyarakat, melainkan sarang penyamun, tiran, dan pelanggar hukum berseragam.
Anomali Akan halnya Komisaris Jenderal Susno Duadji, lepas dari apa yang dilakukannya adalah angin segar terhadap rekonstruksi ke arah Polri (dan Indonesia) yang lebih baik, sesungguhnya juga harus dicermati dengan sikap kritis. Mengapa dia baru buka mulut setelah bertahun-tahun nyaman bersarang dan bahkan mencapai posisi elite di lingkungan Polri? Mengapa dia tiba-tiba menjadi salah satu dari amat sedikit anomali di institusi ini?
Prasangka bahwa Susno Duadji berbalik melawan institusinya sebagai "balas dendam"karena sakit hati dicopot dari jabatan Kepala Bareskrim, menurut saya, bukan sekadar spekulasi warung kopi belaka.
Apalagi kemudian media massa sebagai opinion leader, yang sebelumnya ramai-ramai "mengganyang"Susno dalam isu yang populer sebagai konflik cicak versus buaya, kini berbalik memposisikan dia sebagai sosok teraniaya dan karenanya harus dilimpahi simpati dan dukungan.

Anehnya, hampir tak ada media yang berupaya melakukan check and recheck serta balancing terhadap riwayat karier Susno Duadji sehingga publik mendapat gambaran komprehensif dan utuh terhadap sepak terjangnya. Tak pelak, Susno, yang sebelumnya adalah musuh bersama, kini justru bersulih menjadi pahlawan yang merepresentasikan keingintahuan dan pendapat masyarakat terhadap Polri.

Padahal, bila disejajarkan, apa yang dilakukan Susno sebenarnya sebangun dengan penyangkalan sebagaimana reaksi Mabes Polri dalam merespons sepak terjangnya. Mabes Polri terjebak mati-matian menyangkal fakta-fakta telanjang praktek buruk dan tercela di dalam institusinya, sementara Susno terjerumus pada upaya menyangkal bahwa bertahun-tahun dia sudah menjadi bagian dan menikmati privilese dari Polri yang buruk dan tercela itu.

Yang mengkhawatirkan dan membuat miris, bukan tidak mungkin akhir kisah silang sengkarut Polri versus Susno Duadji tak jauh dari pepatah "menang jadi arang, kalah jadi abu". Mabes Polri menanggung malu karena terpaksa mengakui kebobrokan institusinya serta harus melakukan perubahan radikal dan revolusioner dengan ongkos reputasi yang mahal. Sedangkan Susno Duadji hanyalah pahlawan kesiangan yang kalap akibat kehilangan peluang mewujudkan ambisi tertinggi seorang polisi, setelah berhasil mendaki hingga menyandang pangkat bintang tiga. Bila skenario itu menjadi fakta, apalagi yang bisa kita harapkan dari Polri sebagai institusi, kecuali kutuk dan sesal.

http://epaper.korantempo.com/KT/KT/2010/04/14/ArticleHtmls/14_04_2010_011_003.shtml?Mode=1

Peta Penyelesaian Centurygate

Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat/DPR (3/3/2010) menerima kesimpulan dan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR bahwa penalangan Bank Century mengandung berbagai masalah.


Tindak lanjut di DPR hanya berupa pembentukan tim pemantau pelaksanaan rekomendasi. Sesuai janji politisi, DPR juga meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan yang menimpa nasabah PT Antaboga Delta Sekuritas dengan mengajukan kepada DPR pola penyelesaian secara menyeluruh baik dasar hukum maupun sumber pembiayaan. Rekomendasi DPR juga mendesak pemerintah (Menteri Keuangan/ Menkeu) memasukkan skema pemulihan aset ke dalam RAPBN paling lambat tahun 2011. Sebetulnya DPR (Pansus Hak Angket) hanya menindaklanjuti hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah.

Hasil audit BPK terhadap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2008 menyatakan disclaimer. Kemudian DPR periode 2004–2009 meminta BPK melakukan audit investigasi (Surat DPR,1/9/2009) dengan tujuan khusus, yaitu tentang keputusan pemerintah menalangi Bank Century dan pelaksanaan penalangannya yang menggunakan uang negara. Namun, rekomendasi DPR terkesan antiklimaks. Laporan pekerja pers tentang rekomendasi Pansus menilainya masih kabur atau tak jelas tindak lanjutnya.Hal ini karena DPR melempar penyelesaian skandal Bank Century kepada proses penegakan hukum pidana oleh kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),termasuk pembekuan aset pemilik saham Bank Century.

