MEDIA KLATEN

Tari Saman atau Saman Gayo?

2011-12-22T19:25:00.001-08:00

Tari Saman atau Saman Gayo?
Yusradi Usman al-Gayoni Pemerhati budaya

Dalam masyarakat Gayo sendiri, alih budaya lebih sering dilakukan secara lisan daripada tulisan."

SIDANG ke-6 Komite Antarpemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya Dunia Tak Benda United Nations Educational, Scientiﬁ c and Cultural Organization (UNESCO) di Nusa Dua, Bali, Kamis, 24 November 2011, akhirnya menetapkan Tari Saman sebagai warisan budaya dunia tak benda dari Indonesia.
Sebagai warga negara Indonesia, khususnya masyarakat Gayo dan Aceh, kita patut bersyukur dan berbangga hati atas penetapan tersebut. Di sisi lain, pengakuan itu menjadi tantangan awal dalam melestarikan Tari Saman. Selama ini, terdapat salah pemahaman dan salah mempraktikkan Saman yang dapat ‘mengancam’ keberadaannya. Dengan demikian, pengukuhan Tari Saman menjadi momentum yang tepat untuk meluruskan, menyosialisasikan, mempertahankan, dan melestarikan tarian ini.

Saman Gayo?
Sejak ditetapkan, istilah `Saman Gayo' semakin menguat ke permukaan publik. Dari garis sejarah, tarian ini memang berasal dari Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Hasil verifikasi UNESCO membuktikan Saman berasal dari Gayo Lues ‘Negeri Seribu Bukit’. Di Gayo Lues, Saman sudah menjadi bagian hidup. Maka itu, kemudian ada pelbagai bentuk Saman, seperti Saman Jejunten, Saman Ngerje, Saman Enjik, Saman Bepukes, Saman Festival, dan Bejamu Saman. Ada pula yang sampai ‘dipertandingkan’, yaitu Saman Serlo Sara Ingi (Saman yang dipertandingkan selama sehari semalam) dan Saman Roa Lo Roa Ingi (Saman yang dipertandingkan selama dua hari dua malam). Lebih dari itu, ini dapat ditarikan khalayak, mulai masyarakat grass root sampai pejabat (berkedudukan sosial lebih). Juga, dari anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua yang sudah renta.
Yang jadi persoalan ialah kata ‘Gayo’ setelah Saman. Apakah penambahan itu perlu? Tambahan kata Gayo melogikakan sesuatu yang ganda dan bermakna jamak. Artinya, ada bentuk Tari Saman yang lain.

Padahal, Saman cuma satu, yaitu Saman yang berasal dari Tanoh Gayo, Kabupaten Gayo Lues. Bila melihat pertalian his

tori, sosiokultural, religiositas, ekologi (ekologi bahasa), dan semiotika yang dikandunginya serta bukti indikasi geograﬁ s, Tari Tangan Seribu (sebutan dari Ibu Tien Soeharto alm) ini cukup ditulis dengan Tari Saman, tanpa melekatkan kata Gayo. Kalau ditulis Tari Saman Gayo, berarti, kita—masyarakat Indonesia—ikut membenarkan salah pemahaman tadi. Dalam arti, mengakui dan melegitimasi dua atau lebih Saman sekaligus. Blessing in disguise Memang, dalam perkembangannya di luar Gayo Lues dan daerah Gayo lainnya, seperti di Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Lokop-Serbejadi (Aceh Timur), Kalul (Aceh Tamiang), Bener Meriah, dan Lhok Gayo (Aceh Barat Daya)--khususnya di pesisir Aceh, pelbagai daerah di Indonesia, dan di belahan dunia lain--Tari Saman sering kali dilakukan perempuan, bercampur laki-laki dengan perempuan, memakai instrumen, penarinya berjumlah genap, tidak berkerawang (berpakaian adat Gayo), dan tidak berlirikkan bahasa Gayo dalam mengungkapkan lagu-lagunya.
Selain itu, gerakan-gerakannya pun jauh dari bentuk aslinya.

Tari yang sering ditampilkan itu disebut Ratoh Duek, jenis tari lainnya di Aceh.

Namun, ada ‘untung-ruginya’ dari kesalahan tersebut.

Bagaimanapun, Tari Saman dalam posisi yang dirugikan.

Sebab, yang ditarikan bukan Tari Saman, tetapi disebut Tari Saman. Lebih-lebih, saat yang menarikannya perempuan

atau bercampur laki-laki dengan perempuan, hal itu pastinya sangat bertentangan dengan nilai-nilai adat istiadat masyarakat Gayo. Juga, dengan ajaran agama Islam yang dianut secara fanatik oleh masyarakat Gayo dan Aceh. Dengan begitu, penarian seperti itu ‘haram hukumnya’. Sebaliknya, Ratoh Duek pun merasa rugi, tetapi tetap diuntungkan berupa ‘keuntungan ekonomi’. Sebenarnya di situlah akar persoalannya sehingga sampai terjadi salah pemahaman tadi.
Akan tetapi, bila dikaji lebih bijak, kondisi demikian mendatangkan blessing in disguise. Pada akhirnya, Tari Saman semakin dikenal luas dan mendunia, walaupun muncul kerancuan, kebingungan, dan ‘kesesatan’ pada saat yang bersamaan. Pada akhirnya, UNESCO pun turun langsung melakukan veriﬁ kasi ke Gayo Lues pada 2010. Alhasil, Saman ditetapkan sebagai warisan bu

daya dunia tak benda beberapa waktu yang lalu. Meluruskan Saman Pastinya, pengakuan UNESCO bukanlah tujuan dan target akhir. Sebaliknya, itu menjadi langkah awal dalam penyelamatan dan pelestarian tarian ini. Salah satunya dengan meluruskan salah pemahaman dan salah mempraktikkan itu, yaitu memberikan informasi dan menarikan Saman dengan benar dan baik. Termasuk, perdebatan perihal boleh tidaknya Saman ditarikan perempuan atau bercampur keduanya.
Sebab, hal itu berhubungan dengan kreativitas penyuka dan keberterimaan publik terhadap Tari Saman, apalagi di Jakarta dan di kota-kota besar lainnya yang merupakan kota urban. Bila dimaklumi, kalaupun diakui UNESCO sudah barang tentu itu melanggar dan ikut mengerdilkan nilainilai yang dikandungi Saman dan adat istiadat serta budaya masyarakat Gayo. Lebih dari itu, persoalan yang sensitif tersebut akan menjadi perde

batan panjang. Oleh sebab itu, perlu penyelesaian yang arif dengan tetap memperhatikan, menghormati, dan menghargai masyarakat Gayo.
Di luar itu, persoalan yang substansial terletak pada masalah minimnya dokumentasi dan publikasi Saman. Kedua persoalan tersebut tidak sebatas pada Saman, tetapi juga menyangkut Gayo secara keseluruhan. Karena itu, salah pemahaman dan salah mempraktikkan tadi bisa saja terjadi akibat kelemahan orang Gayo ‘kurang menulis’. Dalam masyarakat Gayo sendiri, alih budaya lebih sering dilakukan secara lisan daripada tulisan.

Pun demikian, sejauh ini, sudah ada beberapa buku khusus yang mengulas Saman dan ditulis putra Gayo Lues. Di samping itu, semangat dan usaha ke arah itu—dokumentasi dan publikasi—semakin tumbuh dan berkembang saat ini, khususnya pada generasi muda Gayo. Namun, upaya-upaya tersebut mesti terus digalakkan. Apalagi, ini menyangkut Tari Saman. Dengan demikian, kejadian-kejadian yang sudah dipaparkan tidak akan terjadi lagi pada masa-masa mendatang. Semoga!
http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2011/12/23/ArticleHtmls/Tari-Saman-atau-Saman-Gayo-23122011026021.shtml?Mode=1

Pricing for Profit

2011-12-22T19:23:00.000-08:00

Pricing for Profit
Friday, 23 December 2011
Kita semua menyadari bahwa penetapan harga jual produk kita sangatlah crucial oleh karena terlalu rendah mengurangi keuntungan– padahal dari harga juallah perusahaan memperolehnya– sebaliknya jika terlalu tinggi, tidak dapat bersaing dan akan kehilangan kesempatan menjual; alhasil rugi karena tidak ada penjualan sementara biaya tetap berjalan.

Penetapan harga yang tepat bukan saja akan meningkatkan penjualan akan tetapi juga meningkatkan keuntungan dengan naiknya penjualan. Dalam praktiknya, ada perusahaan yang menetapkan harga dengan berorientasi pasar untuk dapat bersaing secara efektif, dan dengan demikian akan menguasai pangsa pasar. Barulah setelahnya menaikkan harga untuk memperoleh keuntungan yang layak.Tentu dengan dukungan iklan dan promosi lainnya baik above-thelinemaupun below-the-line. Pihak produksi dituntut untuk dapat memproduksi produk terkait dengan biaya serendahrendahnya.

Kadang disadari atau tidak disadari, mutu dikorbankan, yang dapat berakibat fatal. Pada bagian lain ada perusahaan yang berorientasi semata- mata cost, dan harga ditetapkan dengan mark-up untuk mengakomodasi ke-untungan yang diinginkan. Kategori dan jenis produk yang berlainan akan memilih salah satu dari keduanya; contohnya untuk produk consumer yang mass-production sangat berorientasi kompetisi pasar, sementara produk fashion, gengsi atau produk eksklusif lebih cenderung berorientasi cost plus dengan tingkat keuntungan setinggi mungkin. Hampir tidak ada atau jarang perusahaan yang berorientasi dua-duanya, karena sulit untuk diterapkan.

Biasanya satu kali harga diset akan sulit untuk mengubahnya dalam waktu dekat karena saat peluncuran produk sangat berkaitan erat dengan kesan pertama dalam benak konsumen. Sementara,tujuan perusahaan dengan harga adalah memperoleh dua-duanya; baik unit penjualan maupun keuntungan, namun dengan penetapan harga yang salah justru bisa berakibat kehilangan dua-duanya. Michael de Kare-Silver, Penulis buku E-shock, profesor tamu di Business School Technology Department, Middlesex University,London,melakukan penggamatan lebih mendalam tentang pricingini.

Menurutnya, penetapan harga terkait dengan tujuan jangka pendek menengah atau jangka panjang. Kemudian keberanian manajemen dalam mengambil keputusan menentukan harga jual juga sangat berperan, hal-hal yang tidak bersifat rasional dan logikal, akan tetapi menggunakan gut, feeling, dan insting. Ada empat pendekatan dalam penetapan harga:

1.Lowest cost/lowest price: biaya produksi yang rendah mendorong untuk menetapkan harga jual yang murah biasanya bertujuan untuk merebut pangsa pasar dalam waktu singkat,

2. Supply and demand management: permintaan atau pemakaian yang tinggi,memberikan kesempatan untuk menetapkan harga jual yang lebih tinggi.

3. Supplier-customer balance of power: setiap pemasok diminta kontribusi untuk menekan biaya produksi sehingga memberikan keuntungan kotor yang lebih tinggi untuk dipergunakan dalam persaingan di pasar. ,

4. Open book and partnership-pricing: antara perusahaan dan para pemasok ada keterbukaan di mana kesepakatan dicapai untuk bahan baku produk tertentu pemasok menurunkan harga namun untuk bahan baku yang lain menaikkan harga sehingga secara keseluruhan mencapai tingkat keuntungan yang diharapkan.

Sedangkan faktor-faktor lain adalah juga melihat faktor eksternal di luar produk dan harga seperti halnya dukungan marketing, promosi, teknologi, inovasi, dan itu biasanya mendorong manajemen untuk menetapkan harga jual, khususnya ketika pertama kali produk diluncurkan. Selanjutnya, Michael juga berpesan, beberapa hal yang terkait dengan penetapan harga:

1.Untuk meningkatkan keuntungan, jangan langsung melakukan pemotongan biaya produksi maupun biaya operasi, tetapi periksa dulu apakah harga produk telah ditinjau dengan benar, jangan sampai peluang tidak dimanfaatkan.

2.Apakah tanggung jawab sudah seimbang antara manufacturing( produksi),marketing (pemasaran) dan sales (penjualan),

3.Periksa peluang setiap lini produk, jangan diambil rata-rata. Ada produk dengan persaingan ketat, umumnya yang sudah masuk generik, sebaliknya ada produk yang monopoli atau eksklusif. Kelengkapan data dan akurasi informasi baik yang bersifat intern maupun yang bersifat eksternal sangat menunjang penetapan harga yang benar.

Pengambilan keputusan bisa menggunakan feeling, tetapi informasi dan data tidak sesekali menggunakan feeling namun memang harus diakui bahwa tidak mudah untuk dapat menetapkan harga yang pas yang pada satu pihak diterima pasar dengan baik, tanpa perusahaan harus berkorban dalam keuntungan; yang menaikkan volume atau unit penjualan dan tidak menyebabkan penurunan. Bagaimanapun anda harus menempuh proses ini. Mudahmudahan uraian di atas tidak menambah kebingungan anda dalam menetapkan harga jual produk Anda.●

DR ELIEZER H HARDJO PHD CM
Anggota Dewan Juri Rekor Bisnis (ReBi) & Institute of Certified Professional Managers (ICPM)

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/454077/

Politik Indikator Kemiskinan

2011-09-28T18:23:00.001-07:00

Angka statistik merupakan alat modern dalam membentuk pengaruh dan legitimasi. Hal ini sudah lama disadari dan dimanfaatkan oleh para politisi, khususnya yang duduk dalam pemerintahan. Hampir semua negara modern mempunyai lembaga negara yang berfungsi melaporkan angka-angka berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi suatu negara.

Pemerintahan SBY sangat sadar dengan efek politis angka-angka, khususnya angka kemiskinan, terlihat dari terus-menerus memberikan laporan publik tahunan. Telah dilaporkan jumlah orang miskin di Indonesia terus berkurang. Angka yang dilaporkan pada tahun 2011 adalah 12, 49 persen, suatu penurunan dibanding tahun 2010, yaitu 13,33 persen.

Setiap pemerintah berkepentingan untuk tampak berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Mereka akan menggunakan metode yang paling menguntungkan sejauh yang dimungkinkan oleh sistem dan proses politik. Negara Eropa Barat dan USA yang demokrasinya jauh lebih stabil akan menghadapi tantangan yang keras dan mempermalukan secara politis jika mengambil metode yang hanya menonjolkan keberhasilan program pemerintah. Tantangan akan datang dari lembaga-lembaga kademis dan riset, yang akan diangkat oleh media massa.

Angka kemiskinan merupakan wilayah diskursus yang paling diperhatikan oleh pemerintahan sekarang, dengan menggunakan tampilan angka. Anggota masyarakat yang kompeten harus bisa memperhatikan setidaknya tiga aspek dari tampilan angka-angka ini, yaitu konsep tentang kemiskinan itu sendiri, batasan garis kemiskinan, dan metode pengumpulan data.

Pengertian pemerintah tentang kemiskinan adalah sempit sekali, lepas apapun motifnya sengaja untuk tujuan politik atau tidak. Ini setidaknya menunjukkan kemiskinan wawasan. Keberadaan kemiskinan bukan sesuatu yang berdiri sendiri, baik sebagai yang menyebabkan maupun sebagai sesuatu yang akan mempengaruhi pembangunan di bidang lain.

Sekarang ini kemiskinan diisolasi sebagai fenomena yang berdiri sendiri. Artinya, tidak dilihat karakter kemiskinan yang dipengaruhi faktor lain, seperti governansi, mutu lembaga-lembaga pembangunan, perkembangan industri, ketimpangan daerah, ketimpangan yang sudah diwarisi sejak pemerintahan Orde Baru, dan banyak hal lain. Perlakuan isolasi ini tampak dari kebijakan mengatasi kemiskinan yang ditonjolkan seperti program pemberian kredit, program PNPM, program BOS, Bantuan Langsung Tunai yang sungguh jauh dari menyentuh dari akar kemiskinan sendiri.

Dari aspek kaitan kemiskinan dengan arah pembangunan bangsa lebih terabaikan lagi. Bayangkan beban macam apa bagi mutu sumber daya manusia bagi masa depan pembangunan Indonesia. Orang miskin identik kekurangan kesehatan, pendidikan, ketrampilan, kapasitas sosial dan ekonomi, dan banyak kekurangan lain. Pembangunan yang benar adalah yang mengkaitkan pengentasan kemiskinan dengan skema pembangunan nasional secara menyeluruh.

Sebagai contoh, bagaimana mengembangkan perindustrian Indonesia yang dapat menyerap tenaga tidak trampil namun sekaligus sebagai bagian dari proses pertumbuhan industri. Beberapa negara Amerika Latin mengatasi masalah ini dengan kebijakan ekonomi makro yang mendukung industri namun mengarahkan industri untuk menjalankan skema peningkatan ketrampilan buruh. Dengan cara ini, industri juga menyiapkan tingkat teknologi industri yang lebih tinggi di masa mendatang.

Salah satu aspek penting yang harus diubah adalah juga orientasi dan mutu pendidikan anak Indonesia. Sekarang ini antara pendidikan dengan pembangunan sedikit sekali hubungannya. Membantu anak miskin melalui, misalnya program BOS (yang banyak tidak tepat sasaran itu), hanya untuk mengantar mereka sebagai penganggur setelah lulus. Pendidikan di Indonesia seharusnya sejalan dengan kerangka pembangunan daerah, bukan hampir seragam seperti sekarang ini.

Baru-baru ini majalah The Economist mengeluarkan artikel yang membahas tentang garis kemiskinan. Pemerintah menerapkan garis kemiskinan yang sedikit kurang dari 1 dollar AS sehari. Dengan batasan itu, angka tahun 2011 adalah 30 juta orang. Persoalannya, hidup macam apa dan mau kemana yang dialami 70 juta orang Indonesia lainnya yang dianggap miskin oleh batasan kemiskinan Bank Dunia: 2 dollar AS perhari. Sebagai gambaran, kurang dari setengah orang miskin di perdesaan mampu mengakses air bersih dan hanya 55 persen yang melewati SMP.

Komposit dari batasan kemiskinan tidak cukup hanya membedakan antara makanan (seperti telur, gula pasir, mie instan, tempe, daging ayam ras, dan sebagianya) dan bukan makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, dan angkutan. Komposit ini bisa memberi salah pengertian (misleading) jika tidak dilihat kerangka besarnya, seperti orientasi pendidikan yang tersedia dan ketersediaan kesempatan kerja dalam radius wilayah tertentu dengan memperhitungkan biaya transportasi.

Persoalan ketiga adalah metode pengumpulan data. Ada dua macam persoalan yang berkaitan dengan validitas pengukuran, yaitu persoalan teknis pengukuran untuk mencapai kesimpulan dan kondisi sosial-ekonomi pada saat pengumpulan data. Dari aspek yang pertama, metode pengukuran yang digunakan badan pemerintah, Badan Pusat Statistik, terdapat kelemahan dalam hal keterwakilan responden yang bisa bias secara signifikan. Namun, ada persoalan lain, yaitu waktu dan wilayah yang dipilih sebagai daerah responden.

Sudah ada tuduhan yang diangkat di publik bahwa pengumpulan data dilakukan pada saat masa panen dan di daerah-daerah yang banyak mendapat dana program perbaikan kesejahteraan dari pemerintah. Dengan cara ini, demikian tuduhannya, angka pengangguran menjadi lebih kecil dari kenyataan yang sesunggunnya. Penulis tidak mengetahui secara tepat seberapa jauh tuduhan ini mengandung kebenaran. Cara untuk mengatasi kelemahan maupun tuduhan semacam ini tidak lain adalah memperbaiki transparansi dan akuntabilitas BPS.

Meuthia Ganie-Rochman
Sosiolog dan Dosen FISIP Universitas Indonesia
http://www.metrotvnews.com/read/analisdetail/2011/09/21/202/Politik-Indikator-Kemiskinan

Status Indonesia Waspada Krisis

2011-09-28T18:21:00.000-07:00

JAKARTA – Gejolak perekonomian yang melanda Eropa dan Amerika Serikat (AS) telah berdampak terhadap pasar finansial Indonesia.

Namun, pemerintah menegaskan status Indonesia masih dalam skala waspada menghadapi ancaman krisis global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan,kondisi ekonomi Indonesia lebih baik dibandingkan saat krisis finansial melanda dunia akhir 2008. ”Sekarang waspada status kita. Dulu (2008) cepat sekali masuk ke krisis kalau dilihat dari pergerakan saham dan surat utang negara (SUN). Kalau sekarang memang ada pemegang (SUN) yang melepas, tapi tidak semua,” ujar Hatta setelah menghadiri Konferensi Kehutanan Indonesia di Jakarta kemarin.

Hatta meyakini kondisi pasar finansial Indonesia segera membaik lantaran aktivitas ekonomi nasional tidak banyak bersinggungan dengan perekonomian global, tapi lebih bertumpu pada kekuatan domestik.Indonesia juga telah memiliki protokol dalam menangani krisis seperti stabilisasi SUN oleh BUMN. ”Apabila itu (krisis) terjadi, ekspor kita akan terganggu. Namun, ekspor kita terhadap GDP (gross domestic product) rasionya terus menurun, yang artinya pasar domestik kita besar sekali.Ini yang harus kita jaga,”tandasnya.

Mantan Menteri Perhubungan ini optimistis dampak krisis terhadap perekonomian nasional temporer.Karena itu,dia meminta masyarakat untuk tidak terlalu khawatir. ”Ini kan sifatnya temporary karena kita tidak berkaitan langsung dengan global walaupun harus waspada. Tahun 2008 kita bisa mengatasi. Meski lebih buruk dari sekarang ini impact-nya, sekarang pun harus bisa kita atasi,”ujar Hatta. Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menyatakan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS belakangan ini merupakan yang terkecil dibandingkan mata uang lain di kawasan Asia.

Direktur Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI Perry Warjiyo mengatakan,mengacu pada kurs rupiah Senin (26/9), sejak awal tahun rupiah hanya terdepresiasi 0,55%.Mata uang Korea Selatan,won,mengalami depresiasi terparah,kemudian diikuti dolar Singapura dan ringgit Malaysia. ”Rupiah itu kalau dikomparasikan dari mata uang yang lain nilainya paling stabil,” ujarnya seusai diskusi Peraturan Bank Indonesia (PBI) Arus Devisa Ekspor dalam rangka 1st Anniversary MNC Business di Jakarta kemarin. Meskipun demikian, BI tidak bersedia menyebutkan ambang batas nilai tukar rupiah yang akan dijaganya.

Perry mengatakan akan melakukan intervensi baik di pasar saham maupun membeli SUN untuk menjaga stabilitas rupiah. Perry memastikan cadangandevisaIndonesiaamanuntuk tujuh bulan pembiayaan impor plus pembayaran utang luar negeri. Angka ini lebih tinggi dibanding negara-negara emergingmarket yangumumnya hanya cukup untuk lima bulan. ”Ini akan memberikan keyakinan ke pasar jumlah cadangan devisa jauh lebih cukup. Sekarang fundamental ekonomi, pertumbuhan 6,6%,inflasi 5%, kredit tumbuh 24%, cadangan devisa tujuh bulan impor, kurang kuat apa lagi ekonomi kita,”tegasnya.

Saham Menguat

Indeks harga saham gabungan (IHSG) kemarin menguat hingga mendekati 5% setelah Senin (26/9) anjlok. IHSG tercatat menguat 157,801 poin (4,76%) ke level 3.473,938. Asing membukukan pembelian bersih (foreign net buy) saham sebesar Rp42 miliar. Adapun investor lokal mendominasi dengan melakukan akumulasi beli saham hingga Rp4,05 triliun. Akumulasi terutama dilakukan terhadap saham-saham unggulan (blue chips),yang sudah murah akibat koreksi yang telah terjadi.

”Begitu global menguat, IHSG langsung menguat kencang karena secara fundamental kita memang tidak mengalami masalah. Apalagi banyak saham unggulan sudah berada di bawah nilai wajar,” ujar pengamat pasar modal, Edwin Sinaga. Dia menilai pelemahan indeks lebih disebabkan sentimen eksternal akibat memburuknya kondisi ekonomi AS dan Eropa. Sedangkan dari dalam negeri fundamental ekonomi tidak memiliki masalah. Saat koreksi sudah begitu dalam, investor, terutama lokal, mengambil posisi beli untuk mengantisipasi reboundIHSG.

Saham-saham unggulan pada perdagangan kemarin mengalami penguatan signifikan. Beberapa di antaranya saham PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) naik Rp450 (8,18%) ke posisi Rp5.950, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) naik Rp400 (7,48%) menjadi Rp5.750, dan PT Astra International Tbk (ASII) naik Rp3.550 (6,23%) menjadi Rp60.550. ”Investor lokal banyak memanfaatkan rendahnya harga-harga saham unggulan untuk menambah portofolio mereka,”kata Edwin. Kepala Riset MNC Securities, Edwin Sebayang mengatakan, rebound IHSG sudah diperkirakan.

Kenaikan indeks utama di AS dan seluruh bursa Eropa pada perdagangan sebelumnya memberikan keyakinan investor untuk mulai melakukan akumulasi saham. Kenaikan itu dipicu adanya komitmen dari para pembuat kebijakan di Eropa untuk menanggulangi krisis di kawasan tersebut. Di bagian lain, dalam pertemuan tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) yang digelar di AS, Pemerintah Indonesia berharap IMF dan Bank Dunia lebih fleksibel dalam memberikan pinjaman dana kepada negara-negara yang tengah terbelit krisis finansial.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam pidatonya mengatakan, saat ini ekonomi dunia menghadapi masalah utang luar negeri yang menumpuk, defisit fiskal yang semakin melebar dan ketidakseimbangan global. Pemerintah Indonesia menilai, pemulihan ekonomi global yang dilakukan masih cukup rentan meskipun terjadi perkembangan signifikan di negara-negara berkembang.

Dia berharap, pertemuan tahunan yang digelar bertepatan dengan keprihatinan akan kondisi ekonomi dunia dapat menghasilkan solusi untuk mencegah krisis meluas.
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/431338/

--

Menakar Kekuatan Ekonomi Indonesia

2011-09-28T18:18:00.000-07:00

PURBAYA YUDHI:

Ketidakpastian perekonomian dunia telah membuat bursa saham dunia bergejolak.Bursa saham kita pun turut terkoreksi tajam.

Apakah terpuruknya bursa saham memang menunjukkan perekonomian kita juga akan terpuruk seperti Eropa atau akan melambat dengan signifikan seperti perekonomian AS? Bagaimana peluang IHSG untuk naik lagi ke level yang lebih tinggi dari saat ini?

Ekonomi Dunia Melambat

Krisis utang di Eropa tampaknya sudah memasuki babak baru. Saat ini kekhawatiran terhadap gagal bayar (default) utang Yunani semakin nyata. Krisis utang bahkan sudah merebak ke negara-negara lain di Eropa. Surat utang Portugal, Italia, Spanyol juga sudah mengalami tekanan yang cukup signifikan, dan Eropa dipandang belum memiliki cara untuk mengendalikan krisis utang di sana. Lebih parah lagi, perekonomian di sana sudah mulai melambat.

Berdasarkan Indikator Perekonomian Dininya, perekonomian Eropa hampir pasti akan memasuki resesi dalam beberapa bulan mendatang. Sementara di AS juga perekonomiannya sedang menghadapi masalah yang cukup serius.Pertumbuhan ekonomi ASmasihrendahdancenderung melambat.Angka pengangguran di sana masih di atas 9%,dan tampak sulit untuk turun. Rasio utang AS terhadap PDB berada di kisaran 100%. Barubaru ini bank sentral AS,The Fed,menyatakan prospek perekonomian AS terancam.

Sementara pasar menilai The Fed tampak sudah kehabisan amunisi untuk memperbaiki ekonomi AS. Perkembangan ekonomi yang kurang menggembirakan tersebut telah memicu IMF untuk menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2011 dari semula 4,5% menjadi 4,0%. IMF juga memperkirakan perekonomian dunia hanya akan tumbuh 4,0% pada 2012. Perkembangan ini tentu saja membuat investor menjadi khawatir dan mengurangi investasinya di saham.Akibatnya, bursa saham dunia pun mengalami koreksi yang dalam.

IHSG pun turut terkoreksi tajam.Pada 22 September lalu IHSG bahkan terkoreksi sebesar 8,9%. Ini adalah koreksi harian yang terdalam yang pernah terjadi selama ini. Walaupun sempat rebound pada Senin 26 September lalu, IHSG kembali mengalami koreksi sebesar 3,2%. Nilai tukar rupiah juga turut terkoreksi.Dalam waktu yang tidak terlalu lama, rupiah terkoreksi dari kisaran Rp8.500 per USD menjadi sekitar Rp9.100 per USD. Padahal sebelumnya banyak analis memperkirakan rupiah akan terus menguat, bahkan hingga di bawah Rp8.000 per USD.

Fundamen Ekonomi Kuat

Hal yang harus disadari adalah saat ini keadaan ekonomi kita tidak selemah pada 1997, dan lebih kuat dari keadaan pada 2008/2009. Kondisi ekonomi yang kuat ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang cenderung semakin cepat.Pada semester pertama 2011, perekonomian Indonesia tumbuh 6,5% dan untuk 2011 diperkirakan akan tumbuh 6,4%. Ini adalah laju pertumbuhan tercepat setelah krisis 97/98.

Sementara itu, daya beli masyarakat kita pun cukup baik.Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) Danareksa Research Institute berada di sekitar level tertinggi dalam 24 bulan terakhir.Artinya,masyarakat kita masih akan berbelanja dan mendukung pertumbuhan ekonomi kita.Ingat, sekitar 55-60% dari ekonomi kita disumbang oleh belanja rumah tangga. Keadaan ini amat berbeda dengan di Eropa maupun di AS,di mana IKK-nya berada pada level yang amat rendah. Sementara itu, tekanan inflasi di dalam negeri juga sudah semakin terkendali.

Pada Agustus 2011 laju inflasi tahunan sudah turun ke 4,79%, dan inflasi diperkirakan akan bertahan di bawah 5% hingga akhir tahun.Artinya, daya beli masyarakat kita akan tetap terpelihara. Inflasi yang rendah juga memberi ruang kepada Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga acuannya pada level yang rendah. Suku bunga yang rendah memberikan ruang kepada perekonomian kita untuk tumbuh lebih cepat. Indikator pendeteksian dini yang dimiliki Danareksa Research Institute juga menunjukkan perekonomian kita masih terus berekspansi.

Bahkan belum terlihat indikasi perlambatan hingga pertengahan tahun depan.Dengan kata lain, terdapat peluang yang amat besar perekonomian kita masih akan terus tumbuh dengan cukup baik hingga 2012. Memang, kalau ekonomi global memasuki masa resesi, kita pasti terkena dampak negatifnya. Akan tetapi,rasio ekspor terhadap PDB kita pada 2011 ini sudah turun menjadi sekitar 26,4%,dari sekitar 29% pada 2008. Artinya, ketergantungan perekonomian Indonesia terhadap perekonomian global lebih kecil dari sebelumnya.

Dengan keadaan yang demikian, dampak dari resesi perekonomian global terhadap kita akan lebih kecil dibandingkan dengan pada 2009. Indonesia berpeluang untuk tumbuh lebih cepat dari pertumbuhan pada 2009, di mana perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 4,6%. Sebagai catatan, IMF juga menurunkan prediksi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2012 menjadi 6,3%. Di tengah perlambatan ekonomi global yang masif,angka pertumbuhan tersebut tidaklah terlalu buruk.

Dengan latar belakang yang demikian,koreksi yang terjadi di bursa saham kita beberapa hari yang lalu rasanya terlalu dalam dibandingkan dengan keadaan fundamental perekonomian yang kita miliki. Biasanya pergerakan bursa saham suatu negara merefleksikan kondisi ekonomi negara tersebut. Bursa saham yang terlalu rendah dibandingkan dengan keadaan fundamental perekonomiannya akan segera menguat.Reboundyang terjadi pada perdagangan hari Selasa adalah hal yang wajar.

Ke depan,peluang bagi IHSG naik secara signifikan ke level yang jauh lebih tinggi lagi, terbuka amat lebar.●

PURBAYA YUDHI SADEWA
Chief Economist Danareksa Research Institute

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/431242/

Pimpin (Berantas) Korupsi

2011-09-28T18:17:00.001-07:00

MOHAMMAD NASIH:

Janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memimpin sendiri pemberantasan korupsi sampai saat ini masih sebatas janji.

Secara faktual belum ada realisasi konkret dari janji yang sempat melahirkan harapan besar yang kemudian ia mendapatkan dukungan besar dalam Pilpres 2009 dan menang hanya dalam satu putaran. Saat ini tindakan korupsi bahkan kian menjadijadi dan menjalar ke segala lini. Bisa dikatakan bahwa keinginan Presiden SBY untuk memberantas korupsi hanya kuat dalam iklan layanan masyarakat di layar kaca, tetapi lemah dalam tindakan di dunia nyata.

Janji untuk memimpin sendiri pemberantasan korupsi tak lebih dari sekadar retorika yang disampaikan dengan sangat apik untuk kampanye pemilu untuk memperebutkan kembali jabatan sebagai presiden RI periode kedua dengan memanfaatkan kekuatan hyper reality of media. Lebih ironis lagi,kemudian terbongkar praktik-praktik korupsi yang justru terjadi dalam lingkaran terdekat SBY. Skandal yang menyeret mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin— dan dalam perkembangan selanjutnya juga nama-nama lain dari partai penguasa itu—merupakan bukti yang paling nyata mengenai keterlibatan orangorang yang berada dalam lingkaran SBY.

Itu semakin menunjukkan bahwa janji pemberantasan korupsi sesungguhnya hanyalah retorika. Yang terjadi, praktik korupsi justru terjadi secara sangat sistematik karena ditopang oleh mereka yang memiliki— akses kepada—kekuasaan besar. Pemberantasan korupsi memang tak cukup hanya dengan menggunakan retorika. Seorang pemimpin pemerintahan yang ingin melakukan pemberantasan korupsi setidaknya harus melakukan dua hal. Pertama, keteladanan.Keteladanan ini sangat diperlukan terutama dalam masyarakat yang memiliki budaya feodal.

Sebagaimana ditulis oleh Mochtar Lubis, salah satu ciri manusia Indonesia adalah feodal (2001). Dalam masyarakat feodal, baik buruk masyarakat dapat sangat ditentukan oleh orang yang menjadi pemimpin. Dalam konteks ini,jika pemimpin menunjukkan keteladanan yang baik, mereka yang dipimpin akan meniru kebaikan yang ditunjukkan pemimpin tersebut. Demikian juga sebaliknya. Dalam hal untuk menekan tindakan korupsi yang penyebabnya— menurut Ibnu Khaldun— adalah sikap hidup bermewah- mewah, seorang pemimpin harus mampu menunjukkan sikap dan perilaku hidup yang tidak bermewahmewah.

Ia harus mem-praktikkan sikap hidup asketik dengan tidak menjadikan kekuasaan yang ada padanya untuk memperkaya diri. Kedua, ketegasan. Seorang pemimpin harus memiliki keberanian menegakkan aturan main dan tidak boleh lari dari tanggung jawab. Jika dalam kampanye menjelang Pemilu 2009 SBY mengatakan akan memimpin sendiri pemberantasan korupsi, tentu saja seharusnya dia telah memiliki imajinasi tentang bagaimana kekuasaan yang akan diraihnya kembali memiliki jangkauan untuk menundukkan para koruptor.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Presiden tidak bisa mengatakan tidak akan melakukan intervensi karena Jaksa Agung dan Kapolri diangkat oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan.Seharusnya, dalam konteks pemberantasan korupsi yang bisa ditangani kejaksaan dan kepolisian, Presiden memberikan target yang jelas dengan konsekuensi yang tegas. Presiden bisa saja melakukan kontrak kinerja dengan orang yang akan diangkat sebagai Kapolri dan Jaksa Agung untuk menyelesaikan target tertentu dan jika tidak mampu menyelesaikannya dalam jangka waktu tertentu, akan dibebaskan dari tugas yang tidak dapat diembannya tersebut.

Dari sinilah ketegasan seorang presiden dapat diukur. Seorang pemimpin yang tidak berani dan tegas dalam melakukan pemberantasan korupsi padahal dia sesungguhnya memiliki jangkauan untuk itu justru dapat melahirkan praduga bahwa sesungguhnya dia secara langsung maupun tidak langsung memiliki keterlibatan dengan praktik korupsi yang telah terjadi. Keterlibatan itulah yang membuatnya tersandera, sehingga menjadi tak berdaya di tengah gurita korupsi yang sedang terjadi.

Dugaan tersebut bahkan bisa menjadi lebih menguat karena para aktor korupsi ternyata terus-menerus mendapatkan remisi dan pada praktiknya tidak sedikit dari mereka yang bisa bebas di luar penjara dalam masa hukuman. Logikanya tentu kemudian menjadi sangat sederhana. Jika seorang pemimpin dengan kekuasaan besar yang ada di tangannya tidak berani memimpin tindakan pemberantasan korupsi, justru sesungguhnya dia sedang memimpin tindakan korupsi untuk mempertahankan kekuasaan dalam periode politik berikutnya atau setidaknya untuk memperkaya diri.

Kebenaran logis ini sangat mudah bisa dimengerti walaupun dalam kehidupan seharihari kebenaran materiilnya tidak pernah mendapatkan bukti––meskipun sekadar bukti awal.Dengan kekuasaan yang besar, bukti kebenaran materiil dapat dengan mudah direkayasa sehingga sulit untuk menemukannya. Kondisi ini akan membuat tindakan korupsi menjadi semakin sulit untuk diberantas. Para pelaku korupsi bukan saja tidak mendapatkan hukuman berat, melainkan juga mendapatkan pengurangan masa hukuman yang sudah tak setimpal itu.Ini menyebabkan para penjahat lain yang memiliki akses kekuasaan melakukan hal yang sama.

Mereka telah berkalkulasi bahwa jika mereka melakukan kejahatan yang sama, mereka tidak akan mendapatkan hukuman yang berat. Mereka masih akan kaya raya setelah menjalani hukuman penjara. Bahkan lebih kaya dibanding jika harus bekerja ekstrakeras dalam jangka waktu yang lama. Apalagi jika penghapusan remisi kepada para koruptor juga berhenti hanya wacana. Wallahu a’lam bi alshawab. ●

DR MOHAMMAD NASIH
Pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ, Pengurus Dewan Pakar ICMI Pusat
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/431239/

Mengenali Potensi Konflik

2011-09-28T18:08:00.000-07:00

IVAN A HADAR:

Sewaktu Ambon rusuh, saya mendapat kiriman SMS yang berasal dari mantan Wali Kota Ambon. Isinya kurang lebih sebagai berikut: “...terjadi pembakaran rumah di dua lokasi perbatasan..., tidak ada gerakan massa di kedua lokasi tersebut, padahal di situ ada pos aparat keamanan yang berjaga-jaga.

Perkembangan ini sama dengan kondisi Ambon pada 1999-2000.Ini adalah cara memancing emosi masyarakat. Ternyata, provokator masih bergerak bebas....” Bila kondisi yang digambarkan benar, ada persoalan dengan aparat keamanan.Karena itu, selain menuntut tanggung jawab Kapolda dan Pangdam, banyak yang berharap agar warga Ambon tidak terprovokasi, mengingat dahsyatnya dampak konflik pada 1999- 2000 yang meluluhlantakkan hampir semua aspek kehidupan bersama.

Mencermati kondisi kejiwaan masyarakat Indonesia, halhal sepele bisa menjadi pemicu konflik yang melebar.Perilaku korup elite politik di pusat dan daerah ikut menambah beban kehidupan masyarakat akibat memburuknya kondisi sosial ekonomi. Solidaritas yang memperkuat toleransi anak bangsa dirusak oleh perilaku tak terpuji para penguasa yang seharusnya menjadi panutan. Meski mungkin banyak yang pesimistis, perbaikan dari semua itu harus berangkat dari pendidikan.

Kurikulum agar anak didik lebih bertambah toleransinya perlu menjadi “pendobrak”untuk membuka wacana tentang perlunya revisi “menu kurikulum”di TanahAir. Selain memberikan penekanan pada penguatan daya nalar dan analisis, pengubahan kurikulum idealnya mempromosikan toleransi, demokrasi, dan penghargaan terhadap HAM.

Membentuk Kultur

Secara umum pendidikan disepakati sebagai sebentuk persiapan kehidupan. Salah satu unsur utamanya adalah bildung. Kata dalam bahasa Jerman ini mempunyai arti yang luas,salah satunya: membentuk. Lewat bildung generasi baru sebuah masyarakat dimampukan mengantisipasi berbagai persoalan, termasuk kebijakan masa depan suatu bangsa. Tugas terpenting dalam menata masa depan adalah pengembangan sebuah culture of peace. Saat ini tiga ancaman utama bagi perdamaian adalah ancaman kehancuran akibat senjata nuklir,kerusakan lingkungan, dan kemiskinan.

Semua ancaman tadi disebabkan oleh ulah manusia dan merupakan dampak langsung dari tatanan ekonomi-politik yang tidak adil dan bernuansa kekerasan. Peneliti perdamaian AS, Betty Reardon, menegaskan bahwa ”Sebuah budaya perdamaian akan dicapai bila umat manusia memahami permasalahan global serta memiliki kemampuan menyelesaikan konflik secara konstruktif; juga bila standar HAM internasional telah dinikmati secara luas dan persamaan gender,pluralisme budaya, serta keterbatasan alam dihormati.Semua proses ini tidak mungkin tercapai tanpa perencanaan jangka panjang dan sistematis dalam pendidikan untuk perdamaian.”

Mengentaskan Kekerasan

Seperti tersirat dalam pemaparan di atas, perdamaian bukan sekadar tiadanya perang. Bagi Johan Galtung, perdamaian adalah tiadanya kekerasan struktural, kultural, dan personal. Dengan demikian, pedagogik perdamaian juga merupakan kumpulan formula yang mencakup beberapa bidang berikut. Pertama, wacana kritis tentang militerisme, persenjataan, dan perang.Pendidikan perdamaian sebaiknya lebih fokus pada fenomena perang sebagai historical institution.

Hanya dengan begitu, penyebab perang bisa dianalisis secara tuntas. Kedua, pendidikan global, yang mengungkapkan bahwa manusia dan masyarakat di seluruh dunia semakin tergantung satu dengan lainnya. Perdamaian sejati tidak akan terwujud dengan mengesampingkan sebagian dunia dan kelompok minoritas. Ketiga, pendidikan HAM, mulai dari Deklarasi HAM PBB (1948) hingga dokumen terbaru tentang hak ekonomi, budaya, dan sosial. Semua itu adalah kriteria untuk menilai pemerintah dan kebijakannya.

Keempat, pendidikan antirasisme dan inter-cultural learning.Selain kritik terhadap rasisme sebagai alat kekuasaan dengan prinsip devide et impera, inter-cultural learning memberi penekanan bahwa pengalaman yang membentuk pandangan hidup dan sistem nilai kita sebenarnya dipengaruhi oleh kebudayaan.Persinggungan budaya akan menolong kita untuk merelatifkan sudut pandang sehingga menjadi toleran terhadap yang lain. Kelima, pendidikan peace with the nature. Sebenarnya perang dan persenjataan bukan hanya faktor terburuk perusakan lingkungan.

Lebih dari itu, lewat kekerasan peperangan, sebuah tatanan dipertahankan di mana sekelompok kecil bangsa kaya–di atas penderitaan mayoritas rakyat dunia yang miskin– mengeruk sumber daya alam dan dengan demikian juga membahayakan masa depan umat manusia.Artinya,yang harus dicanangkan adalah perubahan radikal basis kehidupan manusia, yaitu moda produksi serta perilaku konsumtif dan sistem nilai yang dianut. Sulit memang terutama bagi orang dan bangsa kaya.Namun, tanpa peace with the nature, tiada pula bisa dicapai perdamaian (secara) sosial.

Terakhir, pendidikan penanganan konflik. Diyakini luas bahwa penanganan konflik yang damai dan kreatif dapat dipelajari. Program-program seperti social learning, mediasi, dan komunikasi nonkekerasan mampu mentransfer pengalaman penting serta meningkatkan kapasitas untuk itu.Namun,penanganan konflik yang konstruktif tidak terbatas pada private sphere. Moda konflik bernuansa kekerasan juga dijumpai dalam relasi antarmanusia dan dalam politik.Artinya, setiap kesempatan social learning juga memiliki komponen politik. Pendidikan perdamaian, sekaligus adalah social learning dan political education.

Tanpa pengetahuan dan kesadaran untuk mengkritisi penyebab politis dari ketidakdamaian dan kekerasan, semua social engagement tidaklah tuntas. Dengan demikian, pendidikan perdamaian bukan sekadar untuk memotivasi generasi muda mendukung perdamaian dan nonkekerasan, melainkan juga mengembangkan persyaratan pribadi dan intelektual agar mampu secara sistematis bekerja demi pencapaiannya.●

DR IVAN A HADAR
Direktur Indonesian Institute for Democracy Education (IDe), Anggota Forum Kawasan Timur Indonesia (KTI)
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/431241/

Reshuffle Menteri-Menteri "Asing" di Kabinet Indonesia Bersatu II

2011-09-28T18:07:00.000-07:00

Terkait dugaan korupsi, perselingkuhan, kinerja yang tidak memuaskan, dan ada yang sakit, di jajaran menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, memunculkan wacana dan keseriusan akan reshuffle. Reshuffle yang dilakukan tentu sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kinerja pemerintahan SBY.

Me-reshuffle para menteri yang melakukan tindakan yang melanggar hukum dan tidak bisa bekerja, karena sakit atau tidak profesional, merupakan sebuah tindakan yang tepat. Dengan mengganti mereka seolah-olah pemerintah ini mendapat energi yang baru. Namun ada lagi menteri yang harus di-reshuffle, yakni menteri kepanjangan tangan kepentingan asing di Indonesia. Menteri-menteri itu pantas di-reshuffle sebab juga sama-sama merugikan kepentingan pemerintah dan rakyat Indonesia.

Meski pendiri Wikileaks, Julian Assange, telah diburu dan ditahan oleh interpol, namun bocoran-bocoran berita Wikileaks tetap terus mengalir. Berita terakhir yang kita dengar, ada sekitar 1.860 dokumen kawat diplomatik yang bocor ke publik, diantaranya tentang sikap dan arah kebijakan para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu.

Seperti biasanya bocoran dari Wikileaks itu sesuatu yang tidak mengenakan serta membuka aib orang. Bila bocoran sebelumnya, menyebut Ibu Negara Ani Yudhoyono turut menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri. Bahkan, Ibu Negara disebut broker dan melakukan bisnis dengan sejumlah pengusaha Indonesia. Bocoran yang muncul sekarang adalah banyaknya menteri yang pro terhadap kepentingan Amerika Serikat. Menteri-menteri yang pro Amerika Serikat itu seperti Hatta Rajasa, Endang Rahayu Sedyaningsih, Sri Mulyani, Mari Elka Pangestu, Marty Muliana Natalegawa, Djoko Suyanto, dan MS Hidayat.

Dengan bocoran tersebut maka membuka mata kita bahwa selama ini arah dan kebijakan pembangunan kita disetir oleh Amerika Serikat. Tentu hal ini merugikan kita karena kita tidak bebas menentukan arah pembangunan. Toh kalau pembangunan itu sukses, keuntungannya bukan untuk rakyat namun untuk Amerika Serikat.

Mengapa menteri-menteri itu mau menjadi boneka Amerika Serikat? Ini disebabkan karena ketidakmandirian ekonomi Indonesia sehingga semuanya tergantung kepada Amerika Serikat atau negara asing lainnya. Dominasi Amerika Serikat selama beberapa dekade membuat banyak negara, termasuk Indonesia, secara tidak sadar terperangkap dan tersedot menjadi bagian dari kepentingan ekonomi Amerika Serikat dengan posisi sebagai pasar. Banyaknya bantuan Amerika Serikat kepada Indonesia, dari berbagai hal, membuat kita merasa tidak enak bila tidak menuruti kata-kata kepentingan Amerika Serikat.

Ketika tidak ada keseimbangan kekuatan dunia, maka hegemoni kepentingan Amerika Serikat menjadi-jadi sehingga tidak hanya menteri saja yang bisa disetir namun presidennya pun bisa diatur dan disetir. Banyak negara-negara di dunia, khususnya di Timur Tengah, Amerika Serikat dengan kesewenang-wenangnya mengatur negara lain.

Meski dikatakan dominasi Amerika Serikat akan berakhir dan kemungkinan Indonesia tidak tergantung lagi, itu suatu hal yang tidak tepat. Sebab posisi itu akan diganti oleh negara lain. Dan peluang itu ada pada China. Buktinya Indonesia tidak bisa berbuat banyak ketika dipaksa membeli pesawat MA-60 buatan Xi'an Aircraft Industry China. Lagi-lagi pembelian pesawat itu juga terkait dengan menteri yang mempunyai hubungan khusus dengan China. Disebut Indonesia membeli 15 pesawat dengan nilai USD161 juta. Pembelian ini hasil pinjaman dari Bank Of China. Pesawat berkapasitas 56 penumpang ini dihargai sekira USD11 juta per unit.

Untuk menghadapi agar pemerintahan kita tidak dikendalikan atau menjadi negara boneka dari Amerika Serikat dan negara asing lainnya, maka kiat yang ditempuh adalah menumbuhkan sikap berani mengatakan tidak bagi kepentingan asing yang tidak sesuai dengan arah pembangunan. Salah satu bocoran dari Wikileaks itu adalah Amerika Serikat tidak suka dengan Menteri Pertanian dalam Kabinet Indonesia I, Anton Apriyantono. Anton Apriyantono tidak disukai oleh negeri Paman Sam itu karena berani berkata tidak terhadap kepentingan Amerika Serikat di Indonesia yang merugikan dunia pertanian. Sikap demikianlah yang seharusnya layak untuk dilakukan.

Selain berani bersikap tegas perlunya membangun kemandirian bangsa dari segala hal. Potensi itu ada, namun karena sudah masuk perangkap negara lain, mau enaknya saja, dan ketergantungan kepada negara lain memberikan keuntungan bagi oknum-oknum tertentu, maka potensi itu menjadi hilang.

Sebagai negara yang besar dan kaya dengan berbagai sumber alam sebenarnya Indonesia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, namun karena faktor seperti diungkapkan di atas, yakni sudah masuk perangkap negara lain, mau enaknya saja, dan ketergantungan kepada negara lain memberikan keuntungan bagi oknum-oknum tertentu, maka semua yang ada menjadi percuma.

Sangat naif kalau dikatakan Indonesia tidak bisa berdiri di kaki sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kita lihat Cuba dan Korea Utara saja, meski dengan keterbatasannya mereka mampu menjadi negara yang mandiri dan lepas dari oknum-oknum asing di negaranya. Cuba yang sejak tahun 1960-an diembargo Amerika Serikat namun Presiden Cuba Fidel Castro tetap mampu membangun negaranya. Di tengah embargo itu, Cuba mampu membuat rakyatnya sehat. Buktinya dari data Unicef tahun 2008, Cuba berhasil menurunkan angka kematian bayi (setiap 1000 kelahiran) dari 37 pada tahun 1960 menjadi 4,7 pada tahun 2008. Bandingkan angka ini dengan Kanada (5), AS (6), México (29), Argentina (14), Haiti (60), Brasil (19), Colombia (17). Demikian pula Korea Utara, dengan ideologi juche atau berdiri di kaki sendiri mampu menjadi sebuah negara yang mempunyai kekuatan militer yang tangguh.

Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan jumlah kekayaan alam yang melimpah sebenarnya faktor itu bisa digunakan untuk bargaining dengan pihak-pihak asing. Iran misalnya, dengan minyak yang dimilikinya bisa mendikte negara-negara lain. Melimpahnya para tenaga kerja dari Indonesia ke Malaysia, dan negara-negara Arab, faktor ini bisa digunakan untuk tawar menawar. Buktinya Malaysia dan negara-negara Arab sempat kelimpungan ketika pengiriman jasa tenaga kerja hendak dihentikan. Hal-hal demikianlah yang seharusnya dikedepankan oleh Indonesia daripada sekadar menuruti apa maunya kepentingan asing yang tidak memberi banyak manfaat bagi rakyat Indonesia.

Ardi Winangun
Pengurus Presidium Masika ICMI
dan Siswa Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa-Megawati Institute
http://suar.okezone.com/read/2011/09/28/58/507935/reshuffle-menteri-menteri-asing-di-kabinet-indonesia-bersatu-ii

Tangkap Aktor Intelektual Bom Bunuh Diri di Solo

2011-09-28T18:04:00.000-07:00

Din Syamsuddin:

RMOL. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mengecam aksi bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS), Kepunton, Solo, Jawa Tengah, Minggu (25/9).

“Aksi pengeboman itu sebagai tindakan tidak berprikemanusiaan dan dilakukan orang tak ber-Tuhan. Aksi seperti ini tidak dapat dibenarkan,” tegas Din Syamsuddin.

Berikut kutipan selengkapnya:

Tanggapan Anda terhadap teror di Solo?

Tentu kita sangat prihatin dan mengecam keras aksi peledakan bom apalagi dilakukan di tempat ibadah dan melukai umat yang sedang menunaikan ibadah. Aksi seperti itu tidak dapat dibenarkan dan hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertuhan dan berperikemanusiaan.

Ada tujuan lain dari aksi itu?

Saya menduga aksi itu bertujuan mengadu domba antar umat beragama dan memalingkan perhatian masyarakat dari kerukunan yang sudah dipupuk di Indonesia.

Kenapa bom terus terjadi di negeri ini?

Operasi intelijen dan upaya penangkalan atau pencegahan terorisme oleh aparat keamanan masih lemah. Jika saja intelijen mampu bekerja baik, maka peristiwa bom Solo tersebut bisa diantisipasi.

Saya berharap Polri segera menyelidik dan menemukan pelaku serta aktor intelektual di belakangnya bom bunuh diri itu. Tangkap segera dalang utamanya.

Apa yang harus dilakukan masyarakat Indonesia pasca bom ini?

Saya mengimbau seluruh umat beragama agar dapat menahan diri dan tidak terpancing oleh pihak-pihak yang ingin mengail di air keruh, dan ingin mengadu domba antar umat beragama.

O ya, Jumat (23/9) Anda menemui Antasari Azhar di Lapas Tangerang, bisa disebutkan apa alasannya?

Sebenarnya sudah cukup lama saya ingin menjenguk Pak Antasari.

Tapi baru bisa Jumat (23/9) lalu. Ada dua alasannya. Pertama, saya ingin bersilaturahim dengan beliau, karena saya kenal beliau dari dulu.

Kedua, saya bersimpati dan prihatin dengan kasus yang dihadapi Pak Antasari. Saya ingin memberikan dorongan moril kepada beliau.

Apa saja yang dibicarakan?

Obrolan kami penuh dengan silaturahim saja. Kami berbincang-bincang dan makan nasi bungkus bersama, nasi yang saya bawa dari restoran garuda dan beliau sangat suka. Pak Antasari mengawali pembicaraan bahwa beliau adalah orang Muhammadiyah. Saat itu anak perempuan Pak Antasari memberikan buku tentang pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan, dan membawakan VCD sang pencerah.