*** Ada beberapa kelompok masalah terkait proses penegakan hukum. Pertama, banyak perkara belum diproses di pengadilan meski Robert Tantular (pemegang saham Bank Century) sudah dipidana, berkas perkara pemegang saham lainnya (RAR dan HAW) sudah dilimpahkan ke pengadilan,dan aset mereka bertiga di luar negeri juga sudah dibekukan oleh kejaksaan. Namun, rencana pemerintah memulihkan aset negara yang terpakai dalam penalangan Bank Century, dalam kerangka APBN, masih memerlukan audit forensik. DPR meminta audit oleh akuntan publik bereputasi internasional yang bekerja di bawah pantauan tim yang dibentuk DPR.

Dalam konteks ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak ingin kehilangan momentum untuk memperbaiki keterpurukan citra karena skandal Bak Century sehingga Satgas Pemberantasan Mafia Hukum didorong berimprovisasi mengungkap segala macam perkara hukum. Satgas mengalahkan Bareskrim Polri dan KPK karena berhasil membawa kembali terduga mafia korupsi perpajakan dari Singapura. Belum jelas bagaimana posisi terduga koruptor lain. Kedua, belum tampak kejelasan proses terhadap penanggung jawab fungsi pengawasan Bank Indonesia.DPR menyatakan fungsi ini bermasalah dan menyumbang skandal Bank Century.

KPK diberitakan masih menambah informasi terkait hal itu dan sedang mempelajarinya meski sebelumnya menyatakan bahwa tindak pidana perbankan bukan menjadi kompetensinya. Ketiga, dugaan tindak pidana pada pengambilan keputusan penalangan Bank Century oleh Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) yang dilakukan oleh duet Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI Boediono. Secara umum pidato SBY (4/3/2010) membela peran Menkeu dan Wakil Presiden (Wapres) saat penalangan Bank Century.Kedudukan Menkeu Sri Mulyani tetap aman oleh sikap SBY.Menkeu (Ketua KSSK tahun 2008) hanya akan diberhentikan Presiden kalau dia ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam sanksi lima tahun penjara (UU Kementerian 2008). Mungkin sikap SBY memengaruhi sikap penegak hukum untuk tidak melakukan proses penegakan hukum terhadap kedua pejabat tinggi itu.

Belum terdengar pula laporan penyelidikan terhadap pengelola Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) meski DPR menyatakan dugaan pelanggaran kebijakan oleh LPS dalam proses penanganan Bank Century dengan memberikan pinjaman modal sementara. Namun KPK dikabarkan segera melakukan proses setelah inisiator hak angket terdengar akan menggulirkan hak DPR menyatakan pendapat.

*** Wapres Boediono (Gubernur BI 2008) berbeda dari Menkeu.Apabila Wapres ditetapkan sebagai terdakwa terkait penalangan Bank Century, Presiden tak bisa memberhentikannya karena Wapres dipilih berpasangan dengan Presiden. Pidato Wapres Boediono menyatakan tetap memegang kepercayaan Presiden dan pemilih untuk menjabat sebagai wapres meski menyadari bahwa MPR dapat memberhentikannya. Namun, jalan pemakzulan Wapres tidak terbuka. Hasil Pansus tidak menyatakan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) oleh Wapres Boediono.

Tidak ada uraian terperinci tentang tempus, locus, dan modus operandi pelanggaran hukum yang dapat dijadikan dasar DPR untuk menggunakan hak menyatakan pendapat dalam rangka pemakzulan. Bukti-bukti juga masih diperlukan untuk meyakinkan para anggota DPR, kubu oposisi maupun koalisi.Terutama bukti itu harus dapat meyakinkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan menyidangkan pendapat DPR dalam 90 hari. Apabila DPR berhasil menggunakan hak menyatakan pendapat, kedudukan pernyataan itu “sekadar” dugaan pelanggaran hukum yang akan diperiksa MK. Para hakim konstitusi akan memutus terbukti-tidaknya dugaan DPR itu.

Hanya dalam hal dugaan itu terbukti, DPR meneruskan putusan MK dimaksud kepada MPR.Dalam waktu paling lambat 30 hari MPR harus menggelar sidang dengan agenda tunggal: pemakzulan. Presiden/ Wapres yang dituduh (impeached) diberi kesempatan membela diri sebelum akhirnya dimakzulkan oleh 3/4 dari 2/3 jumlah anggota MPR yang harus hadir dalam sidang pemakzulan. Kalau bukti hanya satu, tetapi cukup menjadi alasan pemakzulan, Presiden/Wapres yang termakzulkan tidak dapat dituntut pidana. Berarti pemakzulan Wapres “sekadar”menghilangkan rintangan jabatan bagi proses penegakan hukum.

Kalau bukti dalam sidang MK memenuhi kecukupan penuntutan pidana atau penegak hukum menambahkan temuan bukti-bukti lain,kecukupan bukti itu akan mendukung proses peradilan dan penjatuhan sanksi pidana. Pemakzulan presiden/wapres dalam sistem presidensial (Pasal 7A-7B UUD 1945) memang menjadi ancaman bagi kekuasaan. Namun,penggunaan instrumen ini menghilangkan rintangan jabatan guna mewujudkan kesetaraan di muka hukum dan supremasi hukum.(*)

Mohammad Fajrul Falaakh
Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/317288/

Politik Ekstraparlementer di Thailand

Demonstrasi besar-besaran di Bangkok masih saja berlangsung. Sabtu (10/4) demonstran bentrok yang menyebabkan 20 orang tewas dan 874 lainnya luka-luka. Selain itu, empat orang tentara dan seorang juru kamera Reuters pun tewas.

Polisi dan tentara gagal mengambil alih area yang dikuasai kelompok pengunjuk rasa yang menamakan diri Kaus Merah. Berita terakhir menyatakan komisi pemilihan umum (KPU) di sana baru saja membubarkan Partai Demokrat, karena penyalahgunaan dana kampanye.Keputusan KPU itu menjadi modal berharga bagi perjuangan Kaus Merah karena pembubaran Partai Demokrat itu akan menggoyahkan legitimasi Abhisit sebagai perdana menteri.

Adu Unjuk Rasa

Diperkirakan, persaingan dan konflik politik akan lebih besar pada hari-hari mendatang. Pasalnya, Kaus Kuning, kekuatan anti- Thaksin, diperkirakan akan turun ke jalan juga mendukung Abhisit. Adu kekuatan unjuk rasa seperti ini pernah terjadi April tahun lalu yang menyebabkan Bangkok praktis lumpuh. Siklus unjuk rasa besar-besaran di ibu kota Thailand itu terjadi sejak April 2006, saat para politisi ingin menjatuhkan Thaksin.

Padahal, Thaksin saat itu adalah politisi sipil terkuat—karena berhasil menjadi perdana menteri selama jabatan pertama (2001-2005) secara mulus dan menang mutlak pada pemilu Februari 2005 untuk jadi perdana menteri lagi (2005–2009). Karena merasa kuat, Thaksin menekan kelompok separatis petani di Thailand selatan, sehingga menimbulkan persoalan pelanggaran hak asasi manusia.

Juga karena merasa kuat Thaksin lebih berani “melawan” media massa dan menyalahgunakan wewenangnya untuk mengambil keuntungan bagi perusahaannya. Akibatnya, elite politik di Bangkok berusaha menjatuhkan Thaksin. Elite militer mengambil keuntungan dari situasi itu. Sejak April 2006 demonstrasi anti-Thaksin mulai mengganggu kekuasaan Thaksin.

Demonstran menuntut Thaksin mundur. Para politisi anti-Thaksin terus menggelar demonstrasi. Militer Thailand mengudeta Thaksin pada September 2006, saat Thaksin masih berada di New York, mengikuti Sidang Majelis Umum PBB.Militer Thailand menunjuk Jendral Sonthi sebagai perdana menteri. Ketika pemilu lagi, Desember 2007, kekuatan Thaksin menang, sehingga Sonthi digantikan Samak yang pro-Thaksin.