Pembicaraan mengenai kasus Antasari?

Saya ingin mengkonfirmasi kepada Pak Antasari, apakah dugaan saya selama ini benar, bahwa kasusnya bukan murni masalah hukum tapi kental nuansa politik. Intinya, dari pembicaraan saya dan Pak Antasari, saya dapat simpulkan apa yang selama ini menjadi dugaan saya adalah benar. Apalagi setelah saya menyaksikan sidang PK Antasari yang mengajukan tiga saksi ahli dan bukti-bukti baru.

Apa yang disampaikan Antasari?

Dari jawaban dan perumpamaan yang beliau sampaikan, saya dapat disimpulkan, ada sikap Pak Antasari yang mungkin saja menggangu dan membuat pihak lain tidak nyaman. Saya menilai Pak Antasari terjebak cinta segitiga, dan beberapa persoalan yang semuanya masih misterius.

Siapa pihak yang tidak nyaman?

Pak Antasari tidak menyebut nama dan institusi. Beliau menyebutkan perumpamaan-perumpamaan bahwa mungkin saja ada pihak yang merasa terhalangi. Sebab, mempersoalkan IT KPU. [rm]
http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=40712

Uang Rokok

2011-09-28T18:03:00.000-07:00

Uang rokok itu ‘recehan’.Dan sekadar tanda terima kasih yang tulus antara dua pihak yang saling menghargai.Uang yang diterima pejabat itu lain. Itu tanda keserakahan,dari jiwa-jiwa yang rusak,dan mentalitas yang terjajah.

“Mas, kami berterima kasih atas bantuan Anda. Maka, terimalah ini sekadar tanda terima kasih itu.” “Lho, apa ini? Tidak usah. Saya tak mengharapkan ini.” “Jangan ditolak Mas. Ini sekadar uang rokok.Dan jumlahnya tak seberapa.” “Bukan soal jumlah. Seberapa pun jumlahnya, saya tak mengharapkannya.” Orang pertama menyodorkan amplop, terkadang tanpa amplop, dan orang kedua menepisnya.

Ada ketulusan yang memancar di masing-masing pihak. Orang pertama tulus menyampaikan tanda ucapan terima kasihnya tadi. Orang kedua pun tulus menolaknya, bukan demi penolakan itu sendiri, melainkan demi persahabatan yang juga tulus. Apa yang terjadi kemudian, siapa yang “kalah”, siapa yang “menang”, tergantung pada siapa yang lebih kuat memaksakan niat baiknya. Jika pihak pertama memaksa,dan dengan nekat memasukkannya ke dalam kantong pihak kedua,orang pertama menang. Sebaliknya, bila kelihatan ragu-ragu,dan tak sungguh-sungguh memaksa, pihak ke-dua yang akan menang.

Lebih-lebih bila pihak kedua mengeluarkan uang itu dari kantongnya dan memasukkannya ke dalam kantong pihak pertama,jelas pihak kedua yang menang. Ini bentuk “pameran” kebaikan hati atau “pameran”ketulusan di dalam masyarakat. Di banyak tempat,pada banyak orang, hal ini masih sering terjadi. Di desa,di kota,di kalangan petani, buruh tani atau pedagang, dan pegawai, tak ada bedanya sama sekali. Orang pertama merasa menerima jasa dan berterima kasih. Orang kedua memberi jasa,dengan sikap tulus,dan tak berharap memperoleh upah, dalam bentuk apa pun.

Tadi, orang pertama mengatakan sekadar “uang rokok”, maksudnya, jika ditilik dari sudut relasi kerja atau pemberian jasa, “uang rokok” itu berarti upah untuk suatu jenis pekerjaan, atau pembayaran atas suatu jasa,dengan uang.Pihak kedua, si pemberi jasa, menolak. Ini perkara lumrah. Tapi bila dia menerimanya,ini pun lumrah. Bangsa kita lihai membuat ungkapan. Kita memiliki peribahasa, yang membungkus halus dan indah, suatu hal.

Mungkin kita bisa menyebutnya lebih indah dari aslinya karena ketika suatu peribahasa diartikan,kita akan menemukannya sebagai kenyataan harian yang lugas, apaadanya,dantakmenyimpan teka teki apa pun.Apa yang terlalu transparan, jelas, terbuka, dan tak mengandung teka-teki, mungkin tak merangsang daya tarik dan rasa ingin tahu yang menggebu. Ungkapan uang rokok lebih halus daripada kata bayaran atau upah. Jika dalam suatu jenis pekerjaan orang menuntut upah atau bayaran, dia tak selalu terbuka menanyakan upah,atau bayaran,melainkan ada tidaknya “uang rokok”.

Mengapa kita tak memiliki ungkapan “uang sirih”,“uang nasi”, “uang teh”, atau “uang kopi”? Saya sendiri tidak tahu. Maka tulisan ini hanya ingin membahas “uang rokok” tadi. Kita tahu apa fungsi rokok dalam pergaulan sehari-hari dan apa manfaat rokok di dalam tradisi yang berkembang di masyarakat kita. Rokok punya kekuatan pengikat dan peneguh solidaritas sosial di antara para perokok. Di dalam suatu pertemuan, orang yang baru bertemu selama hidup,tak merasa malu menerima rokok dari pihak lain. Sebaliknya, orang yang tak punya rokok, pantas saja bertanya,atau meminta,rokok pada pihak lain.

Rokok memang pengikat dan peneguh solidaritas sosial di antara sesama perokok. Meskipun begitu, kalau orang tak merasa malu,dan tiap saat hanya siap meminta rokok, tanpa pernah membeli untuk berbagi dengan pihak lain yang selama ini memberinya rokok terus, orang itu akan menjadi bahan omongan. Dia akan dianggap pelit, tak tahu malu, dan memalukan.Di dunia kecil kita memang banyak macam orang.Ada saja yang tak pernah membeli rokok,dan sering,atau selalu, mengambil rokok orang untuk dikantongi secara sembunyi- sembunyi, dan satu lagi dirokok saat itu juga.

Rokok juga bersifat serbapantas. Suatupertemuankurang semarak tanpa rokok.Pertemuan dalam momentum sukuran, dan orang serbagembira, orang merokok.Sebaliknya,per-temuan dalam suatu acara duka,dan masing-masing hadirin memperlihatkan simpati secara tulus pada yang berduka, orang pun merokok.Dan tak dicela. Tak ada tradisi melarang orangmerokokdalamsuatupertemuan duka, karena merokok tak berarti melukai etika yang membikin pihak yang berduka bertambah duka.Tak ada.Tapi dalam ruang pengap, yang aliran udaranya tidak lancar, di mana laki-laki dan perempuan berhimpun dan kita merokok, terkutuklah sang perokok yang tak tahu tenggang rasa itu.

Di ruangan macam itu merokok menambah udara panas. Asap rokok yang mungkin semerbak bagi si perokok menjadi bau menjengkelkan bagi yang tak merokok.Lebih-lebih bagi kaum perempuan yang baunya wangi.

Ada atau tidak peraturan yang tegas mengatur di mana kita bisa merokok, etika harus ditegakkan.Perokok ulung pun harus berpuasa untuk tidak merokok biarpun mulut sudah kecut, jika ia berada di dalam kerumunan orang banyak yang memerlukan udara segar. Dalam momentum macam itu rokok yang halal menurut agama menjadi haram menurut hukum sosial, yang menghendaki kebaikan bersama.

Tapi, melarang orang merokok dengan suatu peraturan resmi, peraturan yang mewakili pemerintah,tapi atas desakan pihak asing yang didiktekan pada pejabat kita, apa pun alasannya, terkutuklah peraturan itu.Pejabat suatu negara merdeka, mengapa mau didikte bangsa asing? Mereka ikut bersikap antirokok, sekadar demi uang rokok? Bukan. Uang rokok itu ‘recehan’. Dan sekadar tanda terima kasih yang tulus antara dua pihak yang saling menghargai. Uang yang diterima pejabat itu lain. Itu tanda keserakahan, dari jiwa-jiwa yang rusak, dan mentalitas yang terjajah.●
M SOBARY
Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi. Penggemar Sirih dan Cengkih, buat Kesehatan.

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/430677/

"Ada Orang Pintar di Belakang Nazaruddin"

2011-08-22T10:53:00.001-07:00

Wawancara Achmad Mubarok

"Dari segi hukum, surat ke SBY itu bodoh. Dari sisi politik itu bukan surat politisi."

Elin Yunita Kristanti, Iwan Kurniawan

VIVAnews - Ketika masih dalam pelarian, Nazaruddin "bernyanyi" lantang menyerang sejumlah koleganya di Partai Demokrat, juga sejumlah petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sikap bertolak belakang kini justru ditunjukkan eks Bendahara Umum Partai Demokrat itu. Nazar menyatakan diri, siap pasang badan.

Sebuah surat bahkan dia layangkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sekaligus adalah Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Isinya, dia minta segera dihukum tanpa disidang. "Asalkan Bapak dapat berjanji Bapak akan memberikan ketenangan lahir dan batin bagi keluarga saya, khususnya bagi istri dan anak-anak saya," demikian petikan surat Nazaruddin.

Terkait surat tersebut, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok mengaku tak percaya inisiatif surat itu datang dari Nazaruddin sendiri. Mubarok menegaskan, surat tersebut semacam jebakan bagi Demokrat. Saat ini justru partainya yang paling berkepentingan Nazaruddin diproses. "Kalau tidak dibuka, Demokrat memikul dosa yang tidak jelas," katanya.

Berikut wawancara VIVAnews.com dengan Mubarok, profesor psikologi Islam di Universitas Indonesia kelahiran Purworkerto, 15 Desember 1945.

Menurut Anda, surat tersebut inisiatif siapa?

Saya tidak percaya surat itu ide Nazaruddin. Surat itu, dari segi hukum, bodoh. Dari sisi politik itu bukan surat politisi. Yang ada, ini orang yang tertekan secara psikologis, diberi masukan oleh orang.

Masukan itu jelas sekali telanjang menjerumuskan Partai Demokrat. Sebab kalau mengatakan tidak akan menyebut Demokrat, opini Demokrat sudah terlanjur terbentuk oleh media. Demokrat sekarang buka seluas-luasnya, karena kebenaran akan membawa kebaikan. Justru Demokrat berkepentingan untuk membuktikan.

Menurut Bapak, siapa yang memberi masukan untuk membuat surat tersebut?

Yang memberi masukan itu orang pintar, dalam keadaan bingung diberi masukan oleh orang pintar.

Siapa orang pintar itu?

Ada tiga pihak. Yang pertama mungkin keluarga. Yang kedua, yang mungkin dibongkar, yaitu mafia anggaran, karena Nazaruddin telah ngomong "nanti akan saya buka mafia anggaran karena saya bagian kecil dari mafia anggaran". Seperti yang kita tahu, yang bermain mafia anggaran itu bukan Partai Demokrat.

Yang ketiga?

Pengacaranya. Pengacara mana yang paling pintar menipu itu yang kasih masukan. Demokrat sudah tidak mau, karena sudah disebut maka ingin membuktikan. Kami tidak mau rekayasa, kami dukung KPK untuk membuktikan.

Tapi apa jaminannya bahwa Demokrat tidak akan mengintervensi proses hukum?

Selama ini sama sekali tidak mengintervensi. Bagaimana mau intervensi? Kami tidak bisa. Kepentingan Demokrat sekarang adalah untuk membuka seluas-luasnya. Kalau tidak dibuka, Demokrat memikul dosa yang tidak jelas, fitnah-fitnah itu. Fitnah itu hilang kalau dibuktikan. Yang paling berkepentingan Nazaruddin ditindak secara hukum dan adil adalah Demokrat. Tapi yang ingin Demokrat jatuh tidak menginginkannya, inginnya dia bungkam saja, biar Demokrat tersandera terus-terusan.

Kini Nazar memilih bungkam dan minta anak-istrinya tidak diganggu. Apakah ada pihak yang mengancam Nazar untuk tidak bicara?

Nazar itu orang yang nyanyi sebebas-bebasnya, dengan berbagai lagu campur aduk. Dia bilang tidak serupiah pun uang masuk ke dia. Faktanya, PPATK menemukan 150 transaksi mencurigakan milik Nazaruddin. Sama saya saja bohong, kok. Bilang ke saya lagi di Mekkah, padahal dia di Jakarta. Si Nasir itu adiknya, tapi dia bilang sepupunya.

Jadi, apa yang disampaikan Nazar bohong?

Bukan begitu. Dia berpikir tidak akan ditangkap. Jadi semau dia lah. Nanti sehabis itu dia tuduh siapa lagi. Dia asyik. Tapi dia bodoh, orang lari kok selalu SMS, ya dikejar pakai teknologi. Kami di sini selalu mengikuti dia di mana-mana. Di Argentina, sewaktu terlacak dia langsung matikan HP-nya.

Makanya, sewaktu dia tertangkap saya sudah tahu dia ada di Cartagena. Ada orang yang kasih tahu. Cuma, waktu itu saya belum sempat kasih tahu Pak Presiden karena saya di Makassar.

'Nyanyian' Nazarudin menyebut keterlibatan sejumlah pemimpin KPK. Anda percaya?

'Nyanyian' itu isyarat, tapi bukan fakta hukum. 'Nyanyian' harus dibuktikan dengan bukti hukum. Sebab, kalau orang dihukum karena 'nyanyian' nanti bisa jadi negara fitnah. Demokrat sama sekali tidak keberatan, siapapun yang terbukti, harus dihukum.

Jadi jika 'nyanyian' Nazar terbukti, Demokrat akan menghukum petingginya yang terlibat?

Oh ya, tapi kami sudah tahu yang terkena bukan hanya Partai Demokrat. Justru yang paling takut sekarang adalah yang belum disebut. Dia lah yang mengancam-ngancam. Makanya, sekarang Demokrat pede sekali. Silakan. Kalau dibongkar nanti, Demokrat sih hanya uang kecil-kecil saja. (kd)
• VIVAnews

http://us.fokus.vivanews.com/news/read/241863-mubarok--ada-orang-pintar-di-belakang-nazar

Siapa Pro Pemberantasan Korupsi Sebenarnya?

2011-08-22T10:45:00.001-07:00

Seleksi Pimpinan KPK

Susi Fatimah - Okezone

JAKARTA - Sebagai lembaga politik, proses pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di DPR pasti tak bisa lepas dari kepentingan politik. Apalagi, banyak kasus korupsi termasuk yang tengah diusut KPK, juga menyeret nama beberapa anggota partai politik.

Demikian dikatakan anggota Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo dan anggota Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat yang dihubungi secara terpisah, Jumat (19/8/2011) malam. Bambang dan Martin sama-sama duduk di Komisi III DPR yang akan melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 8 calon pimpinan KPK pada September mendatang.

Meski demikian, Bambang yakin proses pemilihan itu akan steril dari transaksi atau negosiasi kasus antara partai politik dengan calon tertentu. Agar lebih meyakinkan, dia mengusulkan agar pemilihan dilakukan terbuka sehingga bisa diawasi masyarakat.

“Pasti ada konflik kepentingan dalam pemilihan calon ini, karena ada kasus yang menimpa beberapa orang di DPR, saya sebetulnya menyarankan agar fit and proper test terbuka, biarkan publik tahu,” kata Bambang

Sementara Martin berpendapat, satu-satunya harapan agar DPR memilih calon yang betul-betul tepat guna memperkuat kinerja KPK ke depan hanyalah hati nurani masing-masing anggota. Selama ini pemilihan calon pejabat lembaga negara selalu dengan sistem terpusat berdasarkan komando dari partai.

Tak heran, kata Martin, pada saat uji kelayakan dan kepatutan hanya sedikit anggota yang mengikuti, namun mereka semua akan hadir ketika pemungutan suara dimulai.

“DPR inilah yang munafik sekali dalam pemberantasan korupsi karena kader-kader partai juga kan yang diberantas ini. Jadi pasti akan berupaya menempatkan orang-orang di KPK yang mengamankan orang-orang partai,” katanya.

Oleh karena itu, sejak lama Martin menyuarakan agar seleksi pejabat negara terutama lembaga independen seperti KPK tak lagi melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Alasannya, seleksi di DPR adalah proses politik yang kerap kali tak ada kaitannya dengan kompetensi calon karena pemilihan pasti sudah ditentukan secara terpusat oleh partai.

Panita Seleksi calon Pimpinan KPK tampaknya juga menyadari hal itu. Oleh karenanya, berbeda dengan periode sebelumnya, mereka sejak awal mengumumkan 4 calon dengan peringkat teratas atau dianggap terbaik untuk menguatkan pengawasan publik agar DPR tidak memilih calon yang justru mendapat peringkat terjelek. Keempat calon tersebut yakni Bambang Widjojanto, Yunus Husein, Abdullah Hehamahua, dan Handoyo Sudrajat.

“Tapi ranking Panitia Seleksi tak akan otomatis menjadi keputusan Komisi III. Karena DPR adalah lembaga politik, keputusannya politik,” ujar Martin.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPR Marzuki Alie. “Pansel KPK, jangan terlalu berharap DPR akan menentukan siapa yang terbaik berdasarkan pertimbangan profesionalisme. Karena DPR itu lembaga politik,” katanya.

Secara terbuka baik Bambang, Marzuki maupun Martin sepakat bahwa Bambang Widjojanto, Abdullah Hehamahua layak memimpin KPK dan keduanya sudah cukup dikenal oleh Komisi III DPR.

Tapi, kita tunggu saja. Pilihan anggota Komisi III DPR dalam seleksi calon pimpinan KPK akan mempertegas jawaban, siapa sebenarnya yang hendak melemahkan KPK? Sejauh mana pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta agar semua pihak melawan pelemahan KPK berjalan di lapangan atau tidak?

http://news.okezone.com/read/2011/08/20/339/494140/siapa-pro-pemberantasan-korupsi-sebenarnya

Lima Puluh Tahun Setelah Tembok Berlin

2011-08-22T10:04:00.000-07:00

Nina L. Khrushcheva SENIOR FELLOW PADA WORLD POLICY INSTITUTE DI NEW YORK, PENGARANG BUKU IMAGINING NABOKOV: RUSSIA BETWEEN ART AND POLITICS

Yang jelas adalah bahwa, pada akhirnya, tidak ada tembok yang dapat menghambat demokrasi-dan begitu juga sebaliknya. Bahwa jika rakyat di suatu negara tidak cukup menginginkan demokrasi, maka tidak diperlukan Tembok Berlin untuk mengekang mereka.

Jarang suatu tonggak sejarah tersusun J begitu rapi dalam suatu bulan seperti pada musim panas ini. Lima puluh tahun yang lalu bulan ini, lahir Tem bok Berlin. Setelah terombang-ambing dalam keragu-raguan, Nikita Khrushchev, pemimpin Uni Soviet, akhirnya mengizinkan Walter Ulbricht, pemimpin Jerman Timur, membangun tembok yang memisahkan Berlin Timur dengan Berlin Barat guna menjamin kelangsungan hidup komunisme di seluruh blok Soviet. Sampai saat itu, Jerman Timur sudah kehilangan 3 juta orang--termasuk banyak di antara mereka orang-orang paling berbakat--sementara ratusan orang setiap hari terus dengan bebas dan aman melintas masuk ke zona wilayah Berlin yang dikuasai Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis.
Dan 20 tahun yang lalu bulan ini juga, tokoh-tokoh garis keras dalam pemerintahan Soviet mencoba menggulingkan Presiden Mikhail Gorbachev, yang, dua tahun setelah Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan menyeru kepadanya untuk “merobohkan tembok ini“, berbuat persis seperti itu. Bagaikan suatu mukjizat, seorang reformis yang menginginkan Rusia menjadi bagian dunia Barat yang demokratis telah memegang tampuk kekuasaan di Kremlin.

Lawan-lawan Gorbachev, yaitu tokoh-tokoh garis keras dalam Politbiro seperti mereka yang dulu membelenggu Khrushchev pada saat dibangunnya Tembok Berlin, bertekad mempertahankan sistem usang yang dilambangkan Tembok itu. Tapi, pada Agustus 1991, warga Kota Moskow melawan. Mereka menentang kelompok garis keras yang berkomplot melakukan kup, dan pada akhirnya berhasil merebut hati sebagian besar Tentara Merah. Dengan perlawanan yang mereka lakukan, kup yang direncanakan itu akhirnya ambruk.

Warga Kota Berlin tidak bisa berbuat serupa ketika dihadapkan pada kekuasaan Soviet. Khrushchev memenuhi permintaan Ulbricht bahwa hanya satu tembok fisik yang bisa mempertahankan keberadaan negara Jerman Timur. Respons yang diberikan Khrushchev mengingatkan kita akan cara yang digunakannya menangani Revolusi Hungaria pada 1956, masa ketika ia baru saja mengkonsolidasikan kekuasaannya dan perlu menjinakkan kelompok garis keras di Kremlin.

Tapi, lima tahun setelah memerintahkan penindasan yang brutal terhadap tuntutan kemerdekaan yang bergema di Budapest, Khrushchev belum sepenuhnya yakin akan perlunya membangun Tembok Berlin. Ia khawatir bahwa kebijakannya untuk memperbaiki hubungan dengan Eropa Barat akan dirusak dalam proses ini, dan bahwa Presiden AS John F. Kennedy akan memandang Tembok Berlin sebagai tindak provokatif dalam suatu konfrontasi yang bisa berujung pada perang nuklir.

Khrushchev telah meletakkan harapan yang besar pada kemampuan Uni Soviet membangun hubungan yang lebih positif dengan Eropa Barat, terutama setelah terjadinya insiden pesawat mata-mata U-2 pada 1960 (ketika pesawat yang diterbangkan pilot Amerika, Gary Francis Powers, itu ditembak jatuh di atas wilayah Soviet) yang telah meracuni hubungan dengan AS.
Sementara itu, pertemuan tingkat tingginya dengan Kennedy di Wina sebelumnya, pada 1961, tidak menghasilkan apa-apa dalam upaya memperbaiki hubungan, sedangkan membangun Tembok Berlin pada 13 Agustus tahun itu tampaknya bagi Khrushchev merupakan tindak yang murni defensif, bukan unjuk kekuatan.

Khrushchev juga memperhitungkan na sib politiknya sendiri. Sejak Pidato Rahasia-nya pada 1956 yang mengutuk kultus individu Stalin, posisinya di dalam Politbiro telah melemah; dukungan yang diterimanya dalam kepemimpinan di Kremlin sangat dangkal dan tokoh-tokoh garis keras menyerangnya dari segala arah. Akhirnya, keputusan membangun Tembok Berlin itu merupakan upaya putus asa untuk menjamin kontinuitas pemerintahan komunis di Jerman Timur dan memuaskan keinginan mereka yang berbeda pendapat dengannya.

Brinkmanship alias kebijakan yang menyerempet bahaya seperti yang terjadi saat dibangunnya Tembok Berlin itu biasanya merupakan produk dari seorang politikus yang putus asa untuk menunjang posisinya di dalam negeri. Ironisnya bagi Khrushchev adalah bahwa, walaupun yang menginginkan dibangunnya Tembok Berlin adalah tokoh-tokoh keras itu, mereka kemudian mencantumkan ketidaktegasan Khrushchev membangun tembok ini dalam daftar tuduhan yang mereka gunakan untuk memaksanya meletakkan jabatan pada 1964. Keputusan yang diambil Khrushchev itu melanggengkan pemerintahan Soviet di Jerman Timur selama puluhan tahun, tapi keputusan itu juga menyumbang terhadap pudarnya pengaruhnya dalam kancah politik.

Ketika Gorbachev mengizinkan dijebolnya Tembok Berlin dan kemudian merobohkannya, ia kehilangan dukungan sebagian besar pimpinan Partai Komunis Uni Soviet bahkan lebih daripada yang dialami Khrushchev. Gorbachev pernah mengatakan kepada saya betapa Nicolae Ceausescu, diktator Rumania itu, menelepon dan memintanya mengerahkan tank ke Berlin untuk mempertahankan Tembok Berlin.

Tapi Gorbachev, walaupun masih seorang yang percaya kepada komunisme, me nolak mempertahankan imperium Soviet dengan laras senjata. Brinkmanship yang dilakukannya sangat berbeda dengan yang dilakukan Khrushchev: ia menantang Barat berani atau tidak mengakui dan menerima bahwa Uni Soviet sudah benar-benar berubah. Dalam sebuah percakapan dengan Menteri Luar Negeri AS saat itu, James Baker, Gorbachev mempertanyakan sikap Amerika yang selalu merujuk pada “nilai-nilai kebebasan Barat“, dan menegaskan bahwa “nilai-nilai ini semuanya adalah milik kemanusiaan“.

Ketika Barat mulai percaya bahwa Gorbachev dan reformasi yang dilakukannya memang murni, kemarahan kolega-koleganya di Kremlin memuncak. Para pemimpin kup pada Agustus 1991 memandang disingkirkannya Gorbachev sama seperti Ulbricht dulu memandang tuntutan yang meminta dibangunnya Tembok Berlin--sebagai satu-satunya jalan untuk mempertahankan pemerintahan komunis.

Ketika Barat mencoba memperingatkan Gorbachev akan adanya kup, peringatan itu sudah terlambat. Tapi tindakan yang tiba-tiba dan tidak disangka-sangka dilakukan oleh rakyat Rusia mempertahankan kebebasan yang baru saja mereka nikmati, beserta tidak kompetennya tokoh-tokoh komplotan kup itu, akhirnya mengalahkan upaya memulihkan kembali pemerintahan totaliter di negeri itu.

Andaikan Tembok Berlin tidak dibangun pada 1961, akankah komunisme ambruk lebih dini? Andaikan Gorbachev merespons permintaan Ceausescu dan mengerahkan tank serta pasukan untuk mempertahankan Tembok Berlin, akankah komunisme di Eropa ambruk?
Semua ini merupakan pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Dan mengingat Gorbachev menolak menggunakan kekerasan di mana pun untuk mempertahankan imperium Soviet di Eropa Timur, maka pandangan yang mengatakan bahwa ia akan berbuat demikian untuk mempertahankan Tembok Berlin tidak masuk akal.Yang jelas adalah bahwa, pada akhirnya, tidak ada tembok yang dapat menghambat demokrasi--dan begitu juga sebaliknya. Bahwa jika rakyat di suatu negara tidak cukup menginginkan demokrasi, maka tidak diperlukan Tembok Berlin untuk mengekang mereka. Dunia harus berterima kasih kepada Vladimir Putin atas pelajaran yang bisa kita petik dari semua ini. HAK CIPTA: PROJECT SYNDICATE, 2011.

http://epaper.korantempo.com/PUBLICATIONS/KT/KT/2011/08/22/ArticleHtmls/Lima-Puluh-Tahun-Setelah-Tembok-Berlin-22082011011003.shtml?Mode=1

Memenangkan Hati Papua

2011-08-22T10:01:00.001-07:00

Memenangkan Hati Papua
Amiruddin al-Rahab DIREKTUR EKSEKUTIF THE RIDEP INSTITUTE, ANALIS POLITIK PAPUA

Karena itu, pemerintah harus bertindak cepat dalam dua sisi, yaitu pelopori pembangunan yang bisa dijangkau dan menjangkau orang Papua di akar keladi. Sisi kedua, segerakan bentuk tim kecil untuk menjajaki dialog agar sumbatan politik bisa diretas.

Presiden SBY, dalam pidatonya untuk menyambut hari kemerdekaan di hadapan DPR/DPD RI pada 16 Agustus 2010, dengan lantang menyatakan bahwa upaya menyelesaikan persoalan Papua akan ditempuh lewat jalan “komunikasi yang konstruktif“. Setahun berlalu, langkah itu tidak pernah tampak wujudnya. Papua tetap saja ditangani secara sporadis dengan banyak tangan secara ad hoc.
Lambannya instruksi “komunikasi konstruktif“itu diwujudkan membuat masalah di Papua bertumpuk dan masalah baru terus bertambah. Jadi, tidak mengherankan jika sekarang ini semua pihak berteriak di Papua bahwa keadaan kian buruk. Gejalanya tampak nyata, dari kian kerapnya aksi bersenjata, kian banyaknya demonstrasi, tingginya angka pengangguran, besarnya jumlah penduduk miskin, hingga masih tingginya angka kematian ibu dan bayi akibat gizi yang buruk dan pelayanan kesehatan yang kurang memadai.

Puncaknya adalah aksi menuntut referendum pada 2 Agustus 2011 di Jayapura dan Manokwari. Aksi menuntut referendum itu hanyalah ujung tentakel dari aksi politik Benny Wenda di London, yang menyelenggarakan kampanye menggugat Pepera dalam sebuah diskusi di Cambridge University atas nama International Lawyer for West Papua (ILWP), yang didukung oleh International Parliaments for West Papua (IPWP). Aksi ini kemudian dibumbui oleh aksi bersenjata di Kampung Nafri, dekat Jayapura, yang menelan 4 korban jiwa.
Hilang wujud Semua ini bermula dari lambannya pemerintah daerah dan pusat dalam merespons perkembangan situasi sosial-politik dan sosial-ekonomi di Papua. Implikasinya adalah Papua tetap ditangani seperti tahun-tahun sebelumnya, tanpa arah dan tanpa program terfokus. Sandaran satu-satunya tetap pada upaya menggelontorkan dana triliunan rupiah dengan pengawasan yang lemah. Akibatnya, korupsi menggila.
Ditengarai ada sekitar Rp 4,3 triliun dana Otsus yang belum bisa diverifikasi penggunaannya. Bukan itu saja, lebih dari Rp 1 triliun dana Otsus dibiarkan diam di bank.
Padahal sekolah roboh, guru menghilang, puskesmas tanpa obat, dan dokter langka.
Kemiskinan menggila dan pengangguran menyiksa.

Celakanya, respons pemerintah atas semrawutnya penggunaan anggaran yang besar itu hanya melontarkan stigma. Menteri Pertahanan RI hanya menyatakan dana Otsus itu ada dipakai untuk memasok gerakan separatis di Papua. Pernyataan ini seakan menjadi pamungkas bahwa orang-orang di Papua tidak bisa dipercaya. Jika sudah begini, di mana komunikasi konstruktif yang diumbar oleh SBY pada 2010 itu?
Yang membeku Masalah Papua tidak bisa ditelusuri hanya dari manuver elite Papua semata. Masalah harus diselami ke arus bawahnya, karena di arus bawah inilah tersedia energi mahabesar bagi para elite di Papua untuk melakukan manuver dengan menggemakan tuntutan “merdeka“. Pada 5-7 Juli 2011 diselenggarakan Konferensi Perdamaian di Papua. Konferensi ini dihadiri wakil-wakil arus bawah orang asli Papua dari 30 kabupaten seantero tanah Papua. Dari konferensi ini terjaring paling tidak ada empat masalah mendasar yang menakutkan tetapi belum ditemukan kanal penyalurannya.

Pertama, trauma akan masa lalu yang keras dan destruktif. Artinya, dampak dari militerisasi Papua yang begitu panjang dengan menjadikan Papua sebagai daerah operasi militer (DOM) membuat orangorang Papua di akar keladi begitu hancur harga dirinya. Kekerasan itu terus ber ulang. Pemulihan atas kehancuran itu belum kunjung disembuhkan sampai kini.
Akibatnya, kepercayaan tidak bisa tumbuh.
Pengadilan HAM dan KKR sebagai sarana yang diwajibkan oleh undang-undang telah dilupakan pemerintah.

Kedua, gempuran investasi dan ancaman kehilangan tanah ulayat. Penetrasi investasi telah merebut tanah ulayat dari tangan orang Papua. Pada saat yang sama, orangorang Papua di akar keladi sama sekali ti dak siap menjadi tenaga upahan (proletarianisasi). Akibatnya, mereka kehilangan sumber daya untuk bertahan hidup akibat lepas ikatan dari tanah buruan dan garapan. Sementara itu, tuntutan hidup terus menekan karena sistem ekonomi uang telah menjerat mereka lantaran segala kebutuhan pokok datang dari luar.

Ketiga, arus imigrasi dari barat terus menekan populasi Papua. Dari perspektif Papua, arus imigrasi menghadirkan semacam monster yang tidak mudah mereka jinakkan, dan dipersepsikan siap menerkam mereka kapan pun. Monster migrasi ini begitu menakutkan di mata Papua, karena akan memojokkan orang Papua menjadi minoritas di atas tanahnya sendiri di satu sisi, dan di sisi lain monster itu akan mudah menjalar ke seluruh tanah ulayat.

Keempat, hancurnya tatanan tradisi dan rusaknya tata hierarki kepemimpinan adat oleh sistem politik baru, yaitu sistem pemilihan langsung kepala daerah. Sistem pilkada secara langsung merusak jagat kosmologi Papua, karena uang yang berperan utama di dalamnya. Masyarakat yang tadinya diikat oleh tatanan adat dalam memutuskan dan mengelola sumber daya, sejak adanya pilkada langsung menjadi dikendalikan oleh calo-calo politik dan pengurus partai politik. Ikatan-ikatan komunal, suku, klan, marga, dan lain-lain sekarang ini bisa ditransaksikan dalam pasar politik pilkada, yang pada gilirannya bisa menjadi penghancur yang dahsyat. Peristiwa di Ilaga, Kabupaten Puncak, adalah puncak gunung es dari gejala yang mengerikan ini.
Memenangkan hati Kelindan dan jalinan dari keempat faktor yang menghadirkan ketakutan di alam bawah sadar orang-orang Papua itu terekam rapi dalam indikator Papua Tanah Damai yang menjadi hasil Konferensi Perdamaian Papua. Jika pemerintah saat ini memiliki political will yang nyata untuk mengurai masalah Papua, maka agenda pemerintah adalah mewujudkan seluruh indikator Papua Tanah Damai dalam bidang politik, keamanan, hukum dan HAM, ekonomi, serta lingkungan dan sosial budaya.

Kata kuncinya adalah berikan ruang kebebasan untuk berekspresi, hapus stigmatisasi separatis, akui hak ulayat dan hukum adat demi perlindungan hak-hak dasar, hentikan kekerasan, serta hadirkan aparatur pemerintah dan keamanan yang profesional dalam melayani masyarakat, dan adakan program pemberdayaan terhadap orang asli Papua.

Untuk memenangkan hati orang Papua, langkah-langkah itu tidak bisa ditunda lagi.
Jika penundaan terus terjadi, elite-elite Papua akan lebih mudah membakar ketakutan-ketakutan di akar keladi itu menjadi kobaran api di Papua. Jika itu terjadi, pidato atau ungkapan indah Presiden seperti di awal tulisan ini sama sekali tidak berguna untuk menenangkan keadaan. Karena itu, pemerintah harus bertindak cepat dalam dua sisi, yaitu pelopori pembangunan yang bisa dijangkau dan menjangkau orang Papua di akar keladi. Sisi kedua, segerakan bentuk tim kecil untuk menjajaki dialog agar sumbatan politik bisa diretas. Semoga.
http://epaper.korantempo.com/PUBLICATIONS/KT/KT/2011/08/22/ArticleHtmls/Memenangkan-Hati-Papua-22082011012014.shtml?Mode=1

Kiprah para Pembisik Menteri Muhaimin

2011-08-22T10:00:00.001-07:00

PENGANTAR: Seorang menteri di negara ini memerlukan orangorang yang dipercaya untuk membantu tugasnya.
Namun, bila orang-orang di sekeliling menteri itu jumlahnya cukup banyak dan menggantikan pejabat struktural di kementerian untuk mengambil keputusan, hasilnya akan terjadi kegelisahan di kalangan internal lembaga tersebut dan membuat sistem koordinasi menjadi tumpang tindih. BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) pada akhir Juni lalu memberikan nilai minus kepada Kemenakertrans. Melalui audit pada kinerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, BPK menilai adanya ketidakjelasan kebijakan dan lemahnya sistem penempatan dan perlindungan TKI yang dilakukan oleh Kemenakertrans sehingga memberi peluang terjadinya penyimpangan.

Berdasarkan penelusuran Media Indonesia, hal itu disebabkan tumpang-tindihnya pengambilan keputusan di Kemenakertrans. Beberapa sumber yang bekerja di kementerian itu menyatakan gaya kepemimpinan sang Menteri, Muhaimin Iskandar, yang kerap membawa kerabat dan koleganya untuk mengerjakan tugas kementerian, menjadi pemicu kacaunya proses pengambilan keputusan.
Bukan cuma itu, para kolega yang disebut sebagai staf khusus itu, dituding mencari keuntungan dari keputusan yang diterbitkan kementerian.

“Bila terjadi kekerasan terhadap TKI di luar negeri, kami harus siap diinspeksi oleh pe jabat Kemenakertrans. Sekecil apa pun kesalahan pasti dicari.
Ujung-ujungnya, kami harus menyiapkan uang minimal Rp200 juta untuk dibagikan ke pejabat dan staf khusus menteri,“ kata Doni (nama samaran), salah seorang pengelola perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia.

Bukan cuma itu, para staf khusus tersebut juga dituding mencari keuntungan dalam promosi jabatan struktural.
Seorang pejabat di lingkungan Kemenakertrans mengaku dimintai uang Rp400 juta oleh staf khusus menteri supaya jalannya menjadi pejabat di eselon II mulus. Namun, karena ia tidak mampu menyediakan uang itu dalam tempo dua bulan, ia pun harus rela jabatan itu kini diisi oleh juniornya.

Saat menanggapi semua itu, Muhaimin, yang juga duduk sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyebutkan tuduhan itu hanya fitnah yang sengaja disebarkan oleh orang-orang yang tersingkir karena tidak menunjukkan kinerja maksimal. “Puasa-puasa jangan percaya dan ikut menyebar fitnah.“ (Tim/T-2)

C E N TA N G perenang masalah per buruhan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri ternyata tidak bisa dilepaskan dari masih amburadulnya manajemen organisasi di tubuh Kementerian Te n a g a K e r j a d a n Transmigrasi (Keme nakertrans). Organisasi yang terlalu gemuk berujung pada tumpang tindih pekerjaan membuat kementerian itu sulit mengidentifikasi masalah, apalagi mendapatkan jalan keluarnya.

Misalnya saja, pemerintah masih tidak mampu memberi perlindungan hukum terhadap TKI di luar negeri. Sangat ironis karena hal itu bertolak belakang dengan devisa triliunan rupiah yang dibawa masuk oleh para TKI setiap tahunnya ke Indonesia.

Karena itu wajar saja jika pada akhir Juni lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menilai minus kinerja Kemenakertrans. Berdasarkan laporan hasil audit BPK atas kinerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, ada tujuh permasalahan pokok menyangkut pahlawan devisa negara itu.

Menurut BPK, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ketidakjelasan kebijakan dan lemahnya sistem penempatan dan perlindungan TKI yang dilakukan Kemenakertrans. Kondisi itu memberi peluang terjadinya penyimpangan mulai proses rekrutmen, pelatihan serta pengujian kesehatan, pengurusan dokumen, proses penempatan di negara tujuan hingga pemulangan.

“Persoalan TKI sebetulnya berasal dari dalam negeri. Banyak TKI yang dikirim tidak memenuhi persyaratan standar,“ ujar anggota BPK Hasan Bisri, Jumat (24/6), da lam jumpa pers terkait dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan 2010 BPK.

Lembaga audit milik negara itu juga menemukan proses rekrutmen TKI yang belum didukung TKI yang belum didukung proses yang valid dan transparan. Keadaan itu kian diperparah pemberian asuransi untuk para TKI yang belum memberi perlindungan secara adil, pasti, dan transparan.

Apakah masih rendahnya kinerja kementerian itu diakibatkan masih belum efektif dan efisiennya organisasi kementerian, atau karena tidak profesionalnya pimpinan puncak kementerian yang dalam dua periode terakhir selalu diisi dari kalangan partai politik?
Berdasarkan hasil penelusuran Media Indonesia dalam tiga pekan terakhir, lemahnya kinerja kementerian itu salah satunya disebabkan ketidakpuasan sejumlah karyawan, mulai dari eselon II sampai IV, atas gaya kepemimpinan Muhaimin Iskandar. Muhaimin yang juga duduk sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dinilai sering membawa kerabat dan koleganya untuk mengerjakan tugas kementerian.

“Keadaan itu menurunkan semangat kerja karyawan. Karyawan kementerian ini banyak jumlahnya, tapi tidak ada kerjaan karena hampir semua tugas diambil alih oleh para staf khusus menteri,“ ujar salah seorang pejabat teras di kementerian itu saat ditemui akhir pekan lalu.

Ia menuturkan, hanya selang beberapa bulan menjadi menteri pada 2009, Muhaimin langsung mengangkat tiga staf khusus Menakertrans yang berasal dari lingkungan PKB. Belum cukup di situ, ia juga mengangkat lima koleganya untuk menjadi asisten menteri.

Padahal sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 62/2005 yang mengganti Perpres No 9/2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, tidak dikenal adanya jabatan asisten menteri.

“Padahal Pak Menteri sudah punya sembilan pejabat eselon I yang selalu siap membantunya setiap saat. Ini ditambah lagi 3 staf khusus setingkat eselon Ib dan 5 asisten menteri. Ini hanya pemborosan uang negara karena mereka digaji APBN,“ ujarnya bersungut-sungut.

Berdasarkan surat keputusan menteri yang dikeluarkannya, Muhaimin mengangkat Jazilul Fawaid, Antonius Doni, dan Abdul Wahid Maktub sebagai staf khususnya. Jazilul hingga saat ini masih tercatat sebagai Wakil Sekjen DPP PKB, sedangkan Doni dan Abdul Wahid tercatat sebagai calon anggota legislatif dari PKB pada pemilu 2009 dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur.

Muhaimin juga mengeluarkan surat keputusan menteri yang mengangkat lima asisten menteri, di antaranya Dita Indah Sari (mantan aktivis buruh, Ketua DPP PRD), Faisol Reza (mantan Sekjen PRD), Abdul Wahyu, dan Mohammad Syaufi Syamsudin (mantan Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Kemenakertrans).

Pejabat yang menjadi sumber Media Indonesia itu juga menambahkan, hal yang lebih menge salkannya lagi adalah saat Muhaimin lebih mendengarkan saran dari para staf khusus dan asistennya ketimbang para pejabat yang sudah sejak lama berkarier di situ.

“Karena sifatnya yang khusus dan terdiri atas orang-orang dekat, biasanya bisikan dari staf khusus lebih didengar dan berpengaruh daripada pendapat staf ahli atau bahkan direktur jenderal,“ terangnya.

Kegelisahan di internal Kemenakertrans memuncak pada 12 Januari silam dengan beredarnya surat kaleng di kalangan karyawan. Surat kaleng yang ditujukan kepada Komisi IX DPR itu di antaranya berisi kritikan keras terhadap pengangkatan staf khusus dan asisten menteri itu.

Ada delapan poin yang disoroti dalam surat kaleng itu karena dinilai akan merugikan Kemenakertrans. “Namanya juga surat kaleng, sulit dimintai pertanggungjawabannya. Tapi saya pribadi setuju dengan isi surat itu karena salah satu isinya, `Kami, mewakili rekan-rekan staf di Kemenakertrans, merasa telah ditekan dengan cara-cara kekuasaan oleh staf khusus di bawah kendali Menakertrans',“ imbuh pejabat itu.

Dalam menanggapi semua itu, Muhaimin saat ditemui menyebut semua itu hanya fitnah yang sengaja disebarkan orang-orang yang tersingkir karena tidak menunjukkan kinerja maksimal. “Semua itu fitnah. Puasa-puasa jangan percaya dan ikut menyebar fitnah,“ tukasnya beberapa waktu lalu.

Muhaimin juga sempat berang dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi IX DPR pada 26 Januari silam, terkait isi surat kaleng itu. “Percayalah, tidak ada udang di balik batu, murni ada problem.
Kalau ada yang ingin (jabatan) dan bikin surat kaleng, kalau ketemu akan saya tempeleng (tampar),“ katanya saat itu dengan nada tinggi.

http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2011/08/22/ArticleHtmls/Kiprah-para-Pembisik-Menteri-Muhaimin-22082011001029.shtml?Mode=1

Politikus Muda Cenderung Berorientasi Uang

2011-08-22T09:56:00.001-07:00

Sebastian Salang :

FENOMENA politik tanpa ideologi, seperti yang ada saat ini, menyebabkan politik menjadi tempat pencarian nafkah belaka bagi para politikus muda. Demikian yang disampaikan Koordinator Formappi Sebastian Salang saat diwawancarai Media Indonesia, kemarin, di Jakarta. Berikut petikan lengkap wawancara tersebut: Apa penyebab banyaknya politisi muda yang korupsi?
Perilaku korup politikus muda merupakan konsekuensi dari tren meningkatnya anakanak muda yang masuk dunia politik. Kini, 70% politikus muda mendominasi DPR. Kalau DPR melakukan korupsi, jelas yang menjalankan praktik itu adalah politikus muda.

Mengapa praktik korup tersebut dilakukan?
Kekuasaan merupakan sumber praktik korupsi. Politikus muda yang ditempatkan di parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dalam bidang legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

Tiga bidang kekuasaan itu bisa dengan mudah dimanfaatkan untuk menumpuk kekayaan ekonomi. Apalagi jika politikus muda ditempatkan di badan anggaran, kemungkinan untuk memupuk kekayaan lebih besar lagi.

Mengapa politisi muda cenderung menyalahgunakan kekuasaan?
Pendidikan politik inter nal partai lemah.
Selain itu, politik tanpa ideologi yang ada saat ini menyebabkan politik men j a d i tempat pencarian nafkah bagi politikus muda.

Bagaimana peran parpol dalam menghambat korupsi?
Sebetulnya ideologi partai politik tidak berpengaruh pada praktik korupsi. Sebagus apa pun ideologi, jika tuntutan pragmatis membesarkan partai tetap ada, korupsi eksis.

Pragmatisme yang melanda politikus muda saat ini menjadikan korupsi sebagai model cepat transaksi jangka pendek yang langsung menguntungkan.

Apakah berarti partai yang memelihara korupsi?
Kenyataannya memang demikian. Faktor politik yang berbiaya tinggi menyebabkan orang yang terjun di dunia politik dipaksa menghimpun dana sebanyak-banyaknya. Partai politik malah mendorong dan menempatkan orang yang lincah mencari uang di jabatan sentral partai.

Lantas apa solusinya?
Selama biaya politik mahal, upaya memupuk kekayaan bagi politikus akan terus berlangsung. Salah satu cara untuk mengurangi korupsi ialah mendorong sistem politik yang menjamin biaya politik murah.
(*/P-3)

http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2011/08/22/ArticleHtmls/WAWANCARA-Politikus-Muda-Cenderung-Berorientasi-Uang-22082011004017.shtml?Mode=1

CALAK EDU Kearifan Lokal

2011-08-22T09:51:00.001-07:00

Jika seorang guru mampu membuat jembatan antara know-do-be melalui serangkaian pembiasaan dan keteladanan yang disemai dan diangkat dari kearifan lokal, virtue akan tumbuh secara benar."

KEARIFAN (wisdom) dan lokal (local) ada lah dua kata yang sebenarnya memiliki arti sendiri-sendiri. Kearifan adalah kata sifat yang melekat pada karakter seseorang, yang berarti arif dan bijaksana, sedangkan lokal adalah kondisi sebuah tempat atau setempat.
Akan tetapi, ketika digabungkan menjadi satu, kearifan lokal, maknanya sangatlah luas terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan tata nilai, kebiasaan, dan tradisi, baik budaya maupun agama, yang menjadi aturan dan kesepakatan tempatan (lokalitas). Karena itu, kearifan lokal bisa juga dimaknai sebagai gagasangagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, dan tertanam serta diikuti oleh anggota masyarakatnya.
Sejauh ini, pemaknaan terhadap kearifan lokal dalam dunia pendidikan kita sangatlah kurang. Memang ada istilah `muatan lokal' dalam struktur kurikulum pendidikan kita, tetapi pemaknaannya sangatlah formal karena muatan lokal sama sekali kurang mengeksplorasi kearifan lokal. Muatan lokal hanya sebatas bahasa daerah dan tari daerah yang diajarkan secara apa adanya, tetapi melupakan bagaimana kearifan lokal seharusnya dimasukkan ke skema pedagogis secara kritis dan berkesinambungan.

Tantangan dunia pendidikan kita saat ini sangatlah kompleks.
Apalagi jika dikaitkan dengan kemajuan global di bidang sains dan teknologi, nilai-nilai lokal seperti hilang dan ditinggalkan.
Karena itu, eksplorasi terhadap kekayaan luhur budaya bangsa sangat perlu untuk dilakukan, sekaligus juga berupaya untuk mengkritik eksistensinya terkait dengan keniscayaan adanya perubahan budaya. Ruang eksplorasi dan pengkajian kearifan lokal menjadi tuntutan tersendiri bagi pengembangan lembaga pendidikan dan usaha-usaha eksplorasi khazanah budaya bangsa pada umumnya.

Kearifan lokal sesungguhnya meninggalkan banyak rekam jejak keteladanan dan kebijaksanaan hidup. Para tokoh politik, pejabat, praktisi, dan pengamat pendidikan sering berbicara soal norma pendidikan, tetapi perilaku mereka sangat bertolak belakang dengan kenyataan pada umumnya. Mereka bicara pendidikan tapi minus keteladanan. Jelas bahwa mereka adalah para hipokrit yang bersembunyi di balik kebijakan pendidikan tetapi tak pernah belajar dari keteladanan yang genuine dari kearifan lokal budaya bangsa.

Jika ditilik dari logika antropologis, kebijakan pendidikan kita yang kurang menghargai kearifan lokal sesungguhnya merupakan upaya terstruktur dalam menghilangkan cultural identity, yaitu suatu identitas/ kepribadian budaya bangsa yang menjadikan sebuah bangsa mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai dengan watak dan kemampuannya sendiri. Padahal sejatinya, pendidikan harus mengadopsi kekayaan budaya lokal secara terencana dan berkesinambungan agar proses pendidikan mampu bertahan terhadap budaya luar, mengakomodasi unsur-unsur budaya luar secara bijak, mampu mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, dan bisa memberi arah pada perkembangan budaya bangsa (Ayatrohadi, 1986).

Pentingnya menempatkan kearifan lokal dalam struktur kurikulum kita secara luas dan sustainable merupakan bagian dari upaya meningkatkan ketahanan nasional kita sebagai sebuah bangsa. Budaya Nusantara yang plural dan dinamis merupakan sumber kearifan lokal yang tak akan mati karena semuanya merupakan kenyataan hidup (living reality) yang tidak dapat dihindari. Pendidikan kita harus meyakinkan dirinya bahwa kemajemukan ini harus dipersandingkan, bukan dipertentangkan.

Kemajemukan merupakan manifestasi gagasan dan nilai sehingga saling menguatkan dan meningkatkan wawasan dalam mengapresiasi satu sama lain. Dus, kemajemukan harus menjadi bahan perbandingan untuk menemukan persamaan pandangan hidup yang berkaitan dengan nilai kebajikan dan kebijaksanaan (virtue and wisdom).

Jika mengikuti teori dan model globalisasi pendidikan yang diajukan Yin Cheong Cheng dalam Fostering Local Knowledge and Wisdom in Globalized Education: Multiple Theories (2002), setidaknya ada enam model teori globalisasi pendidikan, yaitu 1) theory of tree, 2) theory of crystal, 3) theory of birdcage, 4) theory of DNA, 5) theory of fungus, dan 6) theory of amoeba. Setiap teori mengasumsikan pentingnya mempertimbangkan kearifan lokal (local wisdom) sebelum sebuah kebijakan tentang kurikulum pendidikan diberlakukan. Identifikasi teori-teori ini ke dalam struktur lokal/daerah seharusnya dipertimbangkan dalam mengembangkan model pendidikan dengan standar internasional sekalipun.

Salah satu hal yang menarik dari pendekatan tersebut ialah teori sangkar burung (theory of birdcage), yaitu membuka diri terhadap globalisasi tetapi dalam waktu yang bersamaan juga berusaha menyaring pengaruhpengaruh negatif globalisasi.
Dalam teori ini, ideologi dan norma-norma sosial menjadi sumber dasar bagi desain kurikulum dan seluruh kegiatan pendidikan dengan lokus lokal dalam memanfaatkan global knowledge.

Muara dari kearifan lokal di sekolah pun harus menjelma menjadi semacam virtue (kebajikan) dalam seluruh proses pembelajaran di sekolah. Agar virtue dapat tumbuh dan berkembang dalam diri seorang anak, Susan M Drake dan Rebecca C Burns dalam Meeting Standards through Integrated Curriculum (2004) memberikan saran tentang arti penting pencapaian aspek ketiga dari proses belajarmengajar, yaitu menuntun agar menjadi (being). Jika seorang guru mampu membuat jembatan antara know-do-be melalui serangkaian pembiasaan dan keteladanan yang disemai dan diangkat dari kearifan lokal, virtue akan tumbuh secara benar.

http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2011/08/22/ArticleHtmls/CALAK-EDU-Kearifan-Lokal-22082011026040.shtml?Mode=1

Mulai Upeti hingga Pungli

2011-08-22T09:49:00.000-07:00

Bukan rahasia lagi untuk kalangan PJTKI, orang-orang di sekitar Menteri Muhaimin itu menjadi momok dalam setiap urusan.

Meski statusnya sebagai staf khusus yang harusnya memberi solusi, mereka lebih banyak membuka jalan untuk kolusi."

Doni Pengelola PJTKI

BAGAIMANA sepak terjang para staf khusus dan asisten menteri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans)? Dari penelusuran Media Indonesia, sejumlah pihak yang biasa berurusan dengan kementerian itu mengakui besarnya peran staf khusus dalam berbagai urusan.
Doni (bukan nama sebenarnya), seorang pengelola perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) yang beralamat di Jakarta Selatan, menyatakan keberadaan staf khusus Kemenakertrans sangat signifikan. Bahkan ia menuding keberadaan para staf khusus itu justru membuat praktik kolusi dan nepotisme di sektor ketenagakerjaan semakin kentara.

“Bukan rahasia lagi untuk kalangan PJTKI, orang-orang di sekitar Menteri Muhaimin itu menjadi momok dalam setiap urusan. Meski statusnya sebagai staf khusus yang harusnya memberi solusi, mereka lebih banyak membuka jalan untuk kolusi,“ tuturnya saat ditemui pekan lalu.

Ia menuturkan banyak PJTKI baru yang muncul setelah Muhaimin menjadi Menakertrans.
Proses pemberian izin pendirian PJTKI menjadi wilayah kerja para staf khusus itu.

Dengan setoran Rp300 juta-Rp500 juta, izin tersebut sudah bisa keluar dalam jangka waktu 2 bulan saja. Padahal jika melalui prosedur resmi, pengurusan izin ini membutuhkan waktu hingga 6 bulan. Syarat-syarat itu antara lain perusahaan yang harus berstatus hukum perseroan terbatas (PT) dan memiliki modal yang disetor senilai Rp3 miliar, serta memiliki uang jaminan berupa deposito senilai Rp250 juta.

Tidak hanya itu, bersama pejabat di Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tena ga Kerja Indonesia (BNP2TKI), para pejabat itu kerap menjadikan PJTKI sebagai sapi perah bila muncul kasus kekerasan TKI di luar negeri.