Sejak Mei 2008, lagi-lagi demonstrasi besar-besaran anti-Thaksin menuntut Samak mundur. Samak dijatuhi hukuman karena menerima honor dari televisi dan karenanya harus mundur. Kekuatan pro-Thaksin menjadikan Somchai sebagai pengganti Samak. Tapi Somchai terus-menerus didemo, sehingga diganti Abhisit, Desember 2008. Kekuatan Kaus Merah pro- Thaksin tidak mau terima,dan mulai April 2009 Kaus Merah menggelar aksi, berusaha menjatuhkan Abhisit. Unjuk rasa yang terjadi saat ini adalah lanjutan dari rentetan upaya menjatuhkan Abhisit.

Lima Pelajaran

Banyak hal bisa kita jadikan pelajaran dari hiruk-pikuk politik di Thailand itu. Pertama, tentang campur tangan militer. Dari berita di televisi tampak yang menghadapi pengunjuk rasa Kaus Merah adalah polisi dan tentara.Mengapa tentara ikut-ikutan dalam urusan mengatasi demonstrasi? Bukankah unjuk rasa adalah urusan polisi? Ketika tentara ikut dalam hiruk-pikuk politik seperti itu, proses demokrasi dan konsolidasi demokrasi pun tidak bisa berjalan.

Apalagi kalau keterlibatan militer itu memang didasari kepentingan kelompok militer, seperti halnya pada 2006, saat militer mencuri kesempatan dengan mengudeta Thaksin. Pelajaran kedua, tentang aksi menyerang polisi. Dari berita televisi juga,tampak para demonstran Kaus Merah tidak hanya bertahan dalam menghadapi polisi dan tentara yang menghalaunya. Kaus Merah tampak secara beringas membalas dan menyerang polisi dan tentara.Akibatnya,korban tak hanya demonstran, tapi juga tentara.

Demonstran di sana sudah bertindak dengan menggunakan kekuatan fisik, sehingga adu kekuatan fisik tidak terhindarkan. Mestinya,demonstran lebih menggunakan kekuatan moral. Contohnya, people power di Filipina 25 tahun lalu, yang tidak melawan secara fisik aparat polisi dan tentara, tetapi justru menang gilanggemilang. Pelajaran ketiga, tentang aksi ekstraparlementer. Gelombang protes dan demo Kaus Merah,maupun Kaus Kuning sebelumnya, pada dasarnya adalah aksi ekstraparlementer.

Politik ekstra-parlementer itu bisa dipahami kalau muncul akibat dari tidak berfungsinya parlemen yang ada. Karenanya, politik ekstraparlementer biasanya berlangsung singkat, tak lama, untuk mengembalikan fungsi parlemen. Di Thailand, selama ini aksi ekstraparlementer sudah berlangsung empat tahun tanpa henti. Sudah empat perdana menteri (Thaksin, Sonchi,Samak,Somchai) jatuh karena dipicu politik ekstraparlementer ini.

Apakah Abhisit akan bernasib seperti empat pendahulunya itu? Politik ekstraparlementer tampaknya justru menjadi politik yang utama,sementara politik parlementer justru makin menjadi politik pinggiran. Bila demikian terus,dinamika politik di Thailand itu menjadi tidak normal atau tidak sehat karena persoalan diselesaikan bukan di gedung parlemen, tetapi di jalan-jalan dengan ekses negatif yang tidak bisa diprediksi. Pelajaran keempat, tentang pengelolaan kekuatan politik tidak mudah.

Thaksin begitu kuat karena jadi perdana menteri (2001-2005) dan menang lagi secara mutlak untuk masa jabatan kedua (2005-2009) menjadi terlalu percaya diri.Thaksin lebih berani melakukan tindakan yang dianggapnya benar (menekan keras separatis, menentang media massa). Artinya, kendati seseorang punya modal politik besar, tetap harus menggunakan untuk hal-hal yang positif dan menghindarkan diri dari urusan pelanggaran hak asasi manusia. Pelajaran kelima, tentang stabilitas politik.

Gelombang aksi ekstraparlementer itu menunjukkan stabilitas politik di Thailand belum mantap.Akibatnya, negara dan pemerintah tidak bisa melakukan fungsinya secara optimal baik ke dalam maupun ke luar.Misalnya saja KTT ASEAN di Thailand pada 2008 ditunda gara-gara pemerintah tidak bisa mengatasi keadaan. KTT ASEAN April 2009 pun ditunda lagi karena aksi Kaus Merah.Pada KTT ASEAN 2010 di Hanoi pun Abhisit tidak bisa hadir karena harus menghadapi gejolak di dalam negerinya. Padahal kita semua tahu, stabilitas merupakan syarat pembangunan suatu negarabangsa!(*)

I Basis Susilo
Dekan FISIP Unair,
Dosen Hubungan Internasional

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/317551/

Kritik dan Demokrasi

Dalam ranah demokrasi kita sering berucap bahwa kritik itu perlu dan penting. Namun dalam kenyataannya, di antara kita tidak semua siap berdemokrasi dalam pengertian menerima kritik dan melakukan introspeksi.

Dalam ceramah pidato para pejabat begitu lazim dikatakan agar selalu memberikan koreksi dan kritik.Namun,itu semua hanya terucap di mulut semata. Begitu yang bersangkutan mendapatkan kritik, maka bukan langkah konstruktif yang dilakukan; melainkan lebih banyak sikap kontraproduktif. Situasi ini akan semakin mengerdilkan para kritikus. Untuk menjadi kritikus diperlukan keberanian yang sangat tinggi, bahkan kalau perlu harus mempertaruhkan jiwa raga.

Ada tembok raksasa keangkuhan yang kita hadapi bersama, bahwa kita belum mampu menjadi bangsa dewasa yang konstruktif menghadapi kritik. Kritik adalah nyawa bagi demokrasi. Kita tidak bisa menyatakan sebagai bangsa demokratis saat menghadapi kritik, bukan pertanyaan“ apa”dan“mengapa”; melainkan“ siapa”yang dihadapi.

Tanpa kritik, dan tanpa kemauan menerima kritik, kita hanya akan menjadi bangsa yang seolah-olah berdemokrasi, tapi sesungguhnya kita enggan menerima segala konsekuensi dari berdemokrasi itu sendiri. Materi kritik seharusnya jauh lebih penting daripada siapa yang mengkritik. Itulah yang akan menumbuhkan kedewasaan untuk melakukan mawas diri dan menjadikannya sebagai momentum melakukan perubahan.

Momentum Perubahan

Kritik, sinyalemen, tudingan, atau apa pun istilahnya,selalu berawal dari ketidakpuasan terhadap sesuatu, adanya suatu hal yang ingin diungkapkan. Hal ini tidak mudah dilakukan, sebab kadang kala untuk menghadapi suatu kemapanan, atau sesuatu yang disembunyi-sembunyikan butuh suatu nyali dan keberanian. Apa yang menjadi polemik akhir-akhir ini di tubuh birokrasi Kepolisian RI, setidaknya bisa dilihat dalam konteks di atas.

Salah seorang perwira tinggi mengungkapkan adanya dugaan penyimpangan di tubuh Polri selama ini. Sebetulnya apa yang disampaikan itu bukanlah sesuatu yang sangat baru sekali dan menimbulkan kehebohan. Secara tersamar publik sudah lama mencium gelagat demikian. Menghadapi hal itu,akan lebih baik untuk melakukan introspeksi ke dalam dan menjadikan hal tersebut sebagai momentum untuk mengembalikan kepercayaan publik yang semakin lama semakin sirna.

Publik membutuhkan keyakinan yang nyata untuk menilai bahwa kepolisian sungguh-sungguh ikut memerangi korupsi,siapa pun dan apa pun jenisnya. Perang terhadap korupsi sesekali membutuhkan momentum seperti ini. Dalam konteks ini kita mungkin tidak perlu terjebak pada motif dan kepentingan apa karena hanya akan menghasilkan prasangka yang semakin kabur.

Tetapi karena materi kritik ini berasal dari tubuh kepolisian sendiri,akan sangat bermanfaat bila momentum ini digunakan untuk melakukan pembersihan unsur-unsur negatif yang masih menempel dalam birokrasi. Semua itu berangkat dari kesadaran bahwa membersihkan korupsi itu begitu sulit. Korupsi bisa terjadi pada siapa,di mana dan kapan saja. Koruptornya sendiri begitu sulit diberantas karena sering kali ia melekat dalam diri kita sendiri.

Kita menyadari bahwa menangkap koruptor seperti menangkap belut.Mereka licin dan pandai menemukan jalan untuk meloloskan diri.Untuk membuat belut tak berkutik, diperlukan perangkat dan trik khusus yang cocok untuk belut. Sebagaimana belut, mereka tahu betul hidup di habitat seperti apa. Mereka menyadari ke mana harus bersembunyi dan melarikan diri, serta bagaimana caranya. Mereka tahu betul bahwa mereka sedang hidup di kubangan lumpur.