“Kalau ada kasus kekerasan di luar negeri terhadap TKI, kami harus bersiap untuk diinspeksi oleh pejabat BNP2TKI dan Kemenakertrans yang membawa aparat kepolisian dan wartawan. Pasti dicari sekecil apa pun kesalahan kami dengan ancaman sanksi maksimal hingga pembekuan dan pencabutan izin operasi,“ tuturnya.

Ujung-ujungnya, sambungnya, pengurus PJTKI harus menyediakan uang kas minimal Rp200 juta yang dibagi ke setiap pejabat BNP2TKI dan staf khusus Kemenakertrans.
Ia mengaku tidak tahu apakah uang tersebut sampai ke Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat dan Menakertrans Muhaimin Iskandar, atau tidak. Namun, dengan gamblang ia menyebut nama Jazilul Fawaid sebagai staf khusus Muhaimin yang sering menjadi penerima setoran dana dari PJTKI bermasalah tersebut.

Ia memaparkan, seharusnya ongkos yang dikeluarkan para calon TKI yang akan bekerja di luar negeri bisa lebih murah jika tidak ada praktik yang disebutnya sudah membudaya di kedua instansi pemerintah itu. Misalnya saja, biaya perekrutan dan pelatihan untuk calon TKI ke Korea Selatan yang normalnya sekitar Rp6 juta bisa membengkak sampai Rp30 juta. Begitu juga dengan biaya pengiriman TKI ke Arab Saudi, calon majikan diharuskan membiayai perekrutan dan pelatihan senilai US$2.500 (Rp20 juta).

“Pos untuk setoran yang tidak resminya banyak. Jadi, kalaupun pihak calon majikan yang membiayai, calon TKI tidak bisa menikmati uang sisa dari biaya perekrutan dan pelatihan tersebut secara maksimal,“ tuturnya.

Dari nilai puluhan juta yang dibayarkan calon majikan, sambungnya, seorang calon TKI hanya menikmati Rp2juta-Rp4 juta.
Sisanya digunakan PJTKI untuk membayar tenaga perekrut di lapangan (sering disebut sponsor) sebesar US$1.100 (Rp8,8 juta) dan Rp11,2 juta habis untuk biaya pelatihan dan pengurusan administrasi di Kemenakertrans dan BNP2TKI.

Nama Jazilul juga kembali disebut-sebut dalam pungutan premi asuransi yang harus dibayar calon TKI. Ia dituding menerima Rp100 ribu dari premi sebesar Rp400 ribu yang dibayar setiap calon TKI.

“TKI tetap harus menyetor premi ke perusahaan asuransi Rp400 ribu jika mereka sudah siap berangkat, dalam arti sudah mengantongi kartu tanda kerja luar negeri (KTKLN). Dari jumlah itu, nanti kami sisihkan Rp100 ribu untuk setoran ke Pak Jazilul, dan pengeluaran itu dimasukkan ke dalam komponen biaya premi asuransi. Karena itu kami harus mencari cara lain untuk menutupi pengeluaran itu karena Jazilul tidak mau memakai kuitansi, tanda terima, atau transfer lewat rekening bank,“ papar seorang manajer sebuah perusahaan asuransi yang masuk 10 anggota konsorsium asuransi TKI, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan (SK) Menakertrans No.Kep.2009/MEN/IX/2010.

Jazilul, yang juga tercatat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa, juga disebut sebagai pengumpul setoran dari kalangan konsorsium asuransi TKI rata-rata senilai Rp5 miliar per bulan.

Dipaparkannya lagi, dalam sebulan perusahaan asuransi tempatnya bekerja menerima pembayaran premi hingga sekitar Rp1,2 miliar dari para calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri, yang rata-rata mencapai 3.000 orang. Dari nilai premi sebesar itu, Rp400 juta di antaranya harus ia serahkan ke Jazilul.

“Itu setoran rutin setiap bulan. Biasanya kita janjian dulu ketemuan di mana. Namun, pascamoratorium dengan Arab Saudi pada 1 Agustus lalu, setoran juga akan turun karena TKI yang berangkat ke sana akan berkurang drastis,“ tuturnya.

Dalam catatan Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati), setiap bulan premi asuransi yang dibayarkan PJTKI mencapai kisaran Rp20 miliar-Rp25 miliar. Selama 5 bulan pertama 2011, dana asuransi itu terkumpul hingga Rp92 miliar, sedangkan klaim asuransi yang dikeluar kan konsorsium asuransi TKI hanya berkisar Rp1,2 miliar untuk beberapa kasus TKI yang bermasalah di luar negeri.

“Padahal kalau mekanisme perlindungan dan pembayaran klaim asuransi sudah benar berjalan, tidak perlu lagi PJTKI ditodong untuk membayar ongkos pulang TKI yang bermasalah. Ataupun masyarakat harus patungan membayar uang pengganti (diat) TKI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi,“ ujar Sekretaris Jenderal Apjati Rusdi Basalamah, saat ditemui beberapa waktu lalu.

Saat akan dimintai konfirmasi mengenai tudingan serius itu, Jazilul sama sekali tidak mau memberi tanggapan. Saat sejumlah pertanyaan diajukan ketika Media Indonesia mencegatnya di Kantor Kemenakertrans beberapa waktu lalu, ia langsung menghindar dan langsung masuk ke ruang kerjanya.

Penjelasan dari pihak Kemenakertrans justru didapat dari salah satu asisten menteri Dita Indah Sari. Ia membantah tuduhan adanya setoran ke Kemenakertrans yang dipotong dari premi asuransi setiap calon TKI.

“Kalau potongan Rp100 ribu itu tidak ada.
Kalau ada juga, ya pasti sudah ketahuan,“ ucapnya.

Mengenai adanya konsorsium perusahaan asuransi yang tunggal, Dita menjelaskan, hal itu upaya untuk memperbaiki kondisi sebelumnya dengan jumlah konsorsium yang terlalu gemuk. “Sebelumnya ada sembilan konsorsium, masing-masing ada lima asuransi di dalamnya. Jadi hampir 50 perusahaan asuransi yang menangani TKI, sehingga repot mengontrolnya dan tidak fokus. Lalu, terjadi perang diskon,“ kata dia.

Ia juga menampik adanya praktik setoran upeti ketika ada inspeksi mendadak atau razia.
“Saya ke PJTKI itu hanya untuk mendengarkan pengaduan, misalnya ada masalah trafficking.
Itu pun yang memanggil PJTKI-nya juga bukan saya, tapi Dirjen Binapenta (Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja),“ tutur Dita.

Begitu juga dengan tudingan adanya pungli dalam setiap penerbitan izin pendirian PJTKI.
Ia menegaskan, penerbitan izin tersebut pada masa jabatan Muhaimin justru semakin ketat.
“Hanya lima atau enam izin yang dikeluarkan.
Target kita memang merampingkan jadi memang dibekukan, karena kebijakannya mengurangi. Padahal yang minta banyak,“ tutupnya.
(Tim/T-1)

http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2011/08/22/ArticleHtmls/Mulai-Upeti-hingga-Pungli-22082011018020.shtml?Mode=1

RAPBN 2012 dan Pembangunan Manusia

2011-08-22T09:46:00.000-07:00

RAPBN 2012 dan Pembangunan Manusia
Firmanzah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

SESUNGGUHNYA pem bangunan ekonomi me rupakan pembangunan manusia. Tugas negara secara konstitusi ialah membuat manusia Indonesia lebih sejahtera, makmur, berkeadilan, dan berdaya saing. Tantangan terbesar kita dewasa ini ialah membuat manusia Indonesia terbebas dari dua persoalan mendasar, yaitu kemiskinan (poverty) dan keterbelakangan (backwardness).

APBN merupakan alat negara untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Ketika dihadapkan pada keterbatasan anggaran (budget constraint), RAPBN memuat aspek prioritas dan keberpihakan. Tentunya skala prioritas harus terkait dengan cita cita dasar yang bertumpu pada aspek pember dayaan dan penguatan kapasitas manusia Indonesia. Paradigma baru melihat bagaimana asumsi dan target pencapaian dalam RAPBN perlu didasarkan dan diarahkan kepada persoalan dasar yang dihadapi, yaitu peningkatan standar kualitas hidup manusia Indonesia dalam arti luas (inklusif).
Catatan RAPBN 2012 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2011 telah menyampaikan pokok-pokok nota keuangan dan RAPBN 2012 di depan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Pidato kenegaraan yang dilaksanakan rutin menjelang peringatan HUT kemerdekaan RI merupakan momen yang penting karena terkait dengan arah kebijakan pemerintah di tahun 2012. Dalam pidato tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah asumsi ekonomi makro yang dijadikan sebagai dasar rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2012 sekaligus sebagai dasar perhitungan besaran RAPBN tahun 2012, yakni pertumbuhan ekonomi dipatok 6,7%, laju inflasi 5,3% nilai tukar rupiah Rp8.800 per US$, harga minyak US$90 per barel, dan lifting minyak 950 ribu barel per hari.

Dengan asumsi ini, anggaran belanja negara dalam RAPBN 2012 ditetapkan sebesar Rp1.418,5 triliun, atau naik 7,4% dari tahun 2011 sebesar Rp1320,7 triliun (dalam APBN-P 2011). Adapun pendapatan negara dan hibah dipatok sebesar Rp1.292,9 triliun, naik sebesar Rp123,0 triliun atau 10,5% dari target pendapatan negara dan hibah pada APBN-P 2011 sebesar Rp1.169,9 triliun. Dengan porsi pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit anggaran menjadi 1,5% (dari PDB) atau lebih rendah daripada defisit dalam APBN-P 2011 sebesar 2,1%.

Postur anggaran demikian memang terbuka bagi interpretasi banyak pihak terutama terkait dengan lompatan-lompatan besar yang diharapkan masyarakat pada umumnya.
Misalnya, asumsi pertumbuhan ekonomi yang dipatok 6,7%. Angka tersebut, menurut sebagian kalangan, merupakan pertumbuhan natural yang ditopang konsumsi domestik.
Sektor itu merupakan motor (driver) dari pertumbuhan ekonomi nasional. Artinya, ekonomi Indonesia tumbuh dan berkembang berkat kontribusi belanja rumah tangga yang tinggi. Tanpa diimbangi infrastruktur dan fasilitas publik, dipastikan yang muncul ialah kemacetan, antrean kendaraan, dan kemandekan. Tidaklah menghe rankan apabila masyarakat berharap adanya terobosan untuk mengatasi ketidakseim bangan antara pertumbuhan konsumsi dan ketersediaan fasilitas umum.

Pertumbuhan ekonomi lima negara anggota ASEAN pada 2010 berada di atas 7%, kecuali Vietnam (6,8%) dan Indonesia (6,1%). Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih kecil daripada negara seperti Thailand, Filipina, Malaysia, bahkan Vietnam. Bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi China (10,3%) dan India (10,4%). Fenomena itu menjadi alasan mengapa sebagian kalangan memandang pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dicapai di angka lebih dari 7% apabila sungguh-sungguh bekerja optimal dengan memperhatikan hal-hal seperti kebocoran anggaran, penciptaan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi, peningkatan koordinasi kelembagaan, penegakan hukum, dan penyediaan infrastruktur. Selain pertumbuhan ekonomi, asumsi makro yang perlu diperhatikan adalah harga minyak dunia, kurs rupiah, dan lifting minyak.

Dalam pidato kenegaraan juga disampaikan, besaran belanja pemerintah pusat pada 2012 direncanakan sebesar Rp954,1 triliun, mengalami peningkatan 5,1% dari APBN-P 2011 (atau naik Rp45,9 triliun).
Selanjutnya, anggaran transfer ke daerah dalam RAPBN 2012 sebesar Rp464,4 triliun, naik 12,6% dari pagu APBN-P 2011 sebesar Rp412,5 triliun, dengan komposisi Rp394,1 triliun untuk dana perimbangan dan Rp70,2 triliun untuk dana otonomi khusus dan penyesuaian. Alokasi dana perimbangan itu terdiri atas dana bagi hasil Rp98,5 triliun, dana alokasi umum Rp269,5 triliun, dan dana alokasi khusus Rp26,1 triliun. Dalam kurun 2006-2011, proporsi anggaran pemerintah pusat-transfer daerah rata-rata berada pada titik 30%-34% untuk transfer daerah dan 66%-70% untuk belanja pemerintah pusat. Penaikan alokasi anggaran ke daerah dalam RAPBN 2012 perlu ditunjang dengan perbaikan kualitas birokrasi di daerah.

Melonjaknya belanja rutin pegawai di daerah yang membebani APBD juga merupakan persoalan serius karena tidak hanya terkait dengan administrasi keuangan daerah tetapi juga sistem administrasi kepegawaian, mulai identifikasi kebutuhan daerah, proses rekrutmen, kompetensi, hingga mekanisme insentif. Sebagai ilustrasi, pada 2011 belanja rutin pegawai di daerah membebani APBD rata-rata sebesar 55%63% dan 35%-45% sisanya untuk belanja modal. Tidak mengherankan jika pada 2011 hanya diperoleh 7 kota/kabupaten dari 495 kota/ kabupaten yang mengalokasikan belanja modal lebih dari 50%, sedangkan sebagian besar anggaran belanja modal yang dialokasikan di bawah 35% dari total anggaran.

Adapun anggaran belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp954,1 triliun--yang dialokasikan untuk belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp476,6 triliun dan belanja nonkementerian dan lembaga sebesar Rp477,5 triliun--juga mengalami persoalan yang sama. Seperti halnya anggaran daerah, anggaran pemerintah pusat juga dibayang-bayangi lonjakan belanja rutin pegawai. Dari total belanja negara Rp1.418,5 triliun, belanja rutin pegawai mencapai Rp215,7 triliun atau naik 18% dari APBN-P 2011. Belanja rutin pegawai pada RAPBN 2012 menempati porsi terbesar dalam alokasi anggaran pemerintah pusat, di bawahnya angka belanja subsidi Rp208,9 triliun, belanja modal Rp168,1 triliun, belanja barang Rp138 triliun, bayar utang Rp123,7 triliun, dan belanja lainnya sebesar Rp100,4 triliun. Tentunya pening katan belanja rutin pegawai tidak menjadi masalah jika alokasi belanja rutin ini di sertai perbaikan berbagai pelayanan dan infrastruktur pub lik yang menjadi hak kon stitusi publik.

Yang juga mendapat sorotan dari banyak kalangan ialah arah kebijakan dan keberpihakan yang tertuang dalam RAPBN 2012. Misalnya, bantuan sosial yang turun hingga 22,3% dari APBN-P 2011. Padahal perubahan cuaca telah menghadirkan berbagai bencana alam.
Ditambah lagi, belanja rutin pegawai Rp215 triliun untuk 4,5 juta PNS. Bandingkan anggaran kemiskinan Rp50 triliun untuk 30 juta jiwa warga miskin, atau bandingkan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp41,9 triliun untuk 237 juta jiwa di tengah ancaman ketahanan pangan yang berpotensi menaikkan jumlah orang miskin di Indonesia.
Asumsi dan target kesejahteraan Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus meningkat tentunya diharapkan akan dinikmati segenap masyarakat Indonesia. Menurut Biro Pusat Statistik (BPS), pada awal 2011, jumlah pengangguran terbuka menurun menjadi 8,1 juta orang atau 6,8%. Jumlah penduduk miskin juga berkurang, menjadi 30 juta orang atau 12,5%. Namun perlu dicatat juga, struktur pekerja Indonesia terbesar di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor pertanian terbesar berada di perdesaan, dan 50%-60% tenaga kerja Indonesia tidak tamat SD.
Tantangan RAPBN 2012 ialah bagaimana alokasi anggaran ditujukan untuk meningkatkan kinerja sektor ini dan kesejahteraan para tenaga kerja yang bekerja di dalamnya.

Basis transformasi ekonomi nasional dengan orientasi yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan yang digagas pemerintah patut diapresiasi. Namun, pemba ngunan berbasis pertum buhan ekonomi selama ini tidak cukup un tuk memerdeka kan manusia dan memanusiakan man u sia. P erl u upaya yang lebih dari sekadar mengejar pertum buhan ekonomi dan sejumlah indikator makro. Peningkat an target PDB/kapita, yang pada 2010 diharapkan sebe sar US$4.000/kapita, secara agregat perlu diimbangi pola penyebaran dan distribusi nya. Selain itu, kesenjangan kontribusi wilayah--Jawa dan Sumatra menyumbang kurang lebih 80% dari total PDB--perlu menjadi landasan untuk menggerakkan kawasan tengah dan timur Indonesia.

Dalam RAPBN, indikator yang terkait dengan pembangunan manusia perlu dikedepankan. Anggaran yang dimiliki negara merupakan instrumen untuk menyelesaikan persoalan dan tantangan, terkait dengan pemberantasan kemiskinan dan keterbelakangan bangsa. Keberpihakan untuk mengurangi indikator kesenjangan sosial dan wilayah perlu dituangkan dalam strategi alokasi anggaran dan postur RAPBN 2012. Dengan demikian, manfaat pembangunan nasional dapat dirasakan masyarakat luas dan tidak hanya terkonsentrasi pada sekelompok masyarakat.

Target produksi pangan perlu diiringi target kesejahteraan petani (dapat diukur dengan nilai tukar petani).
Target peningkatan produksi nelayan juga perlu diiringi target peningkatan kesejahteraan nelayan (dapat diukur dengan nilai tukar nelayan).
Sejumlah indikator ketimpangan, seperti jumlah dokter dan perawat di kota vs jumlah dokter dan perawat di desa, juga perlu menjadi target pengurangan setiap rupiah yang dialokasikan.

Selain itu, RAPBN perlu diarahkan untuk mengejar target-target perbaikan di tataran riil bangsa. Target pencapaian alokasi anggaran juga dibutuhkan untuk memecahkan sejumlah persoalan, seperti peningkatan gizi, penurunan mortalitas bayi dan ibu melahirkan, penciptaan lapangan kerja, perluasan akses listrik dan air bersih, perluasan akses ekonomi dan kewirausahaan, serta peningkatan kualitas tenaga kerja dan alih teknologi.

Keberanian untuk menjadikan indikator kesejahteraan sesuai dengan kondisi riil di masyarakat dalam RAPBN tidak hanya menunjukkan keberpihakan yang lebih konkret, tetapi juga fokus pada peningkatan indikator kesejahteraan.
Terlebih lagi, proporsi belanja rutin mencapai 80,43%. Hal itu semakin memperkecil ruang fiskal 2012. Tanpa keberpihakan yang jelas terkait dengan target pencapaiannya, anggaran dikhawatirkan akan terserap untuk belanja birokrasi dan kurang mampu mengangkat sektor ekonomi yang selama ini terpinggirkan.

http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2011/08/22/ArticleHtmls/RAPBN-2012-dan-Pembangunan-Manusia-22082011020003.shtml?Mode=1

Bukan Salah Bunda Mengandung

2011-08-22T09:39:00.000-07:00

M SOBARY;

Apa salah para pendiri negeri kita ini—kaum idealis yang penuh semangat, jujur, dan tulus dalam perjuangan—sehingga generasi penerusnya, anak-anak dan para cucunya, terutama justru yang muda-muda, lebih khusus lagi para politikusnya, kelihatan begitu brengseknya?

Apa sebab kesalehan para orang tua melahirkan kebrengsekan dan watak ugal-ugalan pada anak-anak dan para cucu? Apa salah para pendiri negeri kita ini? Para pendiri bangsa lahir di negeri ini dan generasi penerusnya— anak-anak dan para cucu—juga lahir di negeri ini.

Para pendiri negeri kita bicara tentang kemerdekaan, nasionalisme, dan patriotisme, dan anak-anak serta para cucu pun brbicara hal yang sama. Tapi mengapa isi pembicaraan generasi penerus hanya gelembung kata-kata? Mengapa kita disuguhi kebohongan demi kebohongan tanpa henti?

Alangkah luasnya persoalan yang harus diuraikan di sini untuk memberi jawaban utuh atas persoalan di atas. Kita harus lebih dulu bicara tentang beberapa soal yang menyebabkan sikap dan pandangan hidup generasi pendiri negeri ini dan generasi penerusnya.

Kita harus juga berbicara kondisi politik dan dukungan birokrasi yang jauh berbeda antara di zaman generasi pendiri negeri kita dahulu dengan di zaman kita sekarang. Selebihnya kita harus juga bicara godaan materi di zaman itu, yang mungkin sangat kecil dan lemah, dibandingkan godaan materi yang begitu besar dan sangat kuat di zaman ini.

Apalagi di zaman ini materi menjadi ukuran utama harga diri dan penampilan manusia. Apalagi di zaman ini materi menjadi pujaan,disetengahtuhankan oleh manusia. Jelas tak semua manusia materialistis dan serakah.

Tapi bahwa pendirian dan cara memandang dunia materi macam itu telah menyebar demikian luas di masyarakat tak mungkin kita abaikan. Sikap pribadi dan kelompok di dalam masyarakat mungkin dibentuk oleh gagasan serta cara pribadi dan kelompok itu sendiri memandang persoalan hidup dan dunianya. Dan ini yang mungkin membentuk tingkah laku kita.Ini yang juga membentuk cara hidup kita.

“Idealisme?”

Kita pernah mendengar kata idealisme dan kata itu kita anggap baik. Dalam berbagai kesempatan kita membicarakannya seperti membicarakan benda suci. Kita memuliakannya. Kita memuji orang baik dengan ungkapan: dia memang orang idealis. Jarang orang seperti itu sekarang.

Dalam ungkapan itu terkandung penghormatan tinggi pada idealisme dan orang yang bersikap idealis. Itu cara pandang kita.Tapi cara pandang ini tak kita ikuti tindakan. Pandangan kita berbeda dari tindakan kita sendiri. Pendeknya, idealisme tak pernah kita telan. Kita bahkan tak pernah mengunyahnya.

Bagi banyak orang, mungkin terutamaparabirokratdanpara politikus, idealisme itu mengganggu. Mereka tak menyukainya. Kita sering mendengar ungkapan: “Ah, hidup yang konkret-konkret saja.”Kadang terdengar sanggahan dalam bentuk lain: “Hidup jangan muluk-muluk... yang realistis saja.”

Bagi mereka yang bernafsu ingin kaya secepatnya dan menikmati dunia ini sepuaspuasnya, hidup memang lain coraknya. Nafsu hidup ditujukan pada bagaimana menguasai materi sebanyak-banyaknya, tak peduli bahwa untuk kepentingan itu harus merampok uang rakyat.

“Nasionalis?”

Kelihatannya nasionalisme itu hanya sebuah kata.Apalagi, secara konsepsional kata nasionalisme memiliki—atau diberi—makna baru yang jauh lebih luas dibandingkan makna nasionalisme di zaman generasi pendiri negeri kita ini.

Tapi pergeseran makna kata tak dengan sendirinya membuat kita menggeser loyalitas kita pada kebenaran, pada keadilan atau pada kemuliaan cara hidup yang kita hormati. Kita tahu,banyak hal yang menentukan cara pandang atas hidup dan sikap kita sehari-hari, maka pertanyaan apa salah para pendiri negeri kita ini, seperti dikemukakan di atas, jawabnya mungkin— dan lebih jelas—tak ada.

Sikap dan cara pandang para leluhur kita itu satu hal. Sikap dan pandangan generasi sekarang— anak-anak dan para cucu mereka semua—jelas hal yang lain. Bagi kita lalu jelas, peribahasa yang dibuat oleh para leluhur, yang juga orang-orang bijak, mengenai “bukan salah bunda mengandung, buruk suratan tangan sendiri”, mungkin merupakan jawaban yang tegas dan tepat.

Anak-anak muda yang sangat serakah, yang mencuri uang rakyat hingga menjadi heboh seluruh bangsa, itu ulah mereka sepenuhnya dan tanggung jawab mereka.Dua orang muda,bahkan melibatkan pula istrinya, membuat kita sangat malu, mengapa ada manusia yang mampu mengembangkan keserakahan seperti itu.

Orang-orang tua,generasi Orde Baru yang juga serakah, tidak memengaruhi mereka? Mungkin—bahkan sangat pasti, sangat pasti, mengapa diragukan—memengaruhi mereka. Tapi mengapa anakanak muda, yang dulu mengejek Pak Harto, sebagai orang yang punya segalanya kecuali rasa malu,kini sikap itu mereka tiru?

Mengapa mereka pun tak tahu malu? Mengapa mereka, generasi pendukung reformasi, juga menjadi bandit yang merampok kekayaan negara? Dan mengapa mereka bersekutu— bukan mengutuk—generasi Orde Baru yang masih tetap menjadi koruptor sekarang? Apa salah para pendiri negeri ini, maka generasi penerusnya menjadi begitu brengseknya? Salah generasi penerus tak ada hubungannya dengan generasi tua.

Maka, seperti kata pepatah, bukan salah Bunda mengandung, (karena) buruk suratan tangan sendiri. Artinya, kalau mereka digantung, jelas hal itu karena buruknya hasil kerja tangan mereka sendiri.● M SOBARY Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi. Penggemar Sirih dan Cengkih, buat Kesehatan.

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/422768/

Tak Ada Skandal Keuangan

2011-08-22T09:37:00.000-07:00

Mustafa:

JAKARTA– Menteri BUMN Mustafa Abubakar membantah pemerintah menolak transformasi empat BUMN jaminan/asuransi sosial lantaran takut audit keuangan forensik bisa membuka skandal keuangan yang selama ini ditutup-tutupi.

”Tidak ada yang kami khawatirkan, apalagi takut diaudit. Semua BUMN siap diaudit seperti yang rutin dilakukan.PT Jamsostek, PT Taspen, PT Asabri, dan PT Askes tidak bisa dilebur justru untuk mematuhi perundang-undangan,” ungkap Mustafa kepada SINDO di Jakarta akhir pekan lalu.

Dia menilai pihak-pihak yang melontarkan isu penolakan transformasi empat BUMN karena ada dana yang mengalir untuk mengongkosi operasional politik atau diputar untuk investasi ilegal,sudah kehabisan ”peluru”. ”Kami selalu terbuka soal keuangan. Dan semua BUMN selalu diaudit secara rutin,” tandasnya.

Mustafa hanya tertawa ketika dimintai tanggapan atas tudingan bahwa PT Jamsostek pernah menyimpan sebagian dana yang dikelolanya di Bank Century.”Saya jamin tidak ada penyimpangan. Saya, Menteri BUMN,berkomitmen menjadikan semua BUMN sehat.
Kalau ada penyimpangan, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kejaksaan Agung, atau Polri pasti langsung turun tangan,” kata Mustafa.

Plt Sekretaris PT Taspen Pask Suartha juga membantah tudingan soal ada dana di PT Taspen yang dialokasikan secara tak wajar. ”Tidak begitu lah,” katanya singkat. Suartha tak mau bicara lebih panjang. ”Saya kan hanya pelaksana tugas,”kilahnya.

Mantan Sekretaris PT Taspen Faisal Rachman yang baru saja melepaskan jabatannya pada Juli 2011 mengatakan hal yang sama. ”Silakan audit setiap saat. Selama saya menjabat, setiap tahun kami memublikasikan laporan keuangan. Dan tidak ada data yang dimanipulasi,” jaminnya.

Faisal mengusulkan Pansus RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) DPR agar mengundang PT Jamsostek, PT Askes, PT Taspen, dan PT Asabri dalam pembahasan lanjutan di masa persidangan DPR saat ini. ”Supaya lebih mudah cari solusi kebuntuan,” kata Faisal.

Pekan lalu anggota Pansus RUU BPJS DPR Rieke Diah Pitaloka menyatakan bahwa sejumlah anggota Parlemen akan mendorong pelaksanaan audit investigasi keuangan keempat BUMN jaminan/asuransi sosial.

Dia mengaku tidak yakin hasil audit akan menyatakan keuangan keempat BUMN ini sehat. Rieke mencium indikasi ada penggunaan dana untuk membayar beberapa pihak agar menolak transformasi keempat BUMN.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Politik dan Kebijakan Kesehatan Bambang Sulistomo mengatakan, penolakan transformasi muncul lantaran keempat BUMN jaminan/asuransi sosial sudah menanam modal ke manamana. Penggabungan manajemen juga akan memberatkan.

”Dalam konteks ini, bagaimana supaya kepentingan masing-masing bisa mencapai titik temu.Mesti ada pendekatan lagi, terutama kepada Kementerian BUMN dan beberapa kementerian teknis seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan,” katanya. ”Yang jelas, SJSN bagi seluruh masyarakat Indonesia harus berjalan, ”tambahnya.

Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Usman Sumantri mengatakan, transformasi empat BUMN yang saat ini menjalankan jaminan/asuransi sosial ke dalam BPJS justru akan memperkuat infrastruktur kelembagaan jaminan sosial menyeluruh yang akan diterapkan di Indonesia.

Meski demikian, memang butuh proses yang bertahap untuk mewujudkannya. ”Tidak ada kerugian dari transformasi empat BUMN itu asal tujuh prinsip transformasi diterapkan dengan benar,”katanya.

Tujuh prinsip transformasi tersebut adalah tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tidak ada penghilangan hak-hak normatif para karyawan keempat BUMN itu, tidak merugikan peserta lama, tidak ada program yang terhenti pelayanannya, serta setiap peserta hanya membayar untuk satu program.

Tiga prinsip lainnya adalah pemerintah menyelesaikan seluruh pengaturan pelaksana yang diperlukan terkait persiapan pendirian dan operasional BPJS, harus ada kepastian investasi keempat BUMN yang saat ini masih berjalan, serta proses pengalihan aset dari BUMN tidak boleh menimbulkan banyak korban. Dalam proses bertahap ini, lanjut Usman,yang pertama dijamin adalah asuransi kesehatan yang lebih siap. hendry sihaloho/ dyah ayu pamela

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/422797/

Membaca Arah Kasus Nazaruddin

2011-08-22T05:38:00.000-07:00

Setelah Muhammad Nazaruddin ditangkap di Cartagena, Kolombia, sinyal aneh benar-benar terlihat di kitaran kasus Nazar. Betapa tidak, publik seakanakan disihir ke suatu arah yang tidak jelas dengan menggunakan dalil yang penuh kebohongan, bahkan ngawur.

Lihat saja penuhnya kebohongan soal perlakuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Nazar. Entah apa yang ada di kepala publik hingga sangat gencar pemberitaan perihal “cuci otak” KPK selama di pesawat, tidak diberikannya akses yang memadai bagi pengacara terhadap Nazar dan perlakuan menghalang-halangi lainnya, hingga ketakutan dan tidak makan karena kemungkinan racun.

Yang mengherankan, hal tersebut dibangun sangat masif dan penuh kebohongan, termasuk oleh para pengacara Nazar.Terkuaknya kebohongan nanti setelah tim KPK memberikan bukti-bukti rekaman.

Yang mengherankan pula, tidak ada ralat dan ucapan permintaan maaf, tetapi kemudian dialihkan ke hal yang kedua, yakni akan bungkamnya Nazar plus surat permintaan “bargaining” dengan Presiden SBY.

Kembali publik dipaksa menduga-duga dan berprasangka buruk dengan meyakini ini adalah bagian dari skenario yang dibangun aparat penegak hukum untuk mengisolasi perkara ke arah yang hanya Nazar.

Tidak berhenti sampai di situ, para politikus dengan gegap gempita mempersalahkan KPK, bahkan menuding KPK dengan hal-hal yang nyaris tanpa alasan rasional.Tampil gagah dengan memeluk dan menciumi Nazar, hal yang merupakan pesan jelas bahwa mereka mau berada di pihak Nazar dan akan senantiasa memberikan dukungan kepada Nazar. Kelirunya pula, masih ada yang membenarkan perilaku politisi ini.

Negeri Aneh

Karenanya, negeri ini memang aneh. Seorang begundal pesakitan yang tersangka dan lari ke luar negeri karena kesalahannya kemudian dibela mati-matian oleh para politikus. Kita sudah lupa, kapan dukungan sejenis terhadap penegakan hukum pernah didengungkan politisi ini.

Padahal, jika memang antikorupsi, seharusnya mereka berpihak pada penegakan hukumnya dan bukan “seakan-akan” menjadi bagian integral dari para penghancur hukum. Negeri ini juga aneh karena dari sekian banyak kebohongan Nazar,hanya pengakuan di Skype yang kemudian dianggap benar dan diharuskan untuk dibuktikan oleh KPK.

Jika Nazar sering berbohong, maka kesaksian di Skype juga punya peluang kebohongan yang sama dengan kebohongan- kebohongan lainnya. Bukan untuk menegasikan kesaksian tersebut, tetapi penempatannya haruslah proporsional. Proporsional artinya KPK tidak boleh diberi frame atas pengakuan tersebut.

Frame yang sangat keliru adalah jika KPK gagal membuktikan apa yang dikatakan Nazar di Skype, dengan seketika KPK dianggap sebagai bagian yang merekayasa kasus dan tidak netral. Secara hukum, KPK sama sekali tidak diberi beban untuk membuktikan atas apa yang dikatakan Nazar di Skype.

KPK bukan punya tugas untuk membuktikan tuduhan Nazar atas Anas Urbaningrum dan petinggi partai Demokrat lainnya. Namun,tugas KPK jauh lebih berat dan besar,yakni membuka secara lebar keseluruhan kasus-kasus yang ada peran Nazar dan siapa pun yang terlibat di dalamnya.

Kata “siapa pun” tentu saja menggariskan bahwa tidak tertutup kemungkinan dari kalangan Partai Demokrat maupun berbagai kalangan lain. Negeri ini aneh karena sangat memercayai perkataanperkataan Nazar dan berbagai skenario yang dijalankannya, sebaliknya tidak memberikan bobot kepercayaan yang sama atas pernyataan KPK.

Hasilnya adalah semua perkataan KPK dianggap bagian dari skenario busuk untuk menutup dan/ atau mengisolasi perkara, sedangkan semua perkataan Nazar dan tim kuasa hukumnya adalah bagian dari kebenaran dengan pernyataan kesedihan dan kekecewaan terhadap skenario KPK.

Meski Nazar dan kuasa hukumnya telah berbohong berkali-kali, tetap saja posisi ini tidak berubah.Negeri aneh tetap “menghukumi” KPK dan “membebaskan” Nazar.

Tegakkan Hukum

Tidak ada kata lain selain segera melakukan penegakan hukum.Bungkamnya Nazar tidak boleh menjadi bagian dari skenario untuk membusukkan penegakan hukum.Ketika dia mengemis kepada Presiden SBY, kita harus meyakini bahwa tidak sedikit pun hal tersebut akan berpengaruh pada penegakan hukum.

Tidak seorang pun bisa dan diizinkan untuk memengaruhi proses hukum. Bahkan Presiden SBY pun tidak. Karenanya, sangat mudah ditebak bahwa gerakan permohonan itu hanya upaya untuk mengalihkan proses hukum ke arah politik. Hukumlah yang harus ditegakkan meski Nazar akan tutup mulut.

Pun ketika dia enggan untuk membuka perkara ini secara lebar,maka KPK yang harus lebih detail dan garang mengejar Nazar dan seluruh komplotannya dengan jalan lain.Jalan yang boleh jadi “memutar” dan agak panjang, tetapi bisa dijadikan sandaran untuk membongkar kebusukan Nazar dan komplotannya.

Kata “Nazar dan komplotannya” perlu ditegaskan karena tentunya Nazar tidak main sendiri. Kalau kita kembali ke asal mula perkara ini, sangat jelas bahwa persoalannya adalah mafia anggaran.Mafia anggaran yang memainkan anggaran negara dengan cara merampok melalui kewenangan perencanaan, penyusunan, dan pengelolaan anggaran yang dimiliki.

Makanya, komplotan itulah yang harus dikejar KPK. Komplotan yang bermakna sangat jamak. Bisa lintas cabang kekuasaan karena bukan hanya di DPR, tetapi juga di pemerintah. Bisa juga lintas komisi karena melibatkan beberapa departemen.Dapat juga lintas partai karena kewenangan tersebut pada dasarnya dimiliki secara kolektif dan bukan individual.

Praktik korupsi yang benar-benar lahir dari prinsip “berjamaah” dan mustahil permainan individual. Dapatkah itu terbongkar? Sangat mungkin! Bahkan sangat berpotensi terbongkar secara besar. KPK dapat bekerja sama dengan lembaga lain yang tersedia untuk membuka model-model korupsi berjamaah ini semisal PPATK.

Kolaborasi yang diperlukan juga lintas penegak hukum.Pola koordinasi dan supervisi terhadap kejaksaan dan kepolisian sangat mungkin digunakan dalam rangka mengejar praktikpraktik korupsi berjamaah. Tapi tentu saja ada prasyarat penting, yakni asalkan publik mau membentengi KPK dan penegakan hukum dari berbagai serangan yang ada sekarang.

Serangan penuh kebohongan dari pihak Nazar dan pengacaranya serta politisi busuk pemihak koruptor harus kita lawan bersama. Kita semua harus mengambil tempat untuk melindungi penegakan hukumnya dan bukan melindungi para koruptornya.

Pengambilan tempat yang penting di tengah banyaknya upaya untuk mengaburkan antara penegakan hukum dan upaya perlindungan kepada para koruptor. Jika mampu, kita akan bisa menyambut arah proses perbaikan bangsa untuk menutup peluang mafia anggaran makin banyak bermain di keuangan negara kita.

Dan jika gagal, para koruptorlah yang akan berpesta karena bukan hanya bisa melanjutkan untuk terus menikmati uang negara,tetapi juga menikmati pembonsaian terhadap penegakan hukum dan kelembagaan KPK.● ZAINAL ARIFIN MOCHTAR Pengajar Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, Direktur Pusat Kajian Antikorupsi FH UGM Yogyakarta

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/422765/

Saya Tidak Trauma Diseleksi di DPR

2011-08-22T05:36:00.000-07:00

WAWANCARA
Bambang Widjojanto:

RMOL. Bambang Widjojanto pernah gagal saat fit and proper test di Komisi III DPR ketika bertarung dengan Busyro Muqoddas menjadi pimpinan KPK tahun lalu. Tapi aktivis hukum yang vokal itu tidak merasa trauma.

Calon pimpinan KPK tersebut justru percaya diri yang tinggi bisa melewati fit and proper test dengan baik. Sebab, sudah berÂpengalaman dites di DPR.

â€œSaya merasa optimistis bisa melewati test itu secara baik. Saya tidak trauma diseleksi di DPR. Ini akan berjalan profesioÂnal dan obyektif,â€™â€™ ujar Bambang Widjojanto kepada Rakyat MerÂdeka, di Jakarta, Sabtu (20/8).

Menurut dosen Universitas Trisakti itu, Komisi III DPR meÂmiliki kontribusi yang besar untuk mendorong pengembangan gerakan anti-korupsi.

â€œAnggota Komisi III DPR meÂmiliki pertimbangan khusus untuk memilih calon pimpinan KPK. Pertimbangan itu setiap taÂhunnya semakin obyektif,â€™â€™ paÂparnya.

BeriÂkut kutipan selengkapnya;

Kenapa Anda percaya semaÂkin obyektif?
Ya dong percaya. Bila kita tiÂdak percaya sama orang lain, mana mungkin kita dipercaya orang. Prinsipnya berlomba-lomba berbuat kebaikan dan jaÂngan meminta belas kasihan. Hal yang penting, tunjukkan saja proÂfesionalitas dan perform kita. Nanti orang akan menilainya.

Komisi III kabarnya memÂbuat tim untuk mencegal orang yang tidak disukai, apa Anda tidak khawatir?
Daripada memulai dengan keÂcurigaan, lebih baik kita memÂbuat indikator calon pimpinan KPK dan indikator itu dijaga berÂsama-sama. Nanti orang menilai berdasarkan indikator yang sudah disepakati.

Maksudnya?
Intinya daripada kita memperÂsoalkan isu dan membangun maÂsalah yang pada akhirnya kita tidak bisa menyelesaikan masaÂlah itu, kenapa tidak kita cari alterÂÂnatif yang sifatnya lebih positif.

Apa indikator menjadi pimÂpiÂnan KPK?
Indikatornya seperti apa, silaÂkan dibuat. Saya tidak mau terÂlibat nanti dinilai punya konflik kepentingan.

O ya, dalam seleksi poin Anda tertinggi, apa rahasianya?
Sebagian waktu saya digunaÂkan untuk gerakan anti korupsi. Misalnya saya mengajar di AkaÂdemisi Kepolisian dan saya juga terlibat dalam pembuatan strategi nasional pemberantasan korupsi yang dibuat oleh Bappenas. Saya sering berdiskusi dengan teman-teman LSM dan KPK mengenai anti korupsi.

Bagaimana tanggapan keÂluarga?
Mereka semua mendukung apa yang saya kerjakan. Itu sudah dikomunikasikan sejak awal. Namun masalah waktu menjadi kendala bagi saya. Sebab, dari seminggu, lima hari digunakan untuk publik. Untuk itu saya ingin mencoba membagi waktu lebih adil lagi. Tapi saya anggap semua ini sebagai dinamika keÂhidupan untuk diatur secara proÂporsional saja.

Apa tantangan pemberanÂtaÂsan korupsi ke depan?
Ada dua tantangan. Pertama, kesalahan kita adalah menempatÂkan KPK seolah-olah single organ dalam memberantas koÂrupsi. Tidak bisa pemberantasan korupsi yang sudah massif hanya diberantas oleh KPK. Ini menjadi kepentingan negara, pemerintah, LSM dan masyarakat. Intinya pemberantasan korupsi bukan tanggung jawab KPK saja.

Kedua, korupsi harus dilawan dengan berbagai macam strategi. Jangan single strategi. Sebab, modus operandi korupsi bermaÂcam-macam, jadi kita harus punya berbagai usaha alternatif memberantas korupsi. Bila itu berhasil, pemberantasan korupsi bisa bersifat utuh, komprehensif, dan terukur.

Artinya perlu pelibatan lemÂbaga penegak hukum yang lain?
Di dalam undang-undang diseÂbutkan salah fungsi KPK adalah trigger mechanism. Artinya KPK harus memberikan pengetahuan, pengalaman, dan value yang diÂmilikinya bersama dengan lemÂbaga-lembaga penegak hukum.

KPK harus menempatkan diri sebagai mitra strategis, sehingga tidak hanya sinergitas tetapi juga konsolidasi pemberantasan koÂrupsi dan desainnya harus dibuat.

Maksudnya sebagai mitra straÂtegis?
Selama ini KPK dengan lemÂbaga penegak hukum melakukan. Itu bagus tapi perlu dibuat sistemÂnya. Misalnya salah satu lembaga penegak hukum punya kerawaÂnan penyalahgunaan wewenang, teman-teman KPK bisa memberiÂkan kajian-kajian yang hasilnya bisa disampaikan kepada pimpiÂnan mereka. Nanti bisa diketahui penyelesaian masalahnya secara proporsional. [rm]

http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=37185

Jika Shaum Kita "Nggak 'Nendang" - Akmal Sjafril

2011-08-22T05:28:00.000-07:00

assalaamu’alaikum wr. wb.

“It’s like a finger pointing at the moon,” kata seorang guru Kung Fu pada muridnya. Sang murid yang berusaha mencerna kata-kata itu secara refleks langsung memelototi jari gurunya yang menunjuk ke angkasa. Apa dinyana, ia langsung dihadiahi tamparan keras di kepalanya.

“Do not concentrate on the finger, or you will miss all of the heavenly glory!”

Begitulah cuplikan sebuah adegan dalam film Enter The Dragon, salah satu film yang membuat nama Bruce Lee terpatri dalam sejarah perfilman dan bela diri dunia sekaligus. Adegan itu menunjukkan bagaimana karakter guru Kung Fu yang diperankan oleh Bruce Lee tengah mengajari seorang muridnya bagaimana cara menendang dengan benar. Sesi latihan supersingkat itu (bahkan sesi latihan itu dilakukan di tengah-tengah waktu sang guru menerima tamunya) menunjukkan betapa besar perhatian karakter ini pada hal-hal yang mendetil. Ia hanya menyuruh muridnya menendang tiga kali, mengoreksinya dan memberitahu apa yang benar dan yang salah dari gerakannya. Setelah itu, sang murid kembali untuk berlatih sendiri lagi.

Mungkin sebagian orang tidak mengerti apa korelasi antara jari, bulan dan teknik tendangan yang efektif hanya dengan mengamati petikan dialog singkat di atas. Bahkan mereka yang menonton filmnya secara utuh pun banyak yang belum sempat memahami adegan tersebut ketika film sudah beralih ke adegan berikutnya. Yang ingin ditekankan oleh karakter Lee adalah bahwa tendangan yang dilakukan oleh muridnya itu secara teknis sudah benar, namun kurang mantap, karena tidak ada apa yang disebutnya sebagai ‘emotional content’. Istilah yang satu ini bukan berarti bahwa tendangannya harus emosional atau dilandasi amarah (semua ahli bela diri yang sejati tahu persis bahwa amarah justru merusak konsentrasi dan kualitas gerakan), melainkan haruslah ada kesatuan antara badan dan pikiran. Singkatnya, pikiran dan perasaan terfokus pada satu tujuan. Itulah sebabnya digunakan analogi jari yang menunjuk ke bulan. Tidak ada manfaatnya berkonsentrasi ke jari yang menunjuk, karena yang harusnya menjadi pusat perhatian adalah bulan di langit.

Apa yang dijelaskan di sini juga tidak menunjukkan bahwa Bruce Lee (atau karakter yang diperankannya) tidak peduli dengan detil gerakan. Penekanan pada fokus tujuan diberikan sekurang-kurangnya karena dua hal. Pertama, karena secara teknis tendangan muridnya itu sudah benar dan cukup baik, hanya tinggal dimantapkan saja. Kedua, karena Bruce Lee memiliki prinsip bahwa bela diri yang paling efektif itu adalah yang mengikuti anatomi tubuh manusia. Itulah sebabnya Lee tidak dikenal karena jurus belalang sembah (the praying mantis), cakar harimau (the tiger claw), atau jenis-jenis jurus Kung Fu lainnya yang terinspirasi oleh gerakan hewan (jika tangan manusia berbeda dengan tungkai depan belalang sembah, lantas kenapa manusia harus memukul seperti belalang sembah?). Lee adalah tokoh yang mempopulerkan Wing Chun ke level internasional, sedangkan Wing Chun adalah bela diri yang sepenuhnya menggali teknik-teknik yang dianggap efektif untuk anatomi tubuh manusia. Nah, karena anatomi tubuh manusia toh secara umum sama saja, maka teknik tendangan yang efektif pasti sama saja. Dengan pemahaman tujuan yang baik dan repetisi yang cukup, pasti tekniknya akan sama saja, baik ia orang India, Cina, Amerika, Nigeria, atau Nikaragua. Kalau kakinya sama, maka teknik tendangan samping yang efektif pasti begitu-begitu juga. Itulah sebabnya fokus pada tujuan menjadi demikian penting.

Baik dalam bela diri, olah raga, atau dalam hal-hal lainnya, kita semua tahu bahwa teknik yang benar tidak dapat dicapai hanya dalam satu-dua kali percobaan. Sebab, setiap teknik pada hakikatnya bukanlah gerakan-gerakan parsial dari anggota-anggota tubuh, melainkan hasil dari kerja sama semua bagian itu. Tendangan bukanlah gerakan yang hanya mengandalkan kaki, melainkan keselarasan dengan pinggang, posisi tangan, bahkan juga gerakan bahu. Cara melakukan tembakan dalam basket juga bukan sekedar melempar dengan tangan, karena shoot yang benar melibatkan kolaborasi yang apik antara lutut, siku, bahu, jari-jemari dan seterusnya. Hal ini bisa kita aplikasikan dalam segala hal. Menulis bukan sekedar menceritakan suatu kejadian atau pemikiran, ilmu kedokteran bukan sekedar tahu penyakit dan bisa membuat resep, ekonomi (syariah) bukan sekedar menghitung laba-rugi pribadi, demikian seterusnya. Oleh karena itu, dalam segala hal, jam terbang menjadi penentu. Jam terbanglah yang akan membedakan antara orang yang:
tahu cara yang benar
mampu melakukan dengan benar
terampil melakukan dengan benar
memiliki kearifan terhadap teknik yang benar

Shaum, seperti segala sesuatunya, juga dipengaruhi secara langsung oleh jam terbang. Semua orang maklum jika anak usia 4-5 tahun ikut melaksanakan shaum, kemudian berbuka di waktu Zhuhur dan meneruskan hingga waktu berbuka yang sebenarnya. Hal yang sama juga berlaku bagi para muallaf, karena ini adalah suatu hal yang baru bagi mereka. Tubuh mereka perlu dikondisikan untuk beradaptasi dengan shaum.

Kalau jam terbangnya sudah bertambah tinggi, biasanya sejalan dengan bertambahnya usia, maka hal-hal lainnya mulai menjadi perhatian. Mulai berlatih menjaga emosi, meninggalkan obrolan-obrolan tak bermanfaat dan sebagainya. Lebih baik tidur daripada kelayapan.

Semakin tinggi jam terbangnya, maka tuntutannya pun semakin tinggi. Target-target dibuat. Jumlah tilawah harian mulai dipertanyakan. Shalat Dhuha menjadi ‘menu wajib’. Ibadah-ibadah wajib dimantapkan, ibadah-ibadah Sunnah digetolkan. Pemahaman terhadap ibadah shaum semakin tinggi. Tidak ada lagi yang ingat soal lapar dan haus, bahkan kedua hal itu menjadi tidak relevan lagi. Tidak ada lagi keluhan lemas-lemas atau badan tak bertenaga di bulan Ramadhan, karena tubuh sudah sangat terbiasa, hasil latihan selama bertahun-tahun.

Pada kenyataannya, sebagian umat Islam berada dalam kondisi yang sama seperti murid Kung Fu yang sedang belajar menendang tadi. Seharusnya pandangannya difokuskan ke bulan, tapi perhatiannya malah ke jari yang menunjuk. Matanya tidak tertuju pada keindahan yang tiada banding nun jauh di atas sana, melainkan pada jari yang sudah ia lihat jutaan kali sejak kelahirannya. Tidak heran kualitas tendangannya tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Tendangannya sudah benar, tapi hanya sekedar itu saja.

Shaum itu sama saja sederhananya dengan teknik tendangan. Batasan shaum adalah waktu Subuh dan Maghrib. Yang membatalkannya hanya tiga, yaitu makan, minum dan berhubungan suami-istri. Selebihnya adalah perkara yang dibuat-buat oleh orang-orang yang ‘suka mencari masalah’, misalnya muntah dengan sengaja, menghirup air lewat hidung (yang ujung-ujungnya masuk ke kerongkongan juga), atau onani. Hanya tiga hal tadi sajalah perkara halal yang diharamkan ketika sedang menjalankan ibadah shaum. Selebihnya, yang wajib tetaplah wajib, yang sunnah tetaplah sunnah, yang makruh tetaplah makruh, yang mubah tetaplah mubah, dan yang haram sudah pasti tetap haram. Semua kebaikan dilipatgandakan pahalanya, dan kemungkinan dikabulkannya doa menjadi semakin besar. Kalau kita tidak banyak ‘mencari masalah’, shaum yang benar dan memenuhi syarat itu cukup demikian saja.

Patut disayangkan, masih banyak Muslim dan Muslimah yang sudah dewasa, sudah belasan atau puluhan tahun melaksanakan ibadah shaum Ramadhan, tapi pemikirannya masih saja berkisar di seputar lapar dan haus. Di siang hari badannya lemas, maka kinerjanya menurun. Begitu adzan Zhuhur, langsung melesat ke Masjid untuk menunaikan shalat berjamaah, kemudian tidur hingga waktu istirahat kantornya selesai. Kerja tanpa gairah, menuntut pulang cepat, dan di akhir bulan mengharapkan THR. Itulah siklus kerjanya di bulan Ramadhan.

Jika seharian di rumah, saking ‘beratnya’ shaum, maka yang dicari adalah hiburan dan hiburan. Industri pertelevisian meresponnya dengan sangat baik. Bangun sahur langsung ditemani oleh acara lawak plus berbagai macam kuis. Setelah fajar menyingsing, acara konser live digelar seperti biasa; anak-anak muda yang entah sekolah entah kuliah entah bolos berkumpul seperti biasa pula. Bedanya, para host dan artis yang tampil di bulan Ramadhan biasanya pakai baju koko. Sinetron-sinetron Ramadhan bermunculan, bahkan sinetron yang biasanya pun tampil ‘tidak biasa’ di bulan Ramadhan; karakternya banyak yang berjilbab, pakai baju koko, dan sedikit-sedikit mengucapkan “Ya Allah!” Ada sedikit saja waktu, sekitar 15-30 menit, dimanfaatkan untuk taushiyah yang agak serius dan berisi menjelang berbuka. Setelah itu, siklus hiburan berjalan seperti biasa. Tapi sebelum tidur, masih ada lagi hiburan lain yang menunggu, yaitu hasil perkawinan antara konser dan taushiyah, sebut saja ‘konser taushiyah’. Para ustadz dan band-band terkemuka (tentu saja pakai baju koko) tampil bergantian. Bahkan adakalanya belasan ustadz ditampilkan pada malam yang sama, di panggung yang sama. Masing-masing dapat waktu memberikan taushiyah sekitar lima menit. Tentu saja, tampil bersama band-band yang sedang digandrungi itu, para ustadz pun tak boleh kalah menghibur. Maka tampillah para ustadz dalam format yang serba interaktif dengan para penontonnya; mulai dari yel-yel bersama hingga menyanyi bersama. Taushiyah-nya? Wallaahu a’lam. Tidurnya? Wallaahu a’lam juga, karena acara baru berakhir menjelang tengah malam.

Kasihan umat yang kebingungan. Dari tahun ke tahun, pemahamannya tentang shaum hanya sekedar lapar dan haus saja. Di koran-koran, siaran radio dan televisi, orang masih saja bertanya: apakah shaum batal jika kita muntah? Di mana-mana, ada saja yang berkata (entah berkelakar atau tidak), “Kok lemes? Puasa ya?” Menjelang Ramadhan, orang-orang pergi makan bersama. Katanya: “Mumpung masih bisa makan siang-siang!” Seolah Ramadhan telah merampas hak-hak mereka, dan seolah tidak makan siang selama sebulan itu sedemikian menderitanya. Belum masuk Ramadhan, orang sudah dibuai dengan ‘janji-janji kemenangan’, slogan ‘kembali ke fithrah’ dan berbagai diskon besar-besaran. Ramadhan datang, orang-orang sudah menanti datangnya Lebaran, seolah-olah ingin agar kesempatan emas itu segera lewat. ‘Idul Fitri semakin mendekat, orang-orang pun semakin gelisah memikirkan baju baru yang belum dibeli, kue-kue yang belum disiapkan, dan THR yang belum dibagikan. Ramadhan berlalu seperti bulan-bulan lainnya, tanpa jejak yang ditinggalkan kecuali beberapa potong pakaian di dalam lemari. Tidak ada ‘oleh-oleh’ yang dibawa berupa amalan Sunnah yang menjadi kebiasaan baru, dan tak ada perubahan signifikan dari karakter diri kita.

Sedikit saja yang ingat bahwa tujuan akhir shaum adalah agar kita semakin ber-taqwa; yaitu semakin awas dengan keadaan diri kita, semakin berhati-hati agar tidak melalaikan kewajiban atau terjerumus dalam kemaksiatan. Tidak heran, sebab pikiran mereka disibukkan dengan lapar dan haus, dan selebihnya adalah hal-hal yang tidak relevan.

wassalaamu’alaikum wr. wb.