Siasat dan strategi sudah dipersiapkan jauh sebelum para koruptor menyadari melakukan tindakannya. Menangkap belut tidak sama dengan menangkap ikan biasa. Sama-sama hidup di lumpur air, menangkap ikan lebih mudah karena mereka memiliki kulit yang kasar dan gerakan terbatas.Tahukah keahlian terbaik belut? Walaupun sudah ditangkap dalam genggaman tangan yang paling rapat sekalipun, dengan mudahnya ia meluncur lolos.

Adu siasat dan strategi selama ini yang diterapkan antara ”belut” dan para penangkapnya masih timpang. Si belut lebih lihai untuk memainkan atraksi-atraksi terbaiknya. Sementara di luar panggung, penonton gemas bukan kepalang melihat betapa banyak belut lolos.Penonton pun hampirhampir bosan melihat atraksi yang monoton.Gebrakan demi gebrakan dari para penangkap direspons dengan kecanggihan baru untuk meloloskan diri.

Memberantas Korupsi yang Mendarah Daging

Agenda pemberantasan korupsi sering dijadikan agenda sampingan. Hanya dibicarakan jika diperlukan. Padahal, dalam dasawarsa terakhir kita mengetahui dengan jelas betapa hebatnya dampak yang ditimbulkan akibat korupsi ini.Kemiskinan, pengangguran, kebodohan, kesenjangan, ketimpangan, busung lapar, konflik horizontal, dan seterusnya— untuk menyebut sebagian dampak langsung perilaku ini.

Cukup berbahaya kalau kita sudah sampai pada situasi: pemberantasan korupsi banyak dibicarakan, tapi tidak banyak dilakukan. Kata-kata korupsi dan koruptor sering disebut; tetapi kata-kata hukum,keadilan,perasaan publik, bahkan penjara jarang diucapkan. Kalaupun diucapkan hanya tampak sebagai fatamorgana.Indah di mulut belaka. Efek jera bagi para koruptor tidak akan pernah tumbuh,karena sekali sebuah cara dilihat sebagai korup,para koruptor akan melakukan cara yang lain yang substansinya korup, tapi tidak dilihat sebagai korupsi.

Intinya, akan sangat berbahaya bagi bangsa ini apabila para belut ini sudah berganti kulit dan tidak tampak sebagai belut— tetapi mereka tetap menjalankan profesinya sebagai belut. Lebih berbahaya lagi kalau para penangkap belut bersikap ”tangkap-pilih”. Bahkan kalau perlu disediakan ”karpet merah”. Inilah yang saya sebut sebagai situasi bahaya alias darurat kelas satu kalau para penangkap koruptor dan koruptornya sudah sulit dibedakan jenis kelaminnya.

Ini atraksi lain dari sebuah pertunjukan menggemaskan dan bisa jadi memaksa penonton untuk memasuki arena pertandingan. Korupsi yang sudah melembaga dan mendarah daging (institusionalized and internalized) tentu tidak bisa diberantas dengan cara “tangkap-pilih” ini. Sebagai negara hukum (rechstaat),semua koruptor wajib dikenai hukuman setimpal atas perbuatannya tidak peduli apa bulunya.

Bukankah jargon hukum adalah menciptakan keadilan tidak pandang bulu? Mau bulu kucing, bulu ayam atau bulu kambing, semua wajib tunduk di hadapan Yang Mulia bernama Keadilan. Polri memiliki tugas mulia membantu menegakkan keadilan ini dalam pengertian sesungguhnya. Begitu juga para hakim wajib memiliki komitmen bahwa memenjarakan koruptor hanya akan melukai perasaan satu orang, atau maksimal keluarga koruptor.

Tetapi membebaskan koruptor dengan dalil-dalil hukum yang dibuat- buat, akan bertentangan dengan dua hal. Pertama, pasti melukai hati nurani terdalamnya, kedua akan melukai hati ratusan juta penduduk. Sudah begitu, betapa tidak masuk akalnya keputusan para hakim yang meringankan, memberikan kesempatan bahkan membebaskan koruptor? Mengapa demi nila setitik,susu sebelanga dikorbankan?(*)

Benny Susetyo
Pemerhati Sosial,
Sekretaris Eksekutif
Komisi HAK KWI

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/317527/

Membaca (Kembali) Susno Duadji

Dramatis dan menegangkan. Demikianlah bila kita melihat seorang jenderal polisi berbintang tiga “ditangkap” oleh beberapa perwira menengah berpangkat komisaris besar (kombes), di sebuah sore di sudut Bandara Soekarno-Hatta.