Akmal Sjafril

Kami Tidak Berspekulasi Soal Terburuk di Malaysia

2011-07-18T12:30:00.001-07:00

WAWANCARA
Michael Tene:

RMOL. Situasi politik di Malaysia kian memanas setelah unjuk rasa besar-besaran. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terus memonitor kondisi warga negara Indonesia (WNI) di negeri jiran itu.

â€œBelum ada laporan tentang WNI yang ditangkap atau terluka terÂkait situasi politik dan demo â€˜BerÂÂsih 2.0â€™ di Malaysia,â€™â€™ ujar JuÂÂru Bicara Kemenlu, Michael TeÂne, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta.

Menurutnya, Kedutaan Besar ReÂpublik Indonesia (KBRI) di KuaÂÂla Lumpur sudah mengÂimÂbau agar WNI tidak ikut berunjuk raÂÂsa atau terlibat dalam keÂraÂmaian.

â€œImbauan itu sudah jauh-jauh hari disampaikan pihak KBRI. Mereka terus mengikuti dari dekat. Sejauh ini belum mendapat laÂporan adanya WNI yang terÂtangÂkap atau terluka,â€ paparnya.

Seperti diketahui, Bersih 2.0 meÂÂrupakan aksi demonstrasi dari keÂlompok oposisi yang mengÂinginÂkan dilakukannya pemilu berÂÂsih dan adil. Unjuk rasa besar-beÂsaran yang terjadi Sabtu 9 Juli itu, menyisakan penangkapan terÂhaÂdap para demonstran. 1.667 orang diamankan pihak keÂpolisian.

Kepolisian Malaysia juga meÂnangkap dua pimpinan keÂlomÂpok yang menuntut reformasi peÂmilu, yakni Ambiga Sreenivasan dan Maria Chin Abdullah. Selain keÂdua tokoh reformis tersebut, toÂkoh oposisi Malaysia Anwar Ibrahim juga dikabarkan ikut diÂtangkap dalam insiden tersebut. Akibat perlawanan tersebut, ParÂtai Islam Se-Malaysia (PAS) meÂngancam gerakan

â€œBersih 2.0â€™â€™akanâ€™kembali diÂgelar bila delapan tuntutan reÂforÂmasi sistem pemilu, tidak diÂpeÂnuhi Komisi Pemilihan Umum Malaysia.

Michael Tene selanjutnya meÂngaÂtakan, meski diwarnai aksi unjuk rasa, situasi di Malaysia maÂsih terkendali. KBRI masih seÂbatas memberikan imbauan keÂpada seluruh WNI di Malaysia.

â€œKami terus berkomunikasi deÂngan KBRI di Malaysia. BerÂdaÂsarÂkan informasi yang kami perÂoleh, situasi di sana masih terÂkendali,â€ ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Bagaimana persiapan KBRI jiÂka situasinya menjadi lebih buÂruk?
Seperti yang saya katakan tadi, siÂtuasi di Malaysia masih konÂduÂsif. Masih sebatas unjuk rasa saja. Saya tidak akan berspekulasi atau meramalkan tentang sesuatu hal yang buruk. KBRI pun telah meÂlaÂkukan imbauan agar semua WNI menjauhi keramaian dan loÂkasi demonstrasi.

Bagaimana dengan para pelajar Indonesia yang ada di sana?
Imbauan itu kan tidak hanya diÂtuÂjukan kepada para WNI yang beÂÂkerja atau melakukan wisata. PaÂra pelajar kita juga mendapat imÂÂbauan yang sama. Sejauh ini, kami belum menerima laporan soal pelajar atau WNI yang terÂlibat.

Apakah imbauan cukup efektif untuk mencegah jatuhnya korÂban WNI?
Sejauh ini efektif. Imbauan itu kan kami berikan jauh sebelum adaÂÂnya kegiatan demo besar-beÂsaÂran. Mengenai langkah selanÂjutÂÂnya, kita amati saja situasi yang berkembang di sana. Saya tidak ingin berspekulasi.

Bagaimana nasib 11 WNI yang terancam hukuman gantung di Malaysia?
Proses hukum mereka sudah tunÂÂtas, sudah melalui banding dan kaÂsasi. Saat ini, Kemenlu seÂdang meÂminÂta amnesti dari peÂmerintah Malaysia.

Apa rincian kasus dari 11 orang tersebut?
Dari 11 WNI yang terancam huÂÂÂkuman gantung, 10 orang terÂkait kasus narkoba dan 1 orang terÂlibat kasus pembunuhan. MesÂki kita juga menerapkan huÂkuÂman yang keras terhadap narÂkoÂba, proses pengampunan akan teÂrus kita lakukan.

Apa saja yang dilakukan KeÂmenlu?
Yang terus kami upayakan adaÂlah permohonan amnesti atau peÂngampunan dari pemerintah Malaysia terhadap mereka. Tentunya perÂmohonan amnesti ini sesuai dengan lokasi mereka. Ada yang diÂajukan kepada Dipertuan Agung dan ada juga ditujukan keÂpada SulÂÂtan yang ada di negara bagian tersebut.

Memangnya Kemenlu tidak membantu saat kasus ini masih proses hukum?
Kasus-kasus WNI yang terÂanÂcam hukuman berat, pihak peÂmeÂrintah Indonesia memberikan banÂtuan hukum seperti meÂnyeÂdiaÂkan pengacara dalam proses huÂkumnya. Kami menÂcoÂba meÂmanÂfaatkan peluang huÂkum yang ada di Malaysia. MiÂsalÂnya, proses banding dan kasasi yang sudah diÂjalani semuanya. Ketika proses-proÂses hukum itu sudah selesai, maka kita akan mengupayakan peÂnyelesaiannya di luar proses huÂkum, seperti perÂmintaan peÂngamÂpunan kepada pemerintah Malaysia.

Bukannya proses amnesti itu sudah terlambat?
Kita sudah mengupayakan seÂmua proses hukum dari awal hingÂga akhir. Ketika itu tidak berÂhasil, maka kami mengupayakan proÂses pengampunan di luar jalur hukum, itu akan kita upayakan secara maksimal. Proses ini sama seperti di Indonesia, seseorang yang dikenakan hukuman berat, seperti hukuman mati, pertama kali melalui Pengadilan Negeri, PeÂngadian Tinggi, lalu ke MA. KeÂtika di MA tuntas berarti sudah berakhir proses hukumnya. TaÂhapan berikutnya meminta amÂnesti dan grasi kepada PreÂsiden seÂbÂagai Kepala Negara, itu hamÂpir serupa dengan sistem yang ada di Malaysia.

Kapan putusan amnesti itu dikeluarkan?
Kita belum mengetahui kapan keluarnya pengampuan itu dari peÂmerintah Malaysia. Namun yang kami garisbawahi, pemeÂrinÂtah Indonesia sudah meÂnguÂpaÂyaÂkan hal tersebut secara makÂsimal.

Bagaimana tindaklanjut para nelayan Malaysia yang diÂtangÂkap petugas Indonesia?
Mereka harus tetap mengikuti semua ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Kemenlu tidak akan menÂcampuri proses hukum yang teÂngah dilakukan petugas-peÂtuÂgas tersebut.

Pak Menlu (Marty NataleÂgaÂwa) juga tidak pernah bicara dan berjanji ke pihak Malaysia akan meÂlepaskan nelayan yang diÂtangÂkap itu. Semua pihak harus mengÂhorÂmati proses hukum yang ada di Indonesia, tanpa terkecuali MaÂÂlaysia. [rm]

http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=33377

Kami Menindak Tegas PTN Bila Lakukan Kongkalikong

2011-07-18T12:29:00.001-07:00

WAWANCARA
Mohammad Nuh:

RMOL. Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh meminta Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tidak melanggar ketentuan dalam menerima mahasiswa lewat jalur mandiri.

â€œKalau aturan dilanggar, miÂsalnya melakukan kongÂkaliÂkong saat menerima mahasiswa lewat jalur mandiri, kami pasti tindak teÂgas. Terus terang kami terus meÂmantau penerimaan mahaÂsisÂwa lewat jalur mandiri,â€™â€™ tegas MoÂhammad Nuh kepada Rakyat MerÂdeka, di Jakarta, kemarin.

Menurut bekas Menkominfo itu, salah satu tujuan jalur mandiri meÂlakukan subsidi silang, tapi kemampuan akademik tetap diprioritaskan.

â€œMekanisme pelaksanaan jalur mandiri diatur dalam Peraturan PeÂmerintah (PP) Nomor 66 TaÂhun 2011. Misalnya, PTN harus meÂnerima mahasiswa dari SeÂleksi Nasional Masuk Perguruan TingÂgi Negeri (SNMPTN) minimal 60 persen dan jalur mandiri makÂsimal 40 persen,â€ paparnya.

Selain itu, lanjutnya, PP terÂseÂbut juga mewajibkan PTN untuk menerima 20 persen maÂhasiswa yang tidak mampu. Bagi mereka yang memiliki kemampuan akaÂdemik tapi lemah secara finansial, tetap dapat mengenyam penÂdiÂdikan tinggi.

â€œJalur mandiri kan dasarnya unÂtuk subsidi silang. Bagi yang sudah cukup, ya harus memberi konstribusi lebih. Itu wajar,â€ ujar beÂkas Rektor ITS ini.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa yang mendasari pembukaÂan jalur mandiri?
Ada beberapa pertimbangan. PerÂtama, ada jurusan tertentu yang seleksinya tidak dapat diÂseÂragamkan secara nasional atau juÂrusan yang sangat spesifik. ConÂtohnya, jurusannya yang terkait deÂngan disain produk dan arsiÂtekÂtur yang sangat khas. Itu kan nggak bisa pakai seleksi nasional. SeÂÂbab, yang dominan bukan tes kognitif.

Kedua, pembukaan jalur manÂdiri terkait dengan sumber penÂdaÂnaan. Masa yang tidak mampu saÂma bayarnya dengan yang meÂngenÂdarai Mercedes. Nggak fair dong. Harusnya, yang kurang mamÂÂÂpu nggak usah bayar atau baÂÂÂyarnya sedikit. Sementara yang kaya raya mengeluarkan biaya yang lebih besar.

Bagaimana kalau tidak memiliki keÂmamÂpuan financial tapi ikut seleksi mandiri?
Ujian mandiri tidak selamanya diÂkaitkan dengan kemampuan fiÂnanÂsial. Misalnya, mahasiswa yang memiliki prestasi olahraga. MeÂreka harus diprioritaskan, kaÂrena bisa kalah jika diseleksi melalui SMPTN. Kemudian, sisÂwa yang memiliki spesifikasi keÂmampuan juga bisa masuk meÂlaÂlui jalur mandiri, karena juÂruÂsanÂnya agak khas.

Yang perlu dicatat, jalur manÂdiri atau jalur apa pun, harus meÂngeÂdepankan kemampuan akaÂdeÂmik. Nggak boleh yang memÂbaÂyar Rp 100 juta didahulukan, taÂpi akademiknya nggak karu-kaÂruan. Prinsip dasarnya tetap akaÂdemik, setelah itu kemampuan finansial.

Kalau salah satu tujuan jalur manÂdiri adalah penggalangan dana untuk subsidi silang, keÂnaÂpa saat pendaftaran tidak dicanÂtumÂkan penghasilan orangtua calon mahasiswa?
Ada kok, ada isiannya. Saat nanÂÂti diterima di PTN itu, lalu diÂlaÂÂkukan pembayaran, orangtua dan mahasiswa menerima kuitanÂsi pembayaran.

Semua pemasukan itu dikaÂteÂgoÂrikan sebagai Penerimaan NeÂgara Bukan Pajak (PNBP). Dana yang dihimpun dari masyarakat itu, kemudian dimasukkan ke reÂkeÂning yang sudah didaftarkan ke Kementerian Keuangan. PNBP itu maÂÂsuk dalam skema AngÂgaran penÂÂÂÂdaÂpatan dan BeÂlanja Negara (APBN).

Bagaimana Kemendiknas meÂmasÂtikan anggaran itu masuk ke dalam kas negara?
Kemendiknas telah menuÂgasÂkan inspektorat untuk melakukan peÂngawasan kepada PTN yang membuka jalur mandiri. Dalam peÂngawasan tersebut, mereka ditugaskan untuk mengamati dan meneliti dua aspek utama, yakni aspek akademik dan administrasi.

Selain inspektorat, peÂngaÂwasan terhadap PTN juga dilaÂkuÂkan oleh BPKP dan BPK. Kalau PTN buka tabungan sendiri dan itu belum didaftarkan, itu meÂruÂpaÂkan bagian dari temuan. MeÂreÂka dapat dikenakan sanksi.

Untuk mengetahui kesangÂgupÂan seseorang secara finansial, apaÂkah bisa dilakukan dengan seÂkadar mengisi formulir?
Selain mengisi formulir, PTN juga diberi kewenangan untuk meÂlakukan wawancara, sehingga mereka bisa melakukan verifikasi terhadap berbagai hal. Misalnya, ada orang yang mendapat gaji Rp 10 juta, tapi bilangnya hanya Rp 5 juta. Itu kan perlu diverifikasi agar bantuannya tidak salah saÂsaran.

Mengenai evaluasi UKP4, apaÂkah kementerian Anda menÂdapat nilai merah?
Evaluasi UKP4 ada yang meÂrah, biru, dan hijau. Namun, yang terpenting, kita mengenali merah itu kenapa. Salah satu contoh niÂlai yang merah adalah pemberian bea siswa bagi siswa berprestasi. KeÂÂnapa merah, karena seleksi olimÂÂpiade baru atau sedang diÂlakÂsaÂnakan. Makanya, pemberian bea siswa belum bisa dilakukan. KaÂÂlau sudah selesai, semuanya akan kami salurkan. Jadi, angka meÂÂrahnya bisa berubah. [rm]

http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=33376

Pelajaran dari Kasus Prita

2011-07-18T12:28:00.000-07:00

Sudaryatmo, KETUA PENGURUS HARIAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA

"Your complaint is important to us. The real test of any organization is how it deals with complaints from the public (Michael Grade, BBC Chairman). Kepastian hukum seperti apa yang akan ditunjukkan Mahkamah Agung?
Sebab, putusan MA dalam kasus Prita justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Konsumen, yang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan UU Rumah Sakit dijamin serta dilindungi ketika mengadu, justru diganjar pidana oleh MA.

Dalam dekade terakhir ini telah terjaD di pergeseran paradigma di kalangan pelaku usaha di Eropa dan sejumlah negara maju dalam melihat pengaduan konsumen. Awalnya pengaduan konsumen dilihat sebagai suatu aib, hal yang harus dihindari dan dikonotasikan bermakna negatif. Namun sekarang justru dimaknai sebaliknya. Pengaduan adalah bentuk atensi konsumen kepada pelaku usaha. Semakin banyak pengaduan, semakin banyak atensi konsumen dan berarti bisnis ini punya masa depan. Dengan banyaknya pengaduan, pelaku usaha mendapatkan feedback berharga dari konsumen dan berarti terbuka kesempatan untuk selalu meningkatkan mutu produk berupa barang dan jasa. Sehingga tidak aneh apabila ada pelaku usaha yang memberikan penghargaan/hadiah sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada konsumen yang mengadu karena telah memberi masukan berharga bagi pelaku usaha.
Namun tidak demikian halnya yang dialami konsumen di Indonesia. Kasus yang dialami Prita Mulyasari adalah salah satu contoh. Ketika Prita sebagai konsumen mengadu, boro-boro mendapat ucapan terima kasih, ia justru dikriminalisasi, dituduh melakukan kejahatan karena telah mencemarkan nama baik Rumah Sakit Omni Internasional. Dan Prita sempat mendekam di jeruji besi. Melalui putusan nomor 822/K/Pid.sus, Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan kasasi jaksa penuntut umum dalam kasus pidana Prita Mulyasari. Putusan ini dijatuhkan pada 30 Juni 2011 oleh majelis hakim agung Zaharuddin Utama, Salman Luthan, dan ketua majelis Imam Harjadi.
Isi putusan MA, Prita dihukum 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun.

Walaupun Prita tak perlu menjalani hukuman penjara, asalkan ia tidak mengulangi perbuatannya dalam kurun percobaan itu, putusan MA ini tetap mengusik rasa keadilan publik. Majelis kasasi MA dalam kasus Prita gagal memahami arti pentingnya pengaduan, tidak hanya bagi Prita selaku konsumen, tapi juga bagi RS Omni selaku pelaku usaha dan bagi pemerintah (Kementerian Kesehatan) selaku regulator di bidang layanan kesehatan.

Bagi konsumen, pengaduan adalah simbol kebangkitan hak-hak konsumen. Salah satu hak fundamental konsumen adalah hak untuk didengar suaranya, di mana di dalamnya ada hak buat menyampaikan keluhan/pengaduan kepada pelaku usaha (Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Tidak hanya UU Perlindungan Konsumen, berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pasien juga punya hak untuk menyampaikan keluhan, termasuk hak buat mengutarakan pengalaman negatif sebagai pasien di media massa.

Bagi rumah sakit selaku penyedia jasa, pengaduan juga sangat dibutuhkan dalam mendapatkan feedback dari konsu men, untuk selanjutnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya selalu meng-improve kualitas layanan kepada konsumen. Bagi Kementerian Kesehatan, pengaduan konsumen dapat dijadikan sarana kontrol atas layanan kesehatan yang ada di masyarakat. Memang sudah ada pejabat Kementerian Kesehatan, tapi mata konsumen jauh lebih banyak, sehingga partisipasi konsumen dalam melakukan pengawasan melalui pengaduan jauh lebih efektif.

Salah satu ciri negara yang iklim perlindungan konsumennya bagus adalah adanya tradisi komplain (complaint habit) yang tinggi. Dibanding sejumlah negara, kebiasaan mengadu di kalangan konsumen Indonesia masih rendah. Menurut data Bidang Pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (2010), total pengaduan konsumen yang diterima sebanyak 590 kasus. Sementara itu, data yang dihimpun sejumlah negara, misalnya, National Consumer Complaint Center Kuala Lumpur, Malaysia (2009), menerima 32.369 aduan konsumen; National Consumer Helpline New Delhi, India (2009/2010), menerima 70.453 aduan; dan Hong Kong Consumer Council, Hong Kong (2010), menerima 31.207 aduan.

Putusan pengadilan (termasuk MA) yang baik selalu dapat diuji dari tiga aspek: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Putusan MA dalam kasus Prita tidak memenuhi tiga aspek di atas. Kepastian hukum seperti apa yang akan ditunjukkan MA? Sebab, putusan MA dalam kasus Prita justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Konsumen, yang oleh UU Perlindungan Konsumen dan UU Rumah Sakit dijamin serta dilindungi ketika mengadu, justru diganjar pidana oleh MA.

Kemanfaatan untuk siapa yang ingin disasar MA? RS Omni selaku pengadu dalam kasus ini pun tidak mendapat manfaat. Justru sebaliknya putusan MA membangkitkan kembali antipati publik terhadap RS Omni Internasional.

Keadilan bagi siapa yang hendak dituju MA? Putusan Mahkamah Agung dalam kasus Prita adalah potret kegagalan MA dalam mewujudkan pengadilan sebagai rumah keadilan bagi konsumen, tapi justru sebaliknya, pengadilan menjadi sumber ketidakadilan baru bagi konsumen.

http://epaper.korantempo.com/PUBLICATIONS/KT/KT/2011/07/18/ArticleHtmls/Pelajaran-dari-Kasus-Prita-18072011012011.shtml?Mode=1

Uang dan Politik

2011-07-18T12:27:00.000-07:00

BAMBANG SETIAJI:

Pengakuan Nazaruddin dari tempat pelariannya bahwa dia mengalirkan uang ke orang penting partai dan bahkan menteri dapat dimengerti. Hal itu bisa jadi merupakan fenomena wajar atau gejala umum di tengah endemi money politic.

Namun,keadaan ini diukur dengan nilai yang standar, terutama perlunya mengelola jabatan publik dengan integritas yang tinggi tentu saja cacat. Masalahnya adalah jika sakit bersifat umum, orang akan bisa cenderung menerimanya sebagai keadaan yang wajar.

Dan apabila sakit sudah endemik, maka obatnya juga harus berskala umum. Dengan demikian, Partai Demokrat baru bernasib sial karena kebutuhan partai akan uang memang besar dan itu terjadi di semua partai. Biaya konsolidasi menjadi mahal karena luas wilayah Indonesia yang membentang sedemikian besar.

Untuk menghindari ketersanderaan partai, misalnya, sudah dibuat aturan mengenai sumbangan terhadap partai. Peraturan itu cukup sehat dan diinspirasi negara demokrasi maju,tetapi sulit dilaksanakan di lapangan karena perbedaan budaya, sosio-ekonomi, dan hukum.

Endemi Politik

Di tingkat pusat kebutuhan akan uang yang besar adalah untuk rapat dan terutama kongres yang harus menghadirkan anggotanya mulai tingkat kabupaten,akomodasi, dan success fee, biaya kampanye, transportasi ke seluruh pelosok negeri saat menggalang daerah,kadang sampai menyewa pesawat, dana menggalang massa, dan yang paling signifikan adalah biaya iklan, baik di TV dan media lainnya.

Disebut sebagai endemi karena kebutuhan uang yang besar yang tidak mungkin ditutup dengan cara yang wajar tersebut merupakan gejala umum di pusat dan daerah. Sebagai contoh, di daerah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat menanggung potongan wajib sekitar 20% gajinya untuk iuran partai, membiayai kegiatan untuk konstituen di daerah pemilihannya, untuk kampanye, dan turut membiayai calon yang diusung dari partai.

Masih ada lagi yang harus dibiayai yang merupakan ciri khas budaya kita yaitu menyumbang untuk pesta hajatan. Pesta hajatan merupakan pengeluaran signifikan karena pentingnya dalam struktur pengeluaran masyarakat, pos ini masuk sebagai salah satu komponen survei sosial ekonomi nasional BPS.

Politisi daerah memiliki kiat macam-macam untuk mendekati rakyat, ada yang aktif menghadiri hajatan, menyumbang dengan mendirikan kelompok musik, sampai menjadi juru nasihat pengantin. Sebagai konsekuensi dari kebutuhan di atas,partai menjadi tergadai.

Kader-kader murni yang mengandalkan idealisme dan materi kaderisasi bagaimana merealisasi negara yang baik yang menyejahterakan menjadi tergeser kepada kebutuhan pragmatis dan bahkan praktis. Banyak orang potensial ditawari mencalonkan diri tidak berani menanggung beban keuangan yang sangat besar tersebut.

Pengusaha menjadi pemimpin instan di sebagian besar daerah dan juga pusat.Angkanya perlu disurvei dan mungkin mencapai 80%. Sistem yang baik akan menghasilkan variabilitas sampel yang kurang lebih sama dengan variabilitas populasinya.

Apabila variabilitas populasi tidak terwakili dalam variabilitas kepemimpinan sebagai subpopulasi, baik dari sisi etnis, strata ekonomi, strata sosial, dan profesi, maka sistem perekrutan boleh disebut gagal.

Hal tersebut akan menimbulkan oligarki baru, yaitu sangat dominannya sekelompok orang dalam waktu yang lama, dalam hal ini sangat dominannya pemilik kapital.Negara akan menuju kepada kapitalis muda atau kapitalis naif yang timpang di mana kekuasaan politik dan ekonomi dikuasai sekelompok orang.

Akhirnya, para pemimpin murni yang mungkin direkrut dari organisasi ekstra kemahasiswaan dan kepemudaan dan yang sudah meniti karier panjang harus melibatkan diri di dunia bisnis yang murni atau yang terkait dengan proyek pemerintah. Di sinilah Nazaruddin dan petinggi Partai Demokrat tersandung.

Bagaimana Memperbaikinya?

Percobaan demokrasi langsung jelas menyebabkan efek samping yang tidak dikehendaki ini,yaitu terlalu dominannya “uang”. Naiknya ke panggung kepemimpinan para pengusaha mengalahkan tokoh-tokoh yang mungkin lebih concern kepada idealisme kenegaraan merupakan keadaan seratus delapan puluh derajat dibanding Orde Baru.

Pada waktu itu hanya para birokrat yang sudah lulus jenjang pengetahuan administrasi pemerintahan tertentu bisa menempati kepemimpinan di pemerintahan.Kepemimpinan pemerintahan menjadi monopoli birokrat. Sekarang keadaan terbalik, menjadi hanya monopoli pengusaha atau orang beruang.

Bentuk kepemimpinan yang mestinya random yang berlatar belakang berbagai ragam sesuai dengan watak demokrasi ternyata tidak terjadi. Dua alternatif kesimpulan dapat diajukan.

Pertama, menganggapnya sebagai penyimpangan sementara yang akan menghilang dalam perjalanan waktu tentu saja dapat dipercepat dengan kontrol pers dan gerak penegak hukum yang ada. Demokrasi tumbuh secara natural dan reguler.

Kedua, menilainya sebagai sistemik karena sistem yang dibangun tidak kompatibel dengan budaya dan keadaan bangsa, sehingga perlu reamendemen. Apabila reamendemen dipilih, kelemahan ini jangan sampai kembali melahirkan sistem intervensi yang dirasakan selama era orde baru.

Derajat demokrasi terutama kebebasan berekspresi dan kebebasan berkumpul ternyata sangat bermanfaat untuk memperbaiki bangsa. Kita harus mengakui bahwa di samping penyimpangan berupa virus money politic yang sebenarnya sangat gawat, terdapat sangat banyak kebaikan dalam era kebebasan ini.

Indonesia ke depan akan menjadi negara yang maju, baik ekonomi dan kualitas bernegara seperti hak asasi dan mobilitas sosial di mana dimungkinkan semua orang yang berkualitas atau bekerja keras melakukan mobilitas vertikal.

Hal ini merupakan barang luks jika dibanding dalam sesama negara di dunia Islam, Malaysia, Timur Tengah serta China. Kata bijaknya adalah mengambil ikan tetapi jangan mengeruhkan airnya.● PROF BAMBANG SETIAJI Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/413533/

Benci tapi Rindu Hubungan Presiden dan Pers

2011-07-18T12:22:00.000-07:00

Agus Sudibyo Wakil Direktur Yayasan SET Jakarta

KEMENANGAN Susilo Bambang Yudhoyono dalam mempere g butkan kursi presiden Republik Indonesia, khususnya pada pe k riode pertama, dapat dilihat sebagai cermin t keberhasilan pers dalam menampilkan tokoh alternatif. Kemunculan Yudhoyono h sebagai tokoh nasional saat itu tak dapat t dilepaskan dari proses pencitraan atau h media framing pers dalam kerangka me k munculkan pemimpin alternatif. Di tengah kejenuhan publik terhadap figur pemimpin t yang telah mapan: Megawati, Gus Dur, Ak s bar Tanjung, Wiranto, dan lain-lain, media secara intens menampilkan penggambaran k simpatik dan legitimate terhadap Yudhoyo t no. Tingginya intensitas kritik pers terhadap pemerintahan Megawati misalnya, secara k signifikan mendongkrak posisi Yudhoyono h tatkala berhadapan dengan Megawati pada babak akhir Pilpres 2004.
Namun, fakta semacam ini tidak otomatis menjamin kontinuitas hubungan harmonis antara presiden dan pers. Dalam sejarah k Indonesia, hubungan presiden dengan pers tak ubahnya hubungan rindu tapi benci. a Keduanya pernah menunjukkan simbiosis f mutualisme: pers membutuhkan tokoh z yang namanya populer dan menjual, se n dangkan presiden selalu membutuhkan dukungan opini publik melalui pemberitaan. Namun seiring perjalanan waktu, keduanya tiba-tiba memasuki hubungan yang antagonistik. Sebelum Yudhoyono, empat presiden Indonesia sama-sama menunjukkan pasang-surut hubungan dengan pers. Mereka pernah menikmati dukungan simbolik dari pers, terus-menerus dicitrakan sebagai pemimpin masa depan, tokoh alternatif atau harapan bagi wong cilik. Namun, ketika berada di pucuk kekuasaan, tak segan-segan mereka melakukan pembredelan, menerapkan undang-undang yang represif, memenjarakan wartawan, atau mendiskreditkan pers dengan tuduhan tendensius dan berlebihan.

Dalam urusan dengan pers, Presiden Yudhoyono sejauh ini sebenarnya relatif lebih baik dibandingkan para pendahulunya: belum pernah membredel media, bersedia membatalkan undang-undang yang mengancam kebebasan pers, dan beberapa kali menyampaikan penilaian simpatik tentang pers. Namun di sisi lain, tetap saja Yudhoyono belum sepenuhnya meninggalkan kebiasaan para pendahulunya.
Ketika terjepit oleh kritik pers, Yudhoyono masih terpancing untuk bereaksi secara kurang proporsional dan bersikap apriori tentang pers. Kasus terakhir, Yudhoyono mengkritik pers karena menggunakan BBM dan SMS dalam memberitakan skandal M Nazaruddin dan kelemut dalam tubuh Partai Demokrat. Sekali lagi, Presiden menuai kritik dan kontroversi.

* * * Mengapa pasang-surut hubungan antara Presiden dan pers terjadi? Di satu sisi, ini mengindikasikan bahwa secara umum pers Indonesia merupakan pers yang independen. Pers Indonesia, dengan beberapa pengecualian, dapat menjaga netralitas dan menjaga jarak dengan kekuasaan.
Pers Indonesia siap memberikan pujian dan apre siasi kepada tokoh alternatif, tetapi juga tak ragu-ragu me nyampaikan kr it i k b ah kan bersikap oposisional ketika tiba waktu nya. Namun bisa jadi pula masalahnya karena memang ada yang tidak proporsional dalam pemberitaan pers.
Ada media yang terlalu bersemangat menjalankan fungsi kontrol, terburuburu dalam memberitakan, kurang menjaga disiplin verifikasi, h i n g g a cenderung menghakimi. Maka muncullah re a k s i k e beratan dari presiden atau pemerintah.

Dari sisi ini, seyogianya kedua pihak bersikap proporsional, menghindari generalisasi dan sikap apriori. Tidak semua media tidak profesional dan menghakimi ketika mengkritik presiden. Sebaliknya, tidak semua kritik presiden terhadap pers merupakan kritik yang salah dan harus dihadapi dengan reaksi penolakan yang ekstrem. Sekali lagi, kita perlu merujuk pada hal yang spesifik: berita yang mana, dalam kasus apa, edisi yang mana, dan di media mana. Bersikap proporsional semestinya tidak sulit diupayakan karena kedua pihak sesungguhnya saling membutuhkan.

Dari sisi Presiden sendiri, ada beberapa kemungkinan. Pertama, kita menghadapi tipe presiden yang anti kritik, otoriter dan mempunyai kecenderungan membatasi kebebasan pers. Kedua, bisa jadi kita menghadapi presiden yang sekedar tidak siap menghadapi perubahan sikap pers. Presiden yang terbiasa disanjung-sanjung pers dan tidak siap mental ketika tiba-tiba pers menunjukkan sikap oposisional. Ketiga, kita menghadapi presiden yang mencerminkan problem umum dalam pemerintahan kita: berpandangan konservatif tentang fungsi dan kedudukan pers. Meskipun zaman sudah berganti, tidak demikian dengan cara pandang kalangan pemerintah terhadap pers. Dalam tubuh pemerintah, belum terjadi perubahan persepsi yang kondusif bagi ruang publik media yang demokratis dan bebas dari inter vensi negara. Masih bertahan dalam benak banyak pejabat publik kita, ilusi tentang pers sebagai mitra pemerintah, perangkat pembangunan, pengawal nilai-nilai nasionalisme dan semacamnya.
Problem cara pandang ini tebersit dalam sikap apriori para pejabat publik yang selalu mempersoalkan kedudukan pers sebagai `pengkritik' pemerintah. Mereka sepertinya tidak membuka diri terhadap prinsip atau fakta bahwa dalam rezim yang demokratis, fungsi pers tak lain dan tak bukan memang menjalankan kontrol terhadap kekuasaan, dengan rambu-rambu kode etik jurnalistik.

* * * Dari tiga kemungkinan di atas, di manakah posisi Presiden Yudhoyono? Penulis melihat, Yudhoyono tidak sedang memerankan diri sebagai pemimpin otoriter yang berkecenderungan memberangus kebebasan pers. Yudhoyono pasti juga sadar benar sikap otoriter tidak realistis untuk saat ini. Posisi politik pers boleh dibilang sedang kuat-kuatnya di hadapan unsur-unsur kekuasaan, kecuali di hadapan pemiliknya sendiri! Siapa pun yang memimpin ne geri ini, pasti akan berpikir berulang kali untuk `berkonfrontasi' secara langsung dengan pers saat ini. Kuatnya posisi politik pers tergambar dalam kontroversi pemberitaan M Nazaruddin, juga dalam kontroversi pernyataan Menses kab Dipo Alam tentang boikot iklan media be berapa waktu lalu.

Sikap reaktif Pre siden terhadap pers belakangan lebih menunjukkan ke tidaksiapan mengha dapi perubahan sikap media yang sangat kritis terhadap pe merintah atau partai pendukung pemerin tah, dibumbui dengan cara pandang yang masih cenderung kon servatif tentang fungsi dan kedudukan pers.

Namun perlu ditegaskan, sebagai objek pemberitaan, sesungguhnya presiden mempunyai hak mengajukan kritik atau komplain terhadap media. Sebagai `tukang kritik', tentu saja pers harus terbuka terhadap kritik. Pers menuntut transparansi pe nyelenggaraan pemerintahan, tetapi perlu juga harus transparan pada dirinya sendiri. Akan tetapi sekali lagi kritik terhadap pers semestinya proporsional dan tidak menggeneralisasi. Kritik harus jelas menunjuk pada berita yang mana, dalam kasus apa dan oleh media yang mana. Unsur-unsur politik juga mesti menahan diri dan kontekstual. Jika masalahnya ialah jurnalisme, semestinya UU Pers yang menjadi referensi, dan oleh karena itu tidak perlu sedikitsedikit mengancam hendak memidanakan pers, tanpa terlebih dahulu menempuh prosedur hak jawab dan proses penyelesaian melalui Dewan Pers atau KPI.

* * * Penggunaan BBM atau SMS sebagai materi pemberitaan tentang M Nazaruddin, bukanlah suatu kesalahan. Yang perlu dipersoalkan adalah beberapa hal berikut ini. Pertama, apakah media telah mengecek bahwa pengirim BBM atau SMS itu benarbenar M Nazaruddin? Pers bertanggung jawab memastikan hal ini. Pada akhirnya, ada media yang dapat membuktikan BBM atau SMS itu memang berasal dari M Nazaruddin. Namun pada permulaan mencuatnya kasus ini, bisa jadi sebagian media terburu-buru memberitakan tanpa terlebih dahulu memastikan kebenaran sumber tersebut.

Kedua, pers juga bertanggung jawab mengonfirmasi pihak-pihak yang disebut dalam BBM atau SMS Nazaruddin. Pengakuan Nazaruddin harus diuji atau diverifikasi karena menyangkut nama baik pihak lain. Di sini, staf kepresidenan semestinya melakukan analisis isi untuk mengetahui berita mana yang telah mengandung konfirmasi dan verifikasi, mana yang belum. Perlu dipastikan bahwa presiden mengevaluasi kerja pers dengan data yang valid dan tidak hanya berdasarkan asumsi atau pengamatan sekilas semata.

Ketiga, kontroversi M Nazaruddin sudah berlangsung selama dua bulan dan pers telah habis-habisan memberi takannya. Tapi mengapa pers umumnya masih berkutat dengan jur nalisme statement dan belum beranjak kepada jurnalisme in vestigatif? Semua pihak mengetahui pengakuan M Nazaruddin bertolak belakang dengan sanggahan Anas Urbaningrum dan Partai Demokrat. Sampai kapan mereka dibiarkan `saling berbalas pantun', berbantah-bantahan di ruang publik media?
Fungsi pers seharusnya tidak berhenti mengemukakan kasus dan menjalankan fungsi kontrol, tetapi juga mengungkapkan kebenaran di balik kasus itu. Hal inilah yang harus dilakukan saat ini.

Kita mempunyai pe lajaran berharga dalam hal ini. Sering terjadi, suatu kontroversi redup begitu saja seiring dengan munculnya kontroversi lain atau tercapainya `resolusi' antarelite politik. Padahal, duduk-perasa di balik kon troversi itu belum benar benar terungkap. Wacana media hanya meninggal kan tanda tanya besar.

Kasus Bank Century ialah contohnya. Hingga saat ini, skandal penggunaan dana publik sebesar Rp6 triliun masih jauh dari selesai. Namun, media se perti membiarkan skandal Bank Century meredup begitu saja ketika para politikus yang membe berkan kasus itu sudah merasa puas bersilat li dah dan telah mencapai tujuan partikularnya.

Apakah kontroversi M Nazaruddin akan bera khir dengan antiklimaks seperti halnya kontro seperti halnya kontroversi Bank Century? Tergantung pada kesungguhan media untuk melakukan lebih dari sekadar jurnalisme statement, dan mengorientasikan pengungkapan kebenaran dari suatu kasus, serta tidak sekadar memodifikasi kasus itu semata-mata demi alasan oplah atau rating.

http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2011/07/18/ArticleHtmls/Benci-tapi-Rindu-Hubungan-Presiden-dan-Pers-18072011017003.shtml?Mode=1
--

Foto dan Iklan Para Pejabat

2011-07-18T12:15:00.000-07:00

Foto dan iklan di sini sebaiknya diringkas menjadi satu: iklan.Soalnya, keduanya esensinya sama.Foto para pejabat yang dipajang dimaksudkan sebagai iklan, dan iklan di media ya jelas iklan.

Apa esensi sebuah iklan? Kelihatannya begitu netral hanya memperkenalkan atau menawarkan suatu produk. Tapi, di dalam berbagai jenis iklan ada unsur tidak jujur dan sengaja menjerumuskan konsumen. Iklan yang lain jelas melebihkan apa yang tak lebih. Ini juga tidak jujur dan efeknya menjerumuskan secara fatal para konsumen.

Penipuan macam ini jelas terkutuk demi kemanusiaan. Tak sedikit iklan produk pangan yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan, dikatakan aman. Tak sedikit iklan obat yang makin memperparah kondisi kesehatan masyarakat.Tak jarang dokter bungkam seribu bahasa, bahkan diam-diam mendukungnya.

Kita tahu,ini semua tak bisa diubah begitu saja hanya dengan imbauan etis. Omong kosong macam ini sudah dianggap sebuah kewajaran. Sekarang ini ada iklan lain yang bukan produk dan sama sekali tidak etis tapi media menerimanya demi kepentingan bisnis, seolah di dalamnya tak ada ketegangan etis dan konflik-konflik nilai yang kita junjung tinggi.

Media, yang mengaku berdiri di garis terdepan dalam membela segenap kemuliaan yang menyangkut kehidupan publik,dalam urusan iklan macam ini tak berbunyi apa pun. Dewan etis yang mengawasi sepak terjang media bungkam. Guru-guru etika dan moral bisnis bungkam.

Penegak hukum syariah,yang menganggap dirinya gencar membela agama, pun tak bergerak. Pejabat memasang iklan memalukan itu dianggap wajar. Atasan pejabat yang bersangkutan, yang melihat anak buahnya sibuk memasang iklan tentang dirinya, juga bungkam. Bagaimana tidak bungkam, atasan itu sendiri juga gemar mengiklankan diri. ***

Sebelum bicara perkara lebih sensitif, kita cek dulu baik-baik, apa sebabnya para pejabat dan calon-calon pejabat di mana pun sekarang gemar mengiklankan diri? Iklan diri merupakan kebutuhan penting bagi semua pihak,juga bagi rakyat? Iklan diri menjelaskan prestasi mengesankan yang harus didengar publik?

Rakyat, yang tak mau ikut sinting bersama kesintingan umum, dengan hati-hati bertanya: kau ini siapa, berapa besar harga kompetensi-kompetensi teknismu, seberapa tinggi kredibilitas sosial-politik maupun moralmu, dan siapa yang pernah tahu jasajasamu kalau memang kau punya jasa?

Dengan kata lain,kalau kau bukan siapa-siapa dan tak bisa apa pun, mengapa kau begitu jumawa memasang iklan tentang dirimu,yang tak seberapa harganya? Kalau di dunia bisnis orang memasang iklan dengan biaya mereka sendiri, kau memasang iklan dengan biaya dari nenek moyangmu?

Kau keturunan Nabi Sulaiman yang terkaya di antara semua nabi? Kau keturunan Korun, yang tak berbilang jumlah kekayaannya? Iklan para pejabat dibayar dengan duit rakyat. Itu duit kita. Mengapa kita membiayai iklan orang-orang yang tak terlalu berharga,hanya supaya mereka bisa bertahan lebih lama di jabatan dan membikin mereka lebih mapan di mata publik,tapi akan menjadi lebih sering menipu kita?

Ini semua tak ada urusannya dengan tugas dan segenap kewajibannya untuk mengabdi kepentingan rakyat dengan sebaik-baiknya. Iklan para pejabat hanya sebuah omong kosong. Dan omong kosong dalam kategori ini wujud nyata sebuah kekerasan terhadap publik yang tetap merana hidupnya.

Dan, bagaimana pun ini barang terkutuk. Betapa getir rasanya,rakyat yang membayar pajak, taat aturan dan menerima apa yang dikeluarkan pemerintah tapi tak melihat hasil kerja pemerintah. Bagaimana kita rela ditipu mentah-mentah: kita menantikan keadilan dan kenyamanan hidup tapi yang diberikan pada kita hanya selembar kumis yang nempel di pojok-pojok kota? Apa gunanya selembar kumis? ***

Kita kagum dengan pakaian pejabat yang licin dan mahal harganya. Kita kagum melihat jambul para pejabat yang bisa membikin lalat terpleset saking licinnya.Tapi, bukankah itu belum cukup dan bahkan sama sekali tidak cukup? Kita menantikan dengan berdebar-debar, kapan para pejabat bekerja baik-baik buat menyelesaikan masalah bangsa?

Tapi kita tak pernah mendengarnya, kecuali omong kosong yang digembar-gemborkan di televisi atau di radio, yang tak ada hubungannya dengan kehidupan rakyat. Para pejabat itu kita harapkan bekerja.Tak peduli kapan dan di mana mereka bekerja, kita tidak tahu hal itu pun tak menjadi masalah.

Tapi, kita harus tahu hasil-hasilnya.Mereka boleh bekerja pagi, boleh sore, boleh tengah malam. Pendeknya, kita tak ingin tahu.Kita tak ingin campur tangan.Tapi beri tahu kita,mana hasil kerjamu? Saya kira begini seharusnya kita menilai para pejabat kita. Jangan lagi diulang, menilai orang dari tampilan di televisi yang rapi.

Jangan lagi tertarik kata-kata yang bisa membuat madu pun terasa pahit. Jangan lagi terpesona pada tata bahasa yang baik dan benar. Kita ingin dipesona dengan hasil kerja yang besar dan memberi manfaat bagi hidup kita.

Media–maksudnya para pemilik media–seharusnya kalian menolak iklan yang menipu rakyat itu karena bukankah kalian bagian dari ‘the most enlightened’ di antara para warga masyarakat? Mengapa kalian membiarkan–bahkan memfasilitasi–omong kosong para pejabat yang menipu kita dan artinya juga menipumu?

Kita ingin melihat pejabat– juga calon pejabat– yang memiliki konsep jelas: dalam posisi ini mau mengerjakan ini, mau memperjuangkan itu, untuk kepentingan kemajuan di bidang ini, ini dan ini.Dan bahwa selebihnya, demi semua itu, saya memiliki strategi khusus begini, mau bekerja sama dengan kelompok itu,itu dan itu,dan bahwa capaian-capaiannya minimal segini dan segitu. Jadi, semuanya jelas.

Dan kita tak ditipunya lagi terus menerus setiap lima tahun sekali. Bahkan, penipuan bisa diperpanjang lima tahun berikutnya, dan berikutnya lagi.Tak habis-habisnya. Iklan para pejabat, pendeknya, barang terkutuk.● M SOBARY Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi. Penggemar Sirih dan Cengkih, buat Kesehatan.

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/413531/

GOOGLE+ BUKAN SEKADAR JEJARING SOSIAL BIASA

2011-07-18T12:11:00.001-07:00

Banyak yang memperkirakan G+ merupakan senjata untuk mengantisipasi kolaborasi Facebook dan Bing, mesin pencari milik Microsoft.

Banyak yang memperkirakan G+ merupakan senjata untuk mengantisipasi kolaborasi Facebook dan Bing, mesin pencari milik Microsoft.
PADA awal kemun culannya dua pekan silam, sebagian dari pengguna terbatas Google Plus (Google+) menilai layanan tersebut tak ubahnya jejaring sosial lain. Beberapa fiturnya dianggap nyaris sama dengan fitur Facebook, tapi hanya berbeda nama.

Lantas generasi pertama Google+ atau para early adapters itu pun mengeksplorasi layanan tersebut. Namun semakin dalam mereka menggali, semakin bingung mereka dibuatnya.
Dalam eksplorasi itu, mereka pun menemukan ada sejumlah fungsi Twitter yang juga terakomodasi oleh Google+.

Sejumlah blogger dunia berpecah argumen. Sebagian optimistis, Google+ adalah temuan terbaik untuk melengkapi kebutuhan blogging mereka. Mereka bahkan meyakini, layanan tersebut dapat membunuh Twitter saat sudah dapat diakses lebih luas oleh publik.

Sisanya menilai, anggapan itu hanya omong kosong. Namun mereka menyatakan, kehadiran Google+ telah mengembalikan ingatan mereka pada momen kemunculan Twitter. Saat itu mereka berpendapat, kehadiran layanan microblogging itu tidak akan berhasil.

Para pengguna Google+ pun tak yakin hal baru apa yang sebetulnya ditawarkan oleh layanan tersebut. Layanan ini layaknya paket kombo yang mempertemukan tampilan ala Facebook, fitur following dan follower milik Twitter, serta kemampuan posting konten seperti Tumblr.

Pengguna awal yang didominasi para elite teknologi global itu pun terus berjuang untuk mendefinisikan Google+. Hal itulah yang kemudian membuat hampir seluruh posting mereka di layanan tersebut berisikan tips dan definisi yang dihasilkan dari pengalaman bereksplorasi.
Integrasi Pemilik situs Firsttimetechfounder.posterous.com Vincent Wong, misalnya, membuat slide khusus dengan Google+ photo viewer yang menayangkan teorinya terkait layanan tersebut. Dalam slide itu ia menulis, Google+ bukanlah jejaring sosial.

“G+ adalah tentang memindahkan segalanya ke komputasi awan,“ tulisnya dalam slide yang dilansir Kamis (14/7) itu melalui akun Google Plus-nya.

Selama ini, menurut dia, para pengguna terlalu terpaku pada fitur-fitur jejaring sosial yang dapat diakses di sebelah kanan atas laman akun Google+.
Mereka telah melewatkan fiturfitur penting lain yang juga ditawarkan raksasa teknologi itu pada layanan tersebut.

Fitur-fitur tersebut merupakan layanan yang sudah ditawarkan Google jauh s belum kehadiran G+, an tara lain Gmail, Calendar Documents, Photos, Reader, dan lainnya. Bagian inilah, menurut analisis Wong, yang menjadi tujuan utama atau esensi kehadiran G+. Ia menilai, G+ merupakan layanan yang memungkinkan pengguna untuk mengolabo rasikan sekaligus berbagi melalui seluruh spektrum yang ditawarkan Google, mulai dari jejaring sosial, dokumen, hingga pasar aplikasi milik Chrome.

Singkatnya, kata Wong, Google menawarkan layanan untuk nyaris seluruh hal yang biasa dilakukan seseorang di komputernya. Lantaran itu, ia menyimpulkan, Facebook dan Twitter bukanlah pesaing terberat layanan baru ini, tetapi Microsoft dan Apple.
Kumpulkan informasi Namun beberapa analis juga memprediksi ada tujuan lain yang ingin dicapai Google melalui layanan terbarunya itu di samping tawaran kolaborasi dan integrasi. Mereka memperkirakan G+ merupakan senjata untuk mengantisipasi kolaborasi Facebook dan Bing, mesin pencari milik Microsoft.
Melalui G+, Google dapat mengumpulkan informasi pribadi para penggunanya.

Hal itu tentu dapat membantu perusahaan untuk memetakan penggunanya secara lebih spesifik. Informasi ini akan sangat berharga bagi perusahaan tersebut un tuk mencari pengiklan.

Maklum, pe rilaku manusia di ranah daring memang terus bergerak dina mis, terlebih sejak keha diran situs situs jeja ring sosial. Keberadaan layanan tersebut membuat para pengguna mulai menghabiskan banyak waktu di dunia virtual.

Hampir seluruh 750 juta pengguna Facebook di seluruh dunia berbagi maupun mencari rekomendasi terkait kebutuhan personal, mulai dari tempat makan hingga film yang wajib ditonton, dari teman-temannya di jejaring sosial tersebut.

Hasilnya, Facebook menjadi situs yang memiliki harta terbesar di dunia maya saat ini, yaitu informasi pribadi penggunanya, melalui empat miliar posting maupun koneksi yang mereka hasilkan secara kolektif setiap harinya.

Google tidak bisa mengakses informasi tersebut karena Facebook tidak membaginya untuk publik. Hal itu menjadi satu kekalahan bagi Google. Terpaan besar lantas datang saat situs jejaring sosial itu membentuk kemitraan khusus dengan pesaing Google, Bing.

Sejak Mei lalu, Microsoft mulai menggunakan informasi dari preferensi pengguna Facebook untuk menyaring hasil pencarian. Artinya, Bing memiliki kemungkinan terbesar untuk memberikan hasil yang paling mendekati kebutuhan.

Kolaborasi Bing dengan Facebook bahkan dikabarkan telah mengerek popularitas mesin pencari tersebut. Google sendiri sebenarnya masih berkuasa di layanan tersebut. Sekitar dua pertiga warga AS, misalnya, masih menggunakan Google sebagai mesin pencari utama. (cnn.com/ AP/digitaltrends.com/M-4)

http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2011/07/18/ArticleHtmls/GOOGLE-BUKAN-SEKADAR-JEJARING-SOSIAL-BIASA-18072011027006.shtml?Mode=1

Runtuhnya Kerajaan Media Murdoch

2011-07-18T12:09:00.001-07:00

Jonathan Schell, VISITING FELLOW PADA YALE UNIVERSITY, PENGARANG BUKU THE SEVENTH DECADE: THE NEW SHAPE OF NUCLEAR DANGER

Selama empat dekade sejak Watergate melengserkan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon, para politikus telah berulang kali mengabaikan pelajaran yang seharusnya mereka petik dari skandal tersebut: menutup-nutupi kejahatan lebih buruk daripada melakukan kejahatan itu sendiri. Seperti Nixon, para politikus itu telah membayar harga yang lebih mahal— karena menyembunyikan kejahatan yang mereka lakukan—daripada harga yang sepantasnya mereka bayar karena kejahatan itu saja.
Sekarang ada lagi skandal yang tidak mengambil pelajaran itu: skandal penyadapan telepon di Inggris, yang telah mengguncang dunia politik di negeri itu. Selama sepuluh tahun terakhir ini, tabloid The News of the World, milik News Corporation yang dikuasai Rupert Murdoch, telah menyadap voice mail 4.000 orang, termasuk bukan hanya voice mail keluarga kerajaan, para pesohor, dan orang-orang penting lainnya, tapi juga keluarga para anggota tentara yang tewas di Afganistan dan Irak serta keluarga korban serangan teroris pada Juli 2005 di London.

Semua kejahatan ini terbongkar ketika harian The Guardian melaporkan bahwa tabloid itu telah menyadap voice mail Milly Dowler, seorang gadis berusia 13 tahun yang dinyatakan hilang. Tampaknya tabloid tersebut melakukan hal itu dengan harapan memperoleh ungkapan-ungkapan pribadi kesedihan anggota keluarga Dowler yang dapat dimuat di halaman muka tabloid. Ketika jasad gadis yang dibunuh itu ditemukan enam bulan kemudian, keluarga dan polisi mengira ia mungkin masih hidup karena orang-orang dari The News of the World menghapus sejumlah pesan saat mailbox telepon gadis malang itu terisi penuh (menurut Scotland Yard, para penyadap Murdoch itu menyogok beberapa perwira menengah polisi untuk memasok juga informasi).

Dalam sejarah penyadapan, apa yang dilakukan tabloid itu merupakan sesuatu yang baru. Bahkan Stalin tidak pernah menyadap orang-orang yang sudah wafat.

Setelah terbongkarnya skandal itu, dilakukanlah upaya menutup-nutupinya. James Murdoch, putra Rupert Murdoch, ketua dan direktur utama media-media yang ada di bawah naungan News Corporation di Eropa dan Asia, memerintahkan diberikannya pembayaran secara rahasia sebesar 1 juta pound sterling (US$ 1,6 juta) kepada korban-korban penyadapan itu agar mere

ka tutup mulut. Jutaan e-mail News Corporation dimusnahkan. Namun perbuatan yang tidak berperikemanusiaan itu tetap saja lebih mengejutkan daripada upaya menutup-nutupinya tersebut.
Walaupun demikian, konsekuensi politik dari skandal penyadapan ini bakal bergantung pada hasil investigasi yang sekarang sedang dilakukan di Inggris. Di samping semua itu, besarnya dampak skandal ini juga bakal bergantung pada bagaimana pemerintah dan masyarakat menilai apa dan siapa News Corporation itu sebenarnya.
Keluarga Murdoch menamakan News Corporation itu suatu kerja usaha jurnalistik.
Sebenarnya News Corporation pertama-tama adalah suatu bisnis entertainment. Sebagian besar penghasilan News Corporation mengalir dari bisnisnya di bidang perfilman dan televisi. Kedua, dan lebih penting lagi, News Corporation adalah mesin propaganda gagasan-gagasan kaum konservatif dan tokoh-tokoh politiknya. Inilah wajah utama News Corporation di Amerika Serikat, dalam bentuk Fox News, yang ciri khasnya adalah tiada henti-hentinya menyebarkan ideologi kaum konservatif.
Padahal propaganda politik itu merupakan ranah pemerintah dan partai politik. Resminya, Fox News tidak membawakan suara pemerintah maupun partai politik--walaupun sebagian besar dari apa yang dilakukannya adalah melayani kepentingan Partai Republik di Amerika Serikat.

Di Inggris, News Corporation telah menciptakan semacam negara sendiri dengan mengkorup polisi, mengambil alih hak polisi dalam mengawasi masyarakat, dan mengintimidasi para politikus supaya memalingkan muka. Di Amerika Serikat, News Corporation berperilaku serupa, menggunakan kekuatan media korporat untuk memberikan pijakan hidup kepada Tea Party, organisasi politik yang berdiri sendiri. Semua perilaku ini berbeda dengan apa yang seharusnya dilakukan suatu organisasi jurnalistik. Peran utama jurnalisme dalam suatu demokrasi adalah memberdayakan masyarakat dengan menyampaikan informasi mengenai pemerintah dan lembaga-lembaga berkuasa lainnya, gerakan-gerakan masyarakat, peristiwaperistiwa internasional, dan seterusnya. Tapi News Corporation menggantikan jurnalisme semacam itu dengan gosip dan berita-berita yang merangsang, seperti yang dilakukannya ketika ia mengakuisisi News of the World, yang sudah berusia 168 tahun, dan mengubahnya menjadi tabloid pada 1984 serta dengan kampanye memihak kaum konservatif, seperti yang dilakukannya ketika ia mendirikan Fox News pada 1996.

Tidal mengherankan, pada Fox News, seperti juga pada banyak media News Corporation lainnya, independensi redaksi dikorbankan dan diletakkan di bawah kendali yang sangat ketat. Berita dan komentar dicampuradukkan ke dalam arus kampanye politik yang tidak putus-putusnya.

Ideologi mengalahkan fakta. Dan tokohtokoh utama Partai Republik, termasuk mereka yang mungkin bakal menjadi calon-calon yang akan ikut dalam pemilihan presiden, ditampilkan sebagai “komentator”. Sesungguhnya kelihaian khas Fox News adalah mengubah propaganda menjadi media populer yang berhasil secara finansial.

Mengingat keberhasilan The News of the World dari segi finansial inilah maka tidak mengherankan jika Murdoch sudah menciptakan di tempat-tempat lainnya replika dari tabloid utamanya di Inggris yang terpaksa mereka tutup itu. Apa pun yang bakal terungkap, skandal penyadapan yang

terjadi di Inggris itu tidak berbeda dengan transformasi informasi menjadi propaganda yang dilakukan Murdoch: kedua-duanya mencerminkan upaya menghancurkan dinding-dinding esensial demokrasi yang memisahkan media, negara, dan partai politik. Murdoch telah mencampuradukkan ketiga entitas itu menjadi suatu kekuatan tunggal tanpa pertanggungjawaban yang, seperti kita saksikan di Inggris sekarang ini, tidak memiliki kekangan atau etika apa pun.
Upaya yang dilakukan Murdoch ini menghadapkan kita kepada suatu realitas yang mendasari baik skandal penyadapan beserta bayang-bayang kekejaman dan korupsinya itu maupun Fox News, saluran berita paling populer di Amerika itu: terlalu banyak orang menginginkan apa yang disajikan News Corporation. Dan apa yang terlalu banyak orang inginkan itu bisa membahayakan suatu masyarakat yang beradab dan berbasis hukum.

Untuk sepintas melihat seberapa berbahayanya, lihatlah Italia. Di negeri itu, konglomerasi MediaSet Perdana Menteri Silvio Berlusconi telah berhasil merayu sebagian besar pemilih sejak 1990-an dengan menampilkan kombinasi variety show dan teater politik model Murdoch.
Ketika sistem politik Italia pasca-perang ambruk pada awal 1990-an, Berlusconi berhasil membentuk partainya sendiri, memenangi pemilihan, serta, selama tiga kali memerintah, membengkokkan hukum dan lembaga-lembaga pemerintah supaya melayani kepentingan bisnis dan pribadinya.

News Corporation tampaknya bertekad membawa Inggris dan Amerika menapak jalan serupa. Tapi sekarang para politikus Inggris sudah melakukan perlawanan. Perdana Menteri David Cameron--yang sebelum ini punya hubungan erat dengan para petinggi News Corporation, bahkan menunjuk mantan Pemimpin Redaksi The News of the World, yang baru-baru ini ditangkap karena terlibat penyadapan sebagai sekretaris pribadinya--telah menamakan penyadapan itu sebagai sesuatu yang “memuakkan“. Sementara itu, para pemimpin Partai Buruh, yang dulu juga pernah meminta dukungan Murdoch, sudah bersumpah akan memblokir upaya News Corporation untuk sepenuhnya menguasai stasiun televisi berbayar paling besar di Inggris. Masih harus dilihat apakah perlawanan ini nantinya akan menyeberang Atlantik ke daratan Amerika juga. HAK CIPTA: PROJECT SYNDICATE, 2011.

http://epaper.korantempo.com/PUBLICATIONS/KT/KT/2011/07/18/ArticleHtmls/Runtuhnya-Kerajaan-Media-Murdoch-18072011011006.shtml?Mode=1

Pengaturan Subsidi BBM, antara Keberanian-Kesungguhan dan Fatwa

2011-07-14T11:15:00.000-07:00

Komaidi :

Pengaturan Subsidi BBM, antara Keberanian-Kesungguhan dan Fatwa Komaidi Deputy Director of Reforminer Institute

DALAM menyele saikan permasalah an subsidi BBM -masalah klasik yang sebenarnya hampir selalu berulang setiap tahun-pengambil kebijakan se olah telah kehabisan cara. Hal tersebut terlihat dari langkah pengambil kebijakan yang melibatkan lembaga yang secara substantif dan teknis tidak kapabel mengatur BBM bersubsidi.

Sebagaimana diketahui, dalam beberapa pekan terakhir, langkah Kementerian Teknis yang melibatkan lembaga agama (tertentu) dalam pengaturan BBM bersubsidi justru kontraproduktif. Meski selanjutnya dibantah dengan berbagai argumentasi, wacana kebijakan tersebut telah menuai polemik di masyarakat dan menyebabkan keprihatinan yang mendalam bagi stakeholders sektor migas nasional.

Berkaitan dengan subsidi para ahli berpendapat, sepanjang subsidi, termasuk subsidi BBM, diberikan dengan mekanisme subsidi harga, distorsi dalam pelaksanaannya akan terjadi. Subsidi harga akan menyebabkan disparitas harga, kemudian disparitas harga tersebut membuka celah terjadinya berbagai penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang berupaya mengambil untung.

Karena itu, sepanjang subsidi diberikan dengan mekanisme subsidi harga, salah sasaran yang mungkin terjadi akibat subsidi tidak dinikmati yang berhak akan terbuka lebar.
Dengan melihat kondisi tersebut, para ahli menyarankan pemberian subsidi, termasuk subsidi BBM, dilaksanakan melalui mekanisme subsidi langsung.
Subsidi langsung Teknis dan mekanisme subsidi langsung dapat dilaksanakan dengan memberikan kartu tanda subsidi (KTS) bagi yang berhak menerimanya dan kartu itu tidak boleh dipindahtangankan. Selanjutnya, jika koordinasi lintas sektoral telah dilaksanakan dengan baik, KTS tersebut dapat diperluas lagi agar dapat digunakan untuk mengakses berbagai jenis subsidi, misalnya subsidi BBM, subsidi kesehatan, subsidi pendidikan, subsidi pangan, dan jenis subsidi lain sepanjang jenis subsidi yang akan diakses tercantum dalam KTS individu yang hendak mengakses subsidi tersebut.
Meski sifatnya masih terbatas, mekanisme subsidi langsung itu sebenarnya pernah diaplikasikan pemerintah dalam program bantuan langsung tunai (BLT) yang pernah dilaksanakan sebelumnya.

Akan tetapi, permasalahan yang mendasar, agar subsidi langsung dapat diimplementasikan, menuntut adanya akuntabilitas dan kejujuran dari semua pihak, baik pengambil kebijakan maupun masyarakat yang menjadi objek kebijakan. Akuntabilitas dalam menetapkan kriteria pihak-pihak yang berhak menerima KTS serta kejujuran dan peran aktif masyarakat dalam proses pendataan jumlah penduduk miskin yang akan digunakan sebagai basis kebijakan berperan penting terhadap tingkat keberhasilan implementasi subsidi langsung.

Berkaitan dengan dua persyaratan mendasar yang sebenarnya `sangat sederhana' itu, dalam waktu dekat ini kebijakan subsidi langsung belum dapat diimplementasikan di Indonesia.

Inkonsistensi data kemiskinan menjadi alasan utama mengapa pelaksanaan subsidi langsung itu belum dapat diimplementasikan di Indonesia.
Sebagaimana diketahui, validitas data kemiskinan yang ada masih diragukan.

Beberapa catatan dari data tersebut masih perlu dikaji ulang. Adapun beberapa catatan dari data kemiskinan itu misalnya (1) data jumlah penduduk miskin yang disampaikan hanya sekitar 30 juta jiwa, tetapi jumlah yang menerima raskin (beras untuk rakyat `miskin') seki tar 70 juta jiwa; (2) jumlah penduduk miskin dilaporkan menurun, tetapi di sisi yang lain porsi pengeluaran masyarakat untuk konsumsi (indikator masyarakat miskin) justru meningkat; (3) jumlah penduduk miskin dilaporkan menurun, tetapi konsumsi kalori (salah satu indikator kemiskinan) justru mengalami penurunan; dan (4) pertanyaan publik mengenai perbedaan garis kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah dan Bank Dunia juga belum mampu dijawab.

Selain beberapa catatan tersebut, dalam banyak kasus sering kali ditemukan, menjelang hajatan politik, demi memuluskan langkah incumbent jumlah penduduk miskin dilaporkan menurun signifikan. Akan tetapi, ketika program-program bantuan sosial dilaksanakan, jumlah penduduk miskin (yang mengaku miskin) hampir di seluruh daerah dilapor kan me ningkat.

Karena validitas data kemiskinan yang akan menjadi basis kebijakan masih diragukan, kiranya implementasi subsidi langsung dalam waktu dekat memang belum dapat dilaksanakan. Jika subsidi langsung dipaksakan untuk diimplementasikan dengan basis data yang tidak konsisten (bahkan manipulatif), kebijakan yang diterapkan menjadi tidak efektif, bahkan potensi terjadinya distorsi kebijakan bisa lebih besar daripada distorsi akibat kebijakan subsidi dengan mekanisme subsidi harga.

Karena itu, implementasi pemberian subsidi BBM dengan mekanisme subsidi langsung dalam waktu dekat ini, terlebih jika diperuntukkan untuk mengatasi tekanan fiskal pada 2011, kiranya masih jauh dari kesiapan.
Keberanian dan kesungguhan Karena implementasi kebijakan subsidi langsung menuntut basis data kebijakan yang kuat--melibatkan koordi nasi lintas sektoral dan lintas regional--dan beberapa persyaratan tersebut masih belum mampu m dipenuhi, pengambil kebijakan k diharuskan mencari alternatif kebijakan yang lebih mungkin dalam waktu yang relatif sempit.

Dengan minimnya alternatif kebijakan dalam jangka pendek, kunci penyelesaian masalah subsidi BBM adalah keberanian dan kesungguhan pengambil kebijakan. Dalam jangka pendek, keberanian pengambil kebijakan untuk menyelesaikan masalah fiskal, akibat realisasi subsidi yang diperkirakan melebihi kuota, sangatlah diperlukan.

Program pembatasan konsumsi BBM bersubsidi yang urung dilaksanakan karena ketidaksiapan infrastruktur berpotensi memberikan tekanan fiskal. Padahal, program tersebut merupakan salah satu asumsi untuk menetapkan kuota subsidi BBM pada 2011.
Karena itu, solusi untuk mengatasinya harus segera dicari.

Dengan minimnya pilihan kebijakan yang ada, menaikkan harga BBM dalam besaran yang terbatas (sesuai dengan kebutuhan) merupakan pilihan yang realistis, terlebih hal tersebut telah diatur dan dijamin konstitusi. Pilihan pahit memang, pahit bagi masyarakat dan pahit bagi pengambil kebijakan karena membutuh kan keberanian agar tidak `populis'.

Akan tetapi, jika pengambil kebijakan masih berorientasi meninabobo kan masyarakat untuk sesaat-demi popularitas yang masih dikedepan kan--menambah utang untuk menutup defisit fiskal yang ada mungkin menjadi pilihan utama yang akan diambil.

Untuk jangka panjang, agar subsidi lebih tepat sasaran, kesungguhan pengambil kebijakan dalam menetapkan kriteria penerima manfaat program dan kejujuran selama proses pendataan penduduk miskin-yang akan menjadi basis kebijakan subsidi langsung--memegang peranan vital. Secara paralel, meninjau tata cara pengelolaan, pengusahaan, dan pengaturan energi (terutama BBM) di negara-negara yang telah sukses mengatur dan memenuhi kebutuhan energi untuk masyarakat kiranya akan lebih membantu pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat.

Oleh karena itu, mengadopsi dan memodifikasi kebijakan untuk menyempurnakan konsep kebijakan subsidi BBM langsung dan mengimplementasikannya dengan sungguh-sungguh dan konsisten akan lebih substansial untuk menyelesaikan pokok permasalahan, daripada sekadar meminta ‘fatwa’ kepada pihak yang tidak kapabel mengatur BBM bersubsidi. Karena pengaturan subsidi BBM kian pelik, pada prinsipnya dibutuhkan pengambil kebijakan yang tidak hanya memiliki kapasitas, tetapi juga ‘keberanian dan kesungguhan’ dalam menyelesaikan permasalahan.

Karena itu, sepanjang pengelolaan sektor strategis untuk hajat hidup masyarakat luas ini diserahkan dan dipegang pengambil kebijakan yang hanya mampu bersembunyi di balik ‘fatwa’ atas ketidaktahuan, ketidakmampuan, dan ketidakmauan menyelesaikan masalah secara tuntas, kiranya terlalu jauh berharap adanya perbaikan yang signiﬁ kan.

http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2011/07/13/ArticleHtmls/Pengaturan-Subsidi-BBM-antara-Keberanian-Kesungguhan-dan-Fatwa-13072011015013.shtml?Mode=1

Pornografi, Ketagihan, dan Impotensi

2011-07-14T11:01:00.001-07:00

Naomi Wolf PEGIAT POLITIK DAN KRITIKUS SOSIAL, PENGARANG BUKU GIVE ME LIBERTY: A HANDBOOK FOR AMERICAN REVOLUTIONARIES Efek dopamine ini menjelaskan mengapa pornografi cenderung menjadi semakin ekstrem setelah sekian waktu: citra-citra seksual yang biasa saja akhirnya kehilangan keampuhannya, sehingga membuat laki-laki yang mengkonsumsi pornografi itu perlu citra-citra baru yang melanggar tabu-tabu lainnya untuk merasakan kepuasan seksualnya.
Sulit mengabaikan betapa banyak orang ternama pada tahun-tahun (sebenarnya, bulan-bulan) terakhir ini yang menunjukkan perilaku seks tidak senonoh yang menghancurkan karier mereka sendiri.

Dulu juga banyak orang ternama yang mengumbar seks, tapi tidak seperti sekarang, mereka sangat berhati-hati dan berusaha menutupi jejak perilaku mereka.

Sudah tentu kemajuan teknologi sekarang ini dalam mengungkapkan perilaku pribadi seseorang menjadi bagian yang menyebabkan terjadinya perubahan ini.

Tapi justru di sinilah letak persoalannya: banyak laki-laki yang tertangkap dalam skandal seks akhir-akhir ini telah menelanjangi diri mereka sendiri—kadang-kadang secara harfiah—melalui pesan-pesan dalam Twitter dan media tidak langsung lainnya, yang mereka lakukan atas kemauan mereka sendiri.

Apa yang mendorong terjadinya perilaku yang aneh ini? Mungkinkah marak dan mudah diperolehnya pornografi di mana-mana pada tahun-tahun terakhir ini benar-benar telah menyebabkan rewiring (disetelnya kembali kabel-kabel) otak lakilaki yang berdampak pada pandangan mereka mengenai seks dan membuat mereka sulit mengendalikan dorongan nafsunya? Banyak bukti ilmiah yang mendukung kesimpulan ini. Enam tahun yang lalu, saya menulis esai berjudul The Porn Myth (Mitos Pornografi), yang mengemukakan bahwa para ahli terapi dan konseling seksual melihat adanya kaitan impotensi dan ejakulasi dini yang meningkat di kalangan laki-laki yang masih muda usia saat itu dengan meningkatnya pornografi di kalangan mereka. Mereka laki-laki yang masih muda, sehat, serta tidak menderita patologi organis atau psikologis yang bisa mengacau-balaukan fungsi seksual mereka.

Hipotesis di kalangan para ahli adalah bahwa pornografi secara progresif telah menyebabkan hilangnya kepekaan (desensitizing) seksual laki-laki. Efektifnya pornografi hardcore yang sangat eksplisit itu dalam mempercepat hilangnya kepekaan ini telah sering digunakan para dokter dan tim militer untuk menangani situasi-situasi yang sangat sensitif dan luar biasa dari subyek-subyek penelitian mereka.

Mengingat efek hilangnya kepekaan seksual ini pada sebagian besar subyek penelitiannya, para pakar telah menemukan bahwa laki-laki semacam itu membutuh
kan stimulasi yang lebih kuat untuk mencapai tingkat rangsangan yang sama. Para pakar yang saya wawancarai pada waktu itu berspekulasi bahwa pornografi menyebabkan laki-laki yang masih muda dan sehat itu mati rasa terhadap daya tarik erotis partner atau lawan jenis mereka sendiri.

Sejak itu, banyak sudah terakumulasi data mengenai sistem reward otak manusia yang dengan tepat menjelaskan rewiring otak ini. Ki
ta tahu bahwa pornografi memberikan reward kepada otak laki-laki dalam bentuk dorongan saraf dopamine jangka pendek yang, selama satu atau dua jam kemudian, meningkatkan mood laki-laki dan membu at mereka merasa siap. Jaringan saraf ini identik dengan jaringan yang mencetuskan ketagihan lainnya, seperti ketagihan berjudi atau mengkonsumsi narkoba.

Potensi ketagihan ini juga identik: sama seperti penjudi atau pengguna narkoba yang bisa menjadi kompulsif, merasa butuh berjudi atau mengkonsumsi obat terlarang itu lagi dan lagi untuk memperoleh dorongan dopamine yang sama. Begitu juga laki-laki yang mengkonsumsi pornografi menjadi ketagihan. Sama seperti pencetus reward lainnya, setelah dorongan dopamine itu menurun, laki-laki yang mengkonsumsi pornografi itu akan merasakan kekecewaan--lekas marah, gelisah, dan mendambakan asupan obat terlarang itu lagi. (Ada beberapa bukti baru, yang ditemukan Jim Pfaus pada Concordia University di Kanada, bahwa mati rasa itu bisa mempengaruhi wanita konsumen pornografi juga.) Efek dopamine ini menjelaskan mengapa pornografi cenderung menjadi semakin ekstrem setelah sekian waktu: citra-citra seksual yang biasa saja akhirnya kehilangan keampuhannya, sehingga membuat laki-laki yang mengkonsumsi pornografi itu perlu citra-citra baru yang melanggar tabu-tabu lainnya untuk merasakan kepuasan seksualnya. Lagi pula, ada laki-laki (dan wanita) yang punya apa yang dinamakan dopamine hole—di mana sistem reward otak mereka tidak lagi efisien—sehingga membuat mereka lebih mudah ketagihan akan pornografi yang lebih ekstrem.

Seperti halnya dengan ketagihan pada umumnya, sangat sulit (karena alasan kimiawi-saraf) bagi seorang yang sudah ketagihan untuk berhenti melakukan halhal—bahkan yang sangat destruktif sekalipun—untuk memperoleh dorongan dopamine berikutnya. Mungkin karena itulah sebabnya, laki-laki yang dulu bisa melibatkan diri dalam affair dengan hati-hati di balik pintu tertutup sekarang tidak bisa melawan dorongan untuk mengirim pesan-pesan terbuka yang tidak senonoh lewat Internet yang merusak dirinya sendiri itu? Orang-orang semacam ini mungkin tidak menjadi orang-orang yang tidak ada harganya, melainkan pecandu-pecandu yang tidak dapat mengendalikan dirinya lagi.

Ini bukan hendak mengatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas perilaku mereka. Tapi, menurut pandangan saya, ada tanggung jawab, yaitu tanggung jawab memahami potensi penggunaan pornografi yang sangat adiktif ini, dan mencari konseling serta pengobatan jika ketagihan mulai mempengaruhi teman hidup, keluarga, kehidupan profesional, dan kemampuan menilai seseorang.
Sekarang ada model yang efektif dan terperinci untuk melepaskan laki-laki dari kecanduan pornografi dan memulihkannya kembali kepada keadaan mental yang lebih seimbang, keadaan yang tidak lagi takluk kepada dorongan nafsu yang tidak terkendali. Memahami bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan merusak kejantanan laki-laki bisa membantu seseorang melakukan pilihan-pilihan dengan lebih baik—bukan dengan melibatkan diri dalam penilaian kolektif yang reaktif dan tidak ada artinya—dalam suatu dunia yang telah menjadi semakin ketagihan pornografi yang eksplisit.

http://epaper.korantempo.com/PUBLICATIONS/KT/KT/2011/07/13/ArticleHtmls/Pornografi-Ketagihan-dan-Impotensi-13072011011011.shtml?Mode=1

Mengubur Mimpi ke FAO

2011-07-14T11:00:00.000-07:00

Mengubur Mimpi ke FAO Geradi Yudhistira, PENELITI PADA ALIANSI UNTUK DESA SEJAHTERA

Dengan pencapaian seperti yang diuraikan di atas, maka agak mengherankan jika pemerintah merasa percaya diri untuk mengajukan calonnya menjadi Dirjen FAO. Padahal calon-calon dari negara lain memiliki rekam jejak bagus dalam penanganan kelaparan di negaranya.
Kekalahan wakil dari Indonesia, Dr Indroyono Susilo, dalam pu taran pertama pemilihan Di rektur Jenderal Organisasi Pa ngan Dunia (FAO) (27 Juni 2011) menyisakan pelajaran penting.
Pertanyaan saat ini: apakah Indonesia memang pantas menduduki jabatan bergengsi tersebut?
Jangan ditanya prestasi pemerintah Indonesia dalam penanganan masalah pangan di negeri ini, karena jawabannya pasti akan mengecewakan. Bagaimana tidak, masalah pangan masih menjadi masalah utama yang diperbincangkan di ruang-ruang publik selama lebih dari 60 tahun Indonesia merdeka. Angkaangka indikator buruknya ketahanan pangan di negeri ini masih sangat fantastis. Mengutip Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan, 36 juta jiwa atau 18 persen dari seluruh jumlah penduduk Indonesia masih rawan pangan. Penduduk pada golongan tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan 1.800 kilokalori per kapita setiap harinya, atau kekurangan sekitar 700 kilokalori dari jumlah kalori ideal per kapita.

Selain itu, diperkirakan sebanyak 5,11 juta jiwa penduduk Indonesia saat ini berada pada kondisi sangat rawan pangan. Bahkan, dari jumlah itu, 3,81 juta jiwa di antaranya adalah anak balita yang menderita kekurangan gizi dan gizi buruk. Jika dihitung dengan indikator pendapatan bulanan, jumlah orang yang rawan pangan akibat hidup di bawah garis kemiskinan di Indonesia pada 2010 sebanyak 31 juta jiwa dengan pengeluaran per bulan di bawah atau sama dengan Rp 211.726.

Pada aspek kebijakan, hal yang diambil oleh pemerintah selama 5 tahun ini juga sangat mengancam keamanan dan kedaulatan pangan negeri ini dengan membuka keran impor secara massif.
Angka impor Indonesia melonjak tinggi dan semakin tak terkendali bahkan untuk komoditas yang seharusnya menjadi keunggulan Indonesia. Pada komoditas laut, yang seharusnya menjadi komoditas unggulan kita, volume impor melonjak tajam. Impor ikan meningkat 774 persen dari 2005 hingga 2010. Pada periode yang sama, volume impor garam meningkat 65 persen. Setali tiga uang dengan ikan dan garam, volume impor daging juga meningkat 106 persen. Pada komoditas buah-buahan, volume impor juga mencatatkan angka mencengangkan setelah masuknya Indonesia dalam rezim ASEAN-China Free Trade Agreement. Selama kurun waktu 2008 hingga 2010, volume impor pisang Indonesia melonjak hingga tak tanggung-tanggung, 92.567 persen dari angka hanya 3 ton pada 2008 menjadi 2.780 ton pada 2010. impor buah-buahan lain, seperti pepaya, juga meningkat sebesar 255 persen dan manggis sebesar 550 persen.
Minim prestasi Dengan pencapaian seperti yang diuraikan di atas, agak mengherankan jika pemerintah merasa percaya diri untuk mengajukan calonnya menjadi Dir jen FAO. Padahal calon-calon dari negara lainnya memiliki rekam jejak bagus dalam penanganan kelaparan di negaranya. Sebut saja pesaing Dr Indroyono, Menteri Keamanan Pangan Brasil, yang menjadi Sekjen FAO terpilih periode 2012-2015. Brasil memiliki prestasi baik dalam pemberantasan kelaparan. Angka masyarakat kekurangan gizi di Brasil turun drastis dari 17,9 persen dari total populasi pada 1996 menjadi 6,6 persen pada 2005. Melalui program Fome Zero (Nol Kelaparan), pemerintah Brasil menunjukkan bahwa kelaparan bisa diatasi melalui pemberdayaan kekuatan masyarakat lokal.

Hal yang sama tidak terjadi di Indonesia. Alih-alih memperkuat kedaulatan pangan di tingkat lokal, pemerintah malah terjebak dalam jerat perusahaan multinasional untuk mengatasi kelaparan melalui MoU yang dibuat dengan 14 perusahaan benih raksasa dunia dalam World Economic Forum on East Asia 2011. Petani kita nantinya hanya akan menjadi konsumen dan pegawai perusahaan raksasa tersebut. Dalam jangka panjang, Indonesia harus siap untuk didikte oleh kepentingan perusahaan tersebut.
Jika dilihat dari prestasi, Indonesia jelas bukanlah siapa-siapa dalam mengatasi masalah pangan. Masyarakat berharap visi Indonesia sebagai dapur pangan dunia harus dimiliki oleh para pemimpin kita agar kebijakan menjadi terarah. Saya rasa rakyat Indonesia harus bersyukur atas mundurnya Dr Indroyono dari Sekjen FAO, karena waktu beliau akan lebih banyak untuk menyelesaikan masalah di negara ini. Masih banyak yang harus dibenahi oleh putra terbaik bangsa seperti Dr Indroyono ini di dalam negeri ketimbang hanya mencari peran di dunia internasional. Barangkali masalahnya kita sudah terjebak dalam teladan pemimpin bangsa ini, yang begitu bangga akan pencapaian di luar negeri namun lupa kepada konstituennya di dalam negeri.

http://epaper.korantempo.com/PUBLICATIONS/KT/KT/2011/07/13/ArticleHtmls/Mengubur-Mimpi-ke-FAO-13072011012009.shtml?Mode=1

Menguji Konstitusionalitas APBN: Mungkinkah?

2011-07-14T10:58:00.000-07:00

HAJRIYANTO Y THOHARI:

Tidak dapat disangkal lagi bahwa salah satu buah reformasi adalah kini orang atau sekelompok orang dapat menggugat (judicial review) konstitusionalitas suatu undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sesuatu yang dulu sebelum reformasi tak terbayangkan. Kini budaya hukum yang sangat bagus ini berkembang dengan baik: jika seseorang atau sekelompok orang merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan oleh undangundang, dengan serta-merta mereka menggugatnya ke MK.

Banyak sekali undangundang yang dibuat DPR bersama presiden mengalami nasib dibatalkan sebagian atau bahkan secara keseluruhan (in toto)karena dipandang MK bertentangan dengan konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945. Fakta ini tentu sangat menggembirakan, terutama dalam konteks pembangunan budaya hukum dalam sebuah negara hukum yang menjun-jung supremasi hukum.

Tradisi menggugat undang-undang dalam sorotan konstitusi memegang peranan penting untuk menjaga konstitusionalitas kebijakan- kebijakan publik atau peraturan perundang-undangan sesuai paham konstitusionalisme yang kita anut.

Sayang sekali gugatangugatan yang dilakukan warga negara atau sekelompok orang selama ini lebih banyak berkaitan dengan undang-undang di bidang politik, seperti persoalan- persoalan yang terkait partai politik,pemilihan umum, pemilihan presiden,dan pimpinan lembaga-lembaga negara.

Memang ada juga yang menyangkut materi- materi undang undang yang lain seperti hukum perkawinan poligami, komisi kebenaran, dan anggaran pendidikan yang sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD sebagaimana yang ditentukan dalam UUD 1945.Tetapi belum pernah terjadi ada warganegara yang menggugat UU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke MK.

APBN dalam Konstitusi

Sebagaimana kita ketahui UUD 1945 Pasal 23 Ayat (1) menegaskan bahwa: “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.”

APBN disusun dan dibentuk dalam undang-undang, yaitu, dalam hal ini, UU No 10 Tahun 2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011.Walhasil, sebagai undang-undang, APBN sebenarnya dapat digugat ke MK: apakah cukup konstitusional ataukah justru bertentangan dengan konstitusi.

Penulis bukanlah ahli APBN, dan memang belum pernah menjadi anggota Badan Anggaran DPR RI. Tetapi secara garis besar marilah coba kita lihat postur APBN beberapa tahun terakhir ini. Lihat saja, berapa persen APBN yang benar-benar langsung untuk rakyat (apalagi yang miskin)?

Faktanya sejak APBN kita berjumlah Rp219 triliun (tahun 1999) sampai Rp1,200 triliun (tahun 2011) pada sejatinya strukturnya tidak banyak berubah: sekitar 60% habis untuk anggaran rutin biaya/gaji pegawai/ pejabat,belanja barang, dan ongkos-ongkos kegiatan birokrasi lainnya; 15%-19% untuk mencicil hutang; dan 20% untuk pembangunan (ini pun mungkin harus dibaca bahwa yang dibangun ternyata sebagian besar gedung-gedung untuk birokrasi dan lembagalembaga negara).

Tak heran jika sejak 1998 sampai hari ini, misalnya, tidak ada pembangunan infrastruktur irigasi pertanian baru yang nyatanyata sangat diperlukan rakyat banyak itu. Angka tersebut akan terasa lebih tragis dan memelas lagi ketika sampai pada tingkat APBD: untuk biaya rutin saja ada yang mencapai 80% lebih.

Bahkan ada beberapa provinsi, kabupaten, dan kota yang anggaran rutinnya mencapai 95%.Walhasil, justru lebih banyak anggaran untuk mengurus pimpinan pemerintahan dan birokrasi daripada rakyat.

Tak heran jika Forum Independen untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyimpulkan bahwa APBN kita lebih besar untuk ”ongkos tukang” daripada pekerjaannya itu sendiri. Dus,berapa porsi untuk rakyat yang sebagian besar masih hidup di bawah kemiskinan itu?

Melihat postur dan struktur APBN/APBD yang seperti itu, pertanyaannya adalah apakah APBN/APBD tersebut benarbenar untuk mengurus rakyat dan memprioritaskan rakyat sejalan dengan diktum ”...untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”?

Ternyata dengan melihat postur APBN secara sekilas saja akan segera tampak bahwa tidak dulu dan tidak sekarang alihalih para elite dan birokrat yang jumlahnya minoritas (kurang dari 4% penduduk) itulah yang lebih banyak diurus dan selalu mendapatkan prioritas, bukannya rakyat yang jumlahnya mayoritas.

Pantas saja jika lonjakan APBN tahun ini yang hampir enam kali lipat dibandingkan APBN satu dasawarsa sebelumnya itu tidak berjalan paralel dengan peningkatan kesejahteraan rakyat secara signifikan. Benar angka kemiskinan memang telah berhasil diturunkan menjadi 13,3%, tetapi angka ini sungguh problematis.

Pertama, ukuran kemiskinan yang digunakan adalah mereka yang berpenghasilan di bawah USD1/hari, atau bahkan Rp7.000,- (jika mengutip angka BPS); dan juga, kedua, dengan persentase ini, angka kemiskinan secara numerikal adalah sangat besar (13,3% dari 237 juta jiwa).Apatah lagi jika ukuran yang digunakan adalah USD2/hari! Mungkin setengah penduduk Indonesia adalah miskin!

Mungkin untuk Digugat

Membaca struktur APBN setelah era reformasi sekarang ini,tidak pelak lagi orang akan mengatakan bahwa ini adalah APBN beamstenstaat, yaitu, APBN-nya “negara pangreh praja” alias pegawai. Pasalnya, alih-alih prorakyat atau propoor, malah sebaliknya proelite dan probirokrasi.

Sebab mereka yang tersebut terakhir inilah yang paling banyak menyedot APBN.Tak heran jika sahabat saya Dr Arief Budimanta Sebayang, Anggota DPR RI, secara ekstrem menyebutnya sebagai APBN model kolonial yang memang didedikasikan untuk birokrasi dan elite, bukan untuk rakyat. Walhasil,APBN yang tidak ”...untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” berarti tidak sejalan dengan UUD 1945 Pasal 23 Ayat (1).

Dan karena itu secara yuridis pada sejatinya UU tentang APBN sangat mungkin digugat ke MK karena tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Persoalannya, selama ini kebanyakan orang atau aktivis lebih tertarik pada undangundang yang menyangkut isuisu politik,HAM,dan—jangan ketawa—poligami saja. Isu APBN yang sangat strategis ini luput dari perhatian kita.Ayo, siapa mau mulai? ● HAJRIYANTO Y THOHARI Wakil Ketua MPR RI

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/412434/

Pensiun Dini PNS

2011-07-14T10:56:00.002-07:00

IRFAN RIDWAN MAKSUM:

Bukan sebuah negara dalam transisi demokrasi kalau segala sesuatunya tidak menghebohkan. Salah satu masalah yang cukup menggemparkan kini adalah isu pensiun dini bagi PNS kita.

Perihal PNS Indonesia menurut kacamata tim independen reformasi birokrasi telah menyedot porsi anggaran negara teramat besar. Keadaan ini, menurut tim yang dikepalai Erry Riyana Hardjapamekas tersebut, perlu diantisipasi dengan cara pensiun dini. Kebijakan ini tentu kalau tidak disiapkan dengan baik, tidak sepele permasalahan yang dapat ditimbulkan.

Heuristik

Sebetulnya dengan logika berpikir sebab akibat (heuristic model) kita bisa menganalisis soal ini.Apa yang menyebabkan PNS harus pensiun dini? Apakah sebatas soal anggaran? Untuk itu kita perlu kaji lebih jauh.Negara sebesar Indonesia dan masih dominannya sektor publik dalam rangka perubahan sosial tentu sah-sah saja memiliki PNS yang besar.

Perbandingan PNS dengan jumlah masyarakat kita juga masih tergolong rendah. Di setiap sektor memiliki angka yang berbeda-beda. Elemen perubahan sosial yang efektif pun secara umum masih mengandalkan sektor publik mengingat sektor pertanian, perkebunan, pertambangan yang menjadi ciri manufaktur dari negara kita masih dominan.

Di beberapa daerah yang sudah bercirikan pelayanan dan jasa,di mana keberadaan sektor publik mulai melemah dari sisi pendapatan domestik regional bruto (PDRB) ekonomi daerah tersebut barangkali perlu dipertimbangkan analisis jumlah PNS yang mulai membengkak.

Karena itu, ukuran nasional sangatlah mungkin bernilai bias.Kepada tim independen barangkali patut ditanya apakah yang dimaksud PNS pusat atau daerah? Kalau yang dimaksud adalah daerah kota mungkin bisa dibenarkan.Tetapi untuk PNS pusat amat sulit ditarik dalam suatu angka pasti mengingat amat heterogennya wilayah RI, terlebih PNS daerah pedesaan.

Di daerah-daerah perdesaan keberadaan sektor publik tentu masih dominan dan masih diharapkan. Mengurangi jumlah PNS di daerah perdesaan seperti ini sama saja dengan membunuh perlahan-lahan daerah tersebut.

Dengan melihat hal seperti ini, PNS yang dituding sebagai sebab membengkaknya anggaran amatlah tidak tepat.Justru kita harus mencari solusi dengan kondisi yang tetap atau akan mengalami kenaikan, maka daya-kerja mereka yang harus dilipatgandakan. Persoalannya berarti ada dalam manajemen SDM.

Ini amat bergantung pada leadership semua lini dan sektor manajemen negara RI. Dengan berpikir seperti ini kita membutuhkan peta beban tugas dan peta alokasi SDM di semua lini dan sektor baik pusat maupun daerah.Analisis kualitatifnya juga dibutuhkan mengenai karakter PNS yang ada dan manajemen yang dikembangkan di unit-unit yang ada.

Apakah terjadi penumpukan beban dan kekosongan pegawai? Apakah pas antara beban tugas dan jumlah pegawai? Atau apakah terjadi penumpukan pegawai dan kekosongan beban? Ukuran yang digunakan saya kira job description dan job specification serta jumlah tenaga yang tersedia.

Potret tersebut harus mampu menjadi jalan untuk melakukan relokasi besar-besaran jika tidak berimbang sebelum bicara pensiun dini. Pensiun dini dapat dibenarkan kalau semua lini dan sektor baik pusat maupun daerah terjadi penumpukan pegawai dan beban tugas yang tidak sepadan alias kecil.

Dalam kacamata saya, selama ini manajemen SDM kita lemah dalam mengembangkan job description dan job specification. Pertanyaannya kemudian, bagaimana mungkin tim independen menyimpulkan sejak sekarang ada pensiun dini? Belum lagi kalaulah kebijakan ini betul-betul dilaksanakan, apakah sudah disiapkan perangkat pensiun dini yang menyangkut pihak yang akan pensiun dan kondisi ekonomi makro yang ada.

Yang lebih penting lagi adalah, apakah sudah disiapkan transfer of knowledge dari pihak yang pensiun kepada pihak yang meneruskan? Tampaknya soal anggaran benar-benar menjadi alat legitimasi. Para pengambil kebijakan harus mengembangkan mekanisme pemberdayaan PNS yang efektif dan konkret.

Manajemen itu harus berbasis kinerja nyata dan dikaitkan dengan kondisi ekonomi makro.Harus dapat dipastikan angka yang sekarang berjalan mampu mendorong secara sinergi ekonomi bangsa. Jika tidak tentu beban anggaran lagi-lagi menjadi momok para pengambil kebijakan.

Di samping itu, apakah manajemen SDM kita sejak awal sudah menganut merit system? Tampaknya politisasilah justru yang menjadi pewarna. Barangkali inilah soal yang utama yang harus diluruskan dan bukan pilihan pensiun dini bagi PNS kita.

Politik Anggaran

Anggaran yang menjadi alasan untuk pensiun dini PNS juga harus memiliki arah yang jelas.Apakah bisa dilakukan pemangkasan-pemangkasan jika dengan kondisi PNS tetap? Dalam politik anggaran seharusnya biaya yang tidak terkait dengan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat harus berani dipangkas oleh para pengambil kebijakan negara ini.

Kalau hal ini tidak dilakukan, tetap akan merasa bahwa pensiun dini adalah jalan terbaik. Pertanyaannya sejauh mana keberanian para pengambil kebijakan akan mewarnai isu ini. Kita bisa lihat ternyata di bawahnya masih diwarnai kultur yang mementingkan diri sendiri,kelompok, dan ego sektoralnya masingmasing.

Dengan demikian, kata kunci ada di Presiden untuk mengatasi hal ini. Hati nurani sebagai top administrator negara ini harus diperdengarkan, jangan terlalu lama mendengarkan masukan dari kanan dan kirinya. Presiden harus menggerakkan langkahnya segera.

Pilihan pensiun dini penuh ranjau dan menimbulkan ranjau baru, pilihan kebijakan lain pun demikian, tapi cari yang tidak berefek ranjau kembali, bahkan makin membawa Indonesia makin kuat. Semoga.● IRFAN RIDWAN MAKSUM Guru Besar Tetap Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Indonesia

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/412432/

Banalitas Kejahatan Politik

2011-07-14T10:56:00.001-07:00

Agus Sudibyo MAHASISWA MAGISTER FILSAFAT STF DRIYARKARA, JAKARTA

Inilah yang kurang-lebih didedahkan Hannah Arendt sebagai banalitas kejahatan (the banality of evil), suatu kondisi di mana kejahatan terja- di pada skala massif, dipraktek- kan sebagai sesuatu yang otomatis, spontan, sistematis, hampir sama sekali tidak melibatkan rasa bersalah.
ejahatan bukan karena adanya orang-orang berhati jahat, melainkan karena hilangnya kemampuan mengambil jarak dari hal-hal yang bersifat sistemik, membudaya, dan mengakar sebagai perilaku kolektif. Kejahatan bukan hanya masalah moralitas, tetapi juga masalah absennya kemampuan berpikir rasional, kritis, dan berlandaskan hati-nurani sebelum bertindak atas nama orang banyak. Maka, kejahatan itu jauh lebih dramatis dan vulgar ketika dilakukan orang-orang yang tidak sadar telah bertindak jahat dan merasa hanya menjalankan sesuatu yang lazim terjadi di lingkungannya. Inilah yang kurang-lebih didedahkan Hannah Arendt sebagai banalitas kejahatan (the banality of evil), suatu kondisi di mana kejahatan terjadi pada skala massif, dipraktekkan sebagai sesuatu yang otomatis, spontan, dan sistematis, hampir sama sekali tidak melibatkan rasa bersalah.

Bicara tentang skandal korupsi, suap, dan penyalahgunaan kekuasaan yang tiada henti menghantam sendi-sendi kehidupan bernegara kita, tak pelak kita juga bicara tentang banalitas kejahatan. Berbagai pihak melakukan atau menyaksikannya sebagai sesuatu yang niscaya terjadi, dengan rasa sesal atau marah yang semakin memudar.

Unsur pemerintahan tak lagi merasa risi ketika melakukan pungutan liar, menilap uang rakyat, atau menyalahgunakan jabatan. Mereka justru merasa asing jika tidak melakukannya karena hampir semua orang di sekitar melakukannya. Para pemimpin politik juga semakin tak ragu-ragu menunjukkan dirinya sebagai—meminjam istilah Max Weber—orang-orang yang hidup dari politik, dan bukan orang-orang yang hidup untuk politik. Term dana-politik begitu identik dengan praktek percaloan anggaran, penguasaan atas proyek-proyek pemerintah, jual-beli pasal perundang-undangan guna melindungi kepentingan pengusaha yang menjadi donatur partai, dan lain-lain.

Namun mati rasa terhadap kejahatan politik juga terjadi dalam masyarakat. Unsur masyarakat sipil atau intelektual yang berperan sebagai konsultan atau peneliti politik, misalnya, belakangan juga banyak yang kurang memperhatikan problem akuntabilitas. Sebagian dari mereka tampaknya bertolak dari sebuah “profesionalisme”: melayani siapa pun klien yang berpotensi memenangi pemilu-pilkada, tanpa memeriksa sungguh-sungguh apakah dana yang digunakan para klien tersebut benarbenar bersih dari unsur korupsi, kolusi, money laundering, atau sebaliknya. Media
massa juga banyak yang mempunyai kecenderungan yang sama, tidak secara spartan memperhatikan akuntabilitas dana untuk iklan politik, khususnya pada saat-saat pemilu, pilkada, atau proses pemilihan ketua partai politik.

Pendek kata, kita seperti mati rasa terhadap kejahatan politik. Kita menghadapi situasi di mana semakin banyak pihak bersifat pragmatis, hanya peduli terhadap korupsi yang melibatkan orang lain dan menutup mata terhadap korupsi yang terjadi di sekelilingnya. Di tingkat akar rumput, pungutan liar yang terus terjadi, buruknya pelayanan publik, serta lemahnya
perlindungan terhadap usaha kecil, petani, nelayan, dan buruh industri, membuat masyarakat semakin apatis terhadap politik dan menerima keadaan begitu saja. Dalam keputusasaan, masyarakat tak lagi melihat kejahatan politik (suap, pungli, korupsi, nepotisme, dan lain-lain) sebagai sesuatu yang harus diperangi, melainkan sebagai kewajaran yang harus diterima, sebagai privilege bagi mereka yang kebetulan sedang memegang kekuasaan pada semua lini dan level pemerintahan.

Kondisi inilah yang disebut Arendt sebagai the desert world. Suatu tatanan di mana hampir semua unsurnya tak lagi mampu meratapi dan melawan penyelewengan dan kejahatan terhadap esensi politik: pengabdian, pelayanan, pembebasan, dan kejujuran. Pupus sudah rasa bersalah, terusik, atau marah menghadapi korupsi, suap, dan penyelewengan, digantikan oleh rasio instrumentalistik: yang penting bukan saya yang melakukan, tidak merugikan saya, atau jangan-jangan saya dapat mengambil keuntungan darinya.

Bagaimana keluar dari banalitas kejahatan politik ini? Sulit membayangkannya. Namun, apa boleh buat, kita tetap harus mencobanya.

Kunci utamanya pada ketegasan hukum dalam menindak pelaku kejahatan politik.

Tantangannya, mengutip Goerg Simmel,
ketika keja hatan dilaku kan secara kelompok, sulit menentukan siapa yang ber tanggung jawab. Konfidensi timbal balik dan kerahasiaan kolektif memungkinkan suatu kelompok mengikat anggotanya untuk saling menutupi kesalahan. Maka, sulit berharap politikus atau pejabat publik mengungkapkan skandal di sekitarnya karena terikat untuk menjaga kerahasiaan kolektif. Berani mengungkap kerahasiaan, salah-salah diganjar dengan pemecatan, recall, atau dikorbankan sendirian seperti yang tampaknya hari-hari ini dialami M. Nazaruddin dalam skandal pembangunan wisma atlet SEA Games. Kemungkinan ini yang harus diwaspadai. Selain itu, masyarakat harus mulai berani berkata “tidak“terhadap penyelewengan atas hakikat politik. Hakikat politik adalah solidaritas politis antarwarga negara, penyelesaian masalah bersama secara rasional, adil, diskursif, nir-pemaksaan.
Esensi manusia politik adalah kemampuan untuk bersikap kritis terhadap keadaan, mempertimbangkan hati nurani, dan menomorduakan kepentingan diri ketika menjalankan fungsi-fungsi publik. Kita sedang menghadapi krisis akut pada tataran ini. Politik semakin lekat dengan penguasaan dan manipulasi. Politik semakin jamak diselubungi motif privat: memperkaya diri dan membangun popularitas pribadi. Para politikus dan pejabat publik tak pernah otentik sebagai manusia politik karena selalu memposisikan diri sebagai instrumen dari suatu sistem, tak peduli apakah sistem itu bersih, legitimate, atau sebaliknya. Untuk keluar dari krisis ini, tidak realistis jika mengharapkan keteladanan dari pemimpin politik, karena penyelewengan hakikat politik notabene justru bersumber dari egoisme, ketamakan, dan ambisi privat mereka. Perubahan harus dimulai dengan mengubah persepsi masyarakat sendiri. Masyarakat harus diingatkan, politik bukan sekadar pemungutan suara lima tahun sekali, tetapi juga bagaimana hasil pemungutan suara itu dikontrol sehingga benar-benar bermanfaat bagi pemegang hak suara.
Korupsi, kebijakan yang tidak memihak rakyat kecil, eksploitasi sumber-sumber daya alam yang sangat tidak adil, terjadi karena masyarakat hanya berdiam diri, hanya menyerahkan mandat--dan tidak pernah benar-benar memeriksanya--ke tangan orang-orang yang ternyata terjun ke politik lebih karena motif-motif privat.

http://epaper.korantempo.com/PUBLICATIONS/KT/KT/2011/07/14/ArticleHtmls/Banalitas-Kejahatan-Politik-14072011011009.shtml?Mode=1

Opera Van Indonesia

2011-07-14T10:54:00.000-07:00

ABDUL MU’TI : Opera Van Indonesia

Saat ini berjuta-juta rakyat Indonesia sedang menyaksikan pertunjukan opera tentang orang–orang yang sakti mandraguna.

Opera ini mengalahkan rating semua film box office dan sinetron di semua stasiun televisi. Opera ini memiliki tiga keistimewaan. Pertama, didukung oleh tokoh-tokoh atau aktor-aktor ternama yang malang melintang di jagat politik. Mereka memainkan karakter dan diri mereka masing-masing.

Kedua, ceritanya merupakan kisah nyata (reality show)yang penuh dengan kejutan. Setiap hari selalu muncul kejutan-kejutan yang sangat sayang untuk dilewatkan. Ketiga, menjangkau semua kalangan karena disajikan pada saat prime time. Selain itu, opera ini juga bisa dibaca melalui media massa cetak, internet,dan situs jejaring sosial.

Sebutlah tokoh Nunun Nurbaiti yang mengalami amnesia, tetapi masih bisa keliling dunia. Ketika namanya disebutsebut dalam kasus traveler check yang melibatkan beberapa anggota DPR dan mantan menteri, Nunun mengalami gangguan ingatan. Seorang dokter mengatakan bahwa Nunun positif mengidap penyakit lupa.

Sebelumnya Nunun sehat walafiat.Nunun pun berobat ke luar negeri demi memulihkan memorinya. Namun, dari olah TKP banyak kejanggalan, terutama jika dikaitkan dengan logika ilmiah. Bagaimana seorang yang mengalami gangguan ingatan bisa ngelencer ke luar negeri.

Menurut berbagai sumber, Nunun juga berpindahpindah dari satu negara ke negara lainnya.Dia pasti orang hebat.Hanya orang sakti yang bisa traveling dalam posisi linglung. Bagaimana Nunun yang pelupa tetap keep in touch dengan suaminya? Nunun pasti punya kesetiaan (ingatan) yang luar biasa tentang suaminya.

Tokoh yang lainnya adalah Nazaruddin. Selain profesinya sebagai seorang pengusaha dan politisi, Nazaruddin ternyata juga seorang ghost-writer. Di mana Nazaruddin berada hanya beberapa gelintir sahib dan “ahlulbait”-nya yang tahu. Kabarnya, Nazaruddin sudah tidak berada di Singapura.

Walaupun demikian, sebagai seorang prolific-writer, Nazaruddin tetap produktif mengirimkan tulisan ke berbagai media melalui BB-nya.Hebatnya, semua media massa cetak dan elektronik memuat “karya” Nazaruddin tanpa editing. Lagi-lagi, dari olah TKP ada beberapa keganjilan.

Mengapa redaktur media massa yang dipenuhi jurnalis kritis dan cerdas percaya begitu saja dengan message dari Nazaruddin? Mengapa tidak ada usaha check and recheck akan validitas dan orisinalitas bahwa message benar-benar dari Nazaruddin?

Selain kemampuan “menghipnotis” redaktur media, Nazaruddin juga memiliki indera keenam: ngerti sak durunge pinarak (mengerti sesuatu yang akan terjadi). Buktinya, sehari menjelang dicekal, dia sudah ke luar negeri sehingga petugas imigrasi meloloskannya. Hebat bukan?

Bangsa yang Sakit

Walau demikian, mereka tetaplah aktor-aktor yang tunduk pada pakem cerita dan arahan sutradara. Mereka hanyalah wayang yang dimainkan oleh dalang. Jika pemainnya saja hebat, apalagi dalangnya. Nunun,Nazaruddin yang disebut sebagai aktor opera “orang-orang sakti mandraguna” tidak hanya memerankan dirinya sendiri, tetapi memerankan bangsanya.

Nunun dan Nazaruddin hanyalah potret dari bangsa Indonesia yang sakit.Sastrawan dan wartawan Mochtar Lubis dalam bukunya, Manusia Indonesia, memaparkan enam karakter bangsa Indonesia:

(1) munafik,
(2) tidak bertanggung jawab,
(3) berjiwa feodal,
(4) mistis dan sangat percaya takhayul,
(5) seni yang cenderung erotis, dan
(6) mentalitas yang lemah. Penilaian senada juga dikemukakan Koentjaraningrat.

Dalam bukunya,Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan, Koentjaraningrat menyebut lima karakter negatif bangsa Indonesia:

(1) meremehkan mutu,
(2) suka menerabas,
(3) tidak percaya kepada diri sendiri,
( 4) tidak disiplin,
(5) mengabaikan tanggung jawab.

Nunun dan Nazaruddin memang sedang memainkan peran yang membuat dirinya dihujat oleh hampir semua pemirsa. Mereka harus ikhlas menerima label “orang jahat”. Tetapi, mereka berdua hanya sedang “sial”.

Dalam negeri yang menurut Ahmad Syafii Maarif sudah nyaris sempurna kehancurannya, terdapat beribu orang yang mungkin lebih jahat dari mereka berdua. Ini merupakan masalah yang sangat serius. Masalah yang lebih serius lagi adalah jika bangsa Indonesia tidak menyadari masalahnya.

Sebagian bahkan menikmati dan mengeruk keuntungan dari berbagai masalah. Anehnya, para pemimpin justru mempermasalahkan orang-orang yang menyadarkan akan adanya masalah. Walaupun menarik, rakyat sesungguhnya mulai menderita dengan penyakit bangsanya yang kian akut.

Di tengah ketidakberdayaan, nurani mereka berontak. Dilihat dari sepak terjangnya, Nunun dan Nazaruddin adalah orang-orang yang hebat. Tetapi sejatinya mereka adalah orang-orang yang lemah. Mereka adalah korban dari sebuah kekuatan raksasa. Ibarat permainan catur, mereka adalah “pion”yang dikorbankan untuk melindungi dan menyelamatkan sang raja.

Begitulah,dalam dunia catur raja adalah sosok yang lebih banyak bersembunyi daripada bekerja.Semua boleh berguguran,tetapirajaharusdiselamatkan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapa lagi tokoh yang tampil? Hanya sang dalang yang tahu.Apa makna di balik semua itu?

“Di sana gunung,di sini gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Dalangnya bingung, lha dalah wayangnya lebih bingung, tetapi Anda tidak boleh tertawa.”Opera ini tidak boleh berkepanjangan. Harus ada keberanian untuk menghentikan agar bangsa Indonesia selamat dari kehancuran. Semoga pembaca adalah salah satunya.● ABDUL MU’TI Sekretaris PP Muhammadiyah, Dosen IAIN Walisongo, Semarang

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/412723/

Mengharapkan Birokrasi yang Tangkas

2011-07-08T02:32:00.000-07:00

Ketika gempa bumi dan tsunami melanda Jepang,terdapat 88 delapan rangkaian kereta api supercepat yang berjalan di seluruh penjuru negara dengan kecepatan penuh.Semua perjalanan rangkaian kereta itu berhasil dihentikan tanpa satu pun insiden.

Betul bahwa itu sebuah pertunjukan teknologi tinggi.Tapi di balik itu pasti ada orang-orang yang bekerja dengan manajemen tertata di bawah komando yang tegas dan presisi. Begitulah birokrasi bekerja di Jepang, baik di korporasi maupun di lembaga pemerintahan.

Birokrasi di Jepang selalu bercitra positif, bekerja dengan cepat, tepat, dan efisien. Badannya pun ramping. Bandingkan dengan citra birokrasi kita yang terkenal lamban, tambun, dan kental dengan aroma korupsi. Michael Williams pernah menulis di Wall Street Journal, birokrat Jepang rutin bekerja 14 jam sehari.

Pada akhir tahun fiskal,mudah menemukan birokrat yang tidak mengambil libur barang sehari pun. Kerjanya tidak diisi dengan santai, tetapi bergelut dengan dokumen, saling berkonsultasi dan bertemu dengan mereka yang menginginkan kenaikan anggaran. Pada saat-saat penting penyusunan anggaran, birokrat di Kementerian Keuangan Jepang minimal bekerja 250 jam sebulan.