Adegan ini bertambah dramatis ketika seorang jurnalis yang secara “kebetulan” mendapati momen ganjil tersebut coba dihalanghalangi oleh pihak kepolisian maupun keamanan bandara. Setelah melalui perdebatan sengit dan saling dorong,Komjen Susno Duadji akhirnya memilih surut langkah dari rencananya bepergian ke Singapura untuk melakukan medical check-up.

Mantan kepala Badan Reserse Kriminal Polri ini akhirnya “menyerah” di tangan para juniornya yang menangkapnya tanpa surat perintah penangkapan. Alasannya sungguh sangat sederhana.“Panglima tinggi nonjobini dianggap tertangkap tangan melanggar disiplin karena bepergian ke luar negeri tanpa mengantongi surat izin dari atasannya, Kapolri.”

Pelanggaran izin terakumulasi bersama sederet tuduhan pelanggaran kode etik kepolisian yang dialamatkan kepadanya. Meski pada akhirnya Susno Duadji dilepaskan menjelang tengah malam, kasus ini telanjur telah terekam dengan baik dalam ruang batin segenap rakyat Indonesia yang bisa menyaksikannya dengan mata telanjang.

Tersisa sejuta tanya mengapa seorang jenderal diperlakukan dengan cara berlebihan, sekadar untuk sebuah pelanggaran disiplin? Tidakkah ada cara-cara lain yang lebih “layak dan cerdas”untuk menegakkan kode etik tersebut tanpa harus membuat rakyat menghela nafas keprihatinan? Tidakkah pula ada skenario lain yang tengah dimainkan dalam hiruk-pikuk ini?

Sosok Kontroversial

Tampaknya sulit untuk memisahkan ditangkapnya mantan ”Truno 3” ini dari keberaniannya menjadi “whistle blower”kasus makelar kasus (markus).Kesaksiannya bahwa di Markas Besar Polri terdapat markus kelas kakap yang melibatkan petinggi Polri dalam kasus perpajakan memang berbuntut panjang. Meski risikonya tidak sederhana, karier dan nyawa sebagai taruhannya, tampaknya jenderal kelahiran Pagaralam, 1 Juli 1954, ini bergeming.

Dia bahkan berjanji akan membongkar kasus yang lebih besar di institusinya.Tentu dengan aktor yang juga lebih besar pula. Beragam spekulasi lantas mengemuka. Mulai soal sakit hati, dendam, konflik internal para bintang di Polri, hingga soal post power syndrome karena dipaksa berhenti dari posisi sebagai kepala Badan Reserse Kriminal. Etiologi mengapa Susno melakukan semua ini memang menarik dicermati. Secara pasti, hanya Tuhan dan yang bersangkutan yang tahu.

Kita, publik, paling hanya bisa melihatnya dari perilaku yang tampak (overt behavior). Untuk mengkaji motivasi dan dinamika psikologis yang melatari keberanian seorang Susno, kita perlu menelusurinya melalui profil psikologis (psychological profile), yang meliputi karakter dan kepribadian subjek.Analisis terhadap rekam jejak (track reccord), sejarah kehidupan, latar belakang keluarga, masa kecil, pemikiran, perkataan dan perbuatan juga bisa membantu menguak selubung misteri ini.

Secara fisik,apabila kita menggunakan pendekatan tipologi Kretschmer (Suryabrata, 1983) dengan mudah kita mencandra Susno Duadji sebagai individu berkonstitusi piknis,dengan sifat fisik badan agak pendek, dada membulat, perut besar,leher pendek dan kuat, banyak lemak sehingga urat dan tulang tak terlihat nyata.

Individu yang berkonstitusi piknis ini biasanya diasosiasikan denganpribadiyangbertipe cyclothym. Biasanya mereka mudah bergaul, mudah menyesuaikan diri dengan orang lain, mudah untuk turut merasa suka dan duka,dan jiwanya terbuka.Dia biasanya adalah individu yang “easy going”dan pemberani dalam setiap langkahnya.