Mereka jarang pulang ke rumah hingga di setiap kubikel kantor selalu tersedia tempat tidur untuk istirahat. Dokter sesekali dipanggil untuk memberi injeksi vitamin kepada mereka yang bekerja tanpa kenal lelah. Bagaimana birokrasi Jepang bisa seproduktif itu? Tidak hanya budaya kerja tinggi yang selalu melekat, tetapi tidak lepas juga dari saringan yang sangat ketat.

Birokrasi di Jepang terdiri atas lulusan-lulusan terbaik dari kampus-kampus prestisius. Seleksi dalam satu tahun, 45.000 pelamar berebut 780 posisi pegawai negeri sipil. Di sini, birokrasi selalu menjadi bahan keluhan. Salah satu problem utama adalah bebannya terhadap anggaran.

Untuk sekitar 4,7 juta birokrasi di Indonesia, dibutuhkan belanja pegawai sekitar Rp180 triliun. Di daerah, alokasi belanja yang besar itu sebagian besar hanya untuk bayar gaji pegawai.Bahkan ada daerah yang 70% APBD-nya digunakan untuk bayar gaji. Wajar jika kemudian muncul rencana untuk memangkas birokrasi karena memboroskan anggaran negara.

Kita mendukung upaya pembenahan dengan perampingan untuk menghasilkan birokrasi yang efektif dan efisien.Tapi, di luar itu, persoalan lain yang mengiringi juga harus ikut dibenahi. Pertama adalah soal budaya kerja. Perbaikan tidak akan pernah muncul jika budaya kerja pegawai masih seperti sekarang ini.

Contoh dari Jepang layak ditiru dan sebagai awalnya, para pimpinan birokrat harus menjadi teladan bagi anak buahnya. Pembenahan berikutnya adalah soal rekrutmen pegawai negeri sipil yang menyisakan banyak masalah di berbagai daerah, terutama soal objektivitas.Jika rekrutmen menggunakan seleksi yang ketat, hasilnya tentu bibit-bibit berkualitas.

Pegawai yang datang sesuai kebutuhan dengan kemampuan tinggi niscaya akan menghasilkan pelayanan publik yang mengutamakan kualitas dan transparansi. Pembenahan berikutnya berkaitan dengan konstelasi birokrasi yang ikut dipengaruhi oleh tataran politis,yaitu pejabat yang rekrutmennya berasal dari proses demokrasi.

Ke depan, penting adanya agenda serta visi dan misi yang sama dari pejabat politis yang sering membawa agenda politik dengan pejabat yang sudah lama ada di birokrasi. Tidak seharusnya pejabat dari rekrutmen politik memasukkan agenda pribadi dan kelompoknya yang akan memperburuk cara kerja birokrasi.

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/411356/

Kontroversi RUU Intelijen

2011-07-08T02:24:00.000-07:00

BROTO WARDOYO:
Kontroversi RUU Intelijen semakin hangat menjelang rencana pengesahannya oleh parlemen dan pemerintah. Sebagian kalangan menilai RUU Intelijen yang saat ini dibahas masih sarat masalah.Sebagian yang lain memandang pengesahan tersebut perlu dilakukan secepatnya.

Beberapa butir yang mendapat tentangan, terutama dari kalangan masyarakat sipil,antara lain terkait dengan status kelembagaan (lembaga negara versus lembaga pemerintah), kewenangan penyadapan dan penangkapan, pembentukan lembaga koordinasi intelijen negara, hingga tidak adanya pengawasan internal.

Keberatan- keberatan tersebut harus dimaknai sebagai upaya konstruktif bagi terbentuknya UU Intelijen yang efektif dan demokratis. Kebutuhan akan hadirnya UU Intelijen di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses transisi menuju demokrasi.

Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari reformasi sektor keamanan dalam kebutuhan menciptakan kontrol sipil yang efektif terhadap aktor-aktor keamanan. Logika yang kemudian mendasari upaya pengaturan tersebut adalah adanya keberpihakan terhadap penjaminan hak-hak sipil.

Hal ini tentu harus dilakukan dengan tanpa melukai kebutuhan kinerja aktor-aktor keamanan secara efektif. Hal kedua yang juga harus disadari dalam perdebatan mengenai RUU Intelijen adalah kebutuhan untuk tetap meletakkan pembahasannya dalam konteks yang lebih besar.

Artinya, produk yang dihasilkan merupakan satu dari sekian banyak produk lain yang terkait dengan reformasi sektor keamanan. UU Intelijen harus dibangun sebagai sebuah sinergi besar dengan UU lain di sektor keamanan. Dengan demikian, kekhususan-kekhususan yang tidak diatur dalam RUU Intelijen harus diletakkan dalam pengaturan-pengaturan lain yang setingkat dan sebaliknya.

Perdebatan mengenai konten RUU Intelijen seharusnya tidak dipahami sebagai sebuah harga mati.Konsep “kewenangan yang harus dibagi habis” dalam penataan aneka aturan di sektor keamanan harus dipegang teguh. Catatan ketiga yang perlu dikedepankan dalam kontroversi pembahasan RUU Intelijen saat ini terkait dengan aneka kerangka pengawasan atas intelijen itu sendiri.

UU Intelijen dan UU lain yang terkait dengan intelijen merupakan kerangka normatif pengawasan politik atas intelijen. Selain kerangka normatif pengawasan, harus pula diciptakan kerangka pengawasan substantif, struktural, dan operasional. Pengawasan tersebut dilakukan dengan membangun kerangka pengawasan berlapis pada tataran eksekutif, legislatif, yudikatif, internal, dan masyarakat sipil.

Dualisme Pemahaman

Kontroversi RUU Intelijen saat ini juga terkait dengan dualisme pemahaman mengenai konsep intelijen itu sendiri. Dalam pemahaman sebagai sebuah aktivitas penyediaan informasi, beberapa kalangan mengkritik besarnya kewenangan yang diberikan kepada aparat intelijen.

Pemberian wewenang penyadapan dan penangkapan dipandang sebagai sesuatu yang berlebihan. Perdebatan mengenai tingkat kewenangan ini juga muncul dalam reformasi intelijen di Amerika Serikat pascaserangan 9/11. Dalam kebutuhan tersebut, penggunaan prinsip nonderogable rights sebagai pijakan dalam melakukan aktivitasaktivitas intelijen (pengumpulan informasi, analisis informasi, operasi rahasia dan kontraintelijen) menjadi krusial.

Yang harus dicatat,jangan sampai perdebatan ini mengarah pada politisasi isu intelijen yang tidak konstruktif bagi penataan intelijen itu sendiri. Selain itu, perlu dibedakan antara aktivitas intelijen dan kesalahan kebijakan yang muncul sebagai dampak dari laporan aktivitas intelijen.

Pembedaan ini patut untuk dipertegas mengingat dalam konteks perdebatan RUU Intelijen saat ini muncul ketakutan akan penyalahgunaan intelijen untuk kebutuhan penguasa. Ketakutan akan hadirnya intelijen hitam ini tidak bisa diselesaikan dengan semata mengurung aktivitas intelijen dalam kandang yang kokoh.

Upaya untuk membatasi aktivitas intelijen akan memangkas efektivitas kinerja dan berdampak pada lemahnya kualitas keluaran. Penekanan harus diberikan pada hadirnya kontrol politik oleh eksekutif terhadap aktivitas intelijen yang berlangsung. Kontrol politik tersebut kemudian dimasukkan dalam ranah keseimbangan politik antarcabang kekuasaan untuk memastikan adanya penggunaan yang tepat.

Kontroversi RUU Intelijen juga terkait dengan pemahaman organisasional.Pembentukan Lembaga Koordinasi Intelijen Negara dengan kewenangan yang dipandang berlebihan menjadi salah satu sumber perdebatan. Dalam beberapa negara demokrasi, pembentukan satu lembaga sebagai pusat koordinasi antarlembaga intelijen merupakan hal yang lumrah.

Upaya koordinasi antarlembaga intelijen menjadi hal yang mutlak dalam menghadapi ancaman-ancaman di masa kini. Helen Fessenden dalam The Limits of Intelligence Reform secara khusus memberi perhatian pada masalah lemahnya koordinasi yang menjadi salah satu penyebab munculnya serangan 9/11 di Amerika Serikat.

Koordinasi juga dibutuhkan untuk meminimalkan persaingan antarlembaga intelijen. Meskipun diferensiasi fungsi telah dilakukan, tidak tertutup kemungkinan adanya overlapping yang mendorong persaingan antarlembaga intelijen.

Indonesia tidak boleh kembali ke masa intelijen hitam, tetapi bukan pula berarti harus menjadikan aktivitas sebagai sesuatu yang terang-benderang. Kontrol atas aktivitas intelijen harus dibuat terang-benderang, tetapi aktivitas intelijen biarlah ada di ruang yang gelap.● BROTO WARDOYO Koordinator Program Magister Terorisme dalam Keamanan Internasional, Universitas Indonesia

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/411102/

Sekolah untuk Apa?

2011-07-08T02:11:00.000-07:00

RHENALD KASALI:

Beberapa hari ini kita membaca berita betapa sulitnya anak-anak mencari sekolah.Masuk universitas pilihan susahnya setengah mati. Kalaupun diterima, bak lolos dari lubang jarum. Sudah masuk ternyata banyak yang ”salah kamar”.

Sudah sering saya mengajak dialog mahasiswa yang bermasalah dalam perkuliahan, yang begitu digali selalu mengatakan mereka masuk jurusan yang salah. Demikianlah, diterima di perguruan tinggi negeri (PTN) masalah, tidak diterima juga masalah. Kalau ada uang bisa kuliah di mana saja.

Bagaimana kalau uang tak ada? Hampir semua orang ingin menjadi sarjana, bahkan masuk program S-2. Jadi birokrat atau jenderal pun sekarang banyak yang ingin punya gelar S- 3. Persoalan seperti itu saya hadapi waktu lulus SMA, 30 tahun lalu, dan ternyata masih menjadi masalah hari ini.

Sekarang, memilih SMP dan SMA pun sama sulitnya. Mengapa hanya soal memindahkan anak ke sekolah negeri lain saja lantaran pindah rumah biayanya begitu besar? Padahal bangku sekolah masih banyak yang kosong. Masuk sekolah susah, pindah juga sulit, diterima di perguruan tinggi untung-untungan, cari kerja susahnya minta ampun.

Lengkap sudah masalah kita. Kalau kita sepakat sekolah adalah jembatan untuk mengangkat kesejahteraan dan daya saing bangsa, mengapa dibuat sulit? Lantas apa yang harus dilakukan orang tua? Jadi sekolah untuk apa di negeri yang serbasulit ini?

Kesadaran Membangun SDM

Lebih dari 25 tahun yang lalu, saat berkuasa, Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad sadar betul pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM). Dia pun mengirim puluhan ribu sarjana mengambil gelar S-2 dan S-3 ke berbagai negara maju.

Hal serupa juga dilakukan China. Tidak sampai 10 tahun,lulusan terbaik itu sudah siap mengisi perekonomian negara. Hasilnya Anda bisa lihat sekarang. BUMN di negara itu dipimpin orang-orang hebat, demikian pula perusahaan swasta dan birokrasinya. Perubahan bukan hanya sampai di situ.

Orang-orang muda yang kembali ke negerinya secara masif me-reform sistem pendidikan. Tradisi lama yang terlalu kognitif dibongkar. Old ways teaching yang terlalu berpusat pada guru dan papan tulis,serta peran brain memory (hafalan dan rumus) yang dominan mulai ditinggalkan.

Mereka membongkar kurikulum, memperbaiki metode pengajaran, dan seterusnya.Tak mengherankan kalau sekolahsekolah di berbagai belahan dunia pun mulai berubah. Di negeri Belanda saya sempat terbengong-bengong menyaksikan bagaimana universitas seterkenal Erasmus begitu mudah menerima mahasiswa.

”Semua warga negara punya hak untuk mendapat pendidikan yang layak, jadi mereka yang mendaftar harus kami terima,” ujar seorang dekan di Erasmus. Beda benar dengan universitas negeri kita yang diberi privilege untuk mencari dan mendapatkan lulusan SLTA yang terbaik.

Seleksinya sangat ketat. Lantas bagaimana membangun bangsa dari lulusan yang asal masuk ini? ”Mudah saja,” ujar dekan itu. ”Kita potong di tahun kedua. Masuk tahun kedua, angka drop out tinggi sekali. Di sinilah kita baru bicara kualitas, sebab walaupun semua orang bicara hak, soal kemampuan dan minat bisa membuat masa depan berbeda,”ujarnya.

Hal senada juga saya saksikan hari-hari ini di Selandia Baru. Meski murid-murid yang kuliah sudah dipersiapkan sejak di tingkat SLTA, angka drop out mahasiswa tahun pertama cukup tinggi.Mereka pindah ke politeknik yang hanya butuh satu tahun kuliah. Yang lebih mengejutkan saya adalah saat memindahkan anak bersekolah di tingkat SLTA di Selandia Baru.

Sekolah yang kami tuju tentu saja sekolah yang terbaik, masuk dalam 10 besar nasional dengan fasilitas dan guru yang baik. Saya menghabiskan waktu beberapa hari untuk mewawancarai lulusan sekolah itu masing-masing, ikut tour keliling sekolah, menanyakan kurikulum dan mengintip bagaimana pelajaran diajarkan.

Di luar dugaan saya,pindah sekolah ke sini pun ternyata begitu mudah. Sudah lama saya gelisah dengan metode pembelajaran di sekolah-sekolah kita yang terlalu kognitif, dengan guruguru yang merasa hebat kalau muridnya bisa dapat nilai ratarata di atas 80 (betapapun stresnya mereka) dan sebaliknya memandang rendah terhadap murid aktif, namun tak menguasai semua subjek.

Potensi anak hanya dilihat dari nilai, yang merupakan cerminan kemampuan mengopi isi buku dan catatan. Entah di mana keguruan itu muncul kalau sekolah tak mengajarkan critical thinking. Kita mengkritik lulusan yang biasa membebek, tapi tak berhenti menciptakan bebek-bebek dogmatik.

Kalau lulusannya mudah diterima di sekolah yang baik di luar negeri,mungkin guruguru kita akan menganggap sekolahnya begitu bagus. Mohon maaf, ternyata tidak demikian. Jangankan dibaca, diminta transkrip nilainya pun tidak. Maka jangan heran, anak dari daerah terpencil pun di Indonesia, bisa dengan mudah diterima di sekolah yang baik di luar negeri.

Bahkan tanpa tes. Apa yang membuat demikian? ”Undang-undang menjamin semua orang punya hak yang sama untuk belajar,” ujar seorang guru di Selandia Baru. Lantas, bukankah kualitas lulusan ditentukan input-nya? ”Itu ada benarnya, tapi bukan segala-galanya,” ujar putra sulung saya yang kuliah di Auckland University tahun ketiga.

Maksudnya,tes masuk tetap ada,tetapi hanya dipakai untuk penempatan dan kualifikasi. Di tingkat SLTA, mereka hanya diwajibkan mengambil dua mata pelajaran wajib (compulsory) yaitu Matematika dan Bahasa Inggris. Pada dua mata pelajaran ini pun mereka punya tiga kategori: akselerasi, rata-rata, dan yang masih butuh bimbingan.

Sekolah dilarang hanya menerima anakanak bernilai akademik tinggi karena dapat menimbulkan guncangan karakter pada masa depan anak, khususnya sifat-sifat superioritas, arogansi, dan kurang empati. Mereka hanya super di kedua kelas itu, di kelas lain mereka berbaur.

Dan belum tentu superior di kelas lain karena pengajaran tidak hanya diberikan secara kognitif. Selebihnya, hanya ada empat mata pelajaran pilihan lain yang disesuaikan dengan tujuan masa depan masingmasing. Bagi mereka yang bercita- cita menjadi dokter, biologi dan ilmu kimia wajib dikuasai.

Bagi yang akan menjadi insinyur wajib menguasai fisika dan kimia. Sedangkan bagi yang ingin menjadi ekonom wajib mendalami accounting, statistik,dan ekonomi. Anak-anak yang ingin menjadi ekonom tak perlu belajar biologi dan fisika. Beda benar dengan anak-anak kita yang harus mengambil 16 mata pelajaran di tingkat SLTA di sini, dan semuanya diwajibkan lulus di atas kriteria ketuntasan minimal (KKM).

Bayangkan, bukankah citacita pembuat kurikulum itu orangnya hebat sekali? Mungkin dia manusia super.Seorang lulusan SLTA tahun pertama harus menguasai empat bidang sains (biologi,ilmu kimia, fisika, dan matematika), lalu tiga bahasa (Bahasa Indonesia, Inggris, dan satu bahasa lain), ditambah PPKN, sejarah, sosiologi, ekonomi, agama, geografi, kesenian, olahraga, dan komputer.

Hebat sekali bukan? Tidak mengherankan kalau sekolah menjadi sangat menakutkan, stressful, banyak korban kesurupan, terbiasa mencontek, dan sebagainya. Harus diakui kurikulum SLTA kita sangat berat. Seperti kurikulum program S-1 20 tahun lalu yang sejajar dengan program S-1 yang digabung hingga S-3 di Amerika.

Setelah direformasi, kini anak-anak kita bisa lulus sarjana tiga tahun. Padahal dulu butuh lima tahun. Dulu program doktor menyelesaikan di atas 100 SKS, sehingga hampir tak ada yang lulus. Kini seseorang bisa lulus doktor dalam tiga tahun. Anda bisa saja mengatakan, dulu kita juga demikian, tapi tak ada masalah kok!

Di mana masalahnya? Masalahnya, saat ini banyak hal telah berubah. Teknologi telah mengubah banyak hal, anakanak kita dikepung informasi yang lebih bersifat pendalaman dan banyak pilihan, tapi datang dengan lebih menyenangkan. Belajar bukan hanya dari guru, melainkan dari segala resources.

Ilmu belajar menjadi lebih penting dari apa yang dipelajari itu sendiri,sehingga diperlukan lebih dari seorang pengajar, yaitu pendidik. Guru tak bisa lagi memberikan semua isi buku untuk dihafalkan, tetapi guru dituntut memberikan bagaimana hidup tanpa guru, lifelong learning.

Saya saksikan metode belajar telah jauh berubah. Seorang guru di West Lake Boys School di Auckland mengatakan, ”Kami sudah meninggalkan old ways teaching sejak 10 tahun lalu. Maka itu, sekolah sekarang harus memberikan lebih banyak pilihan daripada paksaan. Percuma memberi banyak pengetahuan kalau tak bisa dikunyah. Guru kami ubah,metode diperbarui,fasilitas baru dibangun,” ujar seorang guru.

Masih banyak yang ingin saya diskusikan,tapi sampai di sini ada baiknya kita berefleksi sejenak. Untuk apa kita menciptakan sekolah dan untuk apa kita bersekolah? Mudahmudahan kita bisa mendiskusikan lebih dalam minggu depan dan semoga anak-anak kita mendapatkan masa depan yang lebih baik. RHENALD KASALI Ketua Program MM UI

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/411134/

Euforia Politik Antiklimaks

2011-07-08T02:07:00.000-07:00

KOMARUDDIN HIDAYAT:

Hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang bertema “Tata Nilai, Impian, Cita-Cita Pemuda Muslim di Asia Tenggara” belum lama ini sangat menarik direnungkan oleh kalangan elite partai politik dan pemerintah.

Dengan jumlah 1.496 respondendari33provinsi, pemuda berusia 15-25 tahun yang tertarikmenjadipolitikus0%, yang sangat tertarik mengikuti berita- berita politik hanya 5,5%. Meski yang disurvei dibatasi pemuda muslim, bisa jadi data itu menunjukkan kecenderungan pemuda Indonesia pada umumnya.

Dengan mengikuti pemberitaan media massa dari hari ke hari seputar kehidupan politik yang diperankan oleh elite parpol, rasanya valid untuk mengatakan bahwa euforia politik sekarang ini sudah antiklimaks. Hanya dalam satu dekade masyarakat terbuka matanya bahwa daya tahan parpol rapuh dari serangan virus korupsi.

Para kader parpol yang duduk di eksekutif maupun legislatif mudah terjerat korupsi. Sampai-sampai muncul sinisme, kata eksekutif berubah menjadi ekseku-thief, legislatif menjadi legisla-thief. Padahal kebangkitan dan kelahiran parpol yang sekarang malang melintang itu pada awalnya didorong untuk membangun pemerintahan yang bersih dan menyejahterakan rakyat.

Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum diteriakkan untuk memikat masa pendukungnya. Lagi-lagi, tak sampai satu dekade euforia itu telah berubah menjadi gumpalan energi keluh kesah, kekecewaan,dan kemarahan. Ini semua mesti dihentikan dengan langkah yang radikal agar pesimisme dan kekecewaan jangan sampai ke titik nadir.

Parpol dan pemerintah mesti melakukan terobosan dan akselerasi penuntasan berbagai kasus korupsi serta menciptakan lapangan kerja agar rakyat kembali percaya pada parpol dan pemerintah. Sungguh bahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara jika demokrasi tidak didukung oleh parpol yang sehat, yang mampu menyalurkan aspirasi dan militansi para anggota dan pendukungnya dalam berpolitik.

Partai yang tidak mampu membangkitkan kegairahan, militansi, dan kebanggaan pendukungnya lama- lama akan pingsan dan kesepian ditinggal lari pendukungnya. Jika parpol oleh masyarakat hanya dipersepsikan sebagai institusi untuk mencari uang dan kedudukan tanpa prestasi nyata untuk menyejahterakan dan memajukan rakyat, parpol akan menjadi sasaran caci maki, dianggap sebagai konspirasi manipulasi rakyat.

Parpol akan diberi label sebagai bunker tempat koruptor bersembunyi mencari perlindungan. Bangsa dan negara-negara yang maju pasca-Perang Dunia adalah mereka yang berhasil menanamkan tradisi kerja keras, disiplin, memajukan lembaga pendidikan dan riset keilmuan mutakhir, sehingga tumbuh rasa bangga dan kesiapan bersaing dalam panggung dunia.

Pendeknya, bangsa yang terjangkiti budaya instan dan toleran pada korupsi jangan harap memperoleh respek dalam pergaulan dunia. Dua penyakit ini, budaya instan dan toleran pada korupsi, mesti dipangkas secara radikal jika Indonesia ingin bangkit. Panggung politik miskin dari sosok politisi sekaligus intelektual yang berintegritas serta inovatif sehingga menjadi inspirasi dan stimulasi bagi anak-anak muda untuk tertarik ke dunia politik.

Langit politik diliputi mendung wacana korupsi sehingga anak-anak muda kehilangan kegairahan bernegara. Alih-alih bersinergi untuk bersama-sama melakukan restorasi kehidupan politik, yang terjadi di antara sesama parpol justru menjaga koalisi untuk mengamankan status quo atau saling mengintip kelemahan lawan sebagai persiapan Pemilu 2014.

Hampir tiap pekan media massa memberitakan korupsi yang terjadi di jajaran kader parpol entah di tingkat wakil rakyat atau kepala daerah, dan tiap pekan pula elite parpol membela diri dan menegasikan semua berita itu sebagai fitnah. Jumlah parpol terasa tidak seimbang dengan jumlah bintang kader pemimpin bangsa yang dirindukan kemunculannya oleh masyarakat.

Bisa saja ini isyarat positif bahwa sekarang telah terjadi pemerataan kualitas berkat pendidikan dan mobilitas politik anak bangsa. Tetapi ada juga anggapan sebaliknya, bahwa yang terjadi adalah krisis calon-calon pemimpin parpol dan bangsa yang benar-benar berkualitas dari segi pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan integritas yang mudah ditawarkan pada publik.

Di tengah menurunnya antusiasme pemuda terhadap karier politik,siapa tahu ketika kekecewaan dan pesimisme telah merata akan memunculkan kesadaran dan energi serta gerak pendulum balik yang mendorong kebangkitan secara kolektif.Dari kekecewaan kolektif, semoga akan terjadi kebangkitan kolektif.  PROF DR KOMARUDDIN HIDAYAT Rektor UIN Syarif Hidayatullah

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/411367/

Membenturkan Neolib

2011-07-08T02:00:00.000-07:00

Neo (artinya baru) dan liberalisme (suatu paham tentang kebebasan) adalah kepanjangan istilah dari neolib yang sering dipakai oleh para politisi dan pengamat untuk dibenturkan dengan sistem ekonomi kerakyatan / Pancasila.
Sebenarnya tidak ada yang salah dengan 2 sistem ekonomi yang telah dipraktekan, begitu juga dengan sistem ekonomi lainnya seperti sosialisme / komunisme. Jika kita pelajari dari literatur masa lalu, sistem dan ilmu ekonomi selalu berubah dan menyesuaikan diri dengan kondisi dan lingkungan di mana para pemikir ekonomi saat itu menyumbangkan pikiran dan telaah ilmiahnya. Adam Smith sampai dengan Karl Marx pasti memulai ide dan semangat bagaimana men-sejahterakan masyarakat dan membangun industri di masa tokoh-tokoh tersebut hidup, yang tentu saja memiliki pola pikir maupun sudut pandang yang berbeda.

Di masa kini, akademisi dan para teknokrat tentu nya juga mempunyai pemikiran bagaimana menerapkan sistem ekonomi yang cocok dan dapat diaplikasikan dengan sempurna di masyarakat. Zaman Orde Baru, dengan sistem ekonomi Pancasila (sekarang yang dipakai istilah ekonomi Kerakyatan), di mana kekuasaan Negara begitu dominan, menentukan hampir segala lini kehidupan masyarakat, maka pembangunan dapat berjalan dengan sistematis, ada GBHN dan berbagai macam program yang telah dicanangkan dalam Repelita.
Pemerintah memberikan pendidikan murah dan wajib sekolah melalui Inpres, subsidi 9 bahan pokok melalui Bulog, kurs mata uang di-peg, harga BBM yang murah, swasembada pangan serta kontrol bisnis yang ketat di mana badan usaha milik negara dipakai untuk menguasai dan mengatur sektor-sektor ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Semua yang dilakukan sudah pasti bertujuan untuk kepentingan rakyat.

Masalah apakah subsidi dan anggaran yang dipakai berasal dari pinjaman luar negeri, atau karena kontrol yang terlalu kuat menimbulkan monopoli karena hanya yang dekat dengan pemegang tampuk kekuasaan dan kalangan tertentu saja dapat mega-proyek, tentu saja bukan karena salah sistem ekonomi, tetapi disebabkan lemahnya kontrol dan penanggung jawab pemerintah yang tidak berintegritas dan melupakan mandat rakyat.
Begitu juga dengan sistem neo-lib dan sosialisme, beranikah kita menyatakan sistem itu lebih bagus atau lebih jelek dari sistem ekonomi kerakyatan ? Jika berdasarkan angan-angan dan idealisme semua pemikir ekonomi terdahulu, setiap sistem akan berjalan dengan sempurna jika tidak ada faktor-faktor non-teknis seperti alam, jumlah penduduk maupun intervensi dan keterlibatan faktor perilaku oknum-oknum.

Mao beranggapan jika harta dan kekayaan orang kaya diambil negara dan dibagikan kepada fakir miskin maka rakyat akan sejahtera. Tetapi ketika habis dibagikan yang kaya memang menjadi miskin sedangkan yang miskin juga tidak cukup kaya karena yang mau dibagi terlalu banyak sehingga kebagian rata semua, rata-rata miskin.
Begitu juga sistem kapitalisme / neo-lib yang sudah dipraktekan di negara-negara Barat, terutama AS. Apakah tidak mempunyai kelemahan? Sudah tentu masih banyak kekurangan, kalau tidak AS tidak akan mengalami beberapa kali resesi, pemerintah AS tidak akan mengeluarkan bail-out atau subsidi terhadap perusahaan-perusahaan AS yang terancam bangkrut. Dan yang pasti tidak pusing menghadapi tingkat pengangguran yang semakin tinggi. Ternyata tidak mudah mengurusi ekonomi.

Kita di negara-negara berkembang, tentu tidak akan asal mencomot dan mempraktekan sistem ekonomi secara sembarangan. Kita juga tidak tertarik dengan jargon-jargon politik dan kampanye hitam yang hanya bertujuan untuk kepentingan pihak tertentu. Sistem apa saja, termasuk neo-lib tentu bukan pantangan jika bertujuan untuk men-sejahterakan rakyat. Neo-lib sudah pasti tidak mentolerir praktek korupsi dan tidak fair. Oleh sebab itu ada KPPU untuk mengawasi kartel dan persaingan tidak sehat.

Dulu kita tidak bisa membangun pabrik mie-instan sesuka hati, nonton di bioskop juga tidak punya pilihan, pulsa telepon mahal, itu semua akibat praktek monopoli, bukan sistem ekonominya yang salah. Sekarang semuanya berpacu memperbaiki diri, termasuk air PAM. Yang tidak baik seperti komersialisasi pendidikan, biaya kesehatan mahal dan korupsi harus diberantas. Meskipun namanya praktek liberalisasi, tetapi pemerintah tetap punya kebijakan dan musti menerapkan aturan tegas untuk kepentingan umum seperti praktek di AS.

Jaminan sosial, pajak, pengawasan soal penjualan PMA dan BUMN sehingga lebih transparan. Dulu ketika saham Freeport dilego, yang menikmati hanya pengusaha tertentu. Sekarang Newmont dan masalah pajak impor film asing saja pemerintah campur tangan. Pemerintah tidak lepas tangan bukan?

Akhirnya, semua sistem ekonomi berjalan baik dan menguntungkan rakyat tetap ditentukan oleh para pemegang kekuasaan dan hukum, bukan sistemnya itu sendiri. Tidak penting kucing itu warnanya apa, asal dapat menangkap tikus. Neo-lib, Sosialisme dan ekonomi Kerakyatan tidak relevan jika masih dapat mensejahterakan rakyat. Bukankah PLN bertambah bagus kinerjanya di tangan Dahlan Iskan meskipun masih monopoli? Pertamina justru terpacu untuk memperbaharui diri justru setelah Shell, Petronas, dll hadir di Indonesia?
Penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu yang akan menentukan baik-buruknya suatu sistem!
Salam,
Liman

http://ekonomi.kompasiana.com/manajemen/2011/07/08/membenturkan-neolib/

Demokrat dan Hipokrisi

2011-07-08T01:59:00.000-07:00

AMICH ALHUMAMI:

Ketika Pemilu 2009,Partai Demokrat dengan penuh gelora berujar: “Katakan Tidak pada Korupsi!” Mantra politik ini menjadi jargon utama kampanye untuk memikat—padahal sejatinya mengelabui—publik agar memperoleh dukungan suara pemilih yang besar.

Melalui tayangan iklan yang sangat masif di seluruh media, cetak dan elektronik, tokoh-tokoh utama partai demikian gigih mendeklarasikan diri sebagai politisi antikorupsi. Mereka membuat klaim bahwa Partai Demokrat bersama Presiden SBY berjuang melawan korupsi, tak tergiur oleh rayuan para penyuap, dan tak tergoda untuk terlibat dalam praktik korupsi.

Namun, hanya dua tahun berselang, klaim antikorupsi yang menghiasi halaman koran dan majalah serta layar kaca televisi melalui iklan itu gugur dengan sendirinya.Para politikus Demokrat telah mengingkari ucapan mereka sendiri dan terjerembab ke dalam kubangan praktik korupsi yang melekat pada kekuasaan yang sedang mereka genggam.

Saksikan,Partai Demokrat telah mempertontonkan hipokrisi politik yang terang-benderang karena banyak pejabat publik, baik bupati, gubernur maupun politisi yang berafiliasi dengan partai ini,justru diadili atas perkara korupsi dan diduga kuat menjadi pemain utama dalam praktik suap dan calo anggaran.

Hipokrisi politik itu sangat telanjang karena perbuatan politisi Demokrat justru berlawanan dengan apa yang mereka kampanyekan dalam pemilu.Hipokrisi politik terasa makin menyesakkan karena “bintangbintang iklan” dalam kampanye antikorupsi justru diduga kuat terlibat dalam skandal korupsi sebagaimana diberitakan luas akhir-akhir ini.

Keterlibatan politisi Demokrat dalam kasus korupsi makin menegaskan betapa kekuasaan menjadi lahan subur bagi aneka skandal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moralitas publik. Bahkan kekuasaan yang diraih melalui proses politik demokratis sekalipun tidak serta-merta menjamin para politikus terbebas dari perilaku korupsi.

Politik Uang

Problem kritis dalam praktik demokrasi di Indonesia adalah money politicsyang berdaya rusak sangat dahsyat bagi penerapan sistem demokrasi modern. Politik uang telah mengubah demokrasi tak lebih dari sekadar sebuah proses politik di mana sirkulasi elite ditempuh melalui pemilu periodik yang berbiaya mahal.

Tak pelak, pertukaran kekuasaan lewat pemilu demokratis sama sekali tak berorientasi pada pemenuhan hakhak politik warga negara. Politik uang membuat demokrasi menyimpang jauh dari cita - cita luhur para ahli filsafat politik seperti yang berlaku di zaman Yunani kuno.

Di sini,demokrasi tidak dimaknai sebagai bentuk kontrak sosial antara warga negara dengan pemangku kekuasaan negara melalui proses politik yang transparan dan akuntabel. Demokrasi juga tak dipahami sebagai suatu mekanisme politik kenegaraan yang dilandasi tanggung jawab moral tinggi untuk mewujudkan kemaslahatan publik.

Sungguh menyedihkan, politisi korup secara tak bertanggung jawab telah mendistorsi makna esensial demokrasi. Para politikus korup yang mengandalkan kekuatan uang dapat mengantarkan demokrasi menuju jalan bunuh diri seperti yang dikhawatirkan John Adams:

“Remember,democracy never lasts long. It soon wastes, exhausts, and murders itself. There never was a democracy yet that did not commit suicide.” Bagi politisi korup, kekuasaan tidak dipahami sebagai sarana untuk merealisasikan kebajikan publik, melainkan jalan untuk memperkaya diri demi memperoleh kekuasaan yang lebih tinggi.

Sungguh, berharap politisi bersih sama sekali dari praktik korupsi sama halnya berharap burung gagak berbulu putih. Sebab, banyak politikus yang memegang kekuasaan telah teracuni candu korupsi untuk menumpuk kekayaan dan akumulasi kapital yang pada akhirnya memperkuat kekuasaan yang digenggam.

Simaklah ungkapan klasik yang berlaku universal ini: in the end, most—not to mention all— politicians are liar. Betapa sulit kita menemukan politisi jujur, berdedikasi, dan berintegritas yang mampu memaknai politik sebagai ikhtiar untuk mengemban amanat dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara demi kebajikan dan kemaslahatan umum.

Kelumpuhan Demokrasi

Korupsi politik dan politisi korup jelas merupakan ancaman paling serius bagi tatanan demokrasi.Bahkan mereka secara nyata telah merusak sistem politik demokrasi yang baru berumur 13 tahun di Indonesia. Praktik korupsi di lembaga politik dan politisi yang terlibat korupsi dapat mengganggu efektivitas negara dan melemahkan lembaga politik yang menjadi tiang penyangga negara.

Praktik korupsi pada akhirnya dapat melumpuhkan kinerja sistem politik kenegaraan secara keseluruhan sehingga demokrasi mengalami disfungsi total sebagaimana yang kini sedang terjadi di Indonesia. Profesor ilmu politik UniversitasColgate, MichaelJohnston, menulis:

“Corruption is a threat to democracy and economic development in many societies. It arises in the ways people pursue, use, and exchange wealth and power,and in the strength or weakness of the state, political, and social institutions that sustain and restrain those processes (Syndrome of Corruption: Wealth, Power, and Democracy,2005).

” Menyimak skandal korupsi politik yang terus berulang dan melibatkan elite-elite politik di hampir semua parpol, sudah waktunya bangsa ini lebih selektif dalam memberi mandate politik kepada parpol dan politisi untuk mengelola negara.Sebab,banyak politikus yang menjadikan kekuasaan politik hanya untuk memperkaya diri dan melanggengkan kekuasaan belaka.

Sumber segala keruwetan masalah dan kesemrawutan dalam pengelolaan negara adalah para politisi korup. Maka, langkah paling mudah untuk mengatasi problem kompleks ini adalah menyingkirkan politisi korup dari pentas politik nasional.

Sebab,mereka secara nyata telah merusak keluhuran politik kenegaraan dan menodai sistem demokrasi yang dengan susah payah diperjuangkan oleh seluruh elemen bangsa. Simak dan renungkan nasihat pahit, yang sulit disangkal kebenarannya ini: if you kill a politician, you just get pollution; if you kill all politicians you will then get solution! ● AMICH ALHUMAMI Peneliti Sosial di Department of Anthropology University of Sussex, United Kingdom

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/411354/

Menurunkan Angka Kelahiran?

2011-07-08T01:58:00.000-07:00

ARIS ANANTA:

Melihat hasil sementara Sensus Penduduk 2010,sebagian kawan gencar menyampaikan ancaman peledakan penduduk Indonesia. Mereka mengatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia akan terus bertambah.

Hal ini menyebabkan hambatan yang besar dalam pembangunan Indonesia karena Indonesia harus memenuhi kebutuhan orang yang semakin banyak. Oleh sebab itu, kata kawan ini, angka kelahiran harus terus diturunkan. Namun, benarkah jumlah penduduk Indonesia akan meledak lagi seperti yang terjadi pada 1960-an dan 1970-an?

Jawaban ini penting untuk dapat menentukan kebijakan pembangunan di Indonesia. Istilah “peledakan penduduk” muncul ketika angka kelahiran tetap tinggi,sekitar 6 anak atau lebih per seorang perempuan. Pada saat yang sama, angka harapan hidup meningkat dengan cepat, dari sekitar 40 tahun ke 50 tahun.

Banyak bayi lahir dan hampir semuanya bertahan hidup. Jumlah penduduk balita dan yang di bawah 15 tahun kemudian meningkat dengan amat cepat. Inilah yang biasanya disebut dengan peledakan penduduk, peningkatan dengan cepat jumlah penduduk balita ataupun mereka yang berusia di bawah 15 tahun.

Itu yang terjadi di Indonesia tahun 1960-an.Penduduk yang masih muda ini telah melakukan konsumsi, mereka membutuhkan pangan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan,kesehatan, dan rekreasi.Namun, mereka, karena masih muda, belum mampu berproduksi.

Pengeluaran yang besar untuk mereka menyebabkan perekonomian tak dapat menabung. Akibatnya perekonomian tidak dapat berinvestasi. Maka,kalau peledakan jumlah penduduk ini tidak dihentikan, Indonesia akan tetap miskin, dengan jumlah anak yang makin banyak.

Pada 1960-an, keluarga Indonesia tidak tahu bahwa mereka dapat mengatur jumlah kelahiran mereka. Berapa pun yang akan lahir adalah “nasib” belaka. Bahkan, ada pula yang percaya bahwa anak yang banyak merupakan rezeki keluarga. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia kemudian memperkenalkan program Keluarga Berencana.

Dengan program ini, keluarga dapat mengatur jumlah kelahiran mereka. Dengan jumlah anak yang lebih sedikit, keluarga dapat meningkatkan mutu anak mereka. Para orang tua juga dapat meningkatkan mutu kehidupan mereka sendiri. Keluarga dua anak adalah keluarga bahagia, demikian slogan pemerintah waktu itu.

Apa yang Terjadi Saat Ini?

Dengan gencarnya program Keluarga Berencana dan kemajuan perekonomian Indonesia, angka kelahiran di Indonesia pun telah turun dengan relatif cepat, walau tidak secepat di Singapura dan Thailand. Saat ini, angka kelahiran sudah di sekitar replacement level, sekitar 2 anak per perempuan.

Saat ini, tampak aneh kalau kita melihat pasangan usia sekitar 35 yang mempunyai 4 atau 3 anak.Padahal, pada 1960-an, sangat sering kita melihat pasangan yang mempunyai 6 anak atau lebih. Namun, Indonesia masih beruntung dibandingkan dengan Singapura. Singapura menurunkan angka kelahiran dengan amat cepat.

Ia mencapai replacement level pada 1975. Hanya dalam waktu 10 tahun, Singapura mencapai replacement level, dari angka yang mirip Indonesia pada 1960-an. Saat ini, angka kelahiran di Singapura telah amat rendah, sekitar 1 anak per seorang perempuan. Sangat jauh di bawah replacement level.

Akibatnya, Singapura mengalami masalah kekurangan tenaga kerja muda. Tanpa migrasi dari negara lain, jumlah penduduk Singapura akan menurun. Bersamaan dengan hal itu, Singapura juga mengalami peningkatan jumlah dan proporsi penduduk lansia,usia 60 tahun ke atas.Para lansia ini masih membutuhkan pangan, papan, pakaian.

Bahkan dengan kesehatan yang menurun, mereka membutuhkan biaya kesehatan yang terus meningkat. Lebih sulit lagi, proporsi penduduk muda, kalau tidak ada migrasi, akan terus menurun. Padahal penduduk mudalah yang menyokong penduduk tua. Dari mana uang akan dihasilkan untuk membiayai para lansia yang jumlahnya terus meningkat dan makin cepat itu?

Pada 1960-an,Indonesia dan Singapura menghadapi ancaman peledakan penduduk, dengan peningkatan jumlah penduduk muda yang luar biasa. Kini Singapura menghadapi ancaman peledakan jumlah penduduk lansia, yang berasal dari meledaknya jumlah bayi tahun 1960-an. Indonesia?

Ancaman peledakan jumlah penduduk lansia belum sehebat di Singapura karena penurunan angka kelahiran di Indonesia lebih lambat daripada di Singapura. Namun,tidak berarti ancaman itu tidak ada. Di Singapura proporsi lansia makin tinggi, tetapi ekonominya sudah amat baik.

Ketika proporsi lansia di Indonesia meningkat, apakah perekonomian Indonesia juga akan seperti Singapura? Kalau tidak, tantangan di Indonesia akan menjadi lebih besar daripada di Singapura. Apalagi, secara absolut,jumlah lansia di Indonesia amat jauh lebih besar daripada jumlah di Singapura.

Bukan Peledakan Penduduk

Apa yang terjadi saat ini di Indonesia amat berbeda dengan yang terjadi pada 1960- an. Indonesia tidak lagi mengalami ancaman peledakan penduduk seperti yang dialami tahun 1960, dengan kemungkinan amat banyaknya jumlah bayi dan penduduk muda. Ancaman justru datang dari jumlah lansia yang makin banyak,akibat jumlah bayi dan penduduk muda yang amat banyak di masa lalu.

Kalau angka kelahiran terus menurun, ancaman peledakan jumlah lansia akan makin besar karena proporsi penduduk muda, yang mendukung penduduk lansia,akan makin kecil. Indonesia akan mengalami kekurangan tenaga kerja muda. Kalau hal itu terjadi, Indonesia akan mendatangkan tenaga kerja asing?

Oleh sebab itu, penurunan angka kelahiran janganlah menjadi target kebijakan pembangunan Indonesia.Sediakan alat kontrasepsi yang murah, aman, dan mudah didapatkan, tetapi tujuannya bukan menurunkan angka kelahiran. Tujuannya: memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat kontrasepsi yang murah,aman, dan mudah didapat.●
ARIS ANANTA Peneliti Senior di Institute of Southeast Asian Studies, Singapura

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/411353/

Managing Paradox

2011-07-08T01:57:00.000-07:00

ELIEZER H HARDJO:

Dalam tahap ketiga era revolusi industri saat ini (pertama bahan bakar batu bara,kedua bahan bakar minyak,ketiga ilmu pengetahuan/ informasi), semakin lama tantangan dalam bisnis yang memerlukan penanganan yang lugas menjadi semakin menguat, karena jika tidak akan membuat kita tertinggal atau ditinggalkan.

Situasi dan kondisi yang menjadi tantangan, tuntutan dan sekaligus merupakan paradoks, beberapa di antaranya: bagaimana menghasilkan produk yang berkualitas, bahkan lebih unggul dari pesaing namun dengan harga yang lebih murah; meningkatkan keuntungan bagi para pemegang saham namun sekaligus harus melakukan banyak kegiatan sosial sebagai tanggung jawab terhadap masyarakat.

Paradoks, di mana dua hal yang berseberangan yang harus dikelola secara paralel––bersamasama pada saat yang bersamaan, bukan merupakan sebuah opsi untuk memilih salah satu. Kemajuan dalam teknologi informasi dan telekomunikasi menjadi salah satu jalan keluar.

Namun, pada saat yang sama juga menjadi faktor yang dapat melumpuhkan apabila kita tidak dapat mempergunakannya dengan benar.Indikasi yang terlihat akan peran kedua faktor revolusioner ini adalah perusahaan-perusahaan yang menawarkan jasa teknologi informasi dan telekomunikasi semakin berkembang dan menguasai semua aspek.

Prof Tom Cannon, seorang Profesor Strategic Development dari University of Liverpool, UK, pernah melakukan riset selama lebih kurang lima belas tahun dan menyimpulkan ada delapan paradoks yang harus ditangani dengan baik untuk dapat menolong perusahaan bertahan dan berkembang secara sehat.

Pertama, act now for the long term (bertindak sekarang untuk jangka panjang). Jangan hanya berpikir untuk hari ini, namun setiap program dan rencana harus juga berdampak terhadap dan di masa depan. Kedua, growth through consolidation (bertumbuh melalui konsolidasi); banyak yang berpikir bahwa konsolidasi merupakan periode untuk berhenti atau istirahat dari proses pertumbuhan, tidak demikian seharusnya.

Justru konsolidasi harus berjalan terus menerus. Ketiga,building individualistic teams (membangun tim yang bersifat individualis); ada hal-hal yang harus dilakukan secara tim,namun cara berpikir dan bertindak perlu dilakukan secara individu, seperti halnya main sepak bola.

Keempat, getting more for less (memperoleh lebih banyak atau lebih besar dengan biaya lebih murah atau usaha sedikit). Kelima, thinking local, acting global (berpikir lokal, namun bertindak secara global); kita sering mendengar ungkapan ”think globally, act locally” dengan pemikiran bahwa di tiaptiap negara kita melakukan strategi yang berlaku secara global untuk diterapkan secara lokal.

Keenam,simultaneous growth of economic regionalism and economic nationalism (pertumbuhan ekonomi serentak antara regionalisasi dan nasionalisasi). Ketujuh,winning through actionorientedreflective ( memenangkan melalui refleksi berorientasi tindakan). Kedelapan,consolidating internal capabilities while reengineering (konsolidasi kemampuan internal sementara melakukan reengineering); terus menerus membangun kompetensi internal untuk berkompetisi eksternal, memiliki daya tahan dan daya juang tinggi yang akanmemperkokohdaya saingdi masa depan.

Bagaimana kita dapat mengimbangi keadaan yang mendesak atau menekan kita karena adanya pengaruh dari globalisasi, keberanekaragaman industri, kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi yang ikut mencuatkan kedelapan paradoks tersebut, bahkan akan lebih banyak lagi di masa yang akan datang?

Pertama, perlu melakukan restrukturisasi organisasi dengan mengurangi lini untuk mempercepat proses dan mengurangi birokrasi. Sekarang zamannya organisasi yang dinamis, bergerak cepat, actionoriented. Organisasi dibentuk bukan relation-based tapi harus competency-based.

Kedua, memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi.Tidak selalu harus melakukan investasi sendiri, sekalipun itu yang terbaik, tersedia jasa outsourcing untuk dimanfaatkan. Mereka yang memperoleh informasi paling dulu cenderung akan memenangkan perlombaan.

Ketiga, memilih tenaga-tenaga profesional kunci yang berjiwa intrapreneurship, pandai memanfaatkan bahkan menciptakan peluang bagi perusahaan. Keempat, membentuk creative team yang visioner, yang terus menerus memikirkan hal-hal yang kreatif, inovatif dan mempunyai daya jangkau pikir ke masa depan,sekian puluh tahun mendatang.

Kelima, fokus terhadap outcome/ output bagaimana meningkatkan proses,kecepatan, kapasitas, termasuk dalam menggunakan mesin-mesin yang canggih dan fleksibel, multifungsi dapat dipergunakan untuk berbagai variasi produk.

Ada banyak cara lainnya yang dapat anda kembangkan sesuai dengan kondisi perusahaan anda, tapi setidaknya dengan anda melakukan lima hal di atas sebagian besar paradoks yang Anda hadapi akan dapat Anda tangani dan selanjutnya terus menerus melakukan penyesuaian. Tidak pernah ada kata terlambat jika Anda mulai melakukannya sekarang. DR ELIEZER H HARDJO PHD, CM Anggota Dewan Juri ReBi & Institute of Certified Professional Managers (ICPM

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/411339/

Mahalnya Biaya Politik, Buruknya Pelayanan Publik

2011-07-08T01:55:00.000-07:00

ANTON A SETYAWAN:

Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dua minggu lalu mengungkapkan turunnya popularitas Partai Demokrat karena keterlibatan beberapa pengurus partai dan anggota DPR dari Fraksi Demokrat dalam kasus korupsi.

Kasus korupsi terakhir melibatkan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazarudin dalam kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang. Keterlibatan kader parpol dalam kasus korupsi di era Reformasi ini semakin banyak.

Partai Demokrat tidak sendirian menjadi parpol yang kadernya terlibat korupsi, partai lain seperti Partai Golkar, PDIP, PKS,PAN, dan partai lain yang mempunyai kursi di parlemen tidak bebas dari kader yang terlibat korupsi.

Sekalipun sering kali keterlibatannya sudah terang benderang, kesan yang ditangkap publik terkait pengusutan keterlibatan kader parpol yang tersangkut korupsi sangat lamban. Publik kemudian menyimpulkan bahwa pemberantasan korupsi lamban karena parpol saling menyandera dalam penyelesaian kasus korupsi.

Pelayanan Publik

Sesengit apa pun parpol saling berperang dan berebut lahan korupsi, selalu saja publik yang menjadi abu.Masalah yang paling dirasakan adalah sektor pelayanan publik yang belum memuaskan. Padahal Indonesia butuh sektor pelayanan publik yang mumpuni untuk menopang kemajuan rakyatnya yang berdikari,yang masih bisa maju sekalipun para wakilnya sedang sibuk korupsi.

Sebagai sebuah negara dengan penduduk hampir 237 juta orang (BPS, 2010) dan penghasilan per kapita penduduk mencapai USD3.000, Indonesia adalah negara berkembang dengan prospek ekonomi sangat cerah. Studi yang dilakukan Bank Dunia menyebutkan bahwa jumlah kelas menengah di Indonesia saat ini mencapai 30 juta orang.

Studi lain yang dilakukan Indonesia Forum menunjukkan bahwa pada 2025 perekonomian Indonesia tumbuh pesat dan penghasilan per kapita negara ini sama dengan negara-negara maju. Selama ini yang menjadi salah satu indikator negara berkembang dengan prospek ekonomi cerah adalah kualitas pelayanan publik yang disediakan penyelenggara negara.

Anehnya, hal inilah yang tidak terjadi di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara dengan kualitas pelayanan publik yang buruk. Indikator yang paling mudah adalah dengan melihat fakta bahwa negara tidak mampu menyediakan jaminan kesejahteraan sosial bagi rakyat.

Pertanyaannya mengapa pemerintah tidak mampu? Apakah kondisi keuangan pemerintah tidak mampu menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional? Penulis mencoba melakukan sebuah perhitungan kasar kemampuan keuangan Pemerintah Indonesia. Sumber keuangan pertama adalah APBN yang saat ini mencapai Rp1.200 triliun.

Fakta empirik menunjukkan setiap tahun kemampuan penyelenggara negara untuk menyerap anggaran hanya 70%.Misalnya jumlah tersebut ditambah dengan angka defisit,maka sebenarnya setiap tahun masih ada sisa anggaran. Apakah sumber keuangan pemerintah hanya pajak saja?

Ternyata tidak karena sumber dana yang diperoleh dari kontrak karya migas dan pertambangan angkanya cukup besar. Penulis mempunyai data laporan keuangan dari sebuah perusahaan migas multinasional yang menyebutkan keuntungan bersih mereka dari operasional eksplorasi minyak bumi di Indonesia mencapai Rp150 triliun.

UU Migas menyebutkan perusahaan asing mitra BP Migas dalam kontrak karya eksplorasi migas mendapatkan 20% dari keuntungan bersih ditambah dengan biaya pemulihan (recovery cost). Artinya dari satu perusahaan migas besar tersebut pemerintah dalam hal ini BP Migas harusnya mendapatkan setoran sebesar Rp750 triliun atau lebih dari tiga per empat APBN.

Kita bisa membayangkan berapa penerimaan yang diterima pemerintah dari ratusan kontrak karya dalam eksplorasi pertambangan dan migas. Pertanyaannya dengan sumber penerimaan negara sebanyak itu, mengapa pemerintah tidak mampu membiayai pelayanan publik di Indonesia?

Biaya Politik Mahal

Khalayak pembaca tentu dengan mudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas karena semua disebabkan kejahatan korupsi yang mengakar di negeri ini.Reformasi tahun 1998 lalu mempunyai tujuan agar proses demokrasi politik di Indonesia berjalan dengan baik sehingga ada transparansi penyelenggaraan negara.

Namun saat ini kehidupan demokrasi di Indonesia berujung pada lingkaran setan biaya politik yang mahal. Kita bisa melihat berapa miliar rupiah yang harus dikeluarkan seorang politikus untuk menjadi anggota Dewan di tingkat pusat maupun daerah. Belum lagi miliaran rupiah yang juga harus keluar dari calon presiden, gubernur, dan wali kota/bupati untuk membiayai kampanye mereka.

Partai politik juga membutuhkan dana besar untuk menjalankan mesin politiknya. Ringkasnya, para politikus mengeluarkan “investasi” yang besar untuk mencapai kedudukan politik. Hal ini berakibat, pada saat berkuasa, mereka mencari imbal balik dari investasi yang mereka lakukan.

Imbal balik “investasi”para politikus ini adalah dana penyelenggaraan negara yang mereka selewengkan dengan berbagai cara.Beberapa bagian dana penyelenggaraan negara masuk ke kantong pribadi, tetapi banyak juga yang masuk ke kas parpol untuk dana kampanye di masa mendatang.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak parpol besar yang mempunyai kursi di parlemen mengincar beberapa departemen dan BUMN yang basah demi menjaga kelancaran sumber pendanaan politik mereka. Alhasil, anggaran dan penerimaan negara yang sedianya dipergunakan untuk membiayai pelayanan publik diselewengkan untuk melanggengkan kekuasaan.

Hal ini yang sebenarnya terjadi di balik kasus M Nazarudin, Nunun Nurbaeti, dan politisi lain yang terlibat kasus korupsi besar di negeri ini.Pertanyaan terakhir adalah apakah mereka bertindak atas nama individu dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau partai yang “menugasi” mereka mencari dana kampanye atau malah kombinasi dari keduanya? Pembaca silakan menentukan sendiri jawabannya.● ANTON A SETYAWAN Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/411355/

Pendekatan Kuratif

2011-07-02T17:56:00.001-07:00

Toeti Adhitama :
ika mau berbenah diri, bahaya-bahaya arogansi kekuasaan pasti bisa disingkirkan.
Ini berarti bersedia mengorbankan sebagian perasaan yang menganggap diri hebat."DEMOKRASI Indo nesia mendapat pujian banyak ne gara. Sistem politik yang berlaku sekarang sangat beda dari sistem otoriter di zaman Orde Baru. Situasi makroekonomi pun dalam posisi nyaman bila dibandingkan dengan banyak negara berkembang lainnya. Di antara negaranegara Asia„ Indonesia dinyatakan paling banyak mendapat limpahan dana masuk. Namun, akhir-akhir ini kritik-kritik pedas terhadap pemerintah yang berlalu-lalang dengan kerasnya mengindikasikan masih banyak yang harus dibenahi. Mungkin teramat banyak.
Situasi begini biasa terjadi di negara-negara berkembang yang menginginkan kemajuan dalam berbagai hal dapat terwujud dalam waktu bersamaan.
Hal yang tidak mungkin dilaksanakan dalam masyarakat plural yang demikian heterogen, yang jumlah warganya terbesar ke-4 di dunia; yang bahkan pembagian kekayaan negara masih jauh dari merata dan pada gilirannya pendidikan menengah atas dan tinggi masih dianggap kemewahan bagi mayoritas rakyatnya. Maka, betapa pun hebatnya hujatan yang dilancarkan, rasanya--dan mudah-mudahan--tidak akan mengakibatkan revolusi sosial seperti yang terjadi di wilayah Timur Tengah. Masyarakat umumnya tidak menginginkan kekacauan; yang menengah ke bawah tampak memilih tinggal diam.

Jika melihat kondisi masyarakat, yang mayoritas hanya berbekal pendidikan di bawah rata-rata yang diharapkan, kita tidak mungkin mampu menjalankan sistem liberal yang memungkinkan kita merangkul seluruh masyarakat dari segenap lapisan untuk menentukan kebijakan negara. Sistem liberal tidak bisa dipaksakan karena pendidikan mayoritas yang terbatas. Kondisi itu tidak pula cocok untuk sistem pemerintahan radikal yang memungkinkan penguasa memaksakan kehendak kepada masyarakat karena sikap itu akan bertentangan dengan falsafah negara, Pancasila.
Masyarakat konservatif Bila mengkaji pengamatan ahli-ahli kemasyarakatan tentang berbagai sistem pemerintahan yang ada, rupanya yang sedang berjalan di masyarakat kita ialah sistem konservatif. Gambaran itu yang paling mendekati. Faktor adat-istiadat, budaya, dan agama banyak berpengaruh.
Konservatisme melihat pemerintahan terutama sebagai sarana memelihara ketertiban dan mengintegrasikan berbagai sistem kemasyarakatan ke dalam kesatuan yang harmonis (Society Today, 1971). Menurut perspektif ideologi ini, yang paling penting ialah menjaga agar hubungan antarkelompok tetap stabil.
Dalam arena politik, yang memegang peranan penting ialah golongan elite. Golongan itu tidak hanya memiliki kekuasaan terbesar dan sumber-sumber lain yang diperlukan sebagai bekal kepemimpinan (termasuk pendidikan dan harta kekayaan), tetapi mereka juga diberkahi dengan kebijaksanaan, pengalaman, dan--'seharusnya' yang tidak kalah penting--keluhuran moral. Golongan inilah yang membuat keputusan-keputusan demi kepentingan orang banyak. Kelompok-kelompok lain bersedia menerima mereka sebagai pimpinan.

Dasar kestabilan berbentuk mulai dari kesediaan menerima penuh hak elite untuk menjalankan kekuasaan sampai kesediaan penguasa membiarkan golongan oposisi secara terang-terangan mendesakkan keinginan kepada rezim penguasa--kalau perlu. Partaipartai politik dianggap sarana menyalurkan kebijakan dan keputusan-keputusan bertanggung jawab kalangan elite.
Konservatisme menganggap keanekaragaman dalam masyarakat sebagai kenyataan yang tidak dapat dielakkan, meskipun kadang-kadang disa yangkan kalau bukan dikecam oleh yang berkuasa. Keanekaragaman diperlukan karena ada perbedaan-perbedaan dan spesialisasi yang dibutuhkan demi berfungsinya masyarakat yang kompleks.

Konservatisme menghendaki perubahan sosial terjadi secara minimum, dalam arti berlangsung tertib dan damai tanpa kekerasan, di bawah bimbingan kaum elite. Tujuan perubahan secara itu ialah membiasakan masyarakat akan situasi dan suasana baru yang tidak menyimpang dari nilai-nilai tradisional. Konflik terbuka hendaknya ditekan pada taraf minim.
Mencari penyembuhan Napoleon Bonaparte pernah berkata, “Sepuluh orang yang berbicara terdengar lebih gemuruh daripada 10 ribu yang membisu.“ Apa pun konsep Napoleon ketika mengucapkan kata-kata itu, arti harfiahnya agaknya tepat untuk menggambarkan karut-marut wacana perpolitikan yang ada sekarang, yang pastilah melelahkan bagi mayoritas yang tinggal diam.

Namun, memang harus ada restorasi. Seperti kata teolog dan filsuf Prancis Albert Schweitzer (1875-1965), “Harus datang suatu pembaruan yang akan membawa manusia pergi dari kenyataan yang menyedihkan ini--kehidupan modern yang berjalan tidak menentu, mabuk oleh kemajuan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kekua saan. Padahal kalau manusia mau berpikir jujur dan mendalam, tujuan pokok hidupnya ialah mencapai kesempurnaan, baik spiritual maupun etis. Untuk itu, perlu tercipta peradaban yang etis, suatu peradaban yang mengusahakan kedamaian untuk dunia tempat tinggalnya.
Hanya dengan sikap demikian hidup akan ada artinya dan umat manusia dapat terhindar dari bencana dan kekejaman akibat konflik yang tidak ada gunanya.“

Jika melihat situasi masyarakat kita sekarang sambil merujuk pada pendapat Schweitzer, menjadi kewajiban kalangan elite--untuk tidak khusus menyebut para pemimpin-ataupun masyarakat umumnya untuk memiliki tekad mengadakan pembaruan; memelopori suatu restorasi. Ibarat orang yang sedang menderita sakit, dia perlu pengobatan. Bagaimana pendekatan kuratifnya?
Misalnya, bukankah sudah waktunya kalangan elite membersihkan kuman-kuman yang mengganggu kesehatan diri dan pikirannya?
Sikap berpihak kepada mereka yang bersalah--yang haus harta dan kekuasaan--sama saja dengan sikap tidak rela mengusir unsur-unsur yang menyebabkan penyakit menahun dan merepotkan semua orang. Memanjakan sakit menahun akan melemahkan kesehatan pikiran dan citra apa pun dan siapa pun. Satu-satunya cara ialah menumpas penyakit demi kesehatan diri agar mampu memimpin kembali dengan kesehatan mental spiritual.
Pada gilirannya, kalangan elite, khususnya para pemimpin, akan mendapatkan kembali wibawanya.

Mereka akan kembali bisa efektif mengambil keputusankeputusan dalam kehidupan bermasyarakat. Dua tahun rasanya terlalu lama untuk menyaksikan keonaran yang berlarut-larut, tetapi memang terlalu singkat untuk mengambil tindakan-tindakan kuratif yang tepat. Maka, lebih cepat diambil tindakan, lebih baik.

Dalam rangkaian upaya tersebut, harap waspada bahwa yang memiliki kekuasaan selalu rentan terhadap keinginan untuk bersikap arogan--arogansi kekuasaan, yang akan mengganggu dan menekan perasaan rakyat yang dipimpinnya. Padahal, hanya rakyat yang bisa membantu.
Seperti dikatakan dalam The Arrogance of Power (William Fulbright), `Jika mau berbenah diri, bahaya-bahaya arogansi kekuasaan pasti bisa disingkirkan. Ini berarti bersedia mengorbankan sebagian perasaan yang menganggap diri hebat; pengorbanan yang memadai untuk akibat-akibat positif yang bisa ditimbulkan.'
http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2011/07/01/ArticleHtmls/Pendekatan-Kuratif-01072011026036.shtml?Mode=1

ANAS DAN ANDI TERIMA SETORAN

2011-07-02T17:54:00.000-07:00

NAZARUDDIN:

Anas disebut menerima uang dua kali dari Mirwan Amir.

M. Nazaruddin kembali menggulirkan bola panas. Bekas Bendahara Umum Partai Demokrat itu menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng ikut menikmati uang pembangunan wisma atlet SEA Games XXVI di Palembang, Sumatera Selatan.
Tudingan ini disampaikan Nazaruddin dari Singapura lewat pesan BlackBerry kepada Tempo kemarin, setelah ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus suap pembangunan wisma atlet.

Selain kedua nama itu, Nazaruddin menyebut empat nama lain, yaitu Angelina Sondakh (anggota Komisi Olahraga dan Badan Anggaran DPR Fraksi Demokrat), Mirwan Amir (Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Fraksi Demokrat), Mohammad Jafar Hafsah (Ketua Fraksi Demokrat DPR), serta I Wayan Koster (anggota Komisi Olahraga dan Badan Anggaran DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan).

Menurut Nazaruddin, Anas menerima uang dua kali dari Mirwan Amir. Pertama, dari jatah untuk Demokrat Rp 9 miliar yang berada di Badan Anggaran DPR. Nazaruddin bercerita, uang itu diberikan oleh orang kepercayaan Sekretaris Jenderal Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada I Wayan Koster dan Angelina. Selanjutnya, uang tersebut diserahkan kepada Mirwan.
Dari Mirwan, uang dibagi-bagikan kepada pemimpin Badan Anggaran dan Ketua Fraksi Demokrat.

“Jatah Demokrat tidak diserahkan ke saya, tapi langsung ke Ketua Umum Demokrat Anas,“ tulis Nazaruddin dalam BBM-nya.

Kedua, Nazaruddin mengaku mendengar cerita dari Mirwan bahwa Mirwan telah menyerahkan uang Rp 7 miliar kepada Anas untuk pengamanan media. Cerita itu disampaikan di ruangan Jafar Hafsah sebelum pertemuan dengan Tim Pencari Fakta Demokrat pada 11 Mei 2011. “(Di situ) ada Mirwan Amir, saya, Jafar Hafsah, Angelina,“kata Nazaruddin.

Adapun Andi dituding menerima uang Rp 5 miliar dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam melalui orang kepercayaannya.
Andi membantahnya.“Itu tidak benar, saya tidak mengerti tuduhan apa lagi yang diarahkan kepada saya,“ ujar Andi melalui pesan pendek kemarin.

Bantahan juga disampaikan Mirwan Amir, Angelina, dan I Wayan Koster.
Sementara itu, Anas enggan mengomentari tuduhan mantan koleganya itu. Telepon atau pun pesan yang disampaikan Tempo tidak mendapat jawaban.

SUKMA N LOPPIES | ISMA SAVITRI | ALWAN RIDHA RAMDANI | AMANDRA MUSTIKA MEGARANI | BUNGA MANGGIASIH | RAJU FEBRIAN Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas yakin M. Nazaruddin, yang kini bermukim di Singapura, bisa dijemput paksa, setelah bekas Bendahara Umum Partai Demokrat itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap wisma atlet SEA Games XXVI di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Busyro menegaskan KPK tidak akan pernah memenuhi permintaan pemeriksaan Nazaruddin di Singapura.

“Tak ada kamus itu (pemeriksaan di Singapura) di KPK. Nazaruddin harus pulang!“ kata Busyro kepada Tempo di halaman rumah pribadinya di kawasan Tegalrejo, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta, kemarin.

Namun Busyro enggan membicarakan soal teknis pemulangan Nazaruddin.
Menurut dia, untuk sementara KPK menunggu kesediaan kuasa hukum Nazaruddin, O.C. Kaligis, melakukan pendekatan agar kliennya memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. “Kalau pengacaranya profesional, pasti mau memulangkan dia,“ujar Busyro.

Nazaruddin, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Demokrat, berada di Singapura sejak 23 Mei dengan alasan berobat. Ia sudah tiga kali mangkir dari panggilan penyidik KPK, yakni pada tanggal 10, 13, dan 27 Juni 2011. Nazaruddin bahkan sempat meminta KPK memeriksanya di kantor pengacaranya di hotel di Southern Road, Singapura.

Kemarin KPK menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka kasus suap pembangunan wisma atlet. Ia menjadi tersangka keempat. Sebelumnya sudah ada tiga tersangka: Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, dan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Muhammad El Idris.

“Dia (Nazaruddin) disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 2 dan/atau Pasal 12 huruf a dan b dan/atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,“ kata Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto di kantornya kemarin.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan KPK harus menggunakan semua kewenangan yang dimiliki untuk memulangkan Nazaruddin. “Penetapan tersangka ini langkah maju,“ kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut di gedung DPR kemarin.
Upaya pemulangan yang ia maksud termasuk menjemput paksa Nazaruddin.

Namun pengamat hukum pidana internasional Romli Atmasasmita tidak yakin status tersangka bisa jadi alat memulangkan Nazaruddin. Menurut dia, sebenarnya lebih mudah mendatangi Nazaruddin saat masih berstatus sebagai saksi ketimbang tersangka.

Sebagai saksi, kata Romli, KPK bisa menggunakan perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) yang ditandatangani delapan negara ASEAN.
“Namun, dengan status barunya sebagai tersangka, KPK harus menjelaskan proses penetapannya dari saksi menjadi tersangka jika akan menggunakan MLA,“ujar Romli.

Romli juga menilai, karena Nazaruddin ada di negeri yang tak terikat perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus turun tangan.“Untuk membuat kesepakatan antarkepala negara.“

Ketua Departemen Perekonomian Demokrat Sutan Bhatoegana enggan menang gapi usul Romli. Menurut dia, memulangkan Nazaruddin melalui pendekatan itu tidak menjadi kewenangan Demokrat, meski sebagai partai penguasa. “Hubungan G to G itu urusan pemerintah, bukan Demokrat,“ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan DPR tak akan memberhentikan Nazaruddin.“Kalau terdakwa nanti, baru diberhentikan sementara. Kita ikuti saja undang-undang. Saya itu sangat taat asas,“kata politikus Demokrat itu di Istana Presiden. ISMA SAVITRI | ADDI MAWAHIBUN IDHOM | MAHARDIKA SATRIA HADI | RINA WIDIASTUTI | EKO ARI WIBOWO | RAJU FEBRIAN

http://epaper.korantempo.com/PUBLICATIONS/KT/KT/2011/07/01/ArticleHtmls/NAZARUDDIN-ANAS-DAN-ANDI-TERIMA-SETORAN-01072011001007.shtml?Mode=1

Tak Ada Mantan Anak dan Mantan Orang Tua

2011-07-02T17:40:00.001-07:00

Tak Ada Mantan Anak dan Mantan Orang Tua Reza Indragiri Amriel DOSEN PSIKOLOGI FORENSIK UNIVERSITAS BINA NUSANTARA, JAKARTA

Bagi komunitas muslim di Indonesia, perceraian dan hak asuh dita ngani oleh pengadilan agama. Ha kim pengadilan agama mengha dapi kendala membuat putusan yang selaras dengan prinsip kepentingan terbaik anak, khususnya terkait dengan legislasi dan mekanisme yang digunakan dalam menyikapi masalah hak asuh ini.
Umumnya putusan hakim tentang hak asuh memuat dua legislasi: Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA). Filosofi KHI adalah maternal preference, mengatur bahwa anak (korban perceraian) yang belum mumayiz berada di bawah penguasaan ibunya. Mumayiz berbeda dengan akil balig. Akil balig merujuk pada dimensi fisik, yakni kematangan--antara lain--organ seksual yang menjadi pembeda antara usia kanak-kanak dan usia pasca-kanak-kanak.

Mumayiz menyangkut kematangan psikologis anak (usia mental), yakni kemampuan anak dalam membedakan baik dan buruk, benar dan salah, dan sejenisnya.
Tuntutan bagi hakim memahami psikologi perkembangan anak, yang jauh lebih pelik ketimbang memahami kondisi akil balig, menjadi mutlak. Namun, karena tidak mudah, hakim cenderung by default menjadikan ibu sebagai pemegang hak asuh atas anak--di sini anak sebatas ditimbang berdasarkan usia biologisnya.

Menjadikan KHI sebagai pedoman kerja, hakim semakin mudah menjatuhkan putusan hak asuh hanya ke salah satu pihak (sole custody) yang bercerai, dan pihak tersebut biasanya adalah ibu.

Kontras dan UUPA tidak menaruh preferensi (keberpihakan) kepada gender tertentu. UUPA menyebut hak anak untuk diasuh oleh kedua orang tuanya. Dengan demikian, apabila hakim benar-benar konsekuen menjadikan UUPA sebagai legislasi, hakim sepatutnya lebih mantap membuat putusan bahwa anak tetap diasuh kedua orang tuanya (joint/shared custody).

Dituangkan dalam putusan, karena KHI “lebih memudahkan“hakim, UUPA pun menjadi instrumen normatif yang tidak aplikatif. Hak asuh tetap jauh lebih banyak diputuskan sebagai sesuatu yang bersifat tunggal, yaitu dipegang oleh salah sa tu pihak yang bercerai.

Sekarang tengok dua poin putusan majelis hakim di salah satu kantor pengadilan agama di wilayah DKI Jakarta berikut ini.
KHI dan UUPA juga tercantum sebagai dasar-dasar putusan hakim. Pertama, “(Majelis hakim) menetapkan dua orang anak penggugat konvensi (istri) dan tergugat konvensi (suami), masing-masing bernama: ? berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat konvensi (istri, ibu kedua anak tersebut).“Kedua,“Memerintahkan kepada penggugat konvensi memberikan hak tergugat konvensi untuk menyalurkan kasih sayangnya terhadap anakanak tersebut tanpa batas waktu.“

Poin pertama putusan menunjukkan penetapan hak asuh tunggal bagi ibu. Tapi, karena poin kedua memuat “tergugat konvensi? menyalurkan kasih sayang? tanpa batas waktu“, justru dapat ditafsirkan pihak ayah juga mempunyai hak asuh atas kedua anaknya tersebut. Dengan kata lain, ketika poin pertama digandeng dengan poin kedua, justru implisit terkandung putusan bahwa hak asuh atas anak dimiliki bersama (joint custody), bukan oleh salah satu pihak saja.

Isi putusan di atas mengindikasikan kegamangan hakim. Sangat mungkin persidangan pada dasarnya meyakinkan hakim bahwa ayah adalah pihak yang sesungguhnya paling pantas--atau setidaknya setara dengan ibu--dalam mengasuh anak. Namun, karena KHI berlandaskan maternal preference, dan hakim tidak cukup percaya diri menyandarkan diri pada UUPA yang spiritnya adalah pengasuhan bersama, hakim membuat putusan “kompromistis“.
Putusan seperti itu berpeluang membuka konflik susulan, karena pihak ibu bisa memakai poin pertama guna mempertahankan hak asuh atas anak, sedangkan pihak ayah dapat “menguasai“anak dengan berlandaskan kondisi “tanpa batas waktu“.
Ketika salah satu pihak kemudian menyumbat akses mantan pasangannya bertemu dan mencurahkan cintanya kepada anak-anak, bagaimana lembaga peradilan menyikapinya?
Hingga saat ini, lembaga peradilan agama tampak berlepas tangan manakala ma salah hak asuh tidak dieksekusi sebagaimana tercantum dalam putusan hakim.
Rebutan anak tetap berlangsung, sebagai tanda gagalnya peradilan melindungi prinsip kepentingan terbaik anak.

Beberapa usulan berikut ini dapat dipertimbangkan agar akses anak-orang tua tetap terbuka. Pertama, walaupun hak asuh adalah perkara perdata, ketika akses anak untuk bertemu dengan orang tua ditutup oleh orang tua pemegang hak asuh, perlu dicari mekanisme agar situasi kemudian dapat digeser ataupun dikembangkan menjadi pidana. Pemutusan hubungan antara anak dan orang tuanya, bagi saya, merupakan kekerasan sekaligus penelantaran.

Kedua, jika penutupan akses tersebut berlangsung, dan ini berarti salah satu pihak telah bertindak menyimpang dari putusan hakim, pengadilan agama dapat menyatakan pihak tersebut telah melakukan indirect civil contempt of court. Di sini mekanisme baru dirancang agar sanksi tertentu dijatuhkan sebagai upaya paksa agar pihak-pihak yang bercerai memenuhi kewajiban seperti yang telah diputuskan hakim demi terealisasinya kepentingan terbaik anak.

Ketiga, perlu dibentuk mekanisme pemantauan agar penutupan akses anakorang tua tetap terbuka. Sebagai tambahan bagi mediasi, peradilan agama dapat pula berinisiatif mengenakan keharusan kepada masing-masing orang tua menyampaikan laporan berkala perihal pelaksanaan hak asuh setelah berakhirnya persidangan. Dengan cara ini, orang tua akan terdorong untuk dapat tetap seoptimal mungkin menjalankan peran pengasuhan sesuai dengan putusan hakim atau bahkan dengan cara yang lebih baik lagi sesuai dengan perkembangan di luar persidangan.
Orang tua yang merasa telah dihalang-halangi oleh mantan pasangan untuk bertemu dengan anak juga dapat memanfaatkan pendekatan ini sebagai mekanisme pengaduan.

Peran pemantauan tersebut dapat dilaksanakan oleh lembaga-lembaga perlindungan anak. Lembaga itu pula yang dapat merekomendasikan otoritas peradilan untuk mengambil langkah hukum yang lebih tegas manakala terlihat bahwa penutupan akses telah berlangsung.

http://epaper.korantempo.com/PUBLICATIONS/KT/KT/2011/07/01/ArticleHtmls/Tak-Ada-Mantan-Anak-dan-Mantan-Orang-Tua-01072011011003.shtml?Mode=1

Polisi Dambaan Masyarakat

2011-07-02T17:37:00.000-07:00

A.M. Fatwa ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI

Pada dasarnya setiap bangsa ingin memiliki polisi yang profesional, bersih, berwibawa, bermartabat, dan dicintai rakyat, yang mampu melaksanakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, melindungi dan mengayomi, serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Juga ada keinginan mewujudkan Kepolisian RI menjadi polisi sipil dalam arti civilian police yang dekat dan bermitra dengan masyarakat, jujur, berdisiplin, santun, ramah, tidak arogan, tidak angker, dan tidak berbuat sewenang-wenang.
Dalam pelaksanaan tugas pokoknya itu masih jauh dari harapan masyarakat. Namun harus diakui bahwa kinerja Polri dari hari ke hari telah mengalami kemajuan, bahkan banyak prestasinya yang membanggakan, walaupun belum dapat memenuhi tuntutan tugas secara optimal memenuhi harapan masyarakat. Dalam reformasi internalnya, kepolisian sudah mengalami kemajuan di bidang struktur dan instrumental, tapi masih lemah pencapaiannya di bidang kultur. Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, masih diperlukan peningkatan agar hasilnya lebih baik. Masyarakat masih belum sepenuhnya merasa aman dan tertib dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Kejahatan yang semakin brutal kurang diimbangi dengan sistem keamanan yang menyeluruh.

Dalam penegakan hukum secara umum, kepolisian mengalami kemajuan walaupun masih perlu peningkatan kinerja secara sungguh-sungguh. Demikian juga dalam perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, masih banyak polisi yang menggunakan kekuasaan diskresi-fungsional yang tidak proporsional untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan tegaknya hukum dan keadilan. Adanya istilah “denda damai”masih menjadi omongan masyarakat walaupun sulit dibuktikan. Juga banyak sopir truk yang mengeluh karena di jalan harus mengeluarkan uang pungutan liar. Pengawasan di lapangan oleh setiap atasan perlu digalakkan terus-menerus.

Akibatnya, harapan masyarakat memiliki polisi yang benar-benar baik dan bersih masih belum menjadi kenyataan. Masih banyak oknum polisi yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan moral dan etika profesi polisi, seperti pelanggaran Kode Etik Polri yang merupakan inti nilai-nilai yang dirumuskan dalam Tribrata dan Catur Prasetya Polri. Penyimpangan dilakukan oknum anggota Polri karena masih lemahnya reformasi kultural, yang banyak menyangkut masalah pelanggaran moral, etika, dan tidak berfungsinya hati nurani. Banyak masyarakat yang belum merasa benar-benar menjadi mitra polisi, padahal perkara ini sangat penting dalam mendukung tugas pokok Polri.

Karena itu, harus dilakukan pembenahan dari dalam secara sungguh-sungguh dan berlanjut agar citra Polri di mata masyarakat menjadi baik. Untuk itu, perlu ditingkatkan pembinaan mental, moral, etika profesi, dan berfungsinya hati nurani. Hal itu diharapkan akan menjadi pendorong untuk menjadi polisi yang baik, yang menuntun sikap, perilaku, dan tindakan polisi.

Peningkatan kesadaran/kemampuan emosional dan spiritual akan mengarah pada kehendak Tuhan, meruntuhkan nafsu jahat, dan menyumbat sumber kelalaian, sebaliknya akan meneguhkan dan melembutkan hati nurani. Terkait dengan tindakan polisi sebagai penegak hukum dan keadilan, polisi harus menggunakan hukum secara

semestinya. Mungkin ada aturan hukum yang tidak sempurna, tapi hukum tersebut masih dapat menciptakan kebaikan jika penegak hukumnya baik. Sebaliknya, hukum yang baik tidak menjamin akan terciptanya keadilan atau kebaikan jika aparat penegak hukumnya buruk. Di sini akan terlihat pentingnya peningkatan moral, etika, dan berfungsinya hati nurani.
Dalam melaksanakan tugasnya, polisi memerlukan partisipasi masyarakat. Untuk itu, polisi harus benar-benar dekat dengan masyarakat dan menjadi pelindung serta pelayan masyarakat. Pelaksanaan tugas Polri harus menggunakan pendekatan kemanusiaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, mengedepankan pencegahan, bersifat edukatif dan persuasif, tapi tidak meninggalkan sikap serta tindakan tegas. Untuk itu, masyarakat harus menjadi mitra, teman, bahkan sahabat baiknya. Polisi tidak selalu menempatkan diri sebagai penguasa, tapi justru harus mewujudkan kondisi agar masyarakat merasa memiliki dan mencintai Polri. Polri harus dapat merebut hati masyarakat, dekat dengan masyarakat dengan menunjukkan sikap, perilaku, dan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sehingga benar-benar dapat mewujudkan perpolisian masyarakat. Keberhasilan perpolisian masyarakat akan ditentukan oleh citra Polri yang baik yang mendapat kepercayaan masyarakat karena memang layak dipercaya. Citra Polri yang bersih, disiplin, ramah, santun, tegas, dan bermartabat akan menjadi senjata utama yang ampuh dalam melaksanakan tugasnya.

Semoga hal itu dapat menjadi kenyataan. Dirgahayu Polri.

http://epaper.korantempo.com/PUBLICATIONS/KT/KT/2011/07/01/ArticleHtmls/Polisi-Dambaan-Masyarakat-01072011012009.shtml?Mode=1

Ekstradisi dari Singapura

2011-07-02T17:36:00.000-07:00

ROMLI ATMASASAMITA :

Optimisme KPK untuk menjemput paksa Nazaruddin dan Nunun melalui bantuan polisi dan KPK Singapura juga melalui Interpol patut diapresiasi. Seharusnya semangat itu yang tetap tidak surut pada diri kita semua jika sungguh-sungguh hendak memberantas korupsi.

Namun, optimisme harus memperhatikan realita betapa tidak mudahnya membawa tersangka atau saksi dari Singapura. Selain sistem hukum berbeda, juga kepentingan negara setempat ikut menentukan. Negara itu telah dikenal rendah komitmennya untuk kooperatif dengan setiap negara terkait ekstradisi, kecuali dengan sesama negara anggota Commonwealth.

Perjanjian ekstradisi IndonesiadanSingapuratelahditandatangani 27 April 2007,namun dipaketkan dengan perjanjian pertahanan. Masih ada perbedaan tafsir hukum atas pelaksanaan perjanjian pertahanan (implementing arrangement) antara kedua negara sehingga menunda ratifikasi atas kedua perjanjian tersebut.

Kelemahan

Namun, mengingat keperluan Indonesia dalam perjanjian ekstradisi lebih besar dari Singapura,di dalam perjanjian tersebut masih ada beberapa kelemahan-kelemahan mendasar yang merugikan Indonesia sebagai negara peminta (requesting state).Pertama, landasan ekstradisi (Pasal 3) sangat ditentukan oleh hukum Singapura dan diskresi pejabat Singapura ketimbang Indonesia.

Pasal 3 menegaskan bahwa tersangka hanya dapat diekstradisi ke negara lain (peminta ekstradisi) jikamenuruthukum Singapura telah ada bukti awal (prima facie evidence) atau bukti cukup kuat (sufficient evidence) dan dipandang sebagai telah dilakukan di wilayah yurisdiksi Singapura dan bagi terdakwa hanya dapat diekstradisi jika telah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kedua, disepakati bahwa putusan in absensia dapat diekstradisikan. Akan tetapi, dengan syarat negara peminta ekstradisi wajib menerangkan secara rinci bahwa terdakwa telah diberikan kesempatan untuk hadir di persidangan.

Serta jika diserahkan ada jaminan bahwa yang bersangkutan dapat diberikan kesempatan untuk diadili kembali. Klausul ini bertentangan dengan prinsip ne bis in idem yang berlaku dalam sistem hukum pidana Indonesia (Pasal 76 KUHP). Ketiga, dalam perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura 2007, ditegaskan bahwa negara yang diminta ekstradisi (requested state) dapat menolak dengan alasan ekstradisi akan menimbulkan ketidakadilan, opresif, dan penghukuman yang kejam terhadap tersangka/ terdakwa.

Kelemahan ini semakin nyata dihubungkan dengan ketentuan Pasal 12 UU Ekstradisi Singapura tahun 1870/1935, yang menegaskan bahwa ekstradisi tidak akan dijalankan jikatersangka/terdakwa mengajukan keberatan denganmengajukan hak “habeas corpus” kepada pengadilan Singapura dengan alasan penahanan oleh polisi Singapura untuk tujuan ekstradisi telah dilakukan sewenang- wenang.

Pasal 13 UU Ekstradisi Singapura tahun 1870/1935 menegaskan bahwa jika dalam tempo dua bulan tersangka/terdakwa tidak diserahkan ke negara peminta, pengadilan tinggi dapat memerintahkan tersangka/terdakwa dibebaskan.

Keempat,Pasal 7 Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura (2007) menegaskan bahwa jika telah lewat waktu 45 hari dokumen kelengkapan ekstradisi tidak diserahkan ke Singapura, penahanan sementara (provisional arrest) atas tersangka/terdakwa dicabut kembali.Waktu 45 hari untuk melengkapi dokumen ekstradisi bukan waktu yang cukup bagi sistem kerja administrasi pemerintah Indonesia.

Kemenkumham sebagai central authority (pusat pengendali) ekstradisi dan mutual legal assistance (MLA) di Indonesia harus bekerja sama dengan Polri, Kejaksaan, KPK, Kemlu, serta Kantor Koordinator Polhukham dan Sekneg. Kegagalan administratif ini telah terjadi ketika tim buru aset korupsi bekerja sama dengan pemerintah federal Swiss empat tahun yang lampau.

Kelima,Pasal 15 Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura 2007 menegaskan, ekstradisi tidak dilakukan jika terhadap tersangka/terdakwa yang dituntut oleh negara peminta telah dituntut dengan dasar tindak pidana lain selain tindak pidana untuk mana tersangka/ terdakwa dimintakan ekstradisi.

Dalam kasus korupsi ini, hambatan serius lainnya adalah bahwa pemerintah Singapura telah mengajukan reservasi terhadap ketentuan Pasal 44 tentang Ekstradisi dan Pasal 66 tentang Penyelesaian Sengketa Konvensi PBB Antikorupsi 2003.Akibatnya, Singapura dapat menolak ketentuan konvensi tersebut sebagai basis pelaksanaan ekstradisi dengan negara manapun termasuk Indonesia.

Tergantung Kemenkumham
Merujuk pada hambatanhambatan di atas,keberhasilan memulangkan Nunun dan Nazaruddin sangat bergantung pada sistem administrasi pusat pengendali (central authority) yaitu Kemenkumham di Indonesia dan perlakuan hukum oleh penegak hukum terhadap kedua orang tersebut di Indonesia.

Kedua prasyarat tersebut dapat menjadi batu sandungan yang serius untuk dapat memulangkan kedua orang itu ke Indonesia. Solusi segera yang seharusnya dilakukan aparat penegak hukum di Indonesia,jika sungguh- sungguh, adalah menggunakan jalur MLA yang telah ditandatangani Indonesia dan Singapura pada 29 November 2004 dan telah diratifikasi oleh kedua negara.

Namun, yang diberi wewenang mengajukan permintaan MLA adalah menteri hukum dan HAM untuk Indonesia dan menteri hukum untuk Singapura. Jalur ini tidak digunakan KPK yang justru berguna untuk melokalisasi keberadaan kedua orang tersebut dan identifikasi serta pemeriksaan di tempat bersama-sama pihak berwajib di Singapura.

Serta bisa digunakan untuk meminta keterangan/kesaksian setiap orang termasuk saksisaksi yang berada di Singapura disertai mengumpulkan buktibukti. Lebih jauh MLA dapat digunakan untuk menelusuri aset dan menyita aset khusus tersangka/terdakwa yang berada di Singapura.● ROMLI ATMASASAMITA Guru Besar Hukum Pidana
Internasional Universitas Padjadjaran (Unpad

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/409743/

Antara BUMN Asuransi, RUU BPJS, dan Pasar Modal

2011-07-02T17:35:00.000-07:00

RAKHMAT BAIHAQI : Catatan -
Kisruh rencana peleburan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) asuransi yang terdiri atas PT Jamsostek (Persero), PT Askes (Persero), PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) terus berlanjut. Kisruh berawal dari rencana Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang ingin melebur empat BUMN asuransi tersebut menjadi dua BPJS.

Pemerintah pun tak satu suara soal ini. Menteri BUMN Mustafa Abubakar bahkan pada 24 Juni lalu menyurati tujuh menteri sekaligus, yakni Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Sosial, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Kesehatan, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Hukum dan HAM. Dalam surat tersebut, Mustafa tidak setuju dengan rencana transformasi empat BUMN asuransi menjadi BPJS.

Dia mengaku sebelumnya dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) pemerintah tidak terdapat pengaturan mengenai transformasi. Tidak hanya alasan legal yang dikemukakan Mustafa seperti suatu undang-undang tidak dapat menganulir aturan perundang-undangan lain, tetapi penggabungan atau peleburan hanya dapat dilakukan antar-BUMN [Pasal 63 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara], penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan perseroan, karyawan perseroan, kreditor (termasuk peserta asuransi), dan mitra usaha (Pasal 126 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas),dan pengalihan program dan peserta memerlukan persetujuan dan/atau kesepakatan peserta (Pasal 1340 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata /KHU Perdata).

Yang menarik lagi dari alasan yang dikemukakan Mustafa adalah pengalihan aset, program, peserta, dan kelembagaan akan menimbulkan gejolak ekonomi mengingat dana yang dikelola empat BUMN asuransi sosial sebesar lebih dari Rp190 triliun telah diinvestasikan pada beberapa portofolio deposito,saham,dan obligasi.

Jika dikaji, pernyataan Mustafa ini akan menjadi kenyataan apabila pemegang dana di empat BUMN asuransi tersebut melakukan pengambilan dananya secara serentak.Ini sungguh mengerikan, terlebih beberapa serikat pekerja yang anggotanya menjadi peserta Jamsostek telah mengancam akan menarik dana mereka jika empat BUMN ini dilebur atau ditransformasikan menjadi BPJS.

Apabila dana Jamsostek di-rush (penarikan besar- besaran) oleh para pekerja, tidak hanya Jamsostek saja yang kolaps, tetapi juga pasar modal dan perbankan. Hal ini akan diperparah jika peserta Askes,Taspen,dan Asabri juga melakukan penarikan besarbesaran. Saat ini dana kelolaan (aset) Jamsostek sekitar Rp110 triliun, dari jumlah tersebut 97%- nya merupakan dana jaminan hari tua (JHT) yang bisa ditarik sewaktu-waktu oleh pemiliknya.

Tentu, jumlah itu bukan angka yang kecil. Terlebih, portofolio investasi Jamsostek dialokasikan ke instrumenintrumen yang bisa menggerakkan roda ekonomi. Tercatat, dana Jamsostek yang diinvestasikan di pasar saham mencapai lebih dari Rp22 triliun, obligasi Rp48,4 triliun,deposito Rp30,8 triliun, dan reksa dana Rp4,4 triliun.

Jika Jamsostek menarik dananya dari pasar saham, akan terjadi guncangan yang cukup hebat di sektor finansial.Pasalnya, para analis meyakini dari total transaksi harian di Bursa Efek Indonesia (BEI),30%-nya digerakkan oleh dana Jamsostek. Jamsostek juga disinyalir menguasai sekitar 30% sahamsaham bluechips melalui sekuritas- sekuritas yang cukup besar.

Belum lagi jika Jamsostek menarik dananya yang ditempatkan pada deposito perbankan, tentu hal ini akan membuat likuiditas perbankan sedikit terganggu. Kita berharap, dampakdampak yang akan muncul dengan adanya transformasi atau peleburan empat BUMN asuransi tersebut dapat dipikirkan oleh Panja RUU BPJS yang saat ini tengah bekerja.

Implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) memang sangat penting untuk memberikan jaminan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia.Namun, implementasi UU SJSN seyogianya jangan merusak sistem yang sudah ada. Untuk itu, alangkah bijaknya jika BPJS baru tetap dibentuk, tetapi BUMN asuransi juga dibiarkan eksis untuk mengurusi apa yang mereka kerjakan selama ini.

BPJS baru bisa dimanfaatkan untuk mengcover rakyat miskin yang belum terlindungi jaminan sosial,khususnya jaminan kesehatan. Sementara bagi para pekerja yang belum menjadi peserta Jamsostek, ini merupakan pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mencari formula yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Kementerian BUMN juga dituntut untuk menertibkan BUMN-BUMN yang belum menjadi peserta Jamsostek ataupun yang masih menjadi PDS (perusahaan daftar sebagian) upah maupun tenaga kerja.

Diharapkan dengan perhatian yang penuh dari pemerintah, seperti halnya kewajiban membayar pajak, maka pada waktu yang tidak lama lagi seluruh pekerja (buruh) di Indonesia akan terlindungi asuransi sosial.● RAKHMAT BAIHAQI

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/409766/

Proses Mengindonesia

2011-07-02T17:27:00.000-07:00

KOMARUDDIN HIDAYAT :

Sejak 1974 saya hijrah ke Jakarta.Sejak itu hampir tidak pernah berbahasa Jawa, kecuali ketika pulang kampung ke Magelang berkumpul dengan keluarga.Sebaliknya, keluarga saya hampir tidak pernah berbahasa Indonesia, kecuali ketika bertemu teman- teman saya dari Jakarta yang singgah ke rumah.

Lalu, anaksaya yanglahirdantumbuh di Jakarta hanya mengenal bahasa Indonesia plus bahasa Inggris. Apa makna semua ini dari segi psikologis-antropologis? Pertama,keluarga yang melakukan urbanisasi dari desa ke kota setidaknya memiliki dua rumah budaya. Meski mereka sudah merasa menjadi penduduk kota,seperti saya di Jakarta, meskipun tinggal di Ciputat,masih memiliki ingatan dan hubungan emosional yang kuat dengan kampung halaman.

Kerinduan untuk menengok kampung halaman masih kuat, sehingga setiap Lebaran ikut meramaikan acara pulang mudik. Kedua,pada generasi anak yang lahir dan tumbuh di kota,merekasecaraemosionaltidakmemiliki dorongan pulang mudik.Kalaupun ramai-ramai pulang mudik, lebih karena dorongan solidaritas pada orang tuanya dan hitung-hitung rekreasi.

Ketiga, ikatan dan penjaga tradisi serta bahasa daerah sekarang ini kian melemah.Penduduk Jawa,misalnya, yang merupakan penduduk terbesar Indonesia yang didominasi bahasa Sunda dan Jawa, sekarang yang menjadi bahasa utamanya adalah bahasa Indonesia. Dalam hal ini pengaruh media massa sangat dahsyat.

Surat kabar atau majalah yang menggunakan bahasa daerah sulit ditemukan. Keempat, disadari atau tidak, dengan segala plus-minusnya proses Indonesianisasi sekarang ini kiat menguat. Setidaknya dari segi bahasa.Tentu saja jati diri bangsa Indonesia tidak cukup hanya diandalkan pada penggunaan bahasa Indonesia.

Namun, setidaknya bahasa Indonesia menjadi pengikat dan medium paling efektif untuk menjaga dan memperkuat rasa keindonesiaan kita.Dibanding negara-negara lain di dunia, politik bahasa nasional kita paling berhasil.Sekian ratus etnis bisa diikat dan disatukan dengan satu bahasa Indonesia,sehingga komunikasi sosial dan medium pembelajaran di sekolah dapat berlangsung dengan mudah.

Bayangkan saja, betapa repotnya melakukan komunikasi sosial dan proses pembelajaran di sekolah kalau tidak memiliki bahasa nasional yang dipahami semua masyarakat. Pusat terjadi proses indonesianisasi yang paling efektif tentu saja berlangsung di universitas- universitas unggulan yang mahasiswa maupun dosennya datang dari berbagai wilayah Nusantara.

Saya sendiri sangat merasakan dengan kuliah di UIN Jakarta.Di situ saya berjumpa teman-teman kuliah maupun pengajar lintas etnis. Lalu aktif di organisasi mahasiswa dan pers sehingga memudahkan bergaul dengan temanteman lintas profesi dan agama. Hanya saja, sekali-sekali muncul kekhawatiran.

Akibat desentralisasi yang telah mendorong munculnya semangat dan identitas kedaerahan bisa saja akan menggerogoti semangat keindonesiaan. Ada lagi perguruan tinggi yang warna dan aura lokalnya begitu kental.Ini kurang bagus untuk mempersiapkan caloncalon pemimpin dan politisi yang hendak berkiprah dalam panggung nasional dengan penduduknya yang plural.

Semangat dan komitmen keindonesiaan itu tidak saja digerogoti oleh militansi etnisprovinsialisme, tetapi bisa juga oleh eksklusivisme kepartaian dan ideologi transnasional.

Aktivis politik yang bergabung dalam parpol jangan sampai lebih sibuk memikirkan target next election sampai lengah berpikir tentang next generation. Parpol yang bermunculan di era reformasi ini pada awalnya mengusung tema dan semangat membangun negara, memajukan bangsa, bukan sebuah perseroan terbatas untuk mengejar kedudukan dan keuntungan materi.

Memudarnya identitas kedaerahan haruslah diarahkan beralih untuk menemukan semangat, identitas,dan rumah keindonesiaan. Sungguh tragis kalau identitas kedaerahan memudar, sementara kebanggaan keindonesiaan juga kian melemah. Mestinya para elite dan aktivis parpol berdiri paling depan untuk mengembalikan kebanggaan berbangsa dan bernegara.

Sangat disayangkan,proses politik yang tengah berlangsung akhir-akhir ini bukannya memberikan semangat dan solusi untuk memperkokoh keindonesiaan dan menyejahterakan rakyatnya, melainkan yang mengemuka masih saja seputar korupsi dan lemahnya penegakan hukum.  PROF DR KOMARUDDIN HIDAYAT Rektor UIN Syarif Hidayatullah

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/409760/

Narkoba Mengebiri Anak Negeri (Bagian 1)

2011-07-02T17:22:00.000-07:00

Perhelatan Hari Anti narkoba Internasional (HANI), Ahad (26/6) lalu, di Monumen Nasional, Jakarta, berlangsung semarak. Ribuan orang menyemut di sana.
Mereka berasal dari beragam kalangan, mulai dari siswa sekolah dasar hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Belasan penari ikut memeriahkan acara. Mereka pun meneriakkan seruan antinarkoba.

Hampir setiap tahun acara seperti itu digelar untuk menyebarluaskan ancaman bahaya narkoba. Ancaman yang sejatinya tak bisa dianggap remeh.

Lihat saja data yang bersumber dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Setiap tahun, prevalensi penyalah guna narkoba terus meningkat. Jumlahnya mencapai jutaan orang. Tahun ini prevalensi penyalah guna narkoba diperkirakan bertambah menjadi 2,21 persen atau sekitar 4,02 juta orang.

Jika narkoba dibiarkan menyebar, BNN khawatir pemakai narkoba akan terus meningkat hingga menjadi 2,8 persen atau sekitar 5,1 juta orang dari total penduduk Indonesia pada 2015. Sedangkan pada 2008 atau 2009, BNN mendata prevalensi penyalah guna narkoba hanya 1,99 persen.

Angka pemakai narkoba yang begitu tinggi memantik tanya kriminolog Adrianus Meliala. “BNN harus berpikir mengapa jumlah penyalah guna selalu bertambah,“ ujarnya saat dihubungi Republika beberapa hari lalu.

Penyalah guna narkoba yang terus bertambah membuat Adrianus berpendapat, upaya mencegah dan memberantas pemakaian narkoba telah gagal. Peringatan HANI yang seharusnya menjadi momentum untuk merenungkan kegagalan tersebut, rupanya hanya sekadar seremoni.

Target Indonesia menuju bebas narkoba pada 2015 pun dipandang pesimistis oleh Adrianus. Dia melihat, kejahatan penyalahgunaan narkoba marak terjadi di kota besar. Pelakunya berasal dari berbagai profesi, mulai pekerja konstruksi (10,1 persen), pekerja tambang (7,5 persen), dan pekerja angkutan umum (5,7 persen). Sisanya berasal dari pekerja jasa, pedagang dan pengusaha, pertanian, dan industri.

BNN pernah melakukan riset pada 2008 lalu terkait usia penyalah guna narkoba.

Hasilnya, jumlah penyalah guna narkoba berusia lanjut mencapai 40 persen dari to tal 3,6 juta penyalah guna.

Sisanya adalah anak muda berusia produktif. Yang bila dijabarkan lagi maka dida pat hasil 63 persen dari go longan anak muda ini ber usia 16-18 tahun.

Berdasarkan jenis kela min, hanya 22 persen wanita yang mengonsumsi narkoba.

Sebagian besarnya laki-laki.

BNN juga mendapatkan fak ta satu dari 20 pelajar

atau mahasiswa pernah menyalahgunakan narkoba.
Total siswa yang mengonsumsi narkoba mencapai 921.695 orang.
Siswa SMA mendominasi penyalah guna narkoba dengan jumlah 48 persen. Sejumlah 30 persennya siswa SMP. Sisanya dari kalangan mahasiswa. BNN juga merekam, sebanyak 17,2 persen mengonsumsi ganja. Penyalahguna narkoba yang mengonsumsi sabu mencapai empat persen dan 11,4 persen memakai amphetamine.

Angka kematian akibat narkoba di Tanah Air juga terbilang fantastis. Data BNN memperlihatkan, angkanya berkisar 15 ribu orang per tahun atau 40 orang per hari. Setiap jam hampir dua orang tewas akibat penya lahgunaan narkoba.

Mereka tewas di luar pusat atau tempat rehabilitasi penyalah guna narkoba.

Ada yang tewas di jalanan, jembatan, dan rumah kos.

Namun, dari sekian ba nyak penyalah guna nar koba, baru sekitar 17 ribu orang yang melapor untuk mengikuti rehabilitasi. Pada 2009 lalu, BNN bahkan baru menjangkau 261 korban penyalah guna narkoba yang semua nya menjalani rehabilitasi di Lido, Sukabumi, Jawa Barat.

Tahun lalu, penyalah guna narkoba yang direhabilitasi baru sekitar 350 orang.

Kepala BNN Komisaris Jenderal Gories Mere ber

janji akan bersungguhsungguh memberantas narkoba. “Pernyataan bebas narkoba bukan berarti sama sekali tidak ada narkoba,“ katanya. Bebas narkoba diartikannya sebagai kata penyemangat agar masyarakat terdorong memberantas, mencegah, dan tidak menyalahgunakan narkoba.
Gories menyatakan, peningkatan penyalah guna narkoba memancing para bandar dan jaringan narkoba internasional asal Iran, Nigeria, India, Cina, dan Malaysia, untuk masuk dan mengedarkan narkoba di Indonesia. Di mana ada permintaan, katanya, di situ ada barang. Semakin banyak permintaan maka se makin banyak pula barang beredar.

Pria asal Nusa Tenggara Timur ini menyayangkan, banyak anggota masyarakat yang menganggap melapor kan penyalah guna narkoba sebagai tindakan aib. Dia me minta agar anggapan se perti itu dihapus. “Laporkan saja, nanti kita obati,” katanya.

Kepala Humas BNN Ko misaris Besar Sumirat Dwi Yulianto mengimbau agar pe nyalah guna narkoba ja ngan dibiarkan terus terjebak dalam lingkaran candu. Me reka pun sebaiknya jangan dikucilkan dari kehidupan.

Mereka tetap membutuhkan perhatian dan semangat agar terlepas dari narkoba selamanya. n ed: budi raharjo
http://republika.pressmart.com/PUBLICATIONS/RP/RP/2011/07/01/ArticleHtmls/trending-news-Dua-Pemakai-Narkoba-Tewas-Setiap-Jam-01072011001037.shtml?Mode=1
--

Utopia The Greater Jakarta

2011-06-29T02:47:00.000-07:00

Utopia The Greater Jakarta
Taufik Rahzen BUDAYAWAN DAN PENELITI DI URBANUS ANTARA INSTITUTE

Setiap kota memiliki utopianya sendiri, sebagai cara berhubungan dengan masa lalu sekaligus penanda arah bagi masa depannya. Berbeda dengan kehidupan di desa yang nilai-nilainya masih diharapkan terjaga dan diwariskan secara turun-temurun, di kota nilai diciptakan dan secara terusmenerus dibentuk kembali.

Ketika Malaka ditaklukkan oleh Portugis 500 tahun silam (1511), sesungguhnya ini bukanlah jatuhnya sebuah kota, melainkan pergantian utopia, yang mengawali tumbuhnya peradaban baru, peradaban kapitalisme Asia Tenggara. Hal yang sama tidak terjadi pada Bandar Sunda Kelapa, kota pelabuhan Jayakarta. Meski telah dibuat perjanjian perdagangan dengan Portugis pada 1522, Bandar Sunda Kelapa direbut kembali oleh Fatahillah pada 1527. Betapapun syarat-syarat sebuah kota terpenuhi, tapi penduduknya belumlah bersikap atas kemungkinan baru, atas utopia baru.

Sejarah kemudian mencatat, dibutuhkan 100 tahun sejak direbutnya Malaka, yakni ketika Pieter Both pada 1611 membeli sebidang tanah untuk mendirikan loji di Batavia, yang kemudian menjadi benteng utama VOC semasa Jan Pieterszoon Coen. Loji dan benteng menjadi dasar utopia baru, mengiringi penaklukan demi penaklukan yang memulai kapitalisme Hindia Belanda. Sejak itu, utopia loji dan benteng, yang mengusung kesejahteraan dan kekuatan, menjadi karakter dasar Batavia dan Jakarta sebagai sentra ekonomi dan pusat politik.
Bergesernya ekonomi, berpencarnya kekuasaan Selama 400 tahun, Jakarta belum pernah mengalami tekanan, yang langsung menyerang karakter dasarnya sebagai simbol ekonomi dan politik.
Sejak tiga dasawarsa terakhir, globalisasi menggeser pusat kekuatan ekonomi, yang dulunya berpusat di kota atau negara, ke arah regionalisme kawasan dalam bentuk kota metropolitan.

Tumbuhnya kota metropolitan di seluruh dunia menjadikannya sebagai unit dasar ekonomi global. Persaingan antara metropolitan dunia dalam memperebutkan sumber daya dan membagi utopia yang sama dalam gaya hidup memperkeras kompetisi yang menekan daya dukung warganya.
Kecenderungan ini mempengaruhi secara mendalam cara-cara menangani perkotaan, dalam kebijakan publik, perencanaan fisik, kualitas hidup, harapan warga, dan pengelolaan birokrasi.

Tekanan lainnya berasal dari ledakan harapan yang menyertai reformasi politik. Otonomi daerah, kesenjangan Jawa dan luar Jawa, harapan hidup yang meningkat, serta desakan adanya partisipasi warga melampaui kemampuan Jakarta untuk melayaninya. Kekuasaan berpencaran dan wewenang meleleh di tengah kepenuhsesakan, kemacetan, banjir, kelangkaan kerja, kekerasan, dan kelumpuhan fungsi. Pada saat yang sama, pembangunan infrastruktur, maraknya pa sar, konsumerisme gaya hidup, dan integrasi dengan ekonomi global berjalan berdampingan.
Paradoks ini melahirkan kegamangan dan rasa jenuh. Kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah melemah, dan masyarakat membuat utopianya sendiri.
Greater Jakarta Gagasan pemindahan ibu kota baru sesungguhnya membuka pertanyaan dasar tentang kemampuan Kota Jakarta, apakah masih mampu menjadi loji dan benteng, baik sebagai sentra ekonomi maupun sebagai simbol kekuasaan?
Apakah diperlukan pembaruan utopia, yang lebih kontekstual dengan semangat zaman?
Menarik untuk dicermati apa yang digagas Presiden Prancis Nicolas Sarkozy tentang Grand Paris, sebagai model supermetropolis abad ke-21, mo del kota pasca-Kyoto tentang kota berkelanjutan. Sar kozy mengundang 10 arsitek dan perencana kota terkemuka dari berbagai negara untuk duduk bersama dan berimaji nasi bagi penyegaran salah satu kota terpenting di bumi. Umumnya mereka mengusung dan diikat oleh tema, kota yang puitis, utopia, dan ekologis.

Meminjam apa yang dilakukan para perencana di Paris, menarik untuk diajukan beberapa pertanyaan untuk Jakarta. Apakah ibu kota harus memiliki satu pusat ataukah tersebar secara multipolar di berbagai tempat? Bagaimana warga kota dan kawasan pendukungnya, yang berbeda secara sosial, ekonomi, dan status, dapat diikat dalam solidaritas bersama? Bagaimana sistem transportasi yang manusiawi dan penanganan lingkungan yang berkelanjutan agar memudahkan warga mengadaptasinya?
Kita membayangkan The Greater Jakarta akan meliputi kawasan metropolitan terpadu, yang terdiri atas beberapa pusat kota, yang diperantarai oleh hutan kota dan taman/kebun kota yang menjadi penanda ekologis. Ibu kota akan tetap berkedudukan di Jakarta dengan istana negara dan istana bangsa yang akan memperantarai simbol republik dan publik. Kawasan Monas dan Kota Tua direvitalisasi dengan tujuan memperkuat kohesi dan solidaritas sosial.

Istana Presiden dan pusat pemerintahan terletak di Bogor, dengan dukungan Sentul dan Jonggol. Daerah Sunda Kelapa dan Kepulauan Seribu diintegrasikan sebagai waterfront city sekaligus mengantisipasi perubahan iklim. Tiga belas sungai yang mengaliri Jakarta dikembangkan menjadi sabuk hijau dan koridor ekologis. Kampung-kampung disegarkan dalam konsep yang padu, dengan dimediasi oleh partisipasi warga yang aktif. Daerah industri akan dikembangkan di Purwakarta hingga Cirebon, membawa kota kota penyangga di Sukabumi, Depok, Karawang, dan Bekasi, dihubungkan dengan transportasi publik yang berkelanjutan. Penggunaan energi diperbarui, mulai tenaga air di Jatiluhur hingga tenaga matahari dan angin di Karawang dan Sukabumi akan menjadi landmark serta digunakan untuk seni publik.