Publik Membaca

“Jalmo tan keno kiniro.” Kearifan lokal (local wisdom) dari Tanah Jawa yang berarti bahwa manusia memang tidak pernah bisa diduga, agaknya tepat untuk mengkaji dinamika kasus Susno Duadji. Usai menjadi tokoh antagonis dalam lakon Cicak vs Buaya karena disangka melakukan rekayasa kasus Bibit-Chandra dan diduga menerima fee Rp10 miliar dari deposan kakap Bank Century,kini Susno justru mendulang simpati besar.

Keberaniannya membuka markus yang melibatkan segi tiga emas— Polri, Direktorat Pajak, dan pengadilan— membuat publik banyak berharap padanya. Sekian lama publik mengalami apa yang disebut oleh Leon Festinger (Walgito, 2010) sebagai disonansi kognitif (cognitive dissonance). Elemen kognitif yang mencakup pengetahuan, opini, kepercayaan terhadap institusi Polri,ternyata berbenturan antara idealita dengan realita.

Secara ekstrem nyanyian sumbang Susno di depan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan di Komisi III DPR memperbesar disonansi tersebut.Polri yang semestinya menjadi institusi penegak keadilan ternyata justru mengkhianati amanat rakyat yang agung itu. Ketidakpercayaan (distrust) yang diidap sekian lama oleh publik terhadap lembaga penegak hukum seakan tersuarakan oleh mantan kepala Polda Jawa Barat ini.

Sesungguhnya, apabila Polri serius hendak berbenah,pengakuan Susno ini adalah modal untuk mereduksi (mengurangi) disonansi kognitif publik tersebut.Ketika informasi yang dibawa Susno adalah serangkaian fakta, Polri hendaknya menindaklanjuti itu dengan serius dalam konteks penegakan keadilan sesuai dengan ekspektasi publik. Namun ceritanya tentu saja akan lain apabila Polri tetap “keukeuh” menutup diri dan sengaja melakukan pembiaran untuk membesarnya distrustdalam ruang batin masyarakat.

Kita tidak boleh lupa bahwa apa yang disuarakan Susno adalah apa yang selama ini menjadi “gerundelan”masyarakat. Susno kini menjadi aset publik yang kepadanya publik banyak berharap. Menilik psikologi masyarakat kita yang cenderung melankolis, simpati publik justru akan membesar terhadap sosok yang dipersepsikan “dizalimi” oleh sebuah kekuatan besar. Terlebih ketika apa yang dinyatakannya, ternyata terbukti sebagai fakta. Publik pun mencari ruangruang untuk mengekspresikan dukungan tersebut.

Selain dengan unjuk rasa, jejaring sosial di dunia maya semacam Facebook adalah pilihan ruang publik yang sangat efektif. Meski bukan parameter utama sebuah kebenaran,hendaknya kita belajar dari kekuatannya sebagai penggerak dukungan masyarakat. Usai penangkapan, dukungan terhadapnya di grup “Dukung Susno Duadji untuk Kebenaran”, misalnya, semakin melonjak dengan penambahan penggemar hingga mencapai puluhan ribu hanya dalam waktu beberapa jam.

Penangkapan Susno dengan dalih penegakan disiplin dan kode etik, menurut hemat penulis, justru akan menjadi blunder bagi institusi Polri ketika kita melihatnya dari perspektif psikologi sosial. Kredibilitas lembaga kepolisian di mata rakyat benar-benar dipertaruhkan. Perlakuan yang dianggap “berlebihan” justru menambah luka dan kekecewaan dalam ruang batin rakyat yang kadung membangun rasa tidak percaya (distrust) terhadap institusi penegak hukum bernama kepolisian.

Senyampang belum berubah menjadi amarah, sentilan mesra tanda cinta dari rakyat hendaknya dikelola secara apik dan bijaksana. Dibutuhkan kepekaan, keseriusan, dan langkah empatik-strategis untuk mengelola “Susno Duadji”, guna memperbaiki citra dan kinerja Polri dalam menegakkan hukum dan keadilan,sebagaimana titah rakyat.(*)

Achmad M Akung
Dosen Fakultas Psikologi
Universitas Diponegoro Semarang

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/317529/