Demikian pula hutan padi di Karawang, di samping dikelola dan ditata sebagai tempat riset sebagai simbol bangsa agraris Iabadiou (pulau padi) sekaligus penanda perubahan musim dan irama waktu. Penghutanan kembali kawasan pendukung, mulai Gunung Gede-Pangrango hingga kawasan Puncak, akan menjadi punggung hutan kota dan urban forest. Keseluruhan perubahan ini disertai perubahan birokrasi dan pengelolaan pemerintah dalam satu kendali Ibu Kota Jakarta Raya. Bersama dengan ini di usulkan pula un tuk menyebarkan kota raja (istana presiden) beserta departemen pendukungnya di kawasan regional yang kini sedang dikembangkan.Yogyakarta (Jawa), Tampaksiring (Bali dan Nusa Tenggara), Makassar (Sulawesi), Bukittinggi (Sumatera), Palangkaraya (Kali mantan), dan Raja Ampat (Papua-Maluku).

Kota dibangun oleh utopia. Pada utopia, imajinasi, harapan, dan ketidaksadaran kolektif dipadatkan dalam tindakan. Utopia bisa bersifat rekonstruktif, bisa eskapis. Sejarah memberi contoh kepada kita bagaimana Mpu Kuturan, sang bijaksana dari Bali, membuat pertemuan agung di antara pihak yang bertikai karena perbedaan agama, status, dan kekuasaan. Pertikaian yang menghancurkan ikatan desa-desa di Jawa dan Bali. Pertemuan yang diselenggarakan di Samuan Tiga Bedahulu, tepat 1.000 tahun silam (1011), menjadi awal penataan desa pakraman yang kita kenal sekarang. Atas visi dan keyakinan kuatnya, Mpu Kuturan mewariskan utopianya melalui kekayaan tradisi desa-desa di Bali, yang bertahan hingga 1.000 tahun matahari.

http://epaper.korantempo.com/PUBLICATIONS/KT/KT/2011/06/22/ArticleHtmls/Utopia-The-Greater-Jakarta-22062011011003.shtml?Mode=1

Semakin Besar Jakarta, Semakin Besar Masalah Indonesia

2011-06-29T02:36:00.002-07:00

Semakin Besar Jakarta, Semakin Besar Masalah Indonesia
Andrinof A. Chaniago, KOORDINATOR TIM VISI INDONESIA 2033; PENULIS BUKU GAGALNYA PEMBANGUNAN (LP3ES, 2001)

Ide The Greater Jakarta adalah ide yang tiba-tiba menjadi berita besar tapi lahir di luar proses kebijakan yang seharusnya. Ketika dikemukakan pertama kali oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Rektor Institut Teknologi Bandung Profesor Akhmaloka pada 11 Januari 2011, ide ini jelas tanpa landasan yang kuat karena sama sekali belum melalui telaah akademik, apalagi uji publik yang representatif. Karena itu, ketika ia meluncur ke publik melalui media massa keesokan harinya, bentuknya tidak lebih dari selembar kertas berjudul tapi tanpa narasi.

Penyimpangan proses perbuatan kebijakan selanjutnya terus berjalan sampai akhirnya ide ini tertuang dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang aktor-aktor dominan sebagai pemberi input adalah konsultan proyek, pengusaha, dan kalangan profesional dari ilmu-ilmu pragmatis. Rektor ITB sendiri, sebagai orang pertama yang diberi tahu, merespons ide itu, juga memberi respons pragmatis dengan menyatakan kesiapan ITB menyediakan tenaga-tenaga ahli yang berkecimpung dalam perancangan infrastruktur kota
dan lain-lain.
Artinya, ide The Greater Jakarta lebih dilihat sebagai proyek besar yang meng asumsikan persoalan-persoalan lain di kawasan ini dengan sendirinya akan teratasi karena adanya proyekproyek dalam rangka mewujudkan The Greater Jakarta. Jika ide The Greater Jakarta ini berlanjut menjadi proyek-proyek pembangunan, ia akan berhadapan dengan kompleksitas kehidupan puluhan juta warga dengan ekosistemnya. Karena itu, semestinya ide seperti ini dituntaskan dulu lewat proses kebijakan yang baik, yakni pengkajian dan perencanaan yang komprehensif sehingga menjadi ide kebijakan yang responsif dan antisipatif terhadap kompleksitas persoalan mega-urban yang memiliki karakteristik sebuah kawasan mega-urban negara berkembang pada umumnya.

Karena sifat permasalahan yang akan dihadapinya amat kompleks, seyogianya ide ini dibawa ke ranah ilmu interdisiplin dan melewati proses dialog yang representatif.

Tidak ada salahnya kita perlu waspada terhadap dampak-dampak The Greater Jakarta yang membuat bangsa ini terjerumus ke dalam krisis besar gelombang kedua.

Gelombang besar yang kita sangka adalah pertumbuhan pesat ekonomi, ternyata berujung pada empasan dahsyat yang menghancurkan sebagian aset yang kita banggakan.

Potensi ke arah itu sangatlah besar, kecuali kalau kita nanti dipaksa menerima arti dan makna pembangunan yang sudah dipersempit menjadi kumpulan proyek pembangunan fisik dan PDRB semata. Namun nilai fisik dan agregat produk ekonomi domestik kawasan itu pun bisa tiba-tiba rusak dan menyusut drastis akibat kekacauan sosial sebagaimana terjadi pada 1998.

Dari mana potensi krisis besar gelombang kedua itu terjadi dan bagaimana proses menuju krisis itu datang? Mari kita lihat dari tiga aspek saja dulu. Pertama, proyek The Greater Jakarta akan mengundang migrasi penduduk dan urbanisasi besar-besaran ke kawasan itu, baik dari pedesaan Jawa maupun dari luar Jawa. Angka migrasi yang tinggi itu bukanlah ilusi kalau saat ini saja pertumbuhan penduduk di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ratarata 3,5 persen per tahun. Di
tambah karakteristik sosiologisnya, jumlah besar ini jelas sumber masalah struktural bagi aneka masalah pelayanan publik di kawasan megaurban tersebut.

Kedua, dengan sistem ekonomi dan pemilikan atas tanah yang sangat liberal dan sistem penyediaan perumahan rakyat yang juga diserahkan kepada mekanisme pasar, segregasi permukiman dan polarisasi sosial di kawasan itu akan makin tajam. Ketiga, gangguan keseimbangan ekosistem pasti tidak akan terelakkan karena tingginya permintaan terhadap lahan dan kebutuhan air baku. Kebutuhan lahan akan mengurangi daerah resapan dan daerah tangkapan air di kawasan itu. Sementara itu, lonjakan kebutuhan akan air baku akan mendorong orang-orang di kota untuk menyedot air tanah lebih banyak, yang berakibat makin turunnya permukaan tanah. Belum lagi potensi konflik antara petani dan otoritas pengelola air pada saat musim kemarau.

Bila tiga aspek yang penulis sebutkan di atas dikaitkan dengan proyeksi kapasitas kelembagaan yang bisa dibangun oleh pemerintah, dapat dipastikan kelak antarjenjang, antarinstansi, dan antarwilayah pemerintahan akan saling lempar tanggung jawab atas masalah gangguan kesehatan publik, polusi, perumahan dan permukiman, kriminalitas, kemacetan, ketersediaan air bersih, sistem transportasi mudik Lebaran, dan sebagainya. Belum lagi kita memprediksi respons politikus dan partai politik yang hanya akan mempolitisasi persoalanpersoalan tersebut tanpa mengajak pemerintah yang sedang berkuasa untuk menyelesaikan persoalan secara mendasar.

Melihat komitmen, konsep, dan tindakan pemerintah dari periode ke periode untuk membangun kelembagaan pemerintahan dan mengubah mentalitas orang-orang di birokrasi hingga saat ini, kita bisa keliru berharap perangkat pemerintahan di semua jenjang dan instansi akan mampu menangani aneka masalah sosial dan pelayanan publik yang disebutkan tadi di masa akan datang. Katakanlah akan ada sedikit perbaikan di pemerintahan. Namun untuk menghadapi masalah seberat sekarang pun perbaikan itu tidak akan cukup, apalagi masalah-masalah itu bisa membesar dengan berjalannya proyek The Greater Jakarta.

Di sini kita belum memperluas pandangan untuk melihat Jawa dan Indonesia secara keseluruhan. Secara nasional, ide The Greater Jakarta jelas berpotensi memperparah masalah urbanisasi dari desa-desa di Jawa ke kawasan The Greater Jakarta yang daya tariknya menjadi menguat.

Kalau dilihat lagi ke luar Jawa, ide ini jelas akan membuat sejumlah proyek pembangunan, seperti pembangunan daerah perbatasan, percepatan pembangunan daerah tertinggal, transmigrasi, dan peningkatan kapasitas perguruan tinggi di luar Jawa, akan setengah siasia. Daya tarik The Greater Jakarta dengan keunggulan infrastruktur fisik, teknologi jasa, lembaga keuangan dan pasar modal, dan sebagainya jelas akan makin kencang menyedot uang hasil produksi sumber daya alam dan mendorong keluarnya sumber daya manusia terbaik dari daerah itu bermigrasi ke Jawa. Maka konsekuensi kumulatif dari realisasi The Greater Jakarta ini yang harus dibayangkan adalah makin lebarnya kesenjangan antara desa dan kota di Jawa serta antara Jawa dan luar Jawa. Kalau ini yang terjadi, yang hadir adalah musuh pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan musuh pembangunan yang berkualitas. Mari kita pilih, apakah ingin mensejahterakan rakyat sebanyak mungkin secara berkelanjutan atau membesarkan segelintir pihak yang makin mendominasi aset kehidupan bagi orang banyak.

http://epaper.korantempo.com/PUBLICATIONS/KT/KT/2011/06/22/ArticleHtmls/Semakin-Besar-Jakarta-Semakin-Besar-Masalah-Indonesia-22062011012007.shtml?Mode=1

Reformasi, Tanpa atau Dengan Sanksi FIFA

2011-06-29T02:36:00.001-07:00

Toriq Hadad :

Reformasi, Tanpa atau Dengan Sanksi FIFA Toriq Hadad, KEPALA PEMBERITAAN KORPORAT DAN DIREKTUR PRODUKSI KELOMPOK TEMPO INTI MEDIA

Kongres Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia akan diadakan pada 9 Juli di Solo. Setelah kongres di Pekanbaru dan Jakarta gagal memilih ketua umum, Komite Normalisasi di bawah Agum Gumelar agaknya yakin kongres kali ini akan berhasil. Salah satu “keberhasilan”Komite Normalisasi adalah menciptakan “atmosfer”bahwa siapa pun yang membuat kongres di Solo gagal, dialah yang harus dicatat sebagai biang kerok keluarnya sanksi FIFA.

Semestinya ada kesempatan yang adil untuk menjelaskan kondisi sesungguhnya sepak bola kita oleh pihak selain Komite Normalisasi. Kita prihatin atas simpang-siurnya informasi tentang sepak bola kita kepada FIFA.

Dalam kongres terakhir yang ricuh pada Mei lalu, pernyataan Direktur Keanggotaan FIFA Thierry Regenass menunjukkan hal itu. FIFA menganggap Nurdin Halid, Nirwan Bakrie, dan George Toisutta sebagai bagian dari kekisruhan yang melanda sepak bola Indonesia. Adapun pengusaha Arifin Panigoro dicoret lantaran menggelar kompetisi Liga Primer Indonesia (LPI) yang dianggap ilegal oleh FIFA.

Pernyataan itu menunjukkan bahwa FIFA tidak mendapat informasi yang memadai atas keinginan sebagian masyarakat untuk memajukan sepak bola Indonesia.

Pernyataan Thierry Regenass agaknya tidak didasari oleh data mutakhir tentang LPI.

Dalam jumpa pers di Jakarta, 11 April lalu, Komite Normalisasi memberi jaminan tak akan menghentikan kegiatan LPI. Masalah teknis dijanjikan akan dibahas kemudian.

Artinya, sejak pernyataan itu, seharusnya tidak ada masalah prinsip dengan LPI.

Bahkan boleh disimpulkan, status LPI di mata PSSI bukan lagi kompetisi terlarang.

Buktinya, PSSI kemudian memanggil Irfan Bachdim dalam tim nasional yang disiapkan untuk SEA Games Palembang. Padahal kita tahu Irfan masih bergabung dengan Persema Malang, salah satu klub anggota LPI. Sebelumnya, gara-gara bergabung dengan Persema, Irfan Bachdim tidak dipanggil masuk tim nasional.

Tidak sampai sebulan kemudian, di dalam kongres di Jakarta, mendadak LPI kembali menjadi “kompetisi haram”. Perubahan sikap Komite Normalisasi terhadap LPI rupanya tidak dilaporkan kepada FIFA. Akibatnya, FIFA tetap menganggap status LPI “haram”, seperti pada zaman Nurdin Halid dulu. Thierry Regenass masih memakai “kacamata lama”itu untuk memandang LPI.

Anehnya, Komite Normalisasi seperti tak
berdaya memberi penjelasan tentang perubahan pandangan PSSI terhadap LPI itu.

Pandangan “kacamata lama“Regenass membawa banyak akibat. Selain LPI dianggap kompetisi tidak sah, Arifin Panigoro sebagai penggagasnya dianggap sebagai figur yang menabrak aturan FIFA sehingga perlu disingkirkan dari pencalonan sebagai Ketua Umum PSSI. George Toisutta, yang kini masih menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat, juga ikut dicoret dari bursa ketua umum lantaran dianggap bagian dari kekisruhan sepak bola Indonesia.

Lalu, pertengahan Juni lalu, datanglah ke Jakarta, Pangeran Ali bin Al-Hussein, 35 tahun, anak keempat Raja Hussein dari Yordania, yang sejak Januari lalu terpilih sebagai Wakil Presiden FIFA. Kedatangan Pangeran Ali harus diakui banyak mengubah “atmosfer“ketakutan akan jatuhnya sanksi FIFA.
Untuk pertama kalinya ada utusan FIFA yang bertemu dengan hampir semua pihak yang berkepentingan dengan sepak bola Indonesia, termasuk para pendukung ToisuttaPanigoro yang selama ini dianggap sebagai sumber keributan. Pangeran Ali berjanji akan menyampaikan hasil kunjungannya kepada pemimpin FIFA.

Memang terasa ada optimisme baru bahwa FIFA akan berubah memandang Toisutta dan Panigoro setelah mendengar laporan Pangeran Ali.Tapi sebaiknya mereka yang peduli terhadap reformasi sepak bola Indonesia tidak menggantungkan nasib pada laporan Pangeran Ali dan keputusan final FIFA nanti.

Semua bisa terjadi di FIFA. Kekuasaan besar sebagai penentu tuan rumah Piala Dunia, misalnya, banyak dituding sebagai sumber rezeki besar para individu di lapisan yang menentukan. Proposal yang dulu dirancang untuk menyukseskan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, umpamanya, mencantumkan dana Rp 240 miliar sebagai dana lobi. Menurut Ketua Umum PSSI ketika itu, Nurdin Halid, dalam sebuah jumpa pers di Jakarta pada 1 November 2009 seperti dikutip liputan6.com, PSSI sudah mempunyai sponsor utama, yaitu PT Bakrie Capital Indonesia.

Tak pernah jelas apakah lobi sejenis ini halal atau setengah legal atau sejenis suap untuk memenangi pencalonan. Kita juga tak pernah pasti apakah figur seperti Regenass juga bebas dari segala bentuk lobi dan suap ini. Maka Kongres Solo akan berjalan paling tidak dengan tiga skenario.Yang pertama, FIFA akan membuka pintu bagi George Toisutta dan Arifin Panigoro. Kendati didukung oleh 78 pemilik suara—dari 101 suara total—belum tentu keduanya akan mulus merebut kursi orang nomor satu dan dua PSSI.

Terlalu naif bila Toisutta-Panigoro menyepelekan kemungkinan pihak yang didukung pengurus lama PSSI untuk bergerilya.

Kita tahu bahwa di antara pemilik 78 suara itu terdapat para pejabat daerah, yang berasal dari partai politik tertentu. Tak ada yang bisa menjamin jalur struktural partai tidak dipakai untuk “mengambil” suara kelompok pendukung Toisutta-Panigoro. Cara lain adalah sesuatu yang “purba” dalam kancah pemilihan di negeri kita: politik uang. Dengan kata lain, walaupun FIFA meloloskan Toisutta-Panigoro, peluang “utusan”kelompok pendukung pengurus lama PSSI masih terbuka cukup lebar.

Bila skenario pertama ini yang terjadi, perlu dipastikan prosedur pemilihan yang diselenggarakan Komite Normalisasi tidak menimbulkan benih yang bisa membuat runyam. Penggunaan fasilitas teknologi e-voting, umpamanya, rasanya tidak diperlukan mengingat jumlah pemilih tidak luar biasa besar, hanya tercatat 101 suara. Transparansi penghitungan suara akan menjadi salah satu kunci sukses kongres di Solo nanti.

Bisa juga skenario kedua yang terjadi:
kongres kembali deadlock. Ini mungkin terjadi bila Toisutta-Panigoro tetap dilarang maju dan pendukungnya terus memprotes.

Dalam hal ini, kiranya perlu mendengar langsung suara FIFA dari figur yang (semogalah) bukan diwakili Thierry Regenass.

Tak perlu dihantui sanksi FIFA dalam mengupayakan kejelasan ini. Pilihan yang ideal untuk sepak bola Indonesia: reformasi jalan terus, sanksi FIFA bisa dihindari. Tapi, kalau terpaksa memilih: reformasi seharusnya menjadi prioritas, walaupun Indonesia harus menerima sanksi. Pembenahan ke dalam jauh lebih penting ketimbang kebutuhan berkiprah di dunia internasional. Toh, kita bukan “jagoan”di pentas dunia. Indonesia pada Mei lalu berada di peringkat ke130 FIFA—di bawah Thailand.

Perlu dicatat, tak ada sanksi FIFA yang berlangsung berbilang tahun. Dalam tiga tahun terakhir ini, Brunei yang paling lama menjalani sanksi. Sultan Brunei membentuk kepengurusan baru federasi sepak bolanya, dan FIFA menghukum Brunei selama 20 bulan sejak Desember 2008. Akibat intervensi pemerintah, Kuwait dicabut keanggotaannya selama 15 hari, Bosnia selama dua bulan, dan Peru selama sebulan.

Ada skenario ketiga, Toisutta dan Panigoro dilarang maju, tapi kongres tetap berlangsung. Siapa pun ketua umum terpilih— baik yang memihak pengurus lama PSSI maupun yang pro-Toisutta-Panigoro—urusan yang akan dihadapi lebih berat daripada sekadar menghindari sanksi FIFA.“Dapur” PSSI adalah rimba raya yang tak kalah menakutkan.

Majalah Tempo, Januari lalu, mencatat kepemimpinan Nurdin Halid selama tujuh tahun tidak mewariskan satu pun prestasi membanggakan. Indonesia tak sekali pun merebut prestasi di ASEAN, apalagi Asia.

Kompetisi kacau-balau, diwarnai kericuhan, baku hantam, juga dugaan pengaturan hasil pertandingan.

Sebuah kantor auditor internasional, pada pertengahan 2010, memeriksa 16 klub— sebagian besar bertarung di Liga Super Indonesia. Meski menelan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah puluhan miliar setiap tahun, hanya tiga klub yang punya laporan keuangan teraudit. Bahkan hanya empat klub yang berbadan hukum.

Selebihnya tak jelas bentuk organisasinya.
Jadi skenario apa pun yang berjalan di Solo, sebuah pertanyaan penting bisa diajukan: masih adakah Ketua Umum PSSI yang bermimpi mencetak prestasi dengan keadaan compang-camping begini.

http://epaper.korantempo.com/PUBLICATIONS/KT/KT/2011/06/23/ArticleHtmls/Reformasi-Tanpa-atau-Dengan-Sanksi-FIFA-23062011011007.shtml?Mode=1

Transisi Demokrasi Bagian Pertama dari Dua Tulisan

2011-06-29T02:35:00.001-07:00

ANIS H BAJREKTAREVIC :

Setelah berbulan-bulan menerima laporan mengenai kerusuhan di dunia Arab kita mengabaikan satu hal penting: setiap negara yang dilanda pemberontakan menganut sistem republik, sedangkan monarki (yang umumnya terletak di Semenanjung Arab,GCC) tetap utuh.

Perbedaan antara Libya atau Tunisia dengan Arab Saudi atau Uni Emirat Arab bukan hanya terletak pada posisi geografis, ada masalah fundamental di balik itu.Libya dan Tunisia adalah negara yang menganut demokrasi formal dengan tipe republikan (yang pada dasarnya mempromosikan pan-Arabisme).

Sebaliknya,Arab Saudi dan Uni Emirat Arab adalah bukti hidup sistem autokrasi dengan jenis monarki yang mewariskan kekuasaan secara turun-temurun. Keduanya lebih dekat ke kanan Islam daripada ideologi pan-Arabisme. Sejak merdeka, Tunisia, Libya, atau Mesir secara formal menjalankan proses pemilihan yang demokratis yang juga diterapkan dalam sistem kelembagaan eksekutif,yudikatif,dan legislatif.

Meskipun dalam kenyataannya demokrasi mereka sering dijalankan oleh struktur kekuasaan yang terpusat pada pemimpin partai berkuasa dengan berbagai nama yang pada dasarnya sama seperti guardian of revolution atau jenis lain dari ‘father of the nation’.

Sementara sistem monarki otoriter telah sejak lama diperintah langsung oleh raja (dan berbagai sebutan lainnya) tanpa ada pemilihan lembaga-lembaga negara secara demokratis.

Transisi

Analisis sejarah politik modern memberi kita peringatan tegas bahwa negara paling terbuka dan paling rentan adalah negara yang sedang melakukan transisi dari demokrasi formal ke demokrasi yang sesungguhnya. Rezim despotik absolut selalu cepat,brutal,dan memaksa dalam menekan pemberontakan rakyat demi mempertahankan kekuasaan.

Memang, ada yang setelah beberapa dekade terpaksa mengikuti keinginan rakyat untuk mengakui penegakan HAM. Namun itu pun setelah tak sanggup melawan keinginan rakyat banyak. Sumber legitimasi utama rezim otoriter adalah kemampuan untuk melakukan represi melalui berbagai alat negara yang ada di mana-mana dan memiliki mandat tak terbatas (polisi, penjaga kerajaan, militer).

Kekuasaan itu bukan dari dukungan rakyat yang secara demokratis yang diperebutkan dalam sistem multipartai. Pemerintahan yang lahir dalam suasana demokrasi substansial— dengan lembaga- lembaga yang terkonsolidasi baik, serta sektor sipil dan budaya partisipasi politik yang matan—menikmati legitimasi yang lebih besar.

Mereka adalah orang yang dipilih oleh rakyat dan mampu menggunakan saluran mana pun untuk menyelesaikan berbagai isu miring terkait pemerintahan dalam proses politik mainstream. Lembaga-lembaga demokrasi berbasis partisipasi politik tinggi juga meningkatkan transparansi keputusan politik tertentu.

Mereka mampu menempatkan batasan kekuasaan yang diperlukan pada cabang eksekutif/ kepresidenan. Sistem demokrasi yang terkonsolidasi dapat menerjemahkan protes massal dari demonstrasi jalanan ke suatu proses demokratis, partisipatif, yang dilembagakan secara sosio-ekonomi dengan reformasi politik yang kompromistis.

Tujuannya adalah untuk memenuhi kepentingan minimal sebagian besar masyarakat yang merupakan stakeholder negara. Di lain pihak,rezim otoriter akan secara brutal menghantam semua bentuk protes. Mereka akan menyebarkan tentara dan polisi mengintimidasi pemrotes tanpa ragu untuk mempertahankan status quo (misalnya yang terjadi di Bahrain).

Bahkan jika protes jalanan dapat menaklukkan kekuatan rezim, maka transformasi yang dilakukan akan lebih bersifat pribadi alih-alih perubahan struktural, misalnya dengan berbagai janji dari rezim terhadap pemprotes. Militer sebagai salah saktu aktor pun sering bertindak pragmatis.

Sering sekali terjadi pasukan bersenjata memutuskan untuk mengalihkan dukungan mereka ke protes jalanan yang menguat, sementara secara substansial transisi demokrasi malah terbajak. Dalam transisi dari demokrasi formal ke demokrasi substansial— dengan institusi yang berkembang lambat dan budaya politik yang masih berevolusi—pemberontakan jalanan menghadapi tantangan yang sangat membosankan.

Mereka tidak bisa membawa semua agenda protes jalanan ke dalam proses institusional yang semestinya. Situasi mengambang itu yang saat ini kita saksikan di Mesir dan Tunisia.

Kebebasan

Dalam mayoritas pergolakan, para pengunjuk rasa (terorganisir atau spontan) umumnya tidak berpengalaman. Kadang mereka menjadi tergagap- gagap ketika akhirnya mampu menggulingkan rezim otoriter. Bagaimanapun kebebasan lebih kompleks daripada sebuah ajakan Facebook atau seruan yang dikumandangkan lewat Aljazeera.

Inti dari kebebasan bukan hanya bebas memilih, melainkan memikul tanggung jawab penuh untuk pilihan yang dibuat. Mengangkat senjata dan memblokade jalan-jalan vital di kota selama berbulan-bulan bukan merupakan ekspresi kebebasan ataupun pilihan demokratis. Itu adalah bentuk anarki autarkis yang tidak bertanggung jawab.

Membuat pilihan tanpa konsekuensi adalah anarki.Dengan logika yang sama, demokrasi bukan hanya slogan lemah dari situs jaringan sosial, yang belakangan mengilhami dan memobilisasi para demonstran jalanan. Demokrasi bukan sebuah acara keramaian yang menghipnotis massa secara sesaat.

Demokrasi adalah prosedur dan konten. Secara tradisional hak pilih pasif dan aktif (untuk dipilih dan memilih) digambarkan sebagai pencapaian utama dari demokrasi. Berkaca pada hal itu,pemboikotan pemilihan umum adalah sebuah aksi untuk menghambat pelaksanaan hak politik paling mendasar.

Saya sering menjelaskan kepada mahasiswa bahwa ada perbedaan substansial antara tinggal di rumah dengan datang ke tempat pemungutan suara dan mencoret kesemua pilihan (golput). Efeknya sama, tapi pesannya berbeda.Perbedaannya, yang pertama kita absen, tidak terikat, dan tidak peduli; yang kedua kita berpartisipasi tapi tidak setuju dengan pilihan yang ditawarkan.

Demokrasi merupakan kontrak sosial yang mengikat semua segmen horizontal dan vertikal masyarakat. Ini adalah cara yang benar-benar komprehensif dan berkelanjutan untuk memahami masa lalu, keberadaan, dan masa depan bangsa. Bersambung ● ANIS H BAJREKTAREVIC Professor and Chairperson International Law/Global Political Studies, IMC Universitiy of Applied Sciences Krems

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/407881/

Gaji PNS Ancam Pemda Kolaps

2011-06-29T02:24:00.001-07:00

Besarnya anggaran untuk belanja pegawai akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Dulu pernah ada kebijakan zero growth, yang artinya tidak akan ada pembukaan PNS lagi, tapi kenapa sekarang malah jadi membengkak."

Sri Adiningsih Pengamat ekonomi UGM
PEMERINTAH dae rah (pemda) di ham pir seluruh Indonesia dikhawatirkan akan bangkrut akibat lebih dari 50% anggaran pendapatan belanja daerah digunakan untuk menggaji pegawai negeri sipil (PNS). Hal itu dikatakan Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi di Jakarta, kemarin.

“Pemda harus waspada, karena kalau sudah 50%, tidak tertutup kemungkinan meningkat menjadi 60%-70%. Aceh bangkrut karena belanja pegawainya sampai 70%,“ ujarnya. Dia menjelaskan penelitian yang dilakukan Fitra di 47 kabupaten/kota dan lima provinsi menunjukkan belanja pegawai cenderung terus meningkat.
Tentunya hal itu akan berimplikasi terhadap belanja modal, barang, dan jasa yang pada akhirnya bisa menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

“Berdasarkan penelitian kami, rata-rata belanja modal menurun dari 39% pada 2007 menjadi hanya 28% pada 2010,“ paparnya.

Untuk mengatasi itu, Uchok mengusulkan agar pemda menutup pengadaan PNS baru untuk sementara waktu. “Minimal satu atau dua tahun dengan memberdayakan yang sudah ada. Ini berpengaruh terhadap belanja pegawai,“ jelasnya. Selain itu, lanjutnya, PNS yang masih aktif diimbau untuk pensiun dini.

Salah satu contoh beratnya belanja untuk PNS terjadi di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Pada tahun anggaran 2011 ini dipastikan defisit Rp20 miliar.

“Mudah-mudahan defisit itu bisa kami tutup dari silpa, yakni dari sisa pelelangan, sisa belanja, sisa efisiensi, dan peningkatan pendapatan,“ kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Temanggung, Bambang Dewantoro.
Efisiensi Pengamat ekonomi dari UGM, Sri Adiningsih, mengatakan pemerintah seharusnya konsisten untuk tidak membuka lowongan PNS. “Dulu pernah ada kebijakan zero growth, yang artinya tidak akan ada pembukaan PNS lagi, tapi kenapa sekarang malah jadi membengkak,“ kata Sri.

Sri menekankan pemerintah dapat melakukan efisiensi terkait membengkaknya jumlah PNS.
Efisiensi dibutuhkan karena banyak bidang pekerjaan yang dapat dilakukan oleh satu orang, tetapi kenyataannya ditempati lebih dari dua orang. “Setiap kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah harus menekan jumlahnya,“ lanjut Sri.

Berdasarkan catatan, sejak 2005 anggaran belanja PNS meningkat setiap tahunnya. Saat itu anggarannya Rp54,3 triliun, tetapi pada APBN 2010 menjadi Rp147,9 triliun. Kenaikan drastis juga terjadi pada 2011, anggaran belanja PNS sebesar Rp180,6 triliun (RAPBN).

Mengenai wacana pensiun dini bagi PNS yang kurang produktif, Sri menilai hal itu sulit dilakukan. “PNS maunya justru usia pensiunnya lebih lama. Kemudian kalau pensiun dini apa tawaran ke mereka, apa golden shakehand, nanti malah membebani anggaran juga,“ urainya.

Hal senada disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan. Ia memilih opsi memperkecil rekrutmen daripada melakukan pensiun dini.

Menurutnya, pengetatan rekrutmen dapat dilakukan berdasar kebutuhan formasi. Angkanya dapat dibandingkan dengan pensiun yang dilakukan.

Selain itu, lanjutnya, jumlah PNS saat ini masih bisa dikelola dengan melakukan perimbangan ke daerah yang membutuhkan, karena beberapa daerah masih memerlukan PNS lebih banyak.
Saat ini jumlah PNS tercatat 4,7 juta. Jumlah ini belum termasuk pegawai honorer. (TS/ AO/X-5)

http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2011/06/27/ArticleHtmls/Gaji-PNS-Ancam-Pemda-Kolaps-27062011012003.shtml?Mode=1

Gertakan untuk 9 Penjaga Konstitusi

2011-06-29T02:12:00.000-07:00

Nyali Mahkamah Konstitusi jangan ciut, karena penghapusan sebagian kewenangan melalui revisi UU MK nyata bertentangan dengan UUD 1945. i Dengan gertakan l ini, MK jangan ciut karena jelas penghapusan kewenangan itu bertentangan dengan konstitusi."

Irmanputra Sidin Pakar hukum tata negara
REVISI Undang-Un dang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) telah memangkas sebagian kewenangan MK, antara lain larangan mengeluarkan putusan ultra petita atau penjatuhan putusan melebihi dari yang diminta (lihat grafik).

Dapat ditengarai, hubungan kewenangan MK dalam mengeluarkan putusan ultra petita menjadi ujung keseriusan DPR untuk mengebiri MK.
Superiornya MK saat membatalkan UU buatan DPR dan pemerintah, yang melahirkan persekongkolan tersebut.

Hal tersebut dikemukakan oleh pakar hukum tata negara Irmanputra Sidin, kepada Media Indonesia di Jakarta, kemarin. “MK diberi mandat oleh konstitusi untuk mengawal UU agar tidak bertentangan dengan konstitusi. Sedangkan, DPR bersama pemerintah, sebagai pemegang hak legislasi bersama peme sama pemerintah. Dua posisi yang sangat potensial untuk terjadinya gesekan,“ ujarnya.

Dalam catatan Media Indonesia, sejumlah putusan MK yang kontroversial antara lain, pembatalan UU APBN 2008 karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak menganggarkan 20% anggaran pendidikan. Dibolehkannya calon independen dalam penyelenggaraan pemilu kada setelah MK membatalkan sejumlah pasal dalam UU No 32/2004.

Selain itu, MK membatalkan penetapan perolehan kursi dan penetapan caleg terpilih DPR RI pada Pemilu 2009 karena prosedur dan mekanisme penetapannya keliru serta tidak sesuai dengan UU Pemilu.

Yang teranyar, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU Kejaksaan Pasal 22 ayat (1) yang diajukan Yusril Ihza Mahendra, mantan Menteri Kehakiman dan HAM.
Dengan putusan itu, Hendarman Supandji tidak sah lagi sebagai jaksa agung.

Irman menegaskan, bahwa bentuk penghapusan kewenangan untuk memutus perkara melebihi permohonan, lebih merupakan sebuah sikap politik pemerintah dan DPR terhadap eksistensi MK selama ini.

“Namun, ini hanya kerikil kecil di tengah penegakan konstitusi dan eksistensi MK selama ini. Namun, dengan gertakan ini, MK jangan ciut karena jelas penghapusan kewenangan itu bertentangan dengan konstitusi. Sehingga, MK bisa dengan mudah membatalkannya,“ tegas Irman.

B i s a dibayangkan, s a m b u n g I rman, jika pasal yang diujikan dengan UU ternyata adalah ruh UU itu. Jika tidak dibatalkan secara keseluruhan, akan terjadi kekosongan hukum akibat hubungan antarpasal yang terputus. “Ultra petita tidak bisa dipisahkan dengan MK. Kewenangan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum,“ cetusnya.

Selain mampu memberikan norma baru, kata Irman, MK sebenarnya juga punya kewenangan untuk menafsirkan konstitusi. “Praktik pengebirian semacam ini lazim terjadi di negara yang mempunyai MK. Bahkan, awal pembentukan MK di AS, tak jauh beda.
Banyak kepentingan DPR dan pemerintah dalam sebuah UU yang pupus karena diujikan di MK,“ ungkapnya. Jelas halal Ketua MK Periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie menegaskan, MK melakukan ultra petita juga bukannya tanpa dasar. Dengan kewenangannya mengawal konstitusi, terang Jimly, hak ultra petita jelas halal.

Apalagi, putusan MK terkait pengujian UU terhadap UUD 1945 bersifat erga omnes atau mengikat kepentingan umum.

Jimly menilai tindakan DPR memangkas kewenangan MK tersebut sebagai sebuah kelucuan. Sebagai tim ahli yang ikut merumuskan berdirinya MK, DPR dinilai ngawur. “Saya menilai DPR banyak ngawurnya merevisi UU MK,“ ujar Jimly.

Te r k a i t m a s u k n y a D P R dan pemerintah dalam unsur Majelis Kehormatan Hakim (MKH) MK, Jimly mengingatkan potensi conflict of interest yang akan muncul. “MK itu harus independen. Jangan dari anggota DPR, tapi DPR bisa mengusulkan nama. Bisa saja mantan anggota DPR dari perguruan tinggi, tapi jangan dia sendiri,“ sahutnya.

Ketua Badan Legislasi DPR Ignatius Mulyono menuturkan, anggota DPR mempunyai tiga orang yang diusulkan jadi hakim konstitusi. “Harus diingat, anggota hakim itu juga ada yang dari unsur DPR dan pemerintah. Tiga orang dari DPR dan itu alasan mengapa di Majelis Kehormatan ada yang dari unsur DPR,“ terangnya.
Menurutnya, keikutsertaan DPR dalam MKH hanya untuk mengawasi kode etik dan bukan untuk intervensi hukum.
Ia menambahkan, MK juga diharapkan memutuskan perkara sesuai dengan permohonan pemohon dan tidak melebar.
(*/P-3)
http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2011/06/27/ArticleHtmls/Gertakan-untuk-9-Penjaga-Konstitusi-27062011004003.shtml?Mode=1

Berpikir Jernih tentang TKI

2011-06-29T02:08:00.000-07:00

Sonny Harry :

Isu TKI bukanlah komoditas politik yang hanya dibahas dari satu diskusi ke diskusi lainnya.
Moratorium dapat mengurangi peluang munculnya masalah TKI, tetapi tidak untuk menyelesaikan problem penciptaan kesempatan kerja. Perlu akselerasi kebijakan pemerintah yang tepat dan cepat selama pelaksanaan moratorium.
Ada ribuan calon TKI berharap-harap cemas menunggu langkah konkret pemerintah.''
HARI ini kita masih terbayang kasus pemancungan Ruyati, TKI di Arab Saudi. Belum lagi ancaman hukuman serupa yang masih dihadapi Darsem dan TKI lainnya di Arab Saudi. Pemerintah telah menetapkan moratorium (penghentian sementara) penempatan TKI di Arab Saudi untuk penata laksana rumah tangga (PLRT) yang efektif berlaku mulai 1 Agustus 2011.

Masalah TKI merupakan konsekuensi alamiah dari negara berpenduduk besar, tapi masih rendah dalam hal kualitas. Ada banyak reaksi terhadap setiap masalah TKI.
Ada yang berpendapat seharusnya Indonesia hanya mengirim TKI yang berpendidikan tinggi dengan keterampilan memadai. Namun, kita harus secara jernih melihat akar permasalahan yang ada. TKI dan kesempatan kerja Saat ini 51,50% pekerja Indonesia hanya berpendidikan sekolah dasar (SD) ke bawah. Hanya 4,60% pekerja kita yang berpendidikan sarjana. Persaingan para pekerja berpendidikan SD ke bawah begitu tinggi. Padahal di saat yang bersamaan, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru ditopang oleh lapangan kerja yang membutuhkan pekerja berpendidikan di atas SD seperti telekomunikasi (teknologi informasi), pertambangan (energi), maupun industri.

Akibatnya, terjadi tekanan di pasar kerja untuk sektor yang dapat me kerja untuk sektor yang dapat menampung tenaga kerja berpendidikan rendah. Tekanan terjadi karena jumlah tenaga kerja berpendidikan rendah sangat besar, tapi permintaannya terbatas. Dampak tekanan ini ialah rendahnya upah bagi pekerja berpendidikan rendah.

Tanpa sistem jaminan sosial, kenaikan biaya hidup yang terus terjadi, mengharuskan setiap pekerja, termasuk para pekerja berpendidikan dan berpendapatan rendah untuk dapat bertahan hidup. Muncul aliran pekerja ke luar negeri agar pekerja ke luar negeri agar memperoleh pendapatan yang lebih layak untuk kehidupan keluarga mereka.
Adapun kelompok pekerja dengan pendidikan tinggi cenderung memiliki alternatif pekerjaan yang lebih banyak dengan upah yang lebih tinggi di dalam negeri.

Tidaklah bijak jika kita melarang aliran pekerja berpendidikan rendah ke luar negeri.
Bayangkan saja jika kita justru berharap para pekerja berpendidikan sarjana yang jumlahnya kurang dari 5 juta orang bekerja di luar negeri. Lalu siapa yang akan menjadi ujung tombak pembangunan negeri ini? Bukankah terkadang ada yang `mencibir' bahwa para kaum intelektual Indonesia yang bekerja di luar negeri dianggap tidak cinta tanah air?
Maka, sudah seharusnya kita berpikir jernih tentang siapa yang semestinya bekerja di luar negeri. Tidak perlu tiba-tiba kita menjadi `malu' karena masih banyak TKI yang `hanya' berprofesi sebagai pembantu rumah tangga. Apapun jenis pekerjaan yang digeluti para TKI, tetap bermartabat, sejauh dilakukan secara profesional dengan perlindungan yang jelas. Banyak contoh di negara maju, bekerja sebagai tukang sampah, pesuruh, ataupun pengemudi merupakan pekerjaan terhormat.

Lalu siapa yang semestinya dipersalahkan? Apakah para TKI yang hanya berpendidikan SD ke bawah? Atau kita yang gagal meningkatkan taraf pendidikan penduduk setelah hampir 66 tahun merdeka? Tentunya kita harus bersikap arif. Kenyataan yang ada mengharuskan kita untuk bersikap realistis. Sektor ekonomi yang tumbuh di Indonesia ialah sektor modern, namun ketersediaan tenaga kerja didominasi pekerja berpendidikan rendah.
Negara tujuan dan fenomena TKI perempuan Mengapa mayoritas masalah TKI terjadi di Malaysia dan Arab Saudi? Jawabannya sederhana, karena kedua negara tersebut menjadi negara tujuan utama TKI.

Lebih dari 73% TKI mengalir ke kedua negara itu setiap tahunnya. Semakin banyak jumlah TKI di suatu negara, semakin besar peluang terjadinya masalah TKI di negara tersebut. Pilih an Malaysia tersebut. Pilih an Malaysia dan Arab Saudi oleh para TKI sebagai negara tujuan utama didasarkan pada fenomena chain migration.

Rantai migrasi terbentuk karena keberadaan teman atau sanak keluarga serta tetangga yang pernah menjadi TKI di kedua negara tersebut, selain juga karena para agen yang memang sudah memiliki jalur penyaluran.

Mengapa TKI perempuan lebih sering menjadi korban?
Dari sekitar 2,7 juta TKI yang tercatat bekerja di luar negeri (tahun 2010), 70% di antaranya adalah perempuan. Fenomena perempuan menjadi TKI muncul karena dua sebab. Pertama, keberhasilan program KB di masa lalu menyebabkan jumlah anak dalam keluarga lebih sedikit, sehingga perempuan memiliki kesempatan lebih besar masuk ke pasar kerja. Kedua, tekanan ekonomi keluarga menyebabkan perempuan harus bekerja dan menjadi secondary worker setelah suami.

Data Kemenakertrans menunjukkan bahwa 90% TKI perempuan bekerja di sektor informal yang justru rentan dan tidak memiliki perlindungan hukum memadai. Bahkan untuk kasus di Arab Saudi, hampir 100% TKI perempuan bekerja di sektor informal terutama sebagai PLRT. Di Malaysia, hampir separuh TKI perempuan yang bekerja di sektor informal. Kebalikannya, TKI laki-laki justru sebagian besar bekerja di sektor formal. Ini menjadi penyebab mengapa kasus yang muncul umumnya menimpa para TKI perempuan.
Moratorium penempatan TKI merugikan siapa?
Usulan moratorium penempatan TKI menimbulkan perdebatan tentang dampak yang dihasilkannya. Apa dampak moratorium penempatan TKI di luar negeri? Siapa yang akan dirugikan? Marilah kita analisis secara saksama.

Di negara tujuan TKI, jumlah pekerja berpendidikan rendah semakin terbatas. Pekerja untuk beberapa jenis pekerjaan tertentu seperti pekerja bangunan, pembantu rumah tangga, pekerja perkebunan, pengemudi jumlahnya sedikit. Padahal, permin taan tenaga kerja seperti ini cukup tinggi. Akibat kelangkaan tersebut, upah pekerja di be berapa jenis pekerjaan men in g kat. Ad an ya selisih upah yang cukup an kondisi di dalam negeri besar dengan kondisi di dalam negeri menarik para TKI datang.

Tanpa masuknya para pekerja migran, biaya produksi di negara tujuan TKI menjadi lebih tinggi. Ini konsekuensi dari mahalnya upah pekerja kasar lokal. Misalkan di Malaysia dan Arab Saudi sebagai dua negara utama tujuan TKI. Tingginya biaya produksi perkebunan di Malaysia (akibat terbatasnya pekerja Malaysia yang bersedia bekerja di perkebunan) akan melemahkan daya saing produk mereka. Jika produk tersebut diekspor, mungkin akan kalah bersaing dengan produk negara lain yang lebih murah. Tingkat ekspor Malaysia akan turun yang berdampak pada penurunan kinerja perekonomian secara keseluruhan. Ini akan berdampak luas pada lapangan kerja lainnya, termasuk yang mayoritas diisi oleh pekerja Malaysia itu sendiri.

Serupa untuk kasus Arab Saudi, yang banyak TKI bekerja sebagai PLRT. Mahalnya upah pekerja rumah tangga lokal akan menyebabkan mahalnya biaya hidup.
Dampak lanjutannya ialah tingginya tuntutan upah seluruh pekerja lokal di sana.
Biaya produksi akan meningkat dan dapat melemahkan daya saing ekonomi Arab Saudi. Bayangkan jika para keluarga di sana memutuskan untuk menangani sendiri pekerjaan rumah tangga. Maka mereka akan kehilangan kesempatan untuk bekerja di sektor produktif lainnya. Dalam ekonomi dikenal dengan istilah opportunity cost (biaya kesempatan).

Arab Saudi akan menanggung akibat negatif dari kebijakan moratorium. Namun, seberapa besar kerugian yang akan ditanggung oleh Arab Saudi tergantung pada dua hal. Pertama, apakah tersedia cukup banyak substitusi pekerja sejenis dari negara selain Indonesia. Bisa saja PRT di Arab Saudi didatangkan dari negara berkembang lainnya. Kedua, seberapa besar porsi TKI dalam mengisi pasar kerja PLRT. Jika mayoritas PLRT di Arab Saudi berasal dari Indonesia, amat mungkin akan berdampak buruk terhadap perekonomian Arab Saudi, dan sebaliknya.
Langkah strategis selama moratorium Selama pemberlakuan moratorium, pemerintah Indonesia harus mengambil tiga langkah strategis. Pertama, renegosiasi dengan pemerintah Arab Saudi tentang perlindungan TKI khususnya PLRT. Kedua, mencari alternatif negara tujuan lainnya (di luar Arab Saudi) untuk jenis pekerjaan PLRT.
Yaitu negara dengan perlindungan pekerja PLRT yang lebih baik. Tidaklah bijak jika kita mengorbankan para calon TKI yang gagal berangkat dan tidak memberikan alternatif lebih baik.

Ketiga, mendorong penciptaan lapangan kerja dalam negeri secara tepat. Mayoritas PLRT ke Arab Saudi adalah perempuan berpendidikan rendah. Untuk menghindari dampak negatif moratorium, pemerintah perlu segera mendorong investasi di sektor tertentu. Investasi spesifik yang dapat menyerap pekerja perempuan dengan pendidikan rendah. Konsentrasi investasi dilakukan di daerah utama pengirim TKI.
Bagaimanapun juga, TKI berkontribusi besar bagi perekonomian Indonesia.
Setidaknya bisa mengurangi beban angka pengangguran hingga 3% dari angkatan kerja. Nilai remitansi dari TKI diperkirakan Rp50 triliun hingga Rp70 triliun per tahun.
Sumber devisa negara terbesar kedua setelah ekspor minyak dan gas. Mereka menjadi `pahlawan' yang mencari solusi sendiri untuk dapat mengangkat harkat dan martabat keluarga mereka. Isu TKI bukanlah komoditas politik yang hanya dibahas dari satu diskusi ke diskusi lainnya. Moratorium dapat mengurangi peluang munculnya masalah TKI, tetapi tidak untuk menyelesaikan problem penciptaan kesempatan kerja. Perlu akselerasi kebijakan pemerintah yang tepat dan cepat selama pelaksanaan moratorium.
Ada ribuan calon TKI berharap-harap cemas menunggu langkah konkret pemerintah.

http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2011/06/27/ArticleHtmls/Berpikir-Jernih-tentang-TKI-27062011017003.shtml?Mode=1

Menanti Kotak Pandora Mafia Pemilu Terkuak

2011-06-29T02:07:00.000-07:00

Cacat penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu 2009 kian terang-benderang.KOMISI II DPR telah membentuk sebuah panitia kerja (panja) untuk meneliti dugaan kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2009. Pemben ukan panja yang tidak didukung oleh Fraksi Partai Demokrat itu diberi nama Panja Mafia Pemilu.

Panja yang diketuai oleh Chairuman Harahap dari F-PG itu telah meminta keterangan dari Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD pada Selasa (21/6). Pasalnya, dugaan mafia pemilu itu memang digelinding kan oleh Mahfud. Salah satu aktor yang disebut terlibat dalam aksi mafia pemilu ialah mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati yang kini menjabat Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat.

MK sebenarnya telah melapor kan ke Mabes Polri soal dugaan pemalsuan surat MK bernomor 112/PAN.MK/2VII/2009 yang me libatkan Andi Nurpati. Hanya saja, Polri sempat mendiamkan kasus itu.

Sengkarut pemilu itu bermula pada 17 Agustus 2009, saat MK menyerahkan dua surat sekaligus kepada Andi Nurpati, surat nomor 112 dan 113 di sebuah studio stasiun televisi atas permintaan Andi Nurpati.

Setelah menerima langsung dan mengetahui si surat, Andi Nurpati meminta agar itu diserahkan kepada sopirnya, Aryo. “Aryo yang menandatangani berita acara penyampaian surat,“ kata Mahfud saat memaparkan kejadian itu di ruang Komisi II DPR.

Surat bernomor 112 yang asli, kata Mahfud, menjelaskan jawaban panitera MK atas pertanyaan surat ketua KPU nomor 1351/KPU/ VIII/2009 yang meminta penjelasan putusan MK atas perkara nomor 84/PHPU.C/VII/2009 yang diajukan Partai Hanura untuk daerah pilihan Sulawesi Selatan I.

Surat bernomor 113 menjawab surat Ketua KPU nomor 1352/KPU/VIII/2009 yang meminta penjelasan mengenai putusan MK Nomor 74/PHPU.C/VII/2009. Putusan untuk perkara diajukan Partai Amanat Nasional (PAN) di daerah pemilihan Sumatra Selatan 7.

Untuk surat bernomor 113, KPU menggunakan versi asli. Adapun untuk yang bernomor 112, KPU menggunakan surat palsu. Pada 11 September 2009, MK mengintervensi keputusan KPU bernomor 379/Kpts/KPU/Tahun 2009 karena menggunakan surat MK palsu.

Surat palsu tertanggal 14 Agustus 2009 itu digunakan oleh Andi Nurpati--sebagai pemimpin rapat pleno pengambilan keputusan KPU pada 2 September 2009--untuk menetapkan calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Hanura Dewi Yasin Limpo.
Indikasi kuat Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bambang Eka Cahya Widodo tidak memungkiri keberadaan mafia dalam Pemilu 2009.
“Kalau dibilang ada mafia, yah saya bilang indikasinya kuat,“ kata Bambang.

Kasus pemalsuan surat MK itu, kata dia, sudah terendus ketika rapat putusan MK terkait sengketa hasil pemilu untuk daerah pemilihan Sulsel.
“Ada yang aneh waktu rapat itu yang kebetulan dipimpin oleh Bu Andi Nurpati. Saat dibacakan surat MK itu, disebut dalam surat yang dibacakan Bu Andi itu, Partai Hanura

Sulsel ada penambahan suara. Serentak saya bingung waktu itu,“ kata dia.

Pasalnya, dirinya juga mengantongi putusan MK yang diunduh dari laman resmi MK. Untuk versi miliknya hanya tertulis perolehan suara, sedangkan versi yang dibacakan Andi Nurpati disebut penambahan suara.

“Jadi, saya protes waktu itu, tapi nyatanya yang dipegang KPU seperti yang dibacakan Bu Andi,“ terang Bambang.

Setelah itu, dirinya bersama Ketua Bawaslu pada waktu itu Nur Hidayat Sardini mendatangi MK. “Memang ada perbedaan, seperti karakter huruf, lambang garuda pada kop surat yang lebih besar dari versi KPU, demikian juga dengan tulisan MK-nya lebih besar. Pokoknya tidak sesuai dengan tata naskah dinas di MK,“ ujarnya.

Bambang menambahkan, indikasi mafia pemilu kian kuat karena kerap terjadi penambahan caleg tertentu yang diambil dari partai yang tidak lolos parliamentary threshold (PT/ ambang batas parlemen.

“Itu yang sering terjadi. Bawaslu memang kesulitan untuk mencari buktinya. Ini makanya saya bilang ada indikasi mafia. Kami kesulitan untuk mendapatkan bukti, tahu-tahu ada penambahan suara, dari yang tadinya tidak ada sama sekali,“ kata Bambang.

Chairuman Harahap mengakui ada kemungkinan panja akan membuka jaringan mafia pemilu yang selama ini tersimpan di dalam kotak pandora. Sebab, panja itu tidak hanya bertujuan membongkar pemalsuan surat MK yang melibatkan Andi Nurpati.

“Kemungkinan kena yang lain, bisa saja. Itu tentu akan ada, tapi kami belum menemukan indikasi itu. Sesudah selesai pemeriksaan barulah kita lihat apakah memang ada kursikursi yang sepatutnya atau tidak seharusnya ditempati,“ ujar Chairuman.

Saat ini, kata Chairuman, panja akan mendengarkan berbagai keterangan dari pihak terkait. “Selasa (28/6), Pak Arsyad Sanusi (mantan hakim konstitusi) dan Neshawaty (anak Arsyad) akan kami dengar keterangannya. Kemudian pada Kamis (30/6) kami panggil Andi Nurpati,“ tukas Chairuman.
Tantang Mahfud Anggota KPU I Gusti Putu Artha menantang Mahfud MD untuk mengungkap adanya dugaan mafia dalam Pemilu 2009. “Kasus ini pintu masuknya bukan di ibu Andi yang cuma satu surat. Pintu masuknya ada di Mahfud sendiri.
Saya menantang Pak Mahfud untuk membuka 16 surat palsu itu kepada publik. Supaya tidak ada dusta di antara kita,“ ujar dia.

Apalagi, lanjut dia, ada sekitar 700 kasus sengketa pemilu yang masuk ke MK, baik di tingkat pusat, provinsi, ataupun kabupaten/ kota.

Menurut dia, persoalan pemilu dalam kasus Andi Nurpati hanya berupa cacat administrasi, sedangkan MK, lanjut dia, justru membuat cacat substansi.

Ia mencontohkan laporan dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Dari laporan itu, tambah dia, terjadi perpindahan kursi akibat putusan MK.
Namun, amar putusan MK itu tidak pernah diregistrasi dan disidangkan.

“Itu artinya ada problem di MK. Saya mendorong kita semua itu buka-bukaan. Itu sangat mungkin, saya sedang mengumpulkan dokumen bahwa sejumlah amar putusan MK itu bermasalah,“ kata dia.

Andi Nurpati pernah membantah terlibat dalam kasus itu. Dirinya mengaku hanya menerima surat putusan MK itu dari sopirnya.
Ia juga merasa nama baiknya dirugikan atas pembentukan Panja Mafia Pemilu. “Surat itu bukan dari saya, mana tahu saya penomoran surat dari MK,“ ungkapnya. (AO/*/P-1)
http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2011/06/27/ArticleHtmls/Menanti-Kotak-Pandora-Mafia-Pemilu-Terkuak-27062011028035.shtml?Mode=